DPRD KOORDINASI DENGAN PIHAK TERKAIT LANGKANYA PASOKAN GAS ELPIJI 3 KG

Pangkalpinang, Humas – Kelangkaan gas elpiji 3 kg bersubsidi di kalangan masyarakat baru-baru ini memaksa DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung melaksanakan rapat dengar pendapat mengundang stakeholder terkait,(12/2), guna mengetahui permasalahan dan apa yang melatarbelakangi terjadinya kelangkaan ini. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Didit Sri Gusjaya didampingi Wakil Ketua, Dedi Yulianto bersama beberapa anggota dewan dari Komisi II dan III ini dihadiri oleh Pihak Eksekutif, Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan perwakilan dari Pertamina serta beberapa pelaku bisnis pemilik dari pangkalan atau agen gas elpiji di Pangkalpinang.

Ketua DPRD, Didit Srigusjaya mengatakan bahwa pihaknya terkejut setelah mendengar paparan dari Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait apa yang sebenarnya menjadi faktor kelangkaan gas elpiji ini. Ia menilai, ada indikasi penyuplai nakal yang perlu dibenahi. Selain itu, menurutnya juga, ada ketidaksesuaian target penerima gas elpiji bersubsidi di kalangan masyarakat.

“Kelangkaan ini selalu terjadi menjelang perayaan hari besar agama, kami meminta penjelasan apa yang terjadi. Kita bukan saling menyalahkan, namun mencari solusi.” Ujar Didit.

Perwakilan dari Pertamina, Teddy Bariadi, menjelaskan bagaimana pola masuknya gas elpiji ke Bangka. Menurutnya, yang menjadi permasalahan adalah masuknya pola distribusi elpiji dari jalur laut, Jalur laut akan tidak bersahabat di waktu-waktu tertentu. Namun terlepas dari permasalahan itu, Pertamina tidak pernah kehabisan pasokan untuk mensuplai elpiji ke Babel.

Lain halnya dengan pendapat dari Himpunan Agen Bahan Bakar Minyak, mereka mengusulkan agar Pemerintah Daerah untuk menerbitkan kartu kendali untuk masyarakat yang membutuhkan elpiji bersubsidi ini. Hal ini, menurutnya, untuk mengantisipasi ketidak sesuaian target penyaluran gas elpiji bersubsidi. Selain itu, pihaknya menyarankan kepada pemerintah untuk menggerakkan Badan Usaha Desa (Bumdes).

Menurutnya, Bumdes ini lah nanti yang akan menjadi perpanjangan tangan agen-agen di tempat terpencil.
Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Babel, Mukti Juharsa, mengatakan pihaknya sudah mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang menjual gas elpiji di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain itu, ia mengungkapkan ada juga indikasi pangkalan yang memanipulasi data penerima.
“Menurut Keputusan Gubernur, harga agen pangkalan terletak di angka Rp 14.250, maksimal Rp 14.500, jika ada yang menjual di atas harga tersebut, jelas ini sudah menyalahi aturan. Kami juga sudah turun ke lapangan dan mendapati ada indikasi pangkalan-pangkalan yang memanipulasi data penerima.” Ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Babel, Tanwin menegaskan bahwa pembuatan kartu kendali untuk penerima gas bersubsidi adalah langkah yang salah. Ia menilai data sudah tersedia bersamaan dengan data penerima minyak tanah yang terbit di kelurahan. Namun ia mendukung penuh jika pemerintah daerah mengoptimalkan peran Bumdes.

“Memaksimalkan dan mengoptimalkan peran bumdes adalah langkah yang terbaik, kami mendukung karena ini juga menyangkut faktor pendukung kemajuan desa, namun pendirian bumdes ini jangan dipersulit.” Harapnya.
Deddy Yulianto dalam kesempatannya menyampaikan bahwa Pertamina harus melakukan aksi penambahan kuota untuk Bangka Belitung. Hal ini didasari faktor semakin bertambahnya usaha kecil menengah di kalangan masyarakat.

“Bila perlu Pertamina membuat 1 agen di 1 kecamatan agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan gas elpiji bersubsidi ini.” Sarannya.

Menutup pertemuan, Didit Srigusjaya mengharapkan tidak ada lagi kelangkaan elpiji menjelang perayaan hari besar agama. Beliau pun mengharapkan untuk Tim Satgas Pangan Provinsi maupun Pertamina untuk berkoordinasi dengan Komisi II terkait permasalahan ini.

“Kita tentu ingin masyarakat sejahtera. Kami sangat mengharapkan ada tindakan tegas kepada oknum yang bermain dengan harga gas elpiji, terlebih ini adalah gas bersubsidi, kasihan masyarakat.” Tutupnya.

Sumber : Humas Sekretariat DPRD
Penulis : Budi Setyo, A.Md
Fotografer : Budi Setyo, A.Md

 

Alamat Kantor : Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pangkalpinang  - Indonesia

Telp : (0717) 433544, 433540, 433541, 433542

e-mail Informasi dan Pengaduan: humas@dprd-babelprov.go.id cc humas.dprdbabelprov@gmail.com