angga

angga

Monday, 15 July 2019 13:53

Warga Desa Cupat Tolak Tambang Bauksit

Pangkalpinang – Warga Desa Cupat, Jebus, Bangka Barat mendatangi Kantor Sekretariat DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung, senin (15/7). Kedatangan beberapa warga didampingi Kepala Desa Cupat ini terkait mendapatkan solusi atas penolakan mereka terhadap berdirinya tambang bauksit di desa Cupat oleh PT. Kencana Sakti Indonesia. Rombongan diterima oleh Ketua DPRD, Didit Sri Gusjaya didampingi Anggota Dapil Bangka Barat, Bong Ming Ming dan Sekretaris DPRD, Syaifuddin.

Menurut Kepal Desa Cupat, Martaridi, pihaknya sudah mengetahui dampak dari bauksit itu sendir bagi desa mereka, seprti halnya desa Teluk Limau di tahun 2008 yang lalu. Selain itu, pendirian penambangan bauksit ini juga tidak melibatkan masyarakat dalam sosialisasi, hanya Kepala desa dan perangkatnya saja.

“Penambangan bauksit ini jelas menganggu aktifitas perkebuna di desa Cupat. Untuk itu perlu adanya persetujuan masyarakat dalam penambangan ini, agar masyarakat mengerti dampak dari penambangan bauksit ini.” Ujar Martaridi.

Ia menambahkan, Pemdes juga sudah melakukan pertemuan dengan masyarakat guna menolak aktivitas penambangan ini, dibuktikan dengan berita acara hasil pertemuan yang nanti akan diserahkan kepada DPRD Babel.

Menanggapi aduan warga ini, DPRD akan segera memanggil pihak terkait, kamis (18/7) mendatang guna memperoleh solusi atas permasalahan ini.

“Kamis mendatang kita akan panggil dinas terkait, termasuk perangkat pemda Bangka Barat, silahkan nanti dari pihak desa juga dating, agar tahu secara langsung solusinya.” Ujar Didit.

“Cuma kami berharap masyarakat komitmen, tidak ada yang bermain, jika menolak komitmen menolak, karena bukan tidak mungkin ada oknum-oknum yang mungkin bermain di belakang ini.” Tambah Didit kemudian.

Anggota DPRD Babel Dapil Bangka Barat, Bong Ming Ming menambahkan bahwa DPRD tentu berada pada garda terdepan dalam membela kepentingan rakyatn dan berharap nanti saat pertemuan kamis nanti diperoleh solusi yang dapat menguntungkan warga Desa Cupat.

Humas

Pertemuan Ini adalah bukti nyata keberpihakan DPRD Babel, khususnya Dapil Belitung untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait tuntutan 20 persen plasma area perkebunan, dikarenakan berdasarkan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dimana perusahaan wajib memfasilitasi pembangunan pada masyarakat minimal 20 persen dari total area usaha perkebunan yang diusahakan.

Hal tersebut dikatakan Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya, SH, MH pasca rapat bersama Badan Koordinasi Penananaman Modal (BKPM) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Selasa (16/7).

"Kuncinya ada di Pemda Belitung Timur, Bupati harus dapat mewujudkan tuntutan masyarakat yakni 20 persen plasma harus dimasukkan dalam usulan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU)," jelas Didit.

Sebagai informasi, Rencana perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit PT Steelindo Wahana Perkasa dan PT Parit Sembada akan berakhir masa berlakunya pada 31 Desember 2020 menemui jalan buntu dikarenakan belum terpenuhinya persyaratan yang diusulkan masyarakat Kabupaten Belitung Timur.

"Harapan lain yang segera terealisasi bahwa pihak BPN menyatakan akan melakukan pengukuran ulang terkait lahan HGU tersebut, kami menekankan untuk melibatkan pihak lain, yakni masyarakat, aparat desa, Pemda dan DPRD," ujarnya.

Selanjutnya DPRD Babel akan melakukan koordinasi ke Kementrian Pertanian untuk menselaraskan Permentan No 98 Tahun 2013 dengan UU No. 39 Tahun 2014 dikarenakan yang memberi ruang terhadap perkebunan plasma yang diperbolehkan di luar HGU.

"Bayangkan dengan adanya peraturan tersebut, HGU dapat terbit dahulu meskipun belum jelas perjanjian plasma, masyarakat Belitung Timur akan menjadi pembantu di negeri sendiri," tegasnya.

Sementara itu Wakil Gubernur, Abdul Fatah menjelaskan harus adanya kesepakatan antara masyarakat dan pihak perusahaan agar perpanjangan HGU dapat direalisasikan.

"Setelah mendengar paparan dari pihak BKPM dan BPN dapat kita simpulkan bahwa apabila belum adanya kesepakatan antara pihak masyarakat dan perusahaan maka kedua institusi tersebut tidak dapat memproses lebih lanjut," tutupnya.

HUMAS - Budi Setyo

Pangkalpinang – Terkait informasi adanya pengajuan pertambangan bauksit di Desa Cupat, puluhan masyarakat Desa Cupat, Kabupaten Bangka Barat bertandang ke DPRD Babel untuk mengadukan permasalahan tersebut. (18/07)

Kepala desa Cupat, Martaridi mengatakan bahwa hasil dari musyawarah desa, seluruh masyarakat Desa Cupat sepakat menolak pertambangan bauksit yang mereka nilai akan memperparah kerusakan alam di Desa Cupat.

"Setelah kita melakukan musyawarah desa pada tanggal 12 Juli 2019, intinya masyarakat Desa Cupat sepakat menolak keberadaan tambang bauksit dari PT Kentjana Sakti Indonesia (PT KSI)," ujar Martaridi di Ruang Banmus.

Respon positif diberikan oleh Ketua DPRD, Didit Sri Gusjaya, SH. MH, pasca audiensi, Beliau mengatakan
Rencana pertambangan bauksit akan sulit terlaksana dikarenakan terbentur berbagai aturan dan penolakan dari masyarakat.

“Setelah kami memediasi antara Masyarakat Desa Cupat, Sekda Bangka Barat, dan jajaran Pemerintah Provinsi Babel dapat disimpulkan bahwa berdasarkan UU No.4 Tahun 2009 tentang minerba, bauksit merupakan jenis logam sehingga proses pengajuan aktifitas pertambangan melalui lelang bukan penunjukan,”. Terangnya.

Selain itu, kawasan yang direncanakan akan di eksplorasi merupakan kawasan hutan lindung, sehingga sulit untuk mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.

Sementara itu Sekda Bangka Barat, Yunan Helmi mengatakan PT Kentjana Sakti Indonesia baru memberikan paparan rencana eksplorasi dan dibutuhkan berbagai proses sehingga dapat terlaksana .

“Saat ini pihak perusahaan baru berencana, setelah itu membutuhkan izin lokasi, rekomendasi tata ruang, sehingga apabila mendapatkan penolakan dari masyarakat, tidak akan keluar rekomendasi, tidak perlu khawatir, kami selalu berada bersama masyarakat,” tutupnya.

Humas - Budi Setyo

PANGKALPINANG – Perwakilan masyarakat Kelurahan Berok menyuarakan aspirasinya terkait maraknya pertambangan Tambang Inkonvensional (TI) ilegal di kawasan eks PT. Kobatin, diantaranya daerah Merbuk, Kenari dan Pungguk, Kabupaten Bangka Tengah.

H. Ihron, Kepala Lingkungan Kelurahan Berok mengatakan penambang yang beroperasi pada dini hari tersebut sudah sering diingatkan oleh masyarakat sekitar, tetapi mereka tidak menghiraukannya.

“Dampak pertambangan tersebut, lambat laun akan menyebabkan banjir dan longsor, yang merugikan masyarakat Berok dimana merupakan daerah rawan banjir,” jelasnya di ruang Ketua DPRD, Senin (22/7).

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya segera merespon aspirasi masyarakat dengan menghubungi langsung melalui sambungan telepon Kapolres Bangka Tengah, AKBP Edison Ludy Bard Sitanggang untuk meminta menghentikan aktifitas pertambangan Tambang Inkonvensional (TI) ilegal di kawasan eks PT. Kobatin.

"Saya minta seluruh masyarakat Desa Berok harus kompak, jangan nanti 60 persen masyarakat menolak, 40 persen setuju, Kalau kompak untuk menolak akan memudahkan untuk ditindaklanjuti," kata Didit.

Beliau menjelaskan bahwa Desa Berok merupakan kawasan yang rentan bencana banjir dan seharusnya tidak boleh ada pertambangan ilegal di daerah itu.

"Memang di daerah itu rawan bencana banjir, bahaya kalau ada buaya, bisa mengancam keselamatan warga karena habitat buaya di daerah itu telah diganggu," ujarnya.

Sementara itu Plt Kepala Dinas ESDM Babel, Rusbani menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin pertambangan di wilayah Eks. Kobatin karena merupakan kawasan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

"Kami dari provinsi tidak mengeluarkan izin di wilayah tersebut, jikalau ada pihak yang mengeluarkan izin tambang di daerah itu, itu bukan dari provinsi," tegasnya.

DPRD Babel terima nelayan Bangka Selatan terkait operasional penangkapan menggunakan trawl di kawasan Bangka Selatan, senin (06/08). Menurut nelayan, operasional trawl sangat meresahkan mereka karena bertentangan dengan UU. Mereka menuntut untuk segera ditindak tegas.

DPRD Babel melalui Ketua DPRD, Wakil Ketua, Komisi II dan Anggota DPRD Babel Dapil Basel mendukung penuh tindakan tegas oleh aparat untuk menuntaskan permasalahan ini, bahkan DPRD akan mendukung untuk didirikan pos pengamanan di beberapa titik di Basel untuk pengamanan.

Selanjutnya, bersama DKP Prov Babel, DPRD juga akan meninjau langsung operasional kapal trawl guna mencari solusi yang tepat menuntaskan permasalan ini.

Humas

Tuesday, 20 August 2019 13:37

Kunjungan Peserta KKDN Sesko TNI 2019

Pangkalpinang - Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya, didampingi seluruh Ketua Komisi di DPRD Babel menerima kunjungan 46 peserta KKDN (Kuliah Kerja Dalam Negeri) Pasis Dinreg XLVI Sesko TNI 2019, Selasa (20/08).

Dalam sambutannya di depan seluruh peserta KKDN, Ketua DPRD memaparkan sejumlah potensi daerah dan pengembangan isu-isu strategis di wilayah Bangka Belitung, termasuk fokus progres pembahasan Raperda RZWP3K yang saat ini masih dibahas oleh tim pansus.

"Babel ini mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari hasil perkebunan sampai potensi kelautan. Namun pengolahaan SDA tersebut masih terkendala beberapa masalah. Untuk itu, melalui RZWP3K ini, kami harapkan program pasca timah yang dicanangkan pemerintah daerah dapat terarah." ungkap Didit.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menambahkan bahwa Raperda RZWP3K ini sudah sinkron dengan sitem ketahan nasional. DPRD sudah menghubungi pihak terkait, baik Danlanal, Danlanud untuk dikonfirmasi, kendati di sektor anggaran untuk wilayah pertahanan belum disiapkan.

"Anggaran wilayah pertahan belum, namun kami sudah berkoordinasi dengan mereka untuk mengetahui potensi mana yang dapat direalisasikan untuk wilayah pertahanan di Bangka Belitung." tambahnya.

Menutup pertemuan, Didit menyinggung kerukunan antar umat beragama di Babel yang luar biasa. Ia menginginkan babel bisa menjadi miniatur kerukunan umat beragama di Babel, meskipun perkembangan radikalisme di Babel cukup tinggi.

"Kami berharap kerukunan antar umat beragama di Babel ini tetap terjaga dan kondusif, meskipun kami menemukan banyak permasalahan, namun kami yakin, dengan semangat pancasila, kita dapat mempertahankan keutuhan NKRI khususnya di wilayah Bangka Belitung." Tutupnya.

Humas.

Pangkalpinang – Ketua DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung menerima dua kunjungan sekaligus dari Badan Karantina Pertanian (Barantan) dan perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Rabu (28/08).

Kepala Barantan, drh. Saifuddin Zuhri, dalam kesempatannya menjelaskan ada tugas tambahan selain tugas pkok yang diemban oleh Barantan sendiri. Dalam tugas tambahan ini ada juga program-program yang dijalankan oleh Barantan, salah satunya adalah Program Ayo Galakkan Ekspor Generasi Milenial Bangsa atau disingkat dengan Agro Gemilang. Program ini bekerjasama dengan mahasiswa Fakultas Pertanian UBB, merupakan program Badan Karantina Pertanian untuk mempersiapkan petani milenial go internasional, mendorong para petani muda untuk memasuki pasar ekspor dengan memenuhi persyaratan Sanytary and Phytosanitary (SPS).

Terkait akan hal ini, Saifuddin memaparkan sejumlah potensi ekspor di Bangka Belitung yang selama ini belum terlihat oleh sebagian kalangan selain komoditi ekspor yang saat ini sudah digalakkan yaitu lada, karet bahkan sawit.

"Babel mempunyai potensi ekspor yang besar selain yang sudah ada. Sebut saja ada sarang burung walet, nanas, manggis, bahkan pemanfaatan daut sawit sebagai sapu lidi. Cuma di Babel saat ini belum ada sistem processing yang mumpuni untuk mengolah potensi tersebut." jelas Kepala Barantan.

"Oleh karena itu, Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian membuat aplikasi I-MACE (Indonesian Map of Agricultural Commodities Exports) atau Peta Komoditas Ekspor Pertanian Indonesia. Melalui aplikasi ini nanti bisa dilihat informasi kegiatan ekspor komoditas pertanian di Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian seluruh Indonesia, termasuk di Bangka Belitung." tambah Saifuddin lagi.

Dengan adanya aplikasi ini, menurut Saifuddin, masyarakat dapat melihat komoditi ekspor dari Babel, termasuk jika kesulitan dalam menjual komoditi, dapat mencari di wilayah atau daerah lain untuk dapat bekerja sama mengekspor komiditi tersebut. Untuk Itu, pihak Barantan mengharapkan dukungan dari DPRD untuk berjuang bersama-sama meningkatkan komoditi ekspor dari Bangka Belitung, dengan harapan petani di Babel bisa sejahtera.

Atas penjelasan ini, Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya mengaku tertarik dengan komoditi ekspor tambahan dari Babel ini. Dirinya mengaku terbuka akan pandangan komoditi ekspor tambahan dari Bangka Belitung yang ternyata tidak hanya lada, timah atau kelapa sawit.

"Saya tertarik akan hal ini, nanti jum'at (30/08), saat Badan Musyawarah, saya undang Barantan kembali untuk mempresentasikan potensi komoditi ini di depan eksekutif dan juga anggota DPRD lainnya, supaya kita sama-sama mengetahui bahwa Babel mempunyai komoditi ekspor tambahan yang dapat menunjang kegiatan perekonomian masyarakat." ujar Didit.

Di waktu yang sama, perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung menyampaikan maksud dan tujuan mereka bertemu langsung dengan Ketua DPRD. Melalui juru bicara mereka, para mahasiswa ini menanyakan tahapan-tahapan yang dilalui oleh DPRD Babel guna membentuk raperda yang berkualitas. Selain itu, Fakultas Hukum UBB ingin sekali dilibatkan dalam penyusunan Raperda oleh DPRD Bangka Belitung.

"Kiranya ada perwakilan dari mahasiswa yang dilibatkan dalam pembuatan naskah akademik dalam sebuah raperda dan ikut dalam rapat pembahasan pembuatan raperda." saran dari juru bicara mahasiswa.

Menjawab keinginan para mahasiswa. Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya mengatakan bahwa perda yang dibuat DPRD merupakan sumbangan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi mereka kepada masyarakat. Tahapan-tahapan yang dilalui oleh DPRD dalam menysun raperda inisiatif berasal dari saran per komisi lalu dirapatkan dalam badan musyawarah untuk kemudian disusun jadwal pembahasan.

"Untuk pelibatan mahasiswa, beberapa waktu lalu, pernah juga dilibatkan mahasiswa UBB untuk mengakaji draft raperda yang disampaikan oleh DPRD, namun follow up-nya belum diterima oleh DPRD." jelasnya.

Menutup pertemuan dengan mahasiswa, Didit mengharapkan ada peran aktif dari mahasiswa mengkaji berbagi kebijakan dari pemerintah daerah dan menyampaikan nya kepada masyarakat menurut pandangan mahasiswa hukum secara khusus.

"Saya berharap para mahasiswa ini lebih aktif lagi mendiskusikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah lalu menyampaikannya kepada media untuk di-publish hasil pembahasannya menurut persepsi dari mahasiswa sendiri." Tutup Politisi PDI Perjuangan ini.

Humas.

Pangkalpinang - Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel jum'at (30/08) membahas sejumlah masalah dengan pihak eksekutif termasuk solusi dari eksekutif terhadap naiknya tarif BPJS Kesehatan per-September 2019.

Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya, menanyakan bagaimana tindakan dari Dinas Kesehatan untuk meminimalisir permasalahan yang timbul di masyarakat atas kenaikan tarif ini.

"Kami berkeinginan dari DPRD untuk membantu masyarakat yang tidak mampu terkait kenaikan tarif BPJS Kesehatan ini. Untuk itu kiranya dari Dinas Kesehatan dapat memberikan format yang tepat untuk meminimalisir permasalahan ini dalam masyarakat." ujar Didit, di dalam forum Banmus.

Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung, Mulyono Susanto menjelaskan bahwa Dinas kesehatan saat ini masih belum mengetahui besaran kenaikan, namun sudah ada tindakan preventif yang akan dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, seperti pemberian subsidi iuaran kepada masyarakat.

"Saat ini BPJS mensubsidi lebih dari 500 ribu masyarakat Bangka belitung, dan di tahun 2020 sangat berpotensi untuk naik." jelas Mulyono.

Akan tetapi, tambah Mulyono, Dinas masih perlu tambahan anggaran agar action ini dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan tentu saja dapat meminimalisir permasalahan masyarakat atas naiknya tarif BPJS ini.

"Dengan hitung-hitungan kami untuk BPJS ini, maka anggaran yang perlu ditambah adalah 24M lebih." tambahnya.

Atas kendala ini, DPRD meminta Dinas Kesehatan untuk merinci kembali berapa angka kenaikan di tiap kabupaten/kota, lalu dilakukan semacam kerjasama 50-50 antara provinsi dan kab/kota untuk menutupi anggaran ini.

"Kita akan panggil Bupati dan walikota serta BPJS Kesehatan, Dinkes, Dinsos dan Badan Pusat Statistik untuk mencari solusi. Masalah dana, Badan Anggaran yang berdiskusi." jelas Didit.

Pangkalpinang - DPRD Babel melalui tim panitia khusus (pansus) Zonasi RZWP3K akhirnya menandatangani berita acara persetujuan Raperda RZWP3K, senin (02/09). Penandatanganan juga dilakukan oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) serta OPD terkait.

Sebelum dilakukan penandatangan, terlebih dahulu dibahas detail singkat penyusunan raperda terkait pasal-per-pasal serta konfimasi kembali terkait penetapan wilayah di beberapa kabupaten di Bangka Belitung.

Usai acara, Ketua Pansus, Adet Mastur menyampaikan rasa syukur atas rampungnya raperda ini. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih yang begitu besar kepada pihak-pihak yang terlibat, karena berkat kerjasama yang baik antara DPRD Babel dengan Pokja, raperda ini dapat selesai.

"Saya mewakili DPRD menyampaikan rasa terimakasih sebeasr-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Kita berharap agar raperda ini dapat menjadi lembaran sejarah untuk provinsi Babel yang lebih maju lagi." ujarnya.

Pansus RZWP3K sendiri sudah melalui tahap pembahasan yang alot dari beberapa bulan yang lalu. Mulai dari penetapan zona di beberapa kabupaten/kota, koordinasi dengan para Bupati dan Walikota terkait wilayah yang ditetapkan hingga tantangan yang didapat oleh pansus khususnya dalam penetapan zona tambang di wilayah Bangka Belitung.

Humas Sekretariat DPRD

Pangkalpinang - DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung bersama Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung menandatangani KUA PPAS TA 2020, jum'at (06/09).

Sebelum dilakukan penandatanganan, Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya, meyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan anggaran Pemprov Babel 2020. Anggaran tersebut meliputi jumlah dana APBD yang disetujui, dana alokasi khusus serta defisit.

"Anggaran yang kita setujui yaitu 2 triliun lebih, belum ditambah dana alokasi khusus sejumlah 5 milyar dan defisit 190 milyar. Nah, defisit ini akan kami serahkan kepada komisi untuk dibahas bersama OPD mitra agar dapat diminimalisir." ujar Didit.

Selain itu, ada juga beberapa hal yang diusulkan oleh DPRD kepada pemprov, diantaranya penambahan honor untuk tenaga penyuluh desa, penuntasan masalah pimpinan Jamkrida dan rencana penyatuan beberapa OPD di SOTK yang baru.

JAKARTA - Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya bersama Wakil Gubernur, Abdul Fatah datangi Kementerian Sosial Kamis pagi (12/09), guna koordinasi dan sinkronisasi permasalahan Basis Data Terpadu (BDT) di Babel terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.

Kunjungan yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua, Toni Purnama beserta Komisi IV DPRD diterima oleh Pusdatin & Humas Kemensos RI.

"JKN memang program pusat tetapi dengan adanya kenaikan iuran dari Pemerintah, kami bertanggung jawab secara moral. Karenanya, DPRD bersama Pemerintah Provinsi akan mengalokasikan anggaran untuk membackup. Jika semua dibebankan pada APBD sangat tidak memungkinkan, inflasi di Babel sangat tinggi", sampai Didit.

Ujang Taufik dari Pusdatin Kemensos sampaikan dari Jumlah Penduduk Miskin Babel sebanyak 279.373, yang sudah menerima PBI - Jaminan Kesehatan Nasional di Tahun 2019 sudah berjumlah 227.306.

Kemensos sarankan masyarakat wajib melaporkan setiap perubahan data, sesuai dengan aturan dalam Undang Undang No.3 Tahun 2011 & Permensos No.28 Tahun 2017.

Ditambahkan untuk Penerimaan Bantuan Iuran akan di nonaktifkan jika data tidak valid dan secara 2 ( dua ) tahun berturut - turut tidak menggunakan akses kesehatan.

Pada pertemuan ini, Didit juga meminta Komisi IV dan Dinas Kesehatan Babel lanjutkan hasil koordinasi di Kemensos ini langsung ditindaklanjuti ke Kemenkes agar semua data bisa difasilitasi sehingga anggaran yang dialokasikan DPRD terkait hal ini bisa tepat guna, karena ini untuk masyarakat Babel.

Pangkalpinang - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, SH. MH meresmikan Gedung A Rumah Sakit Bhayangkara Polda Babel. (18/09)

Acara tersbut turut dihadiri oleh Kapusdokkes Polri Brigjen Pol dr. Musyafak, Gubernur Erzaldi Rosman, Kapolda Brigjen Pol Istiono, dan unsur Forkominda Babel serta undangan lainnya.

Disela-sela peninjauan Rumah Sakit, Didit Sri Gusjaya menyempatkan untuk mendonorkan darah, Beliau menjelaskan bahwa dirinya sejak dulu merupakan pendonor aktif, namun sudah sekitar empat tahun tidak mendonorkan darah dikarenakan kesibukannya.

"Semoga donor ini bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan," Kata politisi bergolongan darah O tersebut.

Sebagai informasi, Lahan Rumah Sakit Bahayangkara Polda Kepulauan Bangka Belitung merupakan hasil persetujuan DPRD Babel untuk menghibahkan lahan Pemprov Babel pada tahun 2016, dimana sebelumnya pihak Polda Babel mempresentasikan rencana pembangunan dihadapan Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang - Sejumlah elemen masyarakat bernama Masyarakat Peduli Transparansi Demokrasi (MPTD) mendatangi Kantor DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung, senin (23/9). Kedatangan mereka terkait revisi UU no. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aksi diterima oleh Ketua DPRD, Didit Sri Gusjaya, didampingi Ketua Komisi I, Adet Mastur beserta Anggota DPRD, Bong Ming Ming.

Dalam orasinya, Ketua Umum MPTD, Ansori, meminta DPRD Babel untuk dapat berpihak kepada KPK dalam menegakkan supremasi hukum melawan tindak pidana korupsi di Indonesia.

"KPK dalam perjalannnya selalu mendapat perlawanan, sudah sepatutnya kita hadir dan melawan setiap perbuatan yang melemahkan bahkan membunuh kewenangan KPK, termasuk revisi UU ini. Untuk itu, kami berharap DPRD untuk dapat sejalan dengan kami, agar segala kewenangan KPK dapat dikembalikan demi tegaknya hukum anti korupsi di Indonesia" Ujar Ansori.

Menanggapi tuntutan MPTD, Didit Sri Gusjaya mengatakan bahwa DPRD selalu berada satu jalur dengan suara rakyat, namun terdapat domain tertentu yang tidak bisa DPRD lakukan.

"Kami, DPRD Babel, di akhir masa jabatan kami, selalu siap mengawal suara rakyat. Untuk permasalahan ini, kami akan laksanakan sesauai domain kami di DPRD, jika di luar itu, kami tidak sanggup karena berbenturan dengan aturan." jelas Didit.

Setelah mendengar tanggapan dari DPRD, masyarakat membubarkan diri seraya mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Beltiung untuk senantiasa bersinergi bersama dalam memberantas korupsi.

Pangkalpinang - Sebanyak 45 anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa bakti 2019-2024 resmi dilantik, Selasa (24/9/2019). Acara ini dilangsungkan di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pelantikan juga dihadiri oleh Gubernur Babel, Erzaldi Rosman dan Wakil Gubernur Babel, Abdul Fattah serta segenap unsur Forkopimda. Dalam sambutannya, Gubernur Babel mengucapkan selamat kepada para anggota DPRD terpilih serta mengajak 45 anggota dewan yang baru ini bekerjasama membangun Bangka Belitung agar lebih maju.

"Mari kita bersinergi membangun bangka belitung lebih maju, sejahtera dan bermartabat. Selamat bekerja untuk anggota dewan yang baru," kata Erzaldi.

Sementara itu, usai pelantikan juga ditetapkan alat kelengkapan sementara DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pimpinan sementara akan dijabat oleh Didit Sri Gusjaya yang merupakan anggota DPRD terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sedangkan jabatan wakil ketua sementara dijabat oleh Hendra Apollo dari Partai Golongan Karya (Golkar).

Komposisi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri terdiri atas:
PDIP
Hendriyansen (Dapil I)
Didit Srigusjaya (Dapil II)
Adet Mastur (Dapil II)
Toni Mukti (Dapil III)
Taufik Mardin (Dapil IV)
Ariyanto (Dapil V)
Rina Tarol (Dapil III)
Junaidi Rahman (Dapil IV)
Herman Suhadi (Dapil VI)
Rustamsyah (Dapil VI)

GOLKAR
Efredi Effendi (Dapil I)
Algafry Rahman (Dapil II)
Yoga Nusirwan (Dapil IV)
Heryawandi (Dapil V)
Firmansyah Levi (Dapil VI)
Marsidi Satar (Dapil III)
Hendra Apolo (Dapil VI)

GERINDRA
Ferdiansyah (Dapil I)
M Amin (Dapil III)
Yusderahman (Dapil V)
Fitra Wijaya (Dapil II)
Beliadi (Dapil IV)
Jawarno (Dapil VI)

PPP
Toni Purnama (Dapil III)
Azwari Helmi (Dapil V)
Dede Purnama (Dapil I)
M Yunus (Dapil II)
Helyana (Dapil IV)
Amri Cahyadi (Dapil VI)

NASDEM
Johansen Tumanggor (Dapil I)
H Mulyadi (Dapil II)
Zarkani (Dapil IV)
Sukirman (Dapil V)
Agung Setiawan (Dapil VI)

DEMOKRAT
Nico Plamonia (Dapil I)
Aditya Riski Pradana (Dapil III)
Rudi Hartono (Dapil IV)
Arbiyanto (Dapil V)
Ranto Sendu (Dapil VI)

PKS
Bong Ming-ming (Dapil V)
Aksan Visyawan (Dapil VI)
Dody Kusdian (Dapil I)
Erwandi Rani (Dapil IV)

PAN
Matzan (Dapil VI)

PBB
Eka Budiarta (Dapil IV)

Pangkalpinang - DPRD Babel mendapat kunjungan dari Badan Kehormatan DPRD Sumatera Utara, kamis (21/2). Kehadiran para anggota BK DPRD Sumut ini diterima langsung oleh anggota BK DPRD Babel antara lain, Adet Mastur, Roadiansyah Rasyid dan Yusderahman dan didampingi oleh Sekretaris DPRD, Syaifuddin.

Ketua BK DPRD Sumut, sekaligus yang memimpin rombongan, Toni Togatorop, mengungkapkan tujuan mereka datang ke DPRD Babel berdasarkan arahan Kemendagri karena menurut Kemendagri DPRD Babel dinilai sigap dalam melaksankan tata tertib terhadap para anggota DPRD lainnya. Selain itu, mereka juga ingin mengetahui mekanisme penerapan undang-undang tata tertib serta tindakan-tindakan preventif apa saja yang telah dilakukan DPRD Babel terhadap ketidakhadiran para anggota DPRD dalam setiap rapat serta bagaimana hubungan kemitraan dengan Pemprov.

“Kami ke sini sesuai dengan arahan Kemendagri karena kemarin BK DPRD Babel sangat bagus mengawal tata tertib DPRD mengingat pernah terjadi PAW terhadap anggota yang melanggar tata tertib. Lalu, kira-kira penerapan disiplin yang bagaimana yang dilayangkan BK kepada para anggota DPRD yang tidak hadir dalam setiap rapat.” Ujar Toni.

Menanggapi pertanyaan dari Ketua BK DPR Sumut tersebut, Adet menjelaskan bahwa di BK DPRD babel sendiri sudah disusun komitmen secara internal dan personal. Setiap masing-masing anggota Badan kehormatan DPRD Babel mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam menjalankan tugas BK di lingkungan DPRD Babel.

“Di internal kami sendiri ada yang bertugas mengawasi, menerima laporan, pemberkasan laporan, penindakan sampai yang meng-handle media juga kami atur. Laporan-laporan yang masuk sendiri juga kami klasifikan, ada yang layak diterima, ada juga yang tidak layak diterima.” Jelas Adet.

Ia menambahkan, setiap laporan yang diterima oleh BK selalu diproses secara tegas dan jelas, terlihat dari beberapa kali sidang terhadap anggota DPRD sudah digelar BK.

“Kami sudah beberapa kali melakukan sidang, sampai memberikan sanksi ringan maupun berat kepada para anggota DPRD yang tidak mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan.” Tambahnya.

Berkenaan dengan disiplin, anggota BK mempunyai tindakan tersendiri dalam meningkatkan kedisiplina para anggota DPRD. Setiap rapat digelar, anggota BK akan melihat langsung jalannya rapat sampai melihat siap-saja yang tidak hadir dalam rapat. Bagi mereka yang tidak hadir, biasanya diberi sanksi social.

“Mereka yang tidak hadir dalam rapat biasanya akan kami ekspos di media agar masyarakat mengetahui bagaimana kinerja anggota dewan yang mereka pilih. Untuk Rapat paripurna, jika 3 kali berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, kita juga akan ekspos, jika 6 kali langsung kita ajukan PAW. Ini bentuk ketegasan kami mengawal tata tertib di DPRD Babel ini.” Tambah Yusderahman.

Menutup pertemuan, Adet mengucapkan banyak terimakasih karena DPRD Sumut karena sudah mempercayakan DPRD Babel sebagai acuan kunjungan kerja mereka.

Humas.

PANGKALPINANG, – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar sidang paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) lima anggota dewan korban Lion Air PK-LQP, di gedung DPRD Babel, Senin (25/2/2019).

Adapun lima anggota dewan yang dilantik yakni, Abdul Rasyid Saliman (PPP) menggantikan Eling Sutikno; Kapid Maid (PKS) menggantikan Murdiman; Ismail Siddik (PKB) menggantikan Dolar; Sri Subekti Mulyaningsih (Golkar) menggantikan Ahmad Mughni; serta Harpan Effendi (PAN) menggantikan Muhktar Rasyid.

Sedangkan Hardijono dari Partai Demokrat, berkasnya masih menunggu tanda tangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan adapun tujuan pelantikan ini merupakan amanah untuk mereka yang mengembang tugas menggantikan anggota DPRD Babel yang sudah meninggal.

“Ini pengambilan sumpah janji sisa masa jabatan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2019. Dan juga, mengisi kekosongan anggota DPRD yang menjadi korban Lion Air,” kata Didit usai pelantikan.

Ia juga menyampaikan, penghormatan yang setinggi-tingginya bagi almarhum dan keluarga korban. “Mereka sudah mengabdi untuk masyarakat Bangka Belitung. Semoga almarhum Husnul Khatimah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Didit menjelaskan dimana Harpan Effendi dan Ismail Siddik akan duduk di keanggotaan Komisi II DPRD Babel. Sedangkan Sri Subekti Mulyaningsih, Kapid Maid dan Abdul Rasyid Saliman akan duduk di keanggotaan Komisi III.

KETUA DPRD LANGSUNG TINDAKLANJUTI AKTIFITAS PERTAMBANGAN DI HUTAN LINDUNG LUBUK BESAR

Pangkalpinang - Warga Desa Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah mendatangi DPRD Babel terkait penolakan pertambangan di kawasan Kuruk yang merupakaan wilayah Hutan Lindung. (08/04).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Babel segera merespon keluhan masyarakat dengan langsung berkoordinasi dengan Kapolda Babel, Hasilnya saat pertemuan berlangsung, Tim dari Polda Babel sudah di lokasi untuk merazia pertambangan tersebut.

H. Amzar, Tokoh masyarakat Lubuk Besar mengatakan seluruh masyarakat Lubuk Besar bersepakat untuk membersihkan kawasan hutan lindung di Kuruk dari segala aktivitas pertambangan.

"Setelah melakukan musyawarah, disepakati tidak ada aktivitas tambang di kawasan Kuruk dan pemilik tambang untuk segera mengangkat semua peralatan tambang di kawasan Kuruk," ujarnya.

Sementara Daniel, perwakilan masyarakat menjelaskan alasan mengadu kepada DPRD Provinsi karena merasa pesimis dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam menyikapi masalah ini.

“Kami merasa DPRD Provinsi yang masih netral sehingga memberikan win-win solution kepada kami,”

Ketua DPRD menegaskan bahwa kawasan hutan lindung sudah jelas terlarang untuk pertambangan.

“Kita tidak melarang adanya pertambangan, tetapi apabila di kawasan Hutan Lindung yang jelas terlarang semestinya Pemerintah Kabupaten setempat harus tegas, demi masa depan anak cucu kita,” tegasnya

Didit menambakan daerah Lubuk rawan banjir, jangan sampai Pemerintah Provinsi sudah membangun infrastruktur tetapi rusak karena banjir yang disebabkan aktifitas pertambangan di hutan lindung, yang akan rugi adalah masyarakat.

Beliaupun berpesan agar masyarakat warga tidak mudah tersulut emosi dan menyelesaikan masalah ini sesuai dengan jalur hukum.

“Lakukan secara persuasif, kita percaya hukum merupakan panglima tertinggi di negeri ini,”. tutupnya

Ketua DPRD bersama Kapolda silaturahmi dengan Masyarakat Lubuk Besar

Lubuk Besar - Antusiasme masyarakat Lubuk Besar yang tinggi atas kehadiran Ketua DPRD, Didit Srigusjaya SH, MH bersama Kapolda Babel, Brigjen Pol. Drs. Istiono, MH saat bersilaturahmi di Masjid Jami At Taubah, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. (11/04).

Ketua DPRD mengapresiasi Kapolda yang menginisiasikan untuk bersilaturahmi dengan masyarakat Lubuk Besar

"Saya atas nama DPRD Babel dan masyarakat Lubuk Besar mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Babel atas kepeduliannnya terhadap masyarakat Lubuk Besar, seperti atensinya terkait penstabalian harga sawit serta penertiban pertambangan di kawasan hutan lindung Lubuk Besar," ujarnya.

Sementara itu Kapolda dalam sambutannya menjelaskan tugas pokok kepolisian yakni melayani, melindungi dan mengayomi masyrakat.

"Jadi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, tidak perlu takut akan adanya intimidasi, Baik TNI maupun Polri siap bersinegri untuk melindung masyarakat," jelasnya

Selain itu Beliau berpesan untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat disuasana pemilu ini.

"Bangka Belitung adalah potret keberagaman terbaik yang menjadi acuan bagi Provinsi lain, tetap jaga itu untuk Bangka Belitung lebih baik ," tutupnya.

Masyarakat Nantikan Tindakan Hukum Atas Tambang Ilegal

Pangkalpinang - Maraknya operasional pertambangan di wilayah konservasi dan hutan lindung di beberapa wilayah di Bangka membuat masyarakat kian resah. Beberapa perwakilan masyarakat bersama Walhi lantas mendatangi DPRD Babel, senin (20/5), guna mengetahui tindak lanjut dari aksi penolakan mereka terhadap aktivitas penambangan.

Kepada DPRD, perwakilan masyarakat Lubuk Besar, Samsuri menjelaskan bahwa hak mereka seperti direbut karena tidak dapat mengolah hutan akibat aktivitas penambangan, dirinya pun mengatakan bahwa masyarakat masih menahan diri untuk tidak melakukan anarkis.

"Kami berharap pihak yang berwenang dapat segera menyelesaikan konflik ini, jangan sampai masyarakat gerah lalu melakukan aksi anarkis" Ujar Samsuri.

Kerisauan masyarakat ini ditanggapi langsung oleh Ketua DPRD, Didit Sri Gusjaya. Ia menegaskan bahwa tidak melarang aktivitas kehutanan di Hutan Lindung, tapi jika aktivitas pertambangan maka harus ditindak.

"Jika dibiarkan, maka akan menjadi masalah kita bersama. Dulu pernah stop, tapi berkembang kembali, maka kami mengundang pihak kepolisian dan pol pp serta dinas kehutanan, apakah memang diizinkan atau tidak, jika tidak maka kepolisian dan pol pp harus bertindak." Tegasnya.

Lebih lanjut, Ketua Komisi I dan juga Ketua Pansus RZWP3K, Adet Mastur menjelaskan bahwa inti dari kedatangan para warga di sini sudah jelas, mereka menunggu penegakan hukum atas apa yang terjadi di wilayah tempat mereka mencari nafkah.

" Tinggal kita mau menegakkan hukum apa tidak, itu yang ditunggu masyarakat, kita di pansus sudah menginstruksikan menutup aktivitas pertambangan laut di Perimping dan Romodong. Sudah rekomendasi melalui surat resmi namun tidak ada action. Kita harap secepatnya action dari pihak berwenang." Tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan, H. Marwan terkait kasus ini. Ia mengatakan pihaknya sudah menurunkan Polhut yang dibackup langsung oleh Polisi Militer, namun mendapat penghadangan dari para penambang.

"Mereka meminta jangan hanya di Kurukuru saja dihentikan, tapi di 3 tempat lainnya. Mereka melakukan operasional penambangan ini karena ada yang membackup." Ujarnya

Ditambahkan bahwa telah ada pertemuan dengan beberapa pihak terkait. Hasilnya, Dir OP menyatakan hasilnya setelah tanggal 22 Mei, nanti akan dibentuk tim bersama yang akan turun ke lapangan mengevaluasi aktivitas pertambangan di hutan lindung.

" Kami bersyukur didukung oleh masyarakat desa menyelamatkan Hutan Lindung, karena jika masyarakat sudah turun, aparat mau tidak mau harus bertindak." Harapnya kemudian.

Humas

DPRD Babel Gelar Rapat Dengar Pendapat, Masyarakat Desa Rambat Tolak Pertambangan Di Wilayah Mereka

Rambat, Bangka Barat – DPRD Babel melalui Ketua DPRD dan Anggota Pansus RZWP3K melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masyarakat nelayan Desa Rambat, Bangka Barat, Rabu (12/06). RDP digelar dalam rangka mendapat informasi lebih lanjut terkait penolakan warga sekitar atas operasional pertambangan sekaligus rangkaian kegiatan Pansus Zonasi yang sekarang masih dibahas di parlemen DPRD Babel.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya menuturkan pihaknya sudah melakukan RDP serupa di beberapa kabupaten di Provinsi Bangka Belitung dan sudah mendapat keputusan.

“Pansus RZWP3K saat ini memasuki tahap pengambilan keputusan. Dari Kab/Kota kita sudah mendapat keputusan, nah di Bangka Barat kita ingin menggali lagi apa yang menjadi kehendak masyarakat, sekaligus kita mau mengetahui potensi perikanan dari wilayah ini agar kita mendapat data yang jelas.” ujar Didit.

Warga nelayan sendiri menegaskan tetap menolak aktivitas pertambangan, baik laut dan darat di wilayah mereka. Jika ada isu perizinan tambang, mereka mengaku tidak pernah melakukan sosialisasi amdal terkait aktivitas pertambangan di wilayah mereka.

“Laut menjadi lahan kami menyambung hidup. Kami tegas menolak aktivitas tambang terutama tambang laut di wilayah kami. Dan kamipun tidak pernah merasa ada sosialisasi amdal dari perusahaan tambang kepada warga.” Jelas salah satu warga.

Di kesempatan yang sama, warga juga mengaku bahwa Desa Rambat dan sekitarnya sudah mendapat SK dari Bupati sebagai kawasan pengembangan pedesaan. Hal ini dikarenakan banyaknya potensi non-perikanan di kawasan tersebut.

Potensi perikanan dari Desa Rambat ini juga tergolong menjanjikan. Kepala Asosiasi Nelayan, Baba, mengatakan bahwa dalam satu musim penghasilan dari para nelayan yang pergi melaut totalnya bisa mencapai 5 milyar lebih. Hal ini menandakan bahwa potensi laut di kawasan ini sangat menunjang kehidupan nelayan sekitar.

Menutup pertemuan, Didit menegaskan kembali bahwa tidak ada aktivitas pertambangan di kawasan ini. Untuk itu, segala administrasi penolakan segera dipenuhi.

“Surat-surat yang kami butuhkan segera dipenuhi, ini menjadi data kami untuk pusat dalam membuat keputusan terkait zonasi di Babel.” Tutup Ketua DPRD tersebut.

Humas.

Hari ini, Senin (08/07) dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD tentang Pembacaan rekomendasi Pansus Hutan Tanaman Industri (HTI) Bangka Belitung, Pengambilan Keputusan atas Raperda Rencana Induk Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan, Penyampaiana Raperda Pertanggungjawaban APBD 2018, Penyampaian Raperda Ketahanan Keluarga, Penyampaian Raperda Penyiaran Televisi Melalui Kabel, dan Penyampaian Raperda tentang rencana Umum Energi Daerah.

Dalam kesempatan ini, Pengambilan keputusan atas Raperda Rencana Induk Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan belum bisa dilakukan karena evaluasi dari Kemendagri belum diterima.

Untuk HTI, Toni Mukti, selaku ketua Pansus merekomendasikan kepada Pemprov untuk tegas dalam menindak perusahaan HTI. Selain itu, Pansus juga merekomendasikan agar Pemprov dapat menyurati kementerian terkait agar mengkaji kembali perusahaan HTI di Babel.

"Kami dari DPRD memohon kiranya Pemprov dapat menindak tegas perusahaan HTI agar selalu berpihak kepada rakyat." harap Toni.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Bapemperda, Ferdiansyah megnatkan bahwa Raperda Ketahanan Keluarga dibentuk karena masih tingginya angka kekerasan pada kaum perempuan dan anak di Bangka Belitung. Untuk itu perlu adanya payung hukum yang tegas kepada masyarakat agar angka ini dapat berkurang.

Humas.

Hari ini, Selasa (09/07) dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Desa Di Kab. Belitung Timur terkait surat dari asosiasi pemdes menyangkut hak guna usaha perusahaan kelapa sawit di Belitung Timur. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur serta perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah desa mengharapkan agar DPRD bersama jajaran eksekutif dapat memfasilitasi keinginan mereka yaitu:

1. Pengukuran ulang lahan Hak Guna Usaha yg habis berlaku 31 desember 2020 yang akan diperpanjang 2 tahun sebelum habis berdasarkan PP No. 40 Tahun 1996.
2. Meminta 40% dari luas HGU untuk dikembalikan ke masyarakat untuk plasma sesuai UUD 1945.

DPRD Babel melalui Ketua DPRD, Didit SriGusjaya didampingi Wakil Ketua, Toni Purnama dan anggota, Eka Budhiarta dan Abdullah Ma'ruf menyarankan agar permasalahan ini biarkan DPRD bersama Pemprov yang turun tangan berdiskusi dengan kementerian. Selanjutnya, DPRD juga meminta gubernur dan bupati untuk tidak dulu menindaklanjuti usulan perpanjangan HGU dari perusahaan.

Terkait pengukuran ulang lahan untuk perpanjangan HGU, DPRD mengusulkan agar melibatkan pemdes dan pemda Beltim, sehingga mengetahui luas dari wilayah yang diukur agar tidak terjadi kesalahan ukur.

"Karena bisa jadi ada indikasi luas wilayah akan ditambah tanpa sepengetahuan pemdes." Ujar Didit.

Humas

Pangkalpinang - DPRD kembali fasilitasi pertemuan antara keluarga korban dengan pihak Lion Air, rabu (12/12). Pertemuan ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya. Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Didit Sri Gusjaya didampingi Wakil Ketua Toni Purnama ini didapati 2 kesepakatan dari 3 tuntutan keluarga korban Lion Air JT610. Ketiga poin itu adalah melanjutkan pencarian korban di perairan Tj Karawang, kesanggupan pihak Lion Air untuk melanjutkan pencarian korban dan terakhir adalah terkait santunan dan asuransi yang menjadi kewajiban Lion Air kepada keluarga korban.

Perwakilan dari Lion Air, Ganjar, mengatakan bahwa Lion Air sudah menyiapkan kapal yang akan melakukan pencarian keluarga korban dimulai paling lambat 17 Desember nanti.

"Saat ini kapal yang akan melakukan pencarian masih dalam perjalanan, kita akan koordinasi dengan kapten kapal apakah bisa dilakukan speed up untuk kapal agar bisa mendarat di Tj. Karawang sebelum tanggal 17." Kata Ganjar.

Kapal yang dimaksud Lion Air ini adalah kapal canggih yang mereka datangkan dari luar negeri seperti yang mereka utarakan di pertemuan sebelumnya (05/12).

Atas pernyataan ini, pihak keluarga korban pun menuntut adanya kesanggupan dari Lion Air terkait. Jika memang sampai hari yang dicanangkan (17/12) pencarian belum juga dilanjutkan, maka keluarga korban menuntut pemberian sanksi kepada maskapai berlogo singa tersebut.

Lion Air sendiri menyanggupi permohonan tersebut, bahkan mereka sanggup menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa mereka akan lanjutkan pencarian korban.

"Anggaran pencarian sudah clear, untuk perizinan, kami akan dibantu oleh KNKT, sejauh ini tidak ada masalah." Jelas Ganjar lagi.

Masalah justru ada di poin ketiga yaitu terkait pencairan santunan dan asuransi. Lion Air mengaku masih bernegosiasi alot dengan pihak asuransi terkait permasalahan ini. Mereka mengaku masih mempermasalahkan beberpa pasal yang akan dihapuskan yang dinilai memberatkan keluarga korban.

Atas keluhan ini, Ketua DPRD angkat bicara. Ia bersama Wakil Ketua DPRD, Toni Purnama akan segera terbang ke Jakarta untuk diikutkan juga dalam perundingan ini. Ia juga menyarankan agar surat pernyataan dari Lion Air tadi ditembuskan ke Polda, Kejati dan Kementerian Perhubungan.

"Kami akan segera komunikasi dengan Kementerian Perhubungan mendesak agar pemerintah turut andil dalam memenuhi keinginan keluarga korban." Tegas Didit.

Ia menambahkan bahwa DPRD juga mendukung pemberian sanksi kepada Lion Air jika nanti tuntutan keluarga korban ini tidak terpenuhi.

"Kami apresiasi kepada Lion Air karena masih melakukan negosiasi dengan pihak asuransi guna menghapus pasal-pasal yang memberatkan keluarga korban. Tapi kami menghimbau ini adalah warning terakhir, artinya setelah ini tuntutan keluarga korban harus dipenuhi tanpa syarat apapun." Tegasnya penutup pertemuan.

Humas - Utari Marisa Fitri.

Pangkalpinang – Mengawali Tahun 2019, Bangka Belitung mendapat berita yang kurang baik terkait kondisi para mahasiswa yang mengikuti Program Khusus Kerjasama Perusahaan Dan Universitas Di Taiwan. Pemberitaan tersebut datang dari beberapa media berita online nasional yang memberitakan bahwa para mahasiswa tersebut mendapat perlakuan tidak pantas selama bekerja di sana. Kabarnya, mereka kerap mendapat kerja paksa hingga diberikan makanan non halal sebagai konsumsi. Tas informasi ini, DPRD Babel memanggil Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk meminta konfirmasi terkait kondisi ini, Kamis (3/1).

Sekretaris Dawerah, Yan Megawandi mengatakan bahwa pihaknya sudah mengkonfirmasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapati kebenaran akan informasi ini. Hasilnya, bahwa para mahasiswa di sana mengaku baik-baik saja, bahkan mereka juga membuat surat pernyataan keberatan atas pemberitaan yang dikeluarkan oleh media berita nasional tersebut.

“Mereka membuat surat pernyataan keberatan atas berita tersebut serta petisi menola berita tersebut yang ditandatangai oleh seluruh mahasiswa asal Bangka Belitung.” Terangnya.

“Mereka juga menuntut beberapa media tersebut untuk mengkonfirmasi ke pihak universitas bahwa pemberitaan itu tidak benar.” Tambanya lagi.

Hal yang sama juga disampaikan oleh M. Soleh selaku Keala Dinas Pendidikan Prov. Kep. Bangka Belitung. Ia menambahkan bahwa para mahasiswa di sana mengaku enjoy, tidak ada keluhan dari mereka termasuk para orang tua yang anaknya terlibat dalam program tersebut.

Atas jawaban dari pihak eksekutif ini, para anggota DPRD angkat bicara. Ketua Fraksi PPP, Azwari Helmi mengatakan bahwa DPRD perlu mengkaji kebenaran atas situasi ini. Ia yakin bahwa media berita online tersebut tidak hnaya sembarang membuat berita. Untuk itu DPRD harus menggali lebih dalam dengan menghubungi para mahasiswa di sana.

“Mereka ini media berita online berskala nasional, tentu ada sumber-sumber penting dan juga prosedur yang tepat dalam menyampaikan berita kepada masyarakat. Kita jug aharus berkomunikasi langsung dengan para mahasiswa di sana guna mendapatkan kebenaran atas pemberitaan ini” Ujarnya di depan forum.

Senada, Ketua Komisi IV, Tanwin, mengusukan bagaimana tindakan DPRD membuktikan kebenaran atas berita ini dengan berkoordinasi dengan kementerian Luar Negeri.

“Awalnya kami Komisi IV sudah berkoordinasi masalah perjanjian, sudah clear, sekarang masalah kondisi dan situasi para mahasiswa di sana, kita perlu koordinasi lebih dalam lagi.” Saran politisi PKB ini.

Menanggapi permasalahan ini, Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya menyampaikan bahwa ada tekanan dari beberapa orang tua yang dating, yang mengatakan bahwa anaknya tidak mendapat perlakuan yang pantas di sana, namun dari pertemuan ini didapati hal sebaliknya. Maka ia menyimpulkan bahwa DPRD babel akan menyusun jadwal ke Kementerian Luar Negeri guna memperoleh informasi yang jelas atas berita ini.

“Di sini kita bingung mana yang benar, mana yang salah. Kita akan mengusulkan pihak Kemenlu untuk menginvestigasi permasalahan ini, jika memang Kemenlu tidak bisa baru kita action.” pungkasnya.

Utari Marisa / Pranata Humas

Pangkalpinang - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bangka Belitung hari ini, jum'at (11/1) menyerahkan Laporan Hasil Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2018 kepada Pemerintah Provinsi dan Daerah. DPRD Babel sendiri diwakili oleh Sekretaris Komisi I, Mansah, didampingi Sekretaris DPRD, Syaifuddin.

Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Babel, Widi Widayat mengatakan bahw aBPK dalam kesempatan ini melakukan pemeriksaan fokus kepada pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, gedung dan bangunan. Pihaknya pun mengapresiasi pemprov dan pemda dalam melaksanakan pembangunna daerah, namun dari hasil pemeriksaan masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya ada kuantitas pekerjaan yang masih tidak sesuai dengan kontrak dan volume pekerjaan yang juga tidak sesuai.

"Atas permasalahan tersebut perlu dilakukan perbaikan yang dituangkan dalam rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan." Ujar Widi.

Sekretaris Komisi I, Mansah, berterimakasih kepada BPK atas penyerahan laporan ini. Dirinya bersama DPRD Babel pun akan segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan ini.

"Kami akan segera menindaklanjuti hasil laporan ini, mendengar masih banyak yang perlu diperbaiki, mudah-mudahan menjadi batu loncatan bagi kita semua untuk memperbaiki laporan keuangan. Selain itu dapat menjadi acuan DPRD untuk memonitor kegiatan pemda." Ungkap Mansah.

Setelah diserahkan, laporan ini diharapkan segera ditindaklanjuti oleh Pemprov dan Pemda dalam kurun waktu 60 hari ke depan untuk kembali diketahui oleh BPK.

Humas

Pangkalpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung (DPRD Babel) memanggil Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (PB Porprov) ke V (lima) di Kabupaten Bangka Tengah terkait pengguna anggaran 57 milyar dari APBD Babel tahun 2018, di Ruang Rapat Banmus DPRD Babel, Senin (21/1).

Sebagai informasi anggaran 57 milyar dari APBD Babel untuk membantu beberapa item kegiatan seperti pembangunan sarana dan prasarana pendukung Porprov V tahun 2018 di Bangka tengah, diantaranya 17,2 Milyar untuk pembangunan lintasan atletik , pembangunan kolam renang tahap kedua 24 miliar, pembangunan prasarana penunjang akomodasi perserta 1,17 Milyar dan pengadaan penginapan atlit 1,996 Milyar.

Rapat dihadiri oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, Wakil Ketua Tony Purnama, sementara dari Anggota DPRD, diantaranya M Tanwin, Abdul Bakar, Antonius, Ariyanto, dan Adet Mastur. Selain itu di hadiri pihak Pemkab Bangka Tengah, dan KONI.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya seusai rapat mengatakan DPRD mengapresiasi kegiatan Porprov Ke V di Bangka Tengah berjalan dengan baik dan sukses.

Beliau pun menambahkan pihaknya memanggil pihak PB Porprov V, karena adanya pemberitaan negatif terkait penyelengara Porprov V Bangka Tengah dan untuk mengetahui seperti apa pengunaan anggaran yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi yang total keseluruhannya mencapai 57 milyar.

“Jangan sampai sukses penyelenggaraaannya tapi tidak sukses laporan pertanggungjawaban keuangannya. Ini nantinya jadi permasalahan dikemudian hari,” jelasnya.

Sementara itu Tony Purnama mengusulkan untuk membentuk Tim Pengawas untuk mengecek langsung laporan keuangan tersebut

“Saya mengusulkan nanti di Rapat Banmus untuk membentuk tim pengawas untuk mengevaluasi kegiatan tersebut,” tutupnya.

(Budi Setyo - Pranata Humas)

MELONJAKNYA harga crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah dipasaran dunia imbas dari kebijakan Presiden Joko Widodo yang membebaskan pajak ekspor CPO. Kenaikan harga CPO ini dapat membantu meningkatkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani.
Para petani sawit di Indonesia telah merasakan naiknya harga TBS imbas dari kebijakan pembebasan pajak ekspor CPO. Padahal, beberapa bulan lalu, harga TBS di Indonesia anjlok, tak terkecuali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hal tersebut dipertanyakan Didit dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Satgas Percepatan Harga Sawit, dan BUMD Babel. Iapun meminta Pemprov Babel serius menangani masalah ini.

Kenaikan harga CPO di pasar dunia imbas dari kebijakan Presiden Jokowi menghapus pajak impor CPO harus dimanfaatkan.

Ketua DPRD Provinsi Babel Didit Srigusjaya mengatakan, kebijakan Presiden
Jokowi tersebut telah memberi pengaruh luar biasa dalam menaikkan harga TBS para petani. Sayangnya, kebijakan ini ternyata belum berdampak luar biasa di Negeri Serumpun Sebalai.

"Harga TBS di Bangka Belitung sudah naik. Tetapi naiknya kenaikan baru sekitar Rp 60 per kilogram dari harga sebelumnya," kata Didit, Senin (21/1).

Menurut Didit, Pemprov Babel harus tanggap. Harga TBS di tingkat petani seharusnya sudah naik secara signifikan.

"Kenaikan harga CPO di pasar dunia sangat signifikan. Tetapi kenapa di Bangka Belitung harga TBS belum naik signifikan? Ini yang kita pertanyakan. Pemerintah provinsi harus segera menyinkronkan program pusat ke daerah agar harga TBS petani sawit kita naik signifikan," tuturnya.

Terkait kenaikan harga CPO, lanjut Didit, Dinas Pertanian Babel berkomitmen segera menyinkronkan dengan program daerah. Dalam waktu dekat akan mengundang pengusaha pabrik sawit di Babel terkait kenaikan harga TBS di Negeri Serumpun Sebalai.

"Dalam pertemuan kita, Dinas Pertanian sudah komitmen untuk membantu menaikkan harga TBS. Mereka akan mengundang pengusaha sawit untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat ini ke daerah. Karena pengambil keputusan adanya di pemerintah, sedangkan DPRD hanya memberikan dukungan saja," jelas Didit.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Babel Tony Purnama menegaskan, Pemprov Babel harus segera menyesuaikan harga TBS sawit petani. Beberapa daerah di luar Babel, harga TBS cukup tinggi. Bahkan, di Belitung saja, harganya sudah cukup mahal yakni sekitar Rp 1.400 per kilogram.

"Di sini kita hanya ingin membantu petani sawit kita. Salah satu upaya kita kemarin menemui Kementerian Perekonomian. Kita pertanyakan harga sawit, menurut mereka sudah tinggi. Tetapi kenapa di Babel masih murah? Jadi di sini kita minta pemerintah daerah segeralah melakukan upaya untuk menaikkan harga sawit ini," kata Tony.

Komoditas karet

Selain kelapa sawit, produk hasil pertanian di Babel adalah karet. Ternyata, dalam setahun produksinya mencapai 58.000 ton. Namun sayang, harganya masih rendah dan saat ini belum ada solusi yang konkret untuk membantu menaikkan harga jual karet petani di Babel.

Didit Srigusjaya mengatakan, untuk menaikkan harga karet, harus ada solusi yang konkret. Pemerintah harus melakukan terobosan baru, program, dan teknologi baru dari bahan karet. Didit menyebut, salah stunya adalah aspal berbahan baku karet. Dengan produksi karet yang cukup tinggi, peluang untuk teknologi aspal berbahan baku karet cukup besar.

"Aspal berbahan baku karet ini memang lebih mahal dari aspal biasanya, tetapi kualitasnya jauh lebih tinggi. Teknologi ini sudah ada dan kita inginkan pemerintah provinsi dapat mengajukannya ke pusat dan kita terapkan di Bangka Belitung," ujar Didit.

Dari sisi penggunaan aspal berbahan karet, memang belum bisa disesuaikan di Babel. Akan tetapi, uji coba bisa saja dilakukan. Apalagi, produksi karet petani di Negeri Serumpun Sebalai cukup tinggi.

Tak hanya itu, komoditas karet juga banyak digunakan di sektor lainnya. Salah satunya di bidang perhubungan. Transportasi perkapalan cukup banyak menggunakan bahan karet.

"Solusinya kita kira cukup banyak. Hanya saja tinggal pemerintah provinsi menyambut program-program pusat untuk dilaksanakan ke
daerah. Ini bisa membantu menaikkan harga karet dan membantu petani karet kita," kata Didit.

Hal tersebut diakui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Babel, KA. Tajuddin. Menurutnya, bahan baku karet banyak digunakan di bidang
perkapalan. Hanya saja, yang diperlukan adalah aturan dan kebijakan dari pemerintah.

"Saran kita agar pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk bahan karet ini harus dari lokal. Ini salah satu cara untuk meningkatkan harga
karet di Bangka Belitung," kata Tajuddin.

Jakarta - Tingginya Harga tiket pesawat udara dari dan ke Bandara Depati Amir Pangkalpinang maupun Bandara HAS Hanandjoedin Belitung menyebabkan inflasi terbesar bagi perekonomian Bangka Belitung. Hal ini dikhawatirkan berdampak pula menurunnya kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta memberatkan para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Padahal saat ini Bangka Belitung sedang bersemangat mengembangkan potensi pariwisata sebagai penggerak ekonomi mikro ditengah terpuruknya harga komoditi pertanian seperti lada putih, karet dan kelapa sawit.

Inilah yang menjadi perhatian DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan aspirasinya kepada pihak Kementerian Perhubungan, Rombongan diterima langsung oleh Maria Kristi Endah Murni selaku Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Rabu, (23/1).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Didit Sri Gusjaya meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk mengkaji dan mengupayakan agar maskapai penerbangan yang melayani rute penerbangan dari dan ke Bangka Belitung seyogyanya dapat menurunkan harga tiket pesawat udara.

“Dampak tiket pesawat yang sangat tinggi ini sangat mempengaruhi ekonomi mikro Bangka Belitung yang ekonomi masyarakatnya sedang lesu akibat rendahnya harga komoditi pertanian. Oleh karena itu kami datang ke Kementerian Perhubungan ini untuk menyuarakan aspirasi dari berbagai pihak masyarakat, mulai dari pelaku industri pariwisata, transportasi serta para UKM,” Ungkap Politisi asal Bangka Tengah ini.

Beliau berharap kepada Kementerian Perhubungan, khususnya Ditjen Perhubungan Udara agar dapat mengkaji ulang dan menghimbau kepada pihak maskapai untuk dapat menurunkan harga tiket pesawat udara dari dan ke Bangka Belitung.

“Kami memaklumi jika tingginya harga saat peak season penumpang, berdasarkan prinsip supply and demand. Namun disaat penumpang sedang sepi seperti saat ini, kok harganya tidak turun-turun, tetap tinggi? Ini ada apa? Makanya kami berjuang dan menyuarakan kepada pemerintah pusat melalui kementerian perhubungan, sebab kalau dibiarkan harganya terus menerus di level harga batas atas, maka dampaknya adalah menurunnya kunjungan wisatawan ke bangka belitung dan nilai inflasi terus tinggi yang pasti muaranya adalah kondisi ekonomi masyarakat semakin terpuruk. Dan kami tetap berjuang agar hal ini tidak terjadi,” Tambahnya.

Hal serupa disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Toni Purnama yang mendorong Kementerian Perhubungan agar bijak dalam deregulasi peraturan menteri ini untuk menekan inflasi nasional, khususnya inflasi di Bangka belitung. Dan jangan sampai tingginya harga ini bersumber dari pihak-pihak yang ingin mengambil keutungan yang tidak wajar dengan memanfaatkan situasi penerbangan nasional.

“Kami menyuarakan agar jangan sampai masyarakat menjadi susah akibat tingginya harga tiket pesawat udara ini. Kami membaca dari berbagai media online dan cetak, bahwa Bapak Menteri Perhubungan sedang mengkaji ulang Permenhub 14/2016 terkait batas atas dan batas bawah harga tiket pesawat udara,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Angkutan Udara sangat mengapresiasi kedatangan Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memperjuangkan hal ini.

“Saat ini kami sedang mengkaji untuk memberikan kebijakan yang terbaik bagi berbagai pihak yaitu pihak maskapai dan operator penerbangan di satu pihak, serta masyarakat sebagai konsumen di pihak lainnya. Tingginya harga tiket ini memang sedang menjadi perhatian serius pemerintah. Berbagai hal sudah kami upayakan kepada berbagai pihak terutama maskapai, untuk menekan tingginya harga tiket ini,” jelasnya.

Maria Kristi pun menambahkan dalam kurun beberapa waktu terakhir, di beberapa rute pihak maskapai sudah menurunkan tarif angkutannya senilai 20-40%. Kementrian Perhubungan pun sudah menghimbau kepada operator bandara, Air Nav serta pihak lain untuk menekan pembiayaan yang berkontribusi terhadap harga tiket.

“Namun itu hanya berkontribusi maksimal 5% dari harga. Sementara sumber komponen utama dalam pembiayaan operasional penerbangan 65%nya adalah harga avtur pesawat dan harga komponen dan suku cadang perawatan pesawat sangat tergantung nilai tukar dollar. Jelas kami ingin menyelesaikan hal ini dengan metode yang win-win solution, artinya di pihak konsumen dan penyedia jasa penerbangan sama-sama memperoleh pelayanan dan keuntungan yang fair, “ tambahnya.

Dalam closing statementnya kepada Kementerian Perhubungan, Ketua DPRD Didit Srigusjaya tetap ingin memperjuangkan agar harga tiket ini dapat turun di harga yang wajar.

“Selanjutnya kami akan menyuarakan hal ini ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar terus tingginya harga tiket ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan cara yang tidak wajar,” tutup Didit.

Pangkalpinang – Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung Republik Indonesia, Widhi Widayat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas pembangunan kelembagaan kepariwisataan pemerintah daerah Tahun 2017 sampai dengan Semester I tahun 2018 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (24/01).

Hadir pada pertemuan yang bertempat di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung Republik Indonesia tersebut, Ketua DPRD Didit Sri Gusjaya, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, Pejabat Pemerintah Provinsi, serta Pejabat BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Provinsi Bangka Belitung Widhi Widaya mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Babel yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pemeriksaan tersebut.

“Dalam laporan tersebut, kami memberikan saran dan rekomendasi untuk menunjang pembangunan pariwisata di Bangka Belitung, disamping itu kami merencanakan pada Semester II Tahun 2019 untuk melakukan pemeriksanaan terkait pelaksanaan kegiatan serta monitoring evaluasinya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Didit Sri Gusjaya mengatakan akan menindaklanjuti laporan BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

“Kami sangat memahami beberapa point pemeriksaan merupakan prinsip yang harus segera dibenahi, contohnya Raperda (Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) RZWP3K yang saat ini dalam tahap pembahasan, dimana sangat menyentuh beberapa sektor selain pariwisata,” ungkapnya.

PANGKALPINANG – Sejak Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan pajak ekspor cruit palm oil (CPO), harga tandan buah segar (TBS) diseluruh wilayah di Indonesia sudah mulai merangkak naik.

Di Propinsi Bangka Belitung, harga tertinggi ditingkat pabrik dengan umur sawit 10-20 tahun mencapai Rp 1.218 per kilogram, sedangkan harga terendah dengan umur sawit 3 tahun Rp 1013 per kilogram.

Akan tetapi harga tersebut ternyata masih ditingkat pabrik. Sedangkan ditingkat petani sawit harga masih ada yang berada di Rp 800 per kilogram.

Ketua DPRD Propinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya mengatakan harusnya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo yang membebaskan pajak ekspor sawit bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Termasuk di Propinsi Bangka Belitung.

“Karenanya kita ingin tahu apa permasalahannya di Bangka Belitung. Harga sawit memang naik, tapi ditingkat petani sawit masih sangat rendah,” kata Didit Srigusjaya saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan SKPD terkait, Rabu (6/2).

Hadir mendampingi dalam RDP tersebut, Wakil Ketua DPRD Babel, Tony Purnama, serta anggota DPRD Babe. Hadir juga Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bangka Belitung, Juadi beserta staf dan Ketua Satgas Pangan, Kombes Mukti Juharsa.

Lanjut Didit, sejumlah daerah di luar Babel seperti Jambi, Sumsel, Sumut, Kaltim dan Kalbar harga sawit yang ditetapkan sudah ditingkat petani. Tertinggi harga di Sumut, Rp 1.536 per kilogram.

Sementara di Babel dengan harga Rp 1.200 per kilogram, ternyata di tingkat petani berkisar Rp 800 per kilogram. Margin atau selisih dengan harga yang ditetapkan dengan harga yang diterima oleh petani sangat jauh.

“Makanya kita terus mendorong agar petani sawit kita juga sejahtera. Harga sudah tinggi, tapi yang mereka terima masih rendah. Selisih dari harga yang ditetapkan dengan yang terima petani berkisar Rp 400 per kilogram. Kalau jumlahnya sudah berton-ton, angkatnya sangat jauh,” ujar Didit.

Selisih harga yang cukup signifikan ini harus diatasi. Disinyalir ketimpangan harga ini akibat adanya penampung dan pemegang DO dari perusahan kelapa sawit (PKS).

Distribusi dari petani ke PKS yang terlalu panjang ini menyebabkan timbul biaya. Dan biaya ini kemudian dibebankan kepada petani.

“Harusnya harga yang ditetapkan itu sudah harga yang terima petani. Dan ini akan kita perjuangkan terus. Karenanya kita minta distribusi yang panjang, seperti pemegang DO dan penampung ini harus dipangkas agar selisih harga sawit tidak jauh seperti ini,” kata Didit Srigusjaya.

Ketua Satgas Pangan, Kombes Mukti Juharsa menegaskan ketimpangan harga TBS ini akibat terlalu banyak jalur distribusi. Yakni pemegang DO dan juga penampung TBS.

“Kita menyarankan mata rantai distribusi sawit ini harus dipangkas. Praktek ijon-ijon ini harga dipangkas karena sudah merugikan petani,” kata Mukti.

Kemudian lanjut Mukti, agar petani bisa mendapatkan harga sesuai dengan yang ditetapkan, pengusaha sawit agar bekerjasama langsung dengan petani sawit. Pengusaha tidak lagi bekerjasama dengan pemegang DO atau penampung sawit.

“Pengusaha harus langsung ke petani. Agar harganya sesuai dengan yang ditetapkan pengusaha juga tidak sembarangan menerbitkan DO. Dan DO ini bisa kita kontrol karena ada nomor serinya. Kita siap menindak dan memutuskan mata rantai praktek ijon-ijon sawit ini,” ujar Mukti.

Kepala Dinas Pertanian, Juadi mengatakan harga TBS diterapkan oleh perusahaan memang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan kerjasama yang dilakukan oleh pihak perusahaan berbeda-beda. Karenanya harga CPO yang diekspor pun berbeda-beda yang imbasnya kepada harga TBS petani.

Sementara terkait dengan pemangkasan DO dan praktek ijon diakui oleh Juadi. Karenanya, pemerintah Propinsi Bangka Belitunga, melalui Dinas Pertanian bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah DO.

“Untuk DO-DO ini nantinya kita akan evaluasi. Kita sudah lihat di Desa Tumbak Petar, Kabupaten Bangka Barat, DO ini dikelola oleh desa langsung. Ini akan kita adopsi, kita akan berdayakan BUMdes atau BUMD untuk mengelola DO ini. Salah satu tujuannya untuk memangkas mata rantai distribusi TBS petani yang terlalu panjang ini,” kata Juadi.

Pupuk Subsidi

Harga sawit yang diterima oleh petani sudah cukup rendah. Belum lagi beban petani harus membeli pupuk non-subsidi yang cukup mahal.

Didit Srigusjaya mengungkapkan sudah cukup banyak petani yang menyampaikan keluhan terkait sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Sementara pupuk subdisi hanya dikuasai yang pemilik modal saja.

“Petani kita sudah menjerit. Mereka kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Sedangkan untuk membeli pupuk non subsidi sangat mahal, ditambah lagi harga komoditas pertanian murah,” kata Didit Srigusjaya.

Karenanya Didit meminta agar pemerintah bisa mengatasi permasalahan ini. Pupuk yang seharusnya diperuntukkan bagi petani tidak ditampung oleh pihak lain.

Dia juga minta penampung pupuk subsidi yang menyalahi aturan agar diberikan tindakan tegas. Kalau memang tidak disalurkan ke petani, agar dicabut saja izinnya.

“Kita minta pemerintah mengatasi masalah ini, Pupuk subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai pupuk subsidi ini malah disalahgunakan. Bila perlu izin pengusaha penyalur pupuk subsidi ini dicabut saja. Kita ganti yang lain, yang bisa menyalurkan ke petani,” kata Didit.

Kadis Pertanian Babel, Juadi menambahkan terkait untuk pupuk subsidi ini pemerintah akan segera mengatasinya. Salah satunya pemerintah akan meminta tambahan kuota pupuk subsidi.

“Rencananya dalam waktu dekat kita bersama dengan Gubernur akan berkunjung ke Pusri. Salah satunya kita minta tambahan kuota pupuk bersubsidi ini,” pungkas Juadi.

Humas

Pangkalpinang – DPRD Babel mendapat kunjungan kehormatan dari Kepala Bidang Politik Kedutaan Besar Australia, Shane Flanagan, Jum’at (15/2). Kedatangannya menemui Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya kali ini terkait bagaimana situasi kampanye politik di Indonesia khususnya Bangka Belitung.

Pihak Kedutaan Australia secara langsung bagaimana jalannya kampanye politik di Bangka Belitung sebagai studi kasus bagi Australia yang juga akan menjalankan pemilihan umum Mei mendatang.

Tim kami juga sudah berkunjung ke daerah lain di Indonesia guna mendapatkan studi kasus bagi kami untuk acuan kami di Australia, tujuan kami adalah untuk memajukan perpolitikan di negara Austalia” Ujar Shane dengan bahasa Indonesia yang cukup lancar.

Didit Sri Gusjaya menyambut baik kunjungan dari Kedutaan Australia ini. Ia pun secara pribadi merasa bangga Bangka Belitung dijadikan sebagai salah satu acuan bagi Australia. Menurutnya, di Bangka Belitung sendiri masih mengedapankan budaya adat yang kental, ketentraman masyarakat menjadi hal utama yang harus diperhatikan.

“Jika berbicara politik, di Bangka Belitung masih sangat aman dan tentram. Persaingan-persaingan masih berjalan sangat kondusif, hal-hal yang membuatnya runcing adalah adanya oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang meracuni persaingan sehat ini.” Jelasnya.

Ia pun menyinggung hubungan harmonis Indonesia dan Austalia yang sudah harmonis selama bertahun-tahun. Baginya hubungan harmonis ini harus selalu dijaga agar kerjasama Indonesia dan Australia dapat terus berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak kedua Negara.

Humas

Wednesday, 31 October 2018 11:40

DPRD BABEL SAHKAN APBD 2019

Provinsi pertama yang sampaikan APBD 2019 ke Kemendagri

Pangkalpinang - Duka dan perasaan haru selimuti suasana Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat berlansung Rapat Paripurna Penyampaian Raperda RZWP3K Bangka Belitung, Penyampaian Nama Pansus DPRD Babel serta Pengambilan Keputusan tentang APBD 2019, Selasa (30 /10/2018 )

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya didampingi para pimpinan beserta anggota DPRD Babel dan dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman. 
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan dengan disahkan APBD 2019, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menjalankan program-program pembangunan untuk masyarakat di Bangka Belitung.

“Kita harapkan APBD yang sudah disahkan ini dapat di jalankan dengan baik. Program-program yang sudah diajukan bisa terlaksana demi kepentingan masyarakat di Bangka Belitung,” kata Didit .

Diakui Didit, bila anggaran pemerintah mengalami defisit sekitar Rp. 200 miliar, pemerintah provinsi harus bisa mengatasi defisit tersebut dengan melakukan efisiensi dan rasionalisasi.

Lanjutnya, Pemerintah provinsi harus lakukan pemantauan anggaran pada triwulan pertama. Mengingat defisit sebesar Rp 200 miliar tersebut cukup memberatkan APBD 2019.

“Jadi kami persilakan pemprov mengambil sikap seperti apa. Apakah rasionalisasi atau efisiensi lainnya,” kata Didit

Tapi bila hendak melakukan efisiensi, DPRD menyarankan agar dilakukan inventarisir terlebih dahulu. Kegiatan mana saja yang akan dirasionalisasi dan disampaikan ke DPRD Babel.

Hal ini perlu disampaikan agar DPRD dan pihak eksekutif bisa mencarikan solusi yang tepat demi kepentingan masyarakat di Bangk Belitung.

Sementara Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman mengatakan dengan disahkan APBD 2019 program pembangunan untuk kepentingan masyarakat dapat dilaksanakan. Mengingat pentingnya pembanguna yang diajukan dalam APBD 2019 untuk kepentingan masyarakat.

"Di tengah suasana duka yang menyelimuti kita semua, ada sebuah prestasi yaitu Bangka Belitung merupakan daerah yang pertama kalinya menyampaikan ke Kementerian, cepat dan tepat waktunya sesuai dengan aturan, Saya juga ucapkan terimakasih atas kinerja teman-teman di DPRD Babel," katanya
.
“Setelah disahkan ini nantinya segera akan kita jalankan. Program-program pembangunan apa saja yang akan kita kerjakan, ya kita kerjakan,” Tutup Erzaldi.

(Budi Setyo - Pranata Humas)

Thursday, 01 November 2018 11:38

DPRD MERADANG, HARGA SAWIT TIDAK KUNJUNG STABIL

Hal ini setelah DPRD Babel mendengar informasi dari KSOP Pangkalbalam saat rapat dengar pendapat diruang Banggar (01/11) bahwa adanya pengiriman sawit dipelabuhan, padahal pengusaha sawit berkilah tindak kunjung naiknya harga sawit dikarenakan tangki penuh dan keterbatasan kapal pengiriman.

"Intinya, kita minta Pemprov harus tegas menyikapi persoalan ini. Kita mendapat informasi tidak adanya pengiriman karena persoalan kapal. Itu kan be to be, bicara bisnis antara pengusaha dengan pemilik kapal. Ternyata tadi informasi dari pelabuhan, ada pengiriman," kesal Didit.

Beliau pun berharap Gubernur untuk segera memanggil para pengusaha sawit dan libatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).

“dan juga apabila ada informasi pengusaha luar bangka yang ingin membeli sawit kita, segera bergerak lakukan MOU dengan perusahaan tersebut,” tambahnya

Sementara itu Ketua Komisi II, Aksan Visyawan mengultimatum Tim Satgas Pemantau Harga Sawit untuk memberikan progres hasil dalam waktu satu minggu kepada DPRD Babel.

“kita tidak usah banyak beretorika, tetapi harus action karena ini menyangkut urusan perut rakyat,” tegasnya

Pangkalpinang - Anggota DPRD Babel Dapil kota Pangkalpinang, Djunaidi Thalib memulai kegiatan resesnya di Kel. Genas, Taman Sari tepatnya di RT 01, belakang Masjid Ar Rauda (Belakang Cebo), Pangkalpinang, jum'at (9/11). Reses politisi Golkar itu dihadiri beberapa anggota Bawaslu serta puluhan warga yang antusias ingin menyampaikan aspirasi mereka kepada wakil rakyat saat itu.

Dalam pertemuan silaturahmi dengan warga tersebut, Djunaidi Thalib berpesan agar warga, khususnya warga Kelurahan Genas untuk ikut aktif memberikan suara dalam Pilpres dan Pileg tahun depan. Hal ini sangat penting mengingat siapa yang terpilih nanti benar-benar berdasarkan pilihan rakyat.

Beberapa warga pun turut menyuarakan keluhan mereka terkait aspek-aspek yang langsung menjangkau masyarakat salah satunya pembagian raskin yang dinilai warga tidak tepat sasaran.

"Pembagian raskin ini tidak tepat sasaran, Pak, mereka yang kaya kadang yang mendapat raskin, tapi kami-kami yang menengah ke bawah kadang tak dapat." Ujar Pak Rojali, salah satu warga yang hadir.

Hal ini dikarenakan tidak adanya pemutakhiran data oleh kelurahan terkait siapa saja yang layak mendapat raskin. Untuk itu, ia meminta DPRD untuk turun langsung mengevaluasi kinerja dari Kelurahan khususnya dalam hal pembagian raskin ini agar ke depan pembagian raskin kepada masyarakat kurang mampu di kawasan ini dapat lebih merata serta tapt sasaran.

Ibu Surati, mengatakan bantuan untuk program KOTAKU dari Pemkot juga tidak merata, sebagai koordinator program ini di kelurahan Genas, ia mengaku tahu persis mekanisme dan kejadian di lapangan. Ia menilai pembagian bantuan KOTAKU ini lebih condong mengarah ke pihak yang kurang tepat.

“Kami harap Bapak dari DPRD Provinsi bisa berkoordinasi dengan Pemkot untuk menyelesaikan permasalahan ini.” Harapnya.

Atas beberapa aspirasi dari warga, Djunaidi Thalib mengatakan pihaknya melalui DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung akan menampung dan menindaklanjuti permasalahan warga ini. Ia bersama Anggota DPRD Babel dapil Pangkalpinang akan duduk bersama pihak-pihak terkait guna mencari solusi atas semua permasalahan masyarakat agar kesejahteraan masyarakat dapat terjamin.

“Kami mohon do’a dari Bapak-Ibu semua yang hadir agar kami dapat bekerja secara optimal menindaklanjuti semua keluhan warga di sini.” Pintanya kepada warga Kel. Genas yang hadir.

Humas.

Pangkalpinang – Anggota DPRD Babel dari Partai Gerindra untuk Dapil Kota Pangkalpinang, Ferdiansyah hadir di tengah warga nelayan di kawasan Dermaga Pangkalarang, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkalbalam, Pangkalpinang, Jum’at malam (09/11). Kegiatan Reses kali ini didampingi oleh Sopiar selaku Kasi Perikanan dan Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kep. Bangka Belitung dan dihadiri oleh Camat Pangkalbalam dan Lurah Ketapang.

Dalam pertemuan dengan puluhan warga ini, Ferdiansyah mendapat banyak keluhan dari warga yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Beberapa perwakilan dari nelayan mengaku Pemprov diakui kurang mempunyai program sentral kepada nelayan khususnya nelayan Pangkalarang.

“Proposal-proposal yang diajukan oleh para nelayan pun terkesan dipersulit, Pak. Harapan kami setiap aspirasi mohon ditindaklanjuti, ini untuk kemajuan kami para nelayan juga.” Ujar Agus, salah satu perwakilan nelayan.

Terkait fasilitas dokumen, seperti kartu nelayan dan asuransi, masyarakat mengaku ada yang sudah punya, ada juga yang belum. Sama halnya dengan kepengurusan pas kecil dan pas besar yang dinilai warga masih sulit untuk didapat.

Andian, Pengurus RT dan Pengurus Nelayan setempat mengeluhkan pasokan solar untuk bbm melaut para nelayan yang sekarang dijatah, lalu ada juga permasalahan peruntukan dermaga TPI di Pangkalarang yang saat ini didominasi oleh kapal PT bukan kapal nelayan.

Dalam kesempatan yang sama, Camat Pangkalbalam juga memohon bantuan dari DPRD dan Pemprov untuk intervensi atas peraturan pemberian bantuan kepada nelayan yang harus dari lembaga berbadan hukum. Ini terkesan menyulitkan para nelayan.

Menjawab keluhan warga, Ferdiansyah mengatakan bahwa DPRD lebih menjalankan kegiatan berdasarkan sistem yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Masalah proposal, di kota sudah ada penyuluh perikanan yang bersedia membantu para nelayan dalam menyusun proposal bantuan para nelayan. Untuk maslaah pemberian bantuan kepada nelayan ia mengatakan bahwa sudah ada peraturan khusus bagi nelayan yang mau mengajukan bantuan.

“Dari Kemendagri, kelompok nelayan yang sudah terdata di kesbangpol bisa mengajukan bantuan. Informasi ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi seluruh nelayan bukan hanya di Pangkalarang, namun nelayan di seluruh Bangka Belitung.” Jelas Ferdiansyah kemudian.

Hal yang krusial seperti pasokan solar untuk nelayan, DPRD akan menjembatani para nelayan dengan Pertamina mencari solusi permasalahan ini. Terkait pemanfaatan TPI, saat ini TPI di Kota Pangkalpinang masih dalam proses penyerahan aset kepada provinsi, tidak seperti TPI di kabupaten lain yang sudah menjadi hak Provinsi per Oktober 2018.

“InsyaAllah Januari 2019, semua clear, penyeahan aset lancar, ini untuk kepentingan bapak-bapak nelayan juga, biar semua jelas. Dalam prosesnya nanti DPRD akan mengawasi berbagai kejadian di ruang lingkup nelayan secara pelan-pelan”.

Menutup pertemuan dengan nelayan malam itu, DPRD Babel bersama dinas terkait akan bekerja ekstra menjadikan nelayan Pangkalarang Pilot Project atau percontohan bagi nelayan yang lain. Tak lupa ia pun mengharapkan do’a dan usaha yang lebih dari para nelayan agar setiap permasalahan ini bisa mencapai solusi yang tepat.

“Do’a dan usaha bapak untuk kami di DPRD sangat kami harapkan agar setiap permasalahan yang kita jaring malam ini mencapai solusi yang bisa kita terima sama-sama untuk kesejahteraan nelayan kemudian.” Tutupnya.

 

Pangkalpinang – Anggota DPRD Babel Dapil Kota Pangkalpinang, Haryadi, mengadakan reses di wilayah, Sumberejo, Pangkalpinang, Sabtu (10/11). Reses kali ini dihadiri oleh puluhan warga sekitaran Rejosari dan Sumberejo yang antusias ingin menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat mereka. Tampak pula beberapa anggota Bawaslu Kota Pangkalpinang.

Haryadi didampingi pejabat RT dan RW setempat mengatakan bahwa ia sengaja turun langsung ke kawasan ini untuk mendengar langsugn permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. Untuk itu, ia mengharapkan adanya informasi penting terkait berbagai permasalahan dari para warga agar nanti ada perbaikan yang lebih baik terutama dalam hal kesejahteraan warga di kawasan Sumberejo ini.

“Dari pertanyaan dan keluhan ibu-ibu, bapak-bapak, jika ada yang bisa kami jawab, akan kami jawab, namun jika tidak, kami akan tamping dan akan kami bahas di DPRD Provinsi.” Ucap Haryadi membuka pertemuan sore itu.

Beberapa permasalahan yang keluar dari para warga diantaranya kelangkaan gas elpiji 3 kg yang semakin parah. Masyarakat mengeluhkan kelangkaan ini karena berdampak kepada aktivitas keluarga mereka sehari-hari.
“Langkanya ketersediaan gas 3 kg ini betul-betul kami rasakan, Pak, mohon dicarikan solusi bagaimana agar gas 3 kg ini bisa lancar kembali.” Tutur Yuniva, salah satu warga yang hadir.

Selain permasalahan gas, seringnya terjadi banjir di kawasan ini juga tidak luput dari aduan masyarakat. Mereka mengaku was-was jika hujan turun, apalagi kawasan ini sangat dekat dengan perairan. Lalu, ada juga permasalahan pembagian raskin yang tidak tepat sasaran, uang komite sekolah yang masih dibebankan kepada wali murid dan keluhan kesejahteraan untuk pejabat RT RW setempat.

“Sudah 5 tahun kami menjabat, insentif yang kami dapat masih minim, jauh berbeda dengan kabupaten. Kiranya bapak bisa memberikan solusi agar bisa lebih ditingkatkan, mengingat RT RW ini perannya sangat sentral bagi masyarakat.” Ujar Syahrir, Ketua RW setempat.

Haryadi menyambut baik semua aduan dari warga, menurutnya ini bisa jadi tolak ukur bagaimana kinerja para pejabat kelurahan dan kota. Jika masyarakat puas, berarti kinerja mereka baik, namun jika tidak, maka masih banyak yang akan dibenah. Menjawab permasalahan kelangkaan gas 3 kg, politisi Hanura ini mengatakan bahwa jika ada agen yang bermasalah, maka ia bersama rekan-rekan di DPRD akan membawa ini ke media untuk diketahui masyarakat luas.

“Gas 3 kg ini memang diperuntukkan untuk kalangan menengah ke bawah, namun nanti pertengahan 2019, semua gas 3 kg akan ditarik untuk mengurangi subsidi pemerintah, untuk itu saya menghimbau agar masyarakat bisa beralih ke gas 5 kg atau 12 kg.” saran Haryadi.

Untuk permasalahan banjir, DPRD Babel serahkan kepada pihak Pemkot dan Kelurahan, karena masuk dalam kawasan mereka. Namun dalam prosesnya, DPRD akan tetap mengawasi agar kinerja mereka tetap optimal. Sedangkan untuk pembagian raskin, Ia meminta pejabat setempat untuk mendata ulang semua warga agar tidak ada kasus yang seperti ini lagi.

“Kami menyarankan agar RT dan RW mendata ulang semua warga. Update data ini sangat penting guna mengetahui sejauh mana perkembangan tingkat kesejahteraan di masyarakat. In juga nanti berimbas kepada pembagian bantuan-bantuan masyarakat agar tetap sasaran.” Jawabnya.

Menjawab permasalahan komite sekolah, uang tersebut, menurut Haryadi digunakan untuk membayar para guru honorer di sekolah yang bersangkutan. Namun untuk pembebanan, seharusnya tidak mewajibkan para orang tua siswa.

“Komite ini untuk membayar upah para guru honorer sebagai guru yang membantu proses pendidikan di sekolah yang bersangkutan, namun sebenarnya komite ini dibebankan kepada mereka yang mampu, yang tidak mampu tidak dipaksakan.” Jelas Haryadi kemudian.

Lebih lanjut, permasalahan insentif RT RW akan dibahs untuk disampaikan kepada Pemerintah Kota agar permasalahan ini dapat segera diproses dan dicarikan jalan keluar yang baik.

Menutup pertemuan sore itu, Haryadi menghimbau kepada masyarakat untuk sama-sama berdo’a agar semua keluhan dari para warga dapat terselesaikan dengan baik sehingga kondisi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Kota Pangkalpinang dan Sumberejo dapat segera diperbaiki menjadi yang lebih baik.

Pangkalpinang – Memasuki hari ke-5 reses masa sidang kedua tahun 2018, Anggota DPRD Babel Dapil Pangkalpinang, Hendriyansen bersilaturahmi dengan warga di seputaran Pelabuhan Pangkalbalam, Pangkalpinang, Senin (12/11). Hendriyansen menemui puluhan warga yang datang untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait permasalahan-permasalahan yang timbul di sekitar tempat tinggal mereka.

Warga tampak antusias menyampaikan aspirasi mereka kepada wakil rakyat saat itu, salah satu permasalahan yang timbul dari warga adalah tempat pembuangan sampah yang kurang layak dan waktu pengambilan sampah oleh Dinas Kebersihan yang tidak rutin.

“Kadang sampah di depan kami ini menumpuk karena lama tak diambil truk sampah, kami tak masalah harus bayar iuran asal tempat kami tinggal ini bersih, Pak.” Keluh Heron, warga sekitar.

Lain lagi permasalahan dari Ny. Nuraini. Ia mengeluhkan tingkat keamanan dan ketertiban di sekitar tempat tinggal mereka yang sekarang berkurang. Untuk itu, sekiranya DPRD dapat membantu mencari solusi agar keamanan dan ketertiban kawasan mereka tetap terjaga.

“Di sini ada juga beberapa rumah yang dijadikan tempat hiburan malam illegal, mohon diusut, Pak. Kami warga sekitar benar-benar resah.” Keluhnya kembali.

Dalam hal infrastruktur dan fasilitas, warga mengeluhkan lampu penenrangan jalan yang kurang baik kondisinya. Hal ini jelas akan berbahaya jika jalan digunakan malam hari, mengingat banyaknya truk-truk Pertamina keluar masuk jalan tersebut tanpa henti selama 24 jam.

Menanggapi keluhan dan aspirasi warga, Hendriyansen menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya karena warga sudah sangat interaktif. In menjadi motivasi lebih bagi para wakil rakyat untuk bekerja ekstra membawa aspirasi masyarakat ke tingkat provinsi.

Terkait sampah, ia mengaku permasalahan ini menjadi permasalahan umum di Kota Pangkalpinang. Di beberapa tempat permasalahan ini sudah ditindaklanjuti, untuk di Pangkalbalam sendiri DPRD akan mencari solusi yang tepat.

“Untuk masalah keamanan dan ketertiban, warga diharapkan dapat berkoordinasi dengan RT RW setempat, sama seperti rumah karaoke tadi, saya sarankan warga kompak menolak, bila perlu buat surat penolakan kepada lurah atau camat. DPRD tetap akan mengawasi kinerja pemdes, jika kinerja mereka tidak optimal, kita akan tindak.” Tegas Ahok, sapaan akrab beliau.

Untuk lampu jalan, Hendriyansen mengatakan ini adalah ranah Dinas Perhubungan, Warga diminta membuat surat perbaikan yang dari RT atau RW setempat ditujukan kepada Lurah atau Capat untuk kemudian dilanjutkan kepada dinas terkait untuk ditindaklanjuti.

Monday, 12 November 2018 11:27

DPRD BABEL USUL BANGUN MUSEUM DEPATI AMIR

Pangkalpinang - DPRD Babel mengusulkan untuk membangun Museum Depati Amir. Hal ini menyusul setelah ditetapkannya Depati Amir menjadi Pahlawan Nasional asal Bangka Belitung pada tanggal 8 November 2018 lalu.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya menyampaikan apresiasinya diruang kerjanya saat bertemu cicit Depati Amir, Muchtar kepada seluruh pihak yang telah mewujudkan cita-cita masyarakat Babel memiliki pahlawan nasional. (12/11/2018)

"Kami mengucapkan terimakasih kepada tim perjuangan pahlawan nasional Babel, masyarakat, pemerintah daerah yang telah mampu memperjuangkan seorang putra Babel menjadi Pahlawan Nasional yaitu Depati Amir. Kami juga berterimakasih DPRD dan pemerintah daerah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah turut merekomendasikan," kata Didit

Didit menilai dengan hadirnya museum ini penting untuk terus menjaga euforia kepahlawanan. Isi museum ini bukan hanya tentang perjuangan Depati Amir saja, tetapi perjuangan tokoh bangsa Babel yang turut memperjuangkan Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Kami minta sebelum museum ini dibangun untuk menggali fakta sejarah, sehingga pada saat museum dibangun isinya sudah ada. Teknis pembagunannya, kami serahkan ke Pemprov tapi keinginan DPRD akan mengusulkan 2020 harus dibangun Museum Depati Amir, sehingga masyarakat kita timbul rasa nasionalisme," ujarnya.

Beliau menambahkan Museum ini juga bisa menjadi situs sejarah dan wisata sejarah baru yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tak kalah pentingnya, adanya museum ini diharapkan generasi muda menjadi lebih paham Bangsa Indonesia merdeka bukan karena pemberian tapi perjuangan para pahlawan mengorbankan jiwa dan raga.

Sementara itu Cicit Depati Amir, Muchtar merasa bangga atas inisiatif DPRD untuk membuatkan museum perjuangan kakeknya. Ia juga berharap nantinya, generasi muda dapat meneladani sikap perjuangan dan nasionalisme para pahlawan.

"Saya ucapkan terimakasih atas apresiasi dan inisiatif dari DPRD Babel untuk membangun museum. Kami keluarga bangga dan bersyukur antusias menerima Depati Amir bukan hanya di Babel tapi juga di Kupang." ujarnya.

Pihaknya berencana akan menyerahkan plakat penetapan gelar pahlawan nasional dan SK asli dari Presiden akan diberikan kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Plakat dan surat penghargaan dan kepres akan kita serahkan ke Pemprov Babel, karena yang paling banyak berjuang yaitu masyarakat Babel, bukan kami keluarganya," ujarnya.

Humas - Budi Setyo

Payung - Pasca kewenangan SMA dan SMK ditarik ke Provinsi, anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung Dapil Bangka Selatan, diantaranya Marsidi, M. Amin dan Toni Mukti melakukan kunjungan dan Reses ke SMA Negeri 1 Payung, Senin (10/11/2018).

Kunjungan ini dimaksudkan guna melihat perkembangan sekolah dan mencari informasi serta masukan dari Sekolah tersebut.

“Sekarang SMA/SMK menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi, jadi kami sebagai perwakilan masyarakat turun memantau langsung perkembangan SMA/SMK di Bangka Selatan” ujar Amin.

Kunjungan legislator Bangka Selatan ini diterima Kepala SMA Negeri 1 Payung, Nurhasan, S.Pd serta para guru dan murid. Dengan penuh keakraban mereka berdialog.

M. Amin dalam sambutannya menjelaskan bahwa adanya program Beasiswa dari Pemprov Bagi lulusan SMA/SMK di Bangka Belitung yang terkendala dana untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi jangan berkecil hati.

Pemerintah Provinsi Babel menyiapkan dana beasiswa kepada lulusan SMA yang tak mampu itu untuk kuliah di perguruan tinggi swasta maupun negeri di Provinsi Babel.

“Beasiswa untuk anak-anak kurang mampu yang tidak menerima KIP. Harapannya agar tidak ada yang tidak sekolah karena faktor ekonomi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi,” kata Amin

Calon penerima beasiswa adalah lulusan SMA yang diprioritaskan adalah anak yatim piatu, yatim, dan orangtua secara ekonomi tidak mampu. Calon peserta akan diseleksi oleh perguruan tinggi yang dituju.

“Jadi untuk biaya pendidikan anak yatim piatu dan anak yatim akan ditanggung menggunakan program tersebut. Tak hanya itu, beasiswa juga diberikan kepada siswa kurang mampu yang ingin melanjutkan sekolah di perguruan tinggi. Terutama untuk perguruan tinggi yang ada di Bangka Belitung,” tambahnya.

Ketiga legislator yang merupakan putra asli Bangka Selatan itu ingin mendengar langsung berbagai pertanyaan dari murid maupun guru. Diantaranya pengangkatan guru honorer menjadi PNS, dan rencana pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Bangka dan Sumatera.

Marsidi menjelaskan bahwa jembatan penghubung antara Pulau Bangka dan Sumatera membutuhkan dana yang sangat besar, oleh karenanya belum merupakan skala prioritas untuk saat ini, porsi anggaran masih diprioritaskan kepada permasalahan yang lebih penting yakni kesejahteraan masyarakat.

“Terkait pembangunan jembatan penghubung dibutuhkan anggaran sebesar 53 trilyun, sementara APBD kita hanya 2 trilyun. Maka dari itu kami mendorong pusat untuk pembangunannya, karena kalau menggunakan APBD kita tidak sanggup,” ujar Marsidi .

Sementara terkait honorer, Beliau memaparkan bahwa itu merupakan ranah pusat yang tidak bisa diintervensi.

“Kami sudah memperjuangkan ke Pemerintah Pusat untuk mengutamakan honorer daerah untuk diangkat menjadi PNS, tetapi itu merupakan wewenang pusat sehingga kami tidak bisa berbuat banyak,” tambahnya

Usai melakukan dialog, ketiga politisi beserta kepala sekolah melakukan peninjauan lokasi. Selain itu melakukan peninjauan fasilitas lainnya.

“Kedepan fasilitas sekolah harus lebih ditingkatkan, kalau fasilitas lengkap maka mutu pendidikan bisa lebih baik lagi supaya anak-anak semakin berprestasi dan membanggakan daerah kita ini” kata Toni Mukti.

Kepala SMA Negeri 1 Payung, Dr. Hamdan, S.Pd. MM mengatakan bangga melihat adanya legislator yang mendatangi sekolah yang dipimpinnya tersebut dan mengucapkan terima kasih karena berkat kebijakan anggaran di DPRD Babel, Pembangunan Ruang pertemuan di SMAN 1 Payung dapat direalisasikan.

“Beliau ini adalah putra daerah sini, sekarang beliau menjadi salah satu penentu kebijakan di Bangka Belitung” tutup Hamdan

(Budi Setyo – Humas)

Kelapa Kampit - Anggota DPRD Dapil Belitung, Sudirman Norman laksanakan reses di Desa Buding, Desa Kelubi dan Desa Lintang, Kabupaten Belitung Timur. Melalui kegiatan tatap muka dengan masyarakat, Politisi Golkar ini dapat mendengarkan langsung aspirasi dan masukan yang ada pada Dapil yang diwakilinya.

Antusias warga terlihat pada kegiatan reses Politisi Golkar tersebut. Pada silahturahmi kali ini, Perwakilan warga masyarakat, Abdul Rahman menyampaikan keluhannya diantaranya kekurangan pasokan pupuk subsidi, dan mangkraknya program penjernihan air bersih.

“Hampir seluruh desa di Kabupaten Belitung Timur kekurangan pasokan pupuk subsidi, dan proyek penjernihan air bersih mangkrak sejak tahun 2016, kami harapkan proyek mangkrak tersebut segera direalisasikan,” harapnya.

Sudirman Norman mengatakan segera menyampaikan persoalan ini ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk ditindaklanjuti.

“Usulan warga akan saya sampaikan kepada Gubernur pada Rapat Paripurna penyampaian reses nanti,” jelasnya.

Humas.

PANGKALPINANG - DPRD Babel menggelar Rapat Badan Musyawarah untuk perubahan jadwal bulan November, Rabu (14/11). Beberapa agenda perubahan difokuskan pada kegiatan setiap komisi sesuai dengan bidang kerja mereka bersama mitra terkait. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada hari Senin, 26 November 2018 mendatang, usai perayaan HUT Provinsi Kep. Bangka Belitung yang berlangsung pada tanggal 21 November.

Ketua DPRD, Didit Srigusjaya pada rapat tersebut menginstruksikan Komisi I untuk fokus membahas penurunan passing grade untuk tingkat provinsi dan kabupaten pada seleksi CPNS lalu. Hal ini dikarenakan banyaknya peserta seleksi yang tidak lulus semua bidang di Seleksi Kemampuan Dasar (SKD), namun nilai totalnya bagus. Selain itu juga ada permasalahan batas wilayah antara Bangka Tengah dan Bangka Selatan.

"Saya dengar wacana penurunan passing grade dari media, nanti tolong Komisi I koordinasi dengan Biro Pemerintahan dan BKPSDMD. kemudian masalah batas wilayah Bateng dan Basel ini jika bisa langsung carikan solusinya," ujar Didit.

Untuk Komisi II, kegiatan difokuskan mencari solusi terkait kelangkaan gas elpiji dan harga sawit. Masalah ini didapat dari banyaknya masyarakat yang mengeluh kepada para wakil rakyat saat mereka melakukan kunjungan reses di masing-masing Dapil.

Terkait sawit sendiri, Anggota DPRD dari Bangka Selatan, Toni Mukti mendapatkan info bahwa ada pengusaha sawit di Belitung yang bersedia membeli sawit dari Bangka. Hal ini bisa memudahkan petani sawit di Bangka Selatan, mengingat jarak mereka ke Belitung lebih dekat daripada ke Palembang seperti yang sudah diwacanakan sebelumnya. Atas saran ini, ketua DPRD menyambut baik, untuk itu ia menugaskan Komisi II untuk koordinasi dengan beberapa pihak seperti tim sawit dan ekspedisi di hari tersebut.

Komisi III akan melakukan rapat dengar pendapat dengan mitra untuk membahas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di kalangan masyarakat. Selain itu, permasalahan bantuan dana 2,6 M untuk pembangunan jembatan penghubung antara Basel dengan Pulau Pongok pun harus diselesaikan.

Untuk Komisi IV, kegiatan mereka difokuskan meninjau persiapan Ujian Nasional, Porprov dan Suntik Rubella. Kabarnya, persiapan UN menemui kendala karena kurangnya jumlah komputer di beberapa sekolah. Hal ini perlu dikoordinasi dengan Dinas Pendidikan bagaimana kira-kira mendapati solusi yang tepat. Untuk Kegiatan Porprov akhir bulan ini, Ketua DPRD mendapati info beberapa sekolah yang digunakan sebagai venue di ajang tersebut membebankan sumbangan dari para wali murid untuk membeli beberapa fasilitas penunjang acara.

"Saya dengar dari reses ada wali murid yang dibebankan sumbangan untuk membeli beberapa fasilitas seperti kipas angin, dll, setelah selesai, fasilitas ini akan menjadi milik sekolah. Ini masih saya telusuri, sambil nanti komisi IV mengkoordinasikan ini dengan KONI." lanjut Didit.

PANGKALPINANG – DPRD Babel memberikan santunan pendidikan kepada anak anggota dan staf DPRD Bangka Belitung yang menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di Perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat pada Senin (29/10/2018) lalu.

“Sebelumnya kami ucapan terima kasih kepada anggota DPRD Babel yang telah mengikhlaskan untuk membantu anak-anak kami ini yg mana mereka adalah keluarga besar kami. Dan DRPD Babel juga berharap kepada anak-anak dari sahabat kami ini tidak berputus asa tetap semangat untuk mewujudkan cita-cita yang di inginkan dan diharapkan oleh almarhum orang tuanya,” kata Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya saat memberikan santunan pendidikan kepada anak anggota DPRD dan staf di ruang kerjanya, Rabu (14/11/2018).

Didit menyampaikan adapun santunan pendidikan diberikan kepada anak amarhum Murdiman sebanyak dua orang, anak almarhum Ahmad Mughni sebanyak tiga orang, almarhum Dolar sebanyak lima orang, HK Junaidi sebanyak satu orang, untuk anak almarhum Tesa Kausar sebanyak dua orang dan almarhum Muhammad Syafi’i sebanyak dua orang.

“Insya Allah ini akan diserahkan pada saat HUT Babel mendatang, tentu ini sebagai bentuk penghargaan sebagai penghormatan terakhir kepada sahabat-sahabat kita yang telah almarhum,” ujarnya.

Ditambahkan, pembagian santunan ini dibagikan secara proporsional, yang mana sesuai dengan jumlah masing-masing anak dari anggota dan staf DPRD Provinsi Babel yang menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air.

“Kita membagikan ini secara proporsional kepada anak anggota DPRD dan staf kita dengan besaran bervariasi yakni ada yang mendapat Rp 4juta, ada yang mendapat Rp 3juta dan Rp 2,5 juta. Dan untuk anaknya yang menempuh pendidikan maka mendapatkan bagian lebih banyak dari yang lain,” ungkap Didit.

Didit mengungkapkan terhitung pada bulan November santunan ini mulai dibagikan. Dan untuk sumber dananya sendiri berasal dari gaji pimpinan dan anggota DPRD, masing-masing setiap bulannya dipotong sebesar Rp500 ribu dan terkumpul sebanyak Rp19,5 juta.

“Santunan ini diberikan hingga berakhirnya masa tugas Anggota DPRD Babel yakni periode 2014-2019. Terhitung bulan ini kita salurkan santunan kepada anak anggota DPRD Babel dan staf DPRD Babel dengan memotong gaji kita sebesar Rp 500 ribu dari 36 anggota DPRD Babel yang ada,” terangnya.

Didit menuturkan bahwa besar keinginan DPRD Babel agar bantuan dana ini bisa lebih di perbesar lagi sehingga bisa membantu pendidikan anak-anak tersebut.

“Kami telah sepakat karena masa jabatan almarhum berakhir pada September 2019 maka kurang lebih satu tahun akan kita bantu, tetapi jika memang nanti periode yang akan datang bisa meneruskan niat baik ini maka tidak menutup kemungkinan kami akan meneruskan apa yang menjadi kewajiban kami, karena kami merasa anak-anak anggota dan staf DPRD ini adalah bagian dari keluarga besar kami dan sudah menjadi tanggung jawab bersama kami untuk membantu. Kami juga berharap mereka ini tidak putus sekolah walaupun tidak besar (santunan) setidaknya bisa meringankan beban biaya pendidikan mereka,” harap Didit.

Mengingat masih adanya empat anggota DPRD Babel yang hingga saat ini masih belum ditemukan, Didit menerangkan bahwa pihaknya tetap terus berdoa agar bisa terindetifikasi walaupun makan proses lama.
“Masih ada empat alhmarhum keluarga besar DPRD Babel yang belum ditemukan yakni Almarhum HK Junaidi, almarhum Ahmad Mughni, almarhum Mucthar Rasyid, dan Muhammad Syafi’i. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan bisa secepatnya ditemukan,” jelasnya.

Disamping itu, beliau pun berpesan kepada anak yang ditinggalkan orangtuanya untuk tetap semangat dan yakin kepada diri sendiri karena dibalik kehendak Allah SWT akan ada yang lebih baik.

“Saya berani berkata seperti ini karena saya umur sepuluh tahun sudah ditinggal seorang bapak, akan tetapi saya tidak takut bermimpi untuk menjadi lebih baik karena saya yakin skenario Allah SWT akan lebih baik,” tutup Didit.

(Budi Setyo - Humas)

Sungailiat – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, SH. MH, Kamis (15/11) pagi tadi, memantau SMA Negeri 1 Sungailiat, untuk melihat kesiapan sekolah ataupun siswa dalam menghadapi ujian nasional. Uniknya, dalam kesempatan itu Didit juga memotivasi khusus kepada siswa di sekolah tersebut agar rajin belajar dan selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap proses aktifitas yang dijalani.

“Apapun asal usul keluarga kita. jangan pernah berputus asa dan jangan pernah takut bermimpi menjadi orang sukses. mantabkan hati, yakinkan jiwa, Bismillah,” pesannya.

Beliaupun menambahkan agar para siswa untuk tidak berpikir untuk enggan melanjutkan pendidikan karena terbentur biaya, karena sejak tahun 2016 hingga saat ini Pemprov Babel memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu terkait ekonomi.

Pada sesi diskusi, siswa menaruh harapan agar pembangunan mushola di SMAN 1 Sungailiat bisa dilaksanakan dikarenakan saat ini untuk beribadah mereka masih menggunakan aula pertemuan.

“Terkait pembangunan mushola, tolong siapkan lahan apabila sudah siap, segera saya akan menginstruksikan kepada dinas terkait untuk pembangunannya. Saya pribadi pun akan membantu untuk pembangunan mushola tersebut,” jawabnya

KOBA – Sabtu (24/11/2018), Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Sri GusjayaMenghadiri Acara Pembukaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Tahun 2018. Turut hadir dalam upacara pembukaan, Gubernur Babel, Unsur Forkompimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bupati dan Walikota se- Bangka Belitung, masyarakat serta para tamu undangan lainnya.

Upacara pembukaan yang dilaksanakan di Stadion Koba, Kabupaten Bangka Tengah menampilkan atraksi 12 penerjun payung dari pasukan TNI Angkatan Udara Lanud Belitung dan Bandung. Para penerjun membawa bendera kontingen tujuh kabupaten dan kota serta dimeriahkan 200 penari kolosal yang berjudul Paksian Budaya Bangka Tengah

Didit Srigusjaya berharap pelaksanaan PORPROV Ke-V Bangka Tengah, nantinya bisa menjadi barometer dalam penyelenggaraan Porprov Bangka Belitung berikutnya. dalam hal ini DPRD Provinsi Bangka Belitung Sangat mendukung Kegiatan tersebut, Sehingga harapan dan cita-cita kita semua untuk melahirkan atlet-atlet muda berbakat asal Provinsi Bangka Belitung yang bisa meraih prestasi ditingkat yang lebih tinggi dimasa mendatang bisa tercapai sesuai dengan harapan kita semua. (Humas-Clp)

Pangkalpinang - Masyarakat Kecamatan Membalong dan Sijuk, Kabupaten Belitung menolak izin Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 20.000 hektare kepada PT. Agro Pratama Sejahtera (PT. APS ) di Kecamatan Membalong dan Sijuk. Puluhan masyarakat pun mendatangi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan penolakan tersebut. (28/11/2018)

Hadir pada pertemuan tersebut Ketua DPRD, Didit Srigusjaya didampingi oleh Anggota DPRD dapil Belitung, diantaranya Abullah Ma’aruf, Sudirman Norman, serta Eka Budiarta, sementara dari perwakilan masyarakat di pimpin langsung oleh Camat Sijuk Abdul Hadi dan Camat Membalong Salman Alfarizi.

Camat Sijuk, Abdul Hadi menuturkan, ada aspirasi yang berkembang di masyarakat desa untuk menolak pembabatan hutan dengan dalih HTI. Terlebih, diketahui PT. APS sudah melakukan kegiatan penebangan hutan sejak tahun 2011 lalu. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda penanaman kembali.

“Berdasarkan pernyataan sikap seluruh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Membalong dan Sijuk , kami masyarakat Membalong dan Sijuk sepakat menolak HTI oleh PT. Agro Pratama Sejahtera (PT. APS) pada lokasi kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Belitung Kecamatan Sijuk dan Membalong seluas 20.000 Hektar, “ tegasnya.

Mereka meminta kepada manajemen perusahaan PT. APS untuk menghentikan segala bentuk aktifitas pembabatan hutan serta meminta kepada Pihak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk meninjau ulang kebijakan memberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan operasioanl pemanfaatan hasil hutan kayu, mengingat sejak ditebitkan izin tahun 2011 tidak melakukan kegiatan nyata dilapangan hingga kini oleh karena itu untuk segera mencabut izin PT. APS karena tidak dapat memenuhi ketentuan yang diamanahkan dalam izin yang diberikan.

Ketua DPRD, Didit Srigusjaya setelah mendengar keluhan dari masyarakat berkesimpulan DPRD Babel segera akan mengirim surat kepada Gubernur untuk menghentikan izin operasional HTI PT. Agro Pratama Sejahtera (PT. APS ).

“Masyarakat tidak perlu ragu dengan DPRD Babel. Kami semua sepakat menolak HTI di Bangka Belitung dan berkomitmen hutan rakyat dikembalikan kepada rakyat,” ujarnya

DPRD Bangka Belitung juga akan membentuk panitia khusus untuk mengumpulkan informasi, data dan kajian sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah daerah guna menyelesaikan permasalahan perizinan hutan tanaman industri (HTI) di Bangka Belitung.

“Kami akan mengusulkan di Rapat Banmus untuk membentuk Pansus terkait penolakan HTI ini dan saya bersama kawan DPRD Babel akan meninjau langsung ke Belitung lokasi HTI dimaksud,” tambahnya

Beliaupun berpesan untuk selalu jaga kekompakan, dan jangan mau diadu domba serta diintervensi oleh pihak manapun.

(Budi Setyo - Humas)

© 2018 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. All Rights Reserved.