KOMISI I NATAK KAMPUNG SERAP ASPIRASI MASYARAKAT BANGKA BARAT

KOMISI I NATAK KAMPUNG SERAP ASPIRASI MASYARAKAT
BANGKA BARAT
DPRD Babel, dalam hal ini Komisi I kembali melaksanakan program natak kampung yang dimaksudkan untuk melakukan kunjungan kepada masyarakat guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung secara langsung karena salah satu peran DPRD selaku wakil masyarakat harus hadir ditengah masyarakat karena kami wakil rakyat. menyerap aspirasi masyarakat desa secara langsung yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk kesempatan kali ini mereka berkunjung ke Desa Kacung, Kabupaten Bangka Barat (17/1).

Kegiatan yang dikomandani oleh Adet Mastur selaku Ketua Komisi I, besera anggota Komisi I lainnya diantaranya Mardan, Abdul Bakar, Sherli Chandra, Salahudin, Bong Ming Ming, Mansah, Subandri Husin, Ferdiyansyah juga turut dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari Kecamatan Kelapa, Jebus, dan Simpang Teritip dan Kepala Desa Kacung, kepala Desa Simpang Teritip dan Kepala Desa Kelapa terkait persoalan izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit, khususnya perizinan HGU PT. Bukit Permai Lestari.
Tarmizi, salah satu perwakilan masayarkat Desa Kacung mengharapkan agar pihak perusahaan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap Desa yang ada disekitarnya.
“kami berharap kepada perusahaan untuk mengkhususkan bantuan CSR dan juga plasma bagi masyarakat sekitar terlebih dahulu.”harapnya.
Adet mengatakan akan mempelajarai terlebih dahulu terkait bantuan CSR dan plasma oleh PT. Bukit Permai Lestari.
"Sampai saat ini bantuan CSR ini kami akan mempelajarinya, timnya, penerapan, bantuan plasma" ungkap Adet. diamini beberapa DPRD lainya, serta para masyakat yang dihadir dalam acara kegiatan tersebut
Beliaupun menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menganggarkan program “1 desa 100.000.000,-“.
“Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan agar desa menganggarkan pembuatan website yang didalamnya terdapat konten terkait potensi desa, sehingga mudah diketahui masyarakat luas” jelasnya
Mansah menambahkan bedasarkan UU No. 39 tahun 2014 terkait plasma. perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit yang luasnya 25 Hektar ke atas wajib menyiapkan lahan plasma untuk masyarakat. Bahkan lanjut dia setiap perusahaan perkebunan sawit wajib menyiapkan 20 persen lahan plasma untuk masyarakat sekitar perusahaan.
Selama ini memang tidak ada aturan batasannya kapan perkebunan swasta harus membangun kebun plasma bagi masyarakat sekitarnya, sehingga perusahaan tak juga bisa disalahkan karena belum membangun perkebunan kelapa sawit. Selain itu aturan tidak menyebut jelas di mana letak atau lahan untuk kebun plasma apakah di dalam atau di luar HGU perusahaan.

Dalam Permentan No 26/2007 pasal 11 ayat 1 diatur pembangunan kebun plasma yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar perusahaan adalah kewajiban bagi perusahaan yang memiliki IUP atau IUP-B seluas sedikitnya 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan perusahaan.
Kemudian, Menteri Kehutanan juga sudah mengeluarkan keputusan Nomor P.17/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-Ii/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, bahwa tidak akan memberikan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) kepada PBS yang tidak menyediakan plasma minimal 20 persen kepada masyarakat.
Masih menurut kajian yang menyoroti revisi Permentan no. 26/2007, kelemahan utama revisi ketentuan itu adalah ketiadaan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak membangun kebun plasma bersamaan dengan perkebunan inti.
“Kita berharap kepada dinas terkait untuk turun kelapangan melakukan jemput bola menindaklanjuti Undang-undang dimaksud,” ucap dia.
Sumber : Humas Sekretariat DPRD
Penulis : Budi Setyo, A.Md
Fotografer : Budi Setyo, A.Md

Alamat Kantor : Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pangkalpinang  - Indonesia

Telp : (0717) 433544, 433540, 433541, 433542

e-mail Informasi dan Pengaduan: humas@dprd-babelprov.go.id cc humas.dprdbabelprov@gmail.com