Hendra Apollo Apresiasi Antusiasme Warga Saat Reses

Hendra Apollo Apresiasi Antusiasme Warga Saat Reses

Bangka, Humas – Wakil Ketua DPRD Babel, Hendra Apollo memanfaatkan momen reses di minggu ketiga bulan Januari 2018 ini dengan bertemu, lebih dekat lagi dengan warga. Rabu (24/1) Wakil Rakyat Dapil Kab. Bangka Induk ini menyambangi warga Dusun Tuing, Desa Mapur, Kec. Riau Silip.

Di hadapan warga yang datang, dirinya mengaku terkesan dengan keberanian masyarakat yang kompak menolak Kapal Isap Produksi (KIP). Warga Tuing yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan ini mendeklarasikan akan menolak zona tambang di wilayah mereka demi kelangsungan mata pencaharian masyarakat. Selain penolakan sektor tambang,

Kepala Dusun, Djunaidi mengatakan bahwa sebagian masyarakat dusun ini mempunyai kebun namun terletak di kawasan hutan lindung. Ia mengaku hingga saat ini belum ada gejolak, namun demi mengantisipasi, dirinya meminta adanya kebijakan melegalkan lahan untuk rakyat.

Aspirasi masyarakat ini sejalan dengan keinginan Hendra. Ia merekomendasikan kepada masyarakat untuk bersama-sama menolak dengan membuat dokumen penolakan dari Kades, yang ditandatangani warga.

“Penolakan kapal isap ini sebenarnya da angin segar, namun masyarakat juga jangan berjuang setengah-setengah. Selain kompak, tidak ada salahnya berdo’a agar harapan kita tetap terwujud. Kita sama-sama berjuang untuk menjaga perairan Tuing ini.” Ujar Hendra.

Politisi Golkar ini juga mengadakan acara temu warga di Desa Pemali, kamis (25/1). Desa Pemali, menurut Hendra, punya potensi wisata yang hebat. Dengan gerakan yang sungguh-sungguh dari masyarakat melalui kegiatan promosi, bukan tidak mungkin wisata Pemali bisa jadi destinasi wisata skala nasional.

“Saat ini sudah banyak sosial media, gunakan media tersebut untuk mempromosikan wisata Pemali agar dapat dikenal masyarakat, bahkan dunia.” Ujar Hendra.

Warga pun terlihat antusias melibatkan dirinya mereka dalam menyampaikan aspirasi. Apriandi, perwakilan dari Karang Taruna mengatakan jika predikat Desa Pariwisata untuk desa mereka terancam hanya angan-angan karena permasalahan status tanah. Ia mengaku permasalahan ini sudah dibawa ke provinsi, namun beluma da jawaban dan tindak lanjut.

“Kami sebagai pemuda desa ini mempunyai tanggung-jawab yang besar untuk membangun desa kami. Bagaimana mau membangun desa jika status tanah untuk sektor pariwisata masih milik perusahaan?” keluh Apriandi.

Selain permasalan status tanah, beberapa wilayah bekas perusahaan tambang menjadi keluhan masyarakat. Kolong-kolong bekas tambang yang ada di sekitar desa belum teruji karena berdampingan dengan air panas. Mereka khawatir kejadian Lumpur Lapindo terjadi di desa mereka. Aspirasi lain yang keluar dari masyarakat adalah terkait pemberdayaan masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang selama ini tidak didapat oleh masyarakat serta mengharapkan ada perbaikan infrastruktur.

Hendra Apollo mengatakan jika permasalahan dari warga ini akan ditampung dan dilaporkan ke Gubernur melalui Sidang Paripurna. Untuk permasalahan pembebasan lahan, desa melalu Kades dapat mengajukan ke Pemda dan diteruskan ke Gubernur. Dari situ nanti Gubernur bisa merekomendasikan pembebasan lahan atau setidaknya pinjam pakai.

“DPRD tetap akan mengawal ini. Kita tidak mau nanti permasalahan pembabasan lahan menghambat keinginan warga untuk melihat desa mereka menjadi desa wisata yang diakui.” Ujar Hendra.

Terkait penelitian tanah, menurut Hendra masyarakat tidak perlu khawatir. Ia menjelaskan bahwa tanah di Bangka ini tergolong ke dalam tanah aluvial, tanah yang keras.

Di akhir pertemuan, Hendra Apollo mengajak masyarakat untuk terus aktif membangun desa dengan berbagai usaha. Ia juga meminta masyarakat untuk percaya kepada DPRD sebagai wakil rakyat dalam hal membela kepentingan rakyat.

Alamat Kantor : Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pangkalpinang  - Indonesia

Telp : (0717) 433544, 433540, 433541, 433542

e-mail Informasi dan Pengaduan: humas@dprd-babelprov.go.id cc humas.dprdbabelprov@gmail.com