Pangkalpinang - Masyarakat Bangka Selatan menolak izin Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 31.670 hektare PT. Hutan Lestari Raya. Ratusan masyarakat Bangka Selatan dan mahasiswa pun mendatangi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan penolakan tersebut. (02/10/2018)

Toni Susanto, Ketua Perwakilan Tani Bangka Selatan di Ruang Banmus menuntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk mencabut izin HTI PT. Hutan Lestari Raya.

“Kami minta kepada DPRD untuk dapat memberi masukan dan arahan terkait penyelesaian masalah ini,” ujarnya.

Ditambahkan oleh Abdul Rani, perwakilan masyarakat mengatakan bahwa Bangka Selatan diwacanakan akan menjadi lumbung pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka semestinya HTI tidak diizinkan beroperasi di Bangka Selatan.

“Masyarakat sepakat menolak karena kawasan yang digarap HTI karena diproyeksikan akan menjadi lumbung pangan maka kami berharap agar ditinjau kembali izin tersebut,”tegasnya.

Ketua DPRD, Didit Srigusjaya, SH. MH mengatakan DPRD Babel mendukung penuh penolakan HTI seluruh Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga Beliau berharap untuk tidak perlu mencari kambing hitam terkait persoalan ini tetapi mencari solusinya hingga izinnya bisa dicabut.

“DPRD Babel segera akan mengirimkan surat kepada Bupati Bangka Selatan terkait penghentian izin operasi HTI PT. Hutan Lestari Raya yang akan ditembuskan kepada Gubernur, Polda, Polres dan pihak perusahaan,” jelasnya

Ditambahkan selanjutnya DPRD Babel akan melakukan koordinasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia untuk mem follow up aspirasi masyarakat Bangka Selatan terkait penolakan HTI tersebut.

Ditambahkan oleh Wakil Ketua DPRD, Hendra Apollo menjelaskan masyarakat Bangka Belitung selama ini menjadi penonton di negeri sendiri karena maraknya perusahaan yang merampok kekayaan alam di Babel tanpa meninggalkan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

“Jangan ragukan DPRD Bangka Belitung terkait HTI, sudah terbukti di Bangka Barat kami berjuang bersama masyarakat untuk menolak HTI,” tegasnya.

Sementara itu, Pimpinan DPRD lainnya Toni Purnama mengatakan lahan yang akan digarap HTI dimaksud merupakan lahan produktif yang dapat digarap oleh masyarakat, apabila HTI ini beroperasi maka akan bertambahnya pengangguran di Bangka Selatan.

“Kami sepakat menolak karena lahan tersebut digunakan untuk generasi dimasa mendatang. Bahkan di saat ini akan berefek timbulnya pengangguran berjamaah,” jelasnya.

(Budi Setyo - Humas)

Published in Berita

Pangkalpinang - Polemik harga TBS di kalangan petani memasuki babak baru dalam pembahasan DPRD Bangka Belitung. Setelah harga disepakati dalam Rapat antara Asoiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo) Babel dengan perusahaan Kelapa Sawit dan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Rp 1.028,- untuk satu minggu kedepan (dari hari ditetapkan, 28/9), kenyataanya masih ada perusahaan yang tidak menghormati keputusan tersebut. Hal ini yang mendorong puluhan petani sawit kembali memenuhi Ruang Badan Musyawarah untuk kembali mencari solusi atas membandelnya perusahaan-perusahaan yang tidak mau membeli sawit dari harga yang telah ditentukan.

Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya di depan para petani dari berbagai kabupaten di Bangka mengapresiasi kinerja dari dinas dan pihak terkait dalam upaya mengangkat harga TBS di kalangan petani khususnya petani sawit Bangka. Ia juga menyayangkan para perusahaan yang tidak menghormati keputusan harga tersebut dan masih membeli TBS dengan harga yang jauh lebih rendah dari yang ditetapkan, yaitu sekitar Rp 500 – Rp 450,-. Hal ini menurutnya, perlu ditindak tegas oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan dan juga Satgas Pengawasan dan Pengendalian Usaha Sawit, yang diketuai oleh Yulizar Adnan.

“Satgas sendiri harus tegas kepada perusahaan yang membandel ini. Jika kita yang turun, action kita beda, tidak perlu peringatan, tapi langsung pencabutan izin, namun kita masih menghormati tahapan yang berlaku. Kita harus sama-sama komitmen mengawal permasalahan ini.” Ujarnya.

Yulizar sendiri bersama satgas akan bertindak tegas dan turun ke lapangan guna meninjau perusahaan-perusahaan yang membandel tersebut. Menurutnya, perusahaan ini sudah beberapa kali diundang untuk membahas harga TBS namun tidak ada itikad baik untuk datang.

“Per 3 Oktober 2018 kami akan turun ke lapangan untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan ini, data sudah kami pegang, jika memang ada pelanggaran akan kami peringatkan, namun jika masih membandel, kami akan melibatkan Polda Babel, kebetulan dalam tim ini kami juga melibatkan mereka (Polda).” Jelas Yulizar kemudian.

Perwakilan dari petani dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) yang hadirpun mengutarakan harapan mereka di hadapan wakil rakyat. Mereka berharap nanti ada suatu keputusan yang ideal terkait harga TBS ini untuk kalangan petani.

“Kami memohon harga untuk sama dengan Belitung. Jika ada perusahaan yang tidak mau mengikuti, mohon kiranya untuk dapat ditindak karena harga yang rendah ini sangat berpengaruh kepada perekonomian masyarakat.” Ujar Suratno, Petani dari Desa Dalil.

Berdasarkan pengamatan dari APKASINDO sendiri, harga TBS di kalangan petani pasca ditetapkannya harga Rp 1.028,- sudah berangsur naik, namun tidak signifikan, yatu berkisar antara Rp 400 sampai Rp 700. Tapi hadirnya perusahaan yang masih membeli dengan harga rendah ini yang menjadi permasalahan serius.

“Ada beberapa perusahaan yang membeli dengan harga yang jauh lebih rendah dari yang sudah ditetapkan seperti PT. GML, PT. SAWINDO dan PT. SNS. Mereka ini harusnya yang ditindak oleh pemerintah. Bahkan perusahaan PT. PBM di Kace, mereka malah mengatur strategi. Mereka membeli dengan harga yang ditetapkan, namun kuota dibatasi, ini menyebabkan petani tidak leluasa menjual sawit mereka, Pak.”Ujar Elfian, perwakilan APKASINDO.

Atas keluhan masyarakat ini, DPRD Babel akan mempersilahkan Satgas untuk turun ke lapangan menindak perusahaan-perusahaan yang membandel. Selanjutnya tanggal 5 Oktober nanti, akan ditetapkan harga TBS. Hal ini perlu kawalan yang serius dan tegas dari DPRD Babel karena jika lembaga ini tidak tegas, takutnya ada asumsi jelek yang beredar di masyarakat khususnya kalangan petani. Selain itu DPRD juga akan merevisi Perda Sawit untuk mengatur harga di kalangan petani swadaya dan mandiri.

“Action lain prosesnya panjang, kita perlu action yang sekarang sehingga masyarakat langsung merasakan hasilnya. Kami juga akan menyurati para Bupati karena Pemkab juga harus bahu-membahu berjalan bersama untuk kepentingan masyarakat.” Tutup Didit.

Humas

Published in Berita
Monday, 15 October 2018 10:32

ADPSI Dorong Kemajuan Kinerja DPRD Provinsi

Ketua DPRD, Didit Srigusjaya, SH. MH beserta Wakil Ketua DPRD Toni Purnama, S.IP dan Anggota DPRD, Dian Rasyid menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia bertempat di Hotel Borobudur Jakarta (12/10) , turut Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Dprd Babel Toni Purnama, S.IP Serta Anggota Dprd Babel Rosdiansyah Rasyid Bertempat Di Hotel Borobudur Jakarta.

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya, SH. MH bersama Wakil Ketua DPRD Toni Purnama, S.IP, menghadiri acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas ADPSI) di Hotel Borobudur, DKI Jakarta Kamis, 11 Oktober 2018.

Ketua DPRD mengapresiasi rangkaian kegiatan ADPSI ini dan berharap kedepannya ADPSI ini akan membawa kemajuan bagi kinerja DPRD Provinsi se-Indonesia.

"Saya berharap Rakernas ADPSI ini bisa menghasilkan rekomendasi yang bisa membawa kemajuan untuk bagaimana kinerja DPRD makin baik kedepan" ucap Didit.

Selain itu Ia pun berharap, ADPSI ini bisa menjadi ajang pendidikan yang akan ditularkan dengan tujuan untuk pengembangan ilmu politik kepada kader-kader di partai politik, yang akan berpengaruh di DPRD wilayahnya masing masing.

"Kemudian juga bagaimana kebijakan politik yang ada ini bisa memberikan semangat kepada partai politik untuk memberikan pendidikan politik kaderisasi diberikan di partai politik untuk pengembangan kader kader, yang tentunya kedepannya akan berpengaruh kepada anggota DPRD di wilayahnya masing masing" tambahnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Sudarmo, Ketua ADPSI yang juga sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah, serta seluruh Pimpinan DPRD Provinsi se-Indonesia.

(Budi Setyo - Humas)

Published in Berita

Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya pimpin Fit & Propert Test Calon Anggota KPID Babel. Komisi I DPRD ikut serta dalam kegiatan ini.

Bertempat di Ruang Banmus DPRD Babel, Fit & Proper Test dilaksanakan Senin kemarin (02/07).

Dari 21 ( dua puluh satu ) calon anggota KPID yang melakukan presentasi makalahnya di hadapan Pimpinan dan anggota DPRD, terpilih 7 (tujuh) orang yang akan menjabat selama 3 ( tiga ) tahun yaitu mulai 2018 - 2021.

Sumber : Humas Sekretariat DPRD Babel
Berita : Utari
Video : Desrizal
Fotografer : Agus Rama / Danang Murdianto

Published in Berita

Warga Air Mesu Datangi DPRD Babel

Pangkalpinang – Puluhan warga Desa Air Mesu, Kab. Bangka Tengah mendatangi Sekretariat DPRD Babel, selasa (03/07). Kedatangan warga bersama perangkat desa kali ini terkait aktivitas perataan Bungkit Tunggal oleh PT. Fitrama Property yang berdampak kepada warga sekitar lokasi. Rombongan diterima oleh Ketua DPRD babel, Didit Sri Gusjaya, Wk Ketua Komisi III, Taufik Mardin dengan Anggota, Eling Sutikno, Deddi Wijaya dan Saidi KM. Pertemuan juga dihadiri perwakilan dari DInas Pertambangan, dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Joni, Ketua BPD Air Mesu Timur mengatakan bahwa ada beberapa kerugian yang dialami oleh warga Desa Air Mesu Timur dan Barat akibat aktivitas perataan bukit ini. Sebagian besar kerugian tersebut berdampak langsung kepada kesehatan masyarakat sekitar lokasi perataan. Hal ini memancing warga untuk menanyakan kembali bagaimana izin amdal dari perusahaan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan.

“Warga sekitar lokasi mengeluhkan gangguan pernapasan akibat debu karena ledakan atau pengangkutan bekas ledakan tidak ditutupi terpal, lalu ada kerugian lain seperti keretakan rumah warga sekitar, serta getaran ledakan yang dirasakan oleh warga sehingga menimbulkan trauma.” Ujar Joni

Selain itu kesehatan warga juga terganggu karena dampak dari TNT yang langsung mencemari sumber air masyarakat.

Lebih lanjut, Joni juga menggaris bawahi bahwa warga Air Mesu tidak keberatan dengan aktivitas perusahaan, namun yang menjadi permasalahan adalah dampak kesehatan yang langsung mengena ke masyarakat akibat aktivitas tersebut.

Di kesempatan yang sama, pihak eksekutif yang hadir mengatakan bahwa sebelum pertemuan ini sudah dilakukan pertemuan antara perusahaan dengan warga yang dimediasi oelh Badan Lingkungan Hidup. Pertemuan tersebut disepakati bahwa pihak perusahaan akan mengganti kerugian yang dialami masyarakat.

Menanggapi aduan warga ini, Ketua DPRD menginstruksikan Komisi III untuk segera memanggil pihak perusahaan kamis (05/07) nanti. Pihak lain yang terkait seperti Dinas perhubungan dan Angksa Pura juga dipertemukan di hari yang sama guna mencari solusi adri permasalahan ini.

“Ganti rugi itu gampang, yang jadi masalah terbesar saat ini adalah kesehatan warga. Kita tidak mau warga terus-terusan terganggu dengan kondisi seperti ini. Untuk itu, Komisi III segera buat pertemuan dengan pihak-pihak ini kamis nanti, jum’at kita tinjau lapangan, melihat kondisi yang dialami oleh warga sekitar lokasi.” Tegas Didit.

(Humas)

Published in Berita

Ketua Komisi II DPRD Babel, Aksan Visyawan Aksan Visyawan Bangka menghadiri Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI di Jakarta pada Jumat siang (29/06).

Rapat ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah, Bupati Beltim, Ketua DPRD Beltim, KPK, Kementerian ESDM dan pihak eksekutif baik dari Provinsi Babel maupun Kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Kep. Babel.

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa, Agung Kuswandono beragendakan pembahasan lanjutan terkait rencana peta alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Babel.

Aksan harapkan permasalahan ini jangan diperlambat dan segera diselesaikan guna kepentingan bersama terutama masyarakat umumnya.

Sumber : Humas Sekretariat DPRD Babel
Berita : Utari
Fotografer : Utari

Published in Berita

Hal tersebut diutarakan oleh Forum komunikasi nelayan pesisir Bangka Barat saat beraudiensi dengan DPRD Babel di Ruang Banmus (28/06/2018). Permasalahan bermula saat Kapal Isap Produksi (KIP) milik PT. Sarana Marindo yang hendak beroperasi di perairan Desa Rambat ditolak oleh nelayan yang tergabung dalam Forum komunikasi nelayan pesisir Bangka Barat.

Baba, Perwakilan nelayan mengatakan bahwa tuntutan mereka yakni menolak keras beroperasinya kapal Isap di Desa Rambat. Sebab ini sangat menggangu hasil tangkap nelayan, oleh karenanya mereka menyerahkan bukti tanda tangan nelayan terkait penolakan KIP dari 13 Desa.

“Kami memohon kepada Bapak Gubernur untuk mengehentikan operasinya kapal isap dan mencabut izin kapal tersebut, hanya didaerah itulah kami mencari nafkah, kalau ditambang dimana lagi kami harus mencari nafkah,” ujar Baba

Hadir pada audiensi tersebut Ketua DPRD, Didit Srigusjaya yang di dampingi oleh Anggota DPRD Dapil Bangka Barat, Mansah Swaragamma dan Bong Ming Ming.

Didit mengatakan surat penolakan aktivitas pertambangan laut dari 13 Desa tersebut, segera akan dibawa ke Kementrian Politik Hukum dan Keamanan serta Kementrian Maritim.

“Bukti otentik ini akan kami sampaikan kepada kedua Instansi tersebut bahwa adanya penolakan terkait KIP di Bangka Barat, karena apabila ada penolakan dari masyarakat maka KIP tersebut tidak diperbolehkan beroperasi,” jelas Didit.

Beliau pun menambahkan selama perda zonasi belum di Paripurnakan, semua pihak untuk menahan diri dari aktivitas pertambangan laut.

“Eksekutif direncanakan bulan depan akan menyerahkan draft Raperda Zonasi, jadi kita minta para pengusaha untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan hingga Perda tersebut disahkan” tambahnya

Sementara itu Bong Ming Ming mengutarakan bahwa izin KIP di Desa Rambat cacat hukum, dikarenakan

berdasarkan PP No. 12 Tahun 2012 perusahaan yang tiga tahun tidak beroperasi maka izin amdal harus diperbaharui.

“Hingga kini amdal mereka belum diperbaharui, artinya izin mereka secara tidak langsung sudah batal dan cacat hukum,” Tegas politisi PKS tersebut.

Ditambahkan Mansah bahwa apabila ada masyarakat yang menolak beroperasinya KIP, maka seyogyanya perusahaan tidak memaksakan diri beraktivitas.

“Mereka tidak boleh beroperasi selama masih ada masyarakat yang menolaknya, Penolakan ini menjadi acuan Menko Polhukam untuk menolak izin beroperasi pertambangan laut tersebut,” tutupnya.

(Budi Setyo - Pranata Humas)

Published in Berita
Tuesday, 26 June 2018 15:54

Komisi I Koordinasi dengan KPI Pusat

Ketua Komisi I DPRD Babel, Adet pimpin Rapat Koordinasi dengan KPI Pusat pada Selasa (26/06).

Turut hadir Ketua DPRD, Didit Sri Gusjaya dan Wakil Ketua DPRD, Toni Purnama.

Rombongan DPRD Bangka Belitung diterima oleh Wakil Ketua KPI Pusat, Rahmat Arifin didampingi oleh Komisioner KPI bidang kelembagaan, Ubaidillah.

Sumber : Humas Sekretariat DPRD Babel
Berita : Utari/Pranata Humas
Fotografer : Utari

Published in Berita
Wednesday, 06 June 2018 15:54

Komisi I Panggil 21 Calon Anggota KPID

Pangkalpinang - Komisi I DPRD Babel memanggil 21 calon anggota Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID), Rabu (06/06), untuk mendengar langsung pengarahan persiapan seleksi anggota KPID Juli mendatang.

Dalam pengarahan tersebut, Ketua Komisi I, Adet Mastur mengatakan bahwa pihak DPRD sangat berharap agar nanti anggota yang terpilih fokus menjalankan tugas sebagai anggota KPID. Ia mengatakan kepada para anggota yang hadir hari itu untuk menandatangani fakta integritas, yang menyatakan bahwa mereka benar-benar siap dan setuju atas semua aturan yang ditetapkan oleh Komisi I DPRD Babel sebagai Komisi yang menaungi KPID ini.

“Hal ini (fakta integritas) perlu dilakukan karena kami ingin Anggota KPID yang terpilih nanti benar - benar bekerja maksimal dan fokus kepada tujuan KPID hingga akhir masa jabatan.” Ujar Adet.
Lebih lanjut, Adet menjelaskan tata cara pelaksanaan fit and proper test ini akan berdasar kepada makalah yang dibuat oleh para anggota.

“Nanti setiap calon anggota yang mengikuti fit and proper test kami harap membuat sebuah makalah terkait informasi penyiaran public yang ada di Babel, serahkan kepada kami, nanti dari sinilah pertanyaan-pertanyaan kami lontarkan kepada para peserta.” Jelasnya.

Di kesempatan yang sama, anggota Komisi I, Ferdiansyah, sangat mengharapkan agar mereka yang terpilih agar dapat professional dalam bekerja.

“Kami benar-benar berharap nanti yang terpilih dapat bekerja secara professional, artinya, harus fokus, jangan sudah menjadi anggota KPID, ikut lagi organisasi lain sehingga konsentrasi dalam bekerja jadi terpecah belah. Hal ini sebisa mungkin kita hindari agar kita dapat bekerja secara maksimal.” Tambah politisi Gerindra ini.

Pelaksanaan seleksi anggota KPID ini sendiri dijadwalkan akan dilaksanakan akhir Juni atau awal Juli, yang mana nanti dari 21 anggota yang dipanggil akan dipilih 7 orang yang akan menjadi anggota KPID masa jabatan 2018-2021.

Berita : Utari
Fotografer : Fardha/Agus

Published in Berita

Rabu (30/05), Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya dampingi Komisi II berkoordinasi ke Direktorat Sistem Penganggaran, Kementerian Keuangan RI.

Ikut serta dalam rapat koordinasi ini Wakil Ketua DPRD Babel, Hendra Apollo juga dari Eksekutif turut hadir Sekda Babel, Yan Megawandi dan Kepala Bakuda, Fery Afriyanto.

Rombongan diterima oleh Kasubdit.Standart Biaya, Amnu Fuadiy. Disampaikan beliau bahwa untuk Tahun 2019 akan dikeluarkan Perpres tentang standar harga satuan regional untuk Perjaldis. " Dalam melaksanakan kegiatan apapun yang menggunakan APBN dan APBD harus mempunyai dasar hukum yang jelas ", ungkap Amnu.

Berita : Utari
Fotografer : Utari

Published in Berita
Tuesday, 22 May 2018 19:04

DPRD Audiensi dengan FKP3

Wakil Ketua DPRD Babel, Toni Purnama pimpin kegiatan audiensi DPRD bersama Forum Komunikasi Pejuang Pembentukan Provinsi Kep.Babel (FKP3) di Ruang Banggar DPRD.

Audiensi pada Selasa pagi (22/05) juga dihadiri oleh Dedi Yulianto dan beberapa anggota DPRD lainnya.

Forum ini diketuai oleh Darmansyah Husein.

Berìta : UM
Fotografer : DM

Published in Berita

Kabar gembira bagi para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), ustadz dan ustadzah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa pembayaran insentif mereka yang sempat terhambat, akan dicairkan sebelum lebaran tahun ini. Kebijakan ini dilaksanakan setelah hasil audiensi DPRD bersama Guru PAUD, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Babel bersama pihak eksekutif Provinsi Bangka Belitung. Hal ini diutarakan oleh Ketua DPRD, Didit Srigusjaya di Ruang Banmus (22/05/2018).

“Jadi hari ini, setelah audiensi tadi mendapat titik terang yang disimpulkan bahwa insentif untuk BKPRMI dan juga Guru PAUD se Babeluntuk tahun ini dan tahun depan tetap ada dan agar keduanya untuk senantiasa berkoordinasi dengan pihak eksekutif untuk proses pencairan insentif. Kami pun sudah mengintruksikan kepada Dinas terkait untuk mengirimkan surat kepada Bupati/Walikota guna mempercepat proses pencairan dana yang diharapkan sebelum lebaran insentif ini sudah cair,” jelasnya

Beliau pun menambahkan menambahkan bahwa DPRD Babel sudah menganggarkan insentif untuk para guru pada tahun 2019 dikarenakan peran penting seorang guru dalam membentuk moral dan nilai agama anak usia dini demi membentuk karakter bangsa yang lebih baik.

” kami sebagai dewan selalu perjuangkan nasib guru-guru ,yang salah satunya kami sudah menggangarkan dana sebesar 11 milyar untuk insentif guru di Babel,” Tukas politis PDIP tersebut.

Sementara itu Ketua Komisi IV, HK Djunaidi menegaskan bahwa DPRD Babel selalu mendukung dan tidak akan mencoret anggaran insentif untuk Guru PAUD dan ustadz dan ustadzah. Untuk itu, Beliau bersama anggota dewan khususnya Komisi IV akan berupaya mengawal usulan prioritas yang disampaikan ditahun anggaran 2019 mendatang.

“Para guru serta ustad dan ustadzah tenang saja ,kami selaku di komisi yang membidangi dunia pendidikan tidak pernah kami menghalang-halangi dan mencoret-coret setiap usulan yang di ajukan,bahkan kami sangat mendukung setiap usulan yang di ajukan permohonan pencairan,” katanya. (Budi setyo - Pranata Humas)

Published in Berita

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pagi ini melaksankan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap tiga anggota dari dari Fraksi PPP melalui sidang paripurna Istimewa peresmian dan pengucapan sumpah /janji Pergantiaan Antar Waktu di DPRD Provinsi Kepualauan Bangka Belitung, Senin (21/5/2018).

Adapun tiga nama anggota DPRD yang di PAW yakni Helyana dari Dapil Belitung lantaran maju di Pilkada Belitung digantikan Abdullah Ma’aruf . Amri Cahyadi yang maju di Pilkada Bangka digantikan Eling Sutikno dan Alm. subandri Husein posisinya digantikan oleh Agus MD.

Untuk posisi Jabatan Wakil Ketua DPRD yang sebelumnya dijabat oleh Amri Cahyadi diambil alih oleh Toni Purnama yang sebelumnya menjabat Komisi III DPRD Babel.

Sidang paripurna istimewa tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya didampingi wakil Hendra Apollo dan Dedy Yulianto. Hadir juga Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Roesman Djohan dan Wakil Gubernur Abdul Fattah.

Sejumlah Forkopimda Propinsi Babel, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta kalangan pendidikan di Propinsi Bangka Belitung juga turut hadir.

Ketua DPRD Propinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya mengatakan dengan kehadiran tiga anggota baru tersebut dapat menambah kinerja dari anggota DPRD Babel. Kemudian kehadiran wakil ketua dapat melengkapi unsur pimpinan dan membantu kinerja para pimpinan di DPRD Babel.

“Semoga mereka nantinya dapat bekerja dengan baik di DPRD Babel ini. Sebelumnya terjadi kekosongan sekarang ini sudah terisi sesuai dengan mekanisme yang ada. Dan mereka juga harus siap bekerja untuk melayani masyarakat,” kata Didit Srigusjaya.

Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Roesman Djohan mengatakan tiga anggota DPRD Babel yang dilantik tersebut merupakan politisi senior. Karenanya pemerintah propinsi Bangka Belitung berharap kehadiran tiga politisi senior tersebut dapat meningkatkan komunikasi dan sinergitas antara legislatif dan eksekutif untuk menjadikan propinsi Bangka Belitung menjadi lebih baik.

“Atas nama pemerintah propinsi Babel saya mengucapkan selamat kepada mereka bertiga. Mereka ini para politikus senior kita, semoga setelah dilantik ini dapat saling berkoordinasi, apa yang menjadi keinginan masyarakat dapat mereka fasilitasi dengna baik kepada kita dengan eksekutif,” ujar Erzaldi.

Sementara Abdullah Ma’aruf yang baru saja dilantik mengatakan dengan lengkapnya fraksi PPP di DPRD Bangka Belitung akan lebih bersinergi lagi dengan anggota dewan.

Kita juga berharap bersama dengan anggota dewan lainnya bisa memajukan Bangka Belitung menjadi lebih baik lagi,” kata Abdullah Ma’aruf. (Budi Setyo – Pranata Humas)

Published in Berita

Hendra Apollo pimpin kegiatan audiensi dengan Aliansi Masyarakat dan Nelayan Teluk Kelabat Bersatu pada Selasa siang (08/05).

Kegiatan di Ruang Banmus DPRD ini terkait keluhan masyarakat tentang aktivitas KIP dan TI rajuk ilegal di kawasan DAS dan Hutan bakau di perairan teluk kelabat.

Sumber : Humas Sekretariat DPRD Babel
Berita : UM
Fotografer : DM

Published in Berita
Tuesday, 08 May 2018 15:54

DPRD LAKSANAKAN PENYAMPAIAN 2 RAPERDA

Selasa (08/05), DPRD Prov. Kep. Babel melakukan sidang Paripurna Penyampaian Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan LH dan Raperda tentang Pengelolaan Informasi dan Teknologi Serta Penyampaian nama-nama Anggota DPRD dalam Pansus Hak Interpelasi terhadap Jawaban Penjelasan Gubernur, Pansus Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan LH dan Raperda tentang Pengelolaan Informasi dan Teknologi.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Didit Srigusjaya dan dihadiri oleh Gubernur Kep. Babel, Erzaldi Rosman.

Sumber : Humas Sekretariat DPRD
Berita : Utari
Fotografer : Angga/Danang

Published in Berita

Tanjung Pandan - Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) menggelar rapat koordinasi di BW Suite Hotel, Belitung, Senin (7/5/2018). Kegiatan yang mempertemukan Ketua DPRD seluruh Indonesia tersebut mengangkat tema Optimalisasi Peran DPRD Provinsi dalam Menyongsong Pemilihan Legislatif 2019.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya SH.MH, dalam sambutannya, Beliau mengatakan diselenggarakan rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan merumuskan pemecahan masalah untuk diimplementasikan pada setiap daerah.

"Kami berharap kebersamaan kita menghasilkan karya pemikiran dan pandangan pimpinan-pimpinan DPRD yang energik sekaligus semangat baru yang lugas, sekaligus berkarakter agar mesin-mesin demokrasi di DPRD Provinsi kita masing-masing yang penuh dinamika dapat berjalan maksimal bagi kemajuan daerah di manapun kita berada dan pada akhirnya akan berkontribusi maksimal bagi pembangun masyarakat secara nasional," jelasnya

Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan berharap kegiatan ini membawa manfaat bagi masyarakat melalui kebijakan yang dilahirkan bersama-sama antara pemerintah daerah dan DPRD.

"Saya berharap kunjungan ke belitung jangan hanya saat ini saja tapi silakan berkunjung kembali ke daerah kami yang sangat cantik ini, banyak tempat–tempat wisata yang harus dikunjungi di Belitung. Silakan bawa sanak keluarga untuk berkunjung ke belitung," tambahnya.

Rapat Koordinasi tersebut menghasilkan beberapa kesepatakan diantaranya Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD agar segera disosialisasikan, Klasifikasi perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD tidak dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, sehingga perlu diatur lebih lanjut dalam aturan yang lebih teknis oleh Pemerintah Pusat. (Budi Setyo – Pratana Humas)

Published in Berita
© 2018 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. All Rights Reserved.