Nelayan Kab Bangka dan Bangka Barat Keluhkan Aktivitas Tambang Laut Ke DPRD Babel

Pangkalpinang, Humas - Sejumlah nelayan dari beberapa desa pesisir di Kab. Bangka dan Bangka Barat senin (18/12) siang menemui DPRD Babel terkait tindakan tidak menyenangkan yang mereka dapat saat menghadapi penambang ilegal yang beroperasi di wilayah mereka mencari ikan. Para nelayan ini menyayangkan ulah para oknum penambang yang dinilai arogan oleh para nelayan. Selain itu, menurut mereka, adanya dukungan dari beberapa oknum aparat maupun pemerintah kabupaten untuk ponton-ponton yang beroperasi ini juga semakin menambah derita para nelayan.

“Kami juga menyayangkan adanya dukungan dari oknum aparat dan pemkab terhadap operasional pertambangan ilegal ini. Jika mereka berbicara masalah perut mereka, apa bedanya dengan kami yang juga mencari ikan untuk perut kami dan keluarga.” ungkap Sumarsantoso, perwakilan nelayan.

Terkait aduan ini, Wakil Ketua DPRD Babel, Hendra Apollo dan Anggota DPRD Dapil Babar, Bong Ming Ming, yang menerima rombongan nelayan buka suara. Bong Ming Ming bahkan sempat geram ketika mengetahui ada warga Bangka Barat yang mendapat intimidasi dan ancaman dari oknum penambang. Politisi PKS ini juga tidak menampik adanya cacat prosedur terkait pengeluaran izin amdal oleh pihak berwenang.

“Ada dua tahap yang perlu dilakukan jika ingin mengeluarkan izin pertambangan. Pertama Pelaku tambang harus konsultasi dulu menyangkut dampak lingkungan dengan masyarakat yang terkena dampak, disaksikan oleh pemerintah daerah dan juga masyarakat yang peduli lingkungan, setelah itu baru disosialisasikan. Seandainya amda turun namun masih terjadi penolakan dari masyarakat sekitar, ini kan berarti ada main-main terkait penerbitan perizinan.” Jelas Bong Ming Ming.

Ia juga berharap DPRD Babel melalui pimpinan segera menyurati Gubernur untuk meninjau ulang izin amdal yang sudah diterbitkan. Selain itu, menurutnya, berdasarkan aturan yang berlaku, Ponton Isap Produksi (PIP) ini hanya boleh dilakukan oleh masyarakat sekitar. Ia juga menegaskan kepada aparat untuk bertindak tegas.

“Berdasarkan PP no 27 Tahun 2012, Amdal yang sudah terbit juga harus direvisi kembali setelah beberapa tahun berjalan atau bahkan mengajukan amdal baru, jika mengajukan amdal baru, maka ikuti prosedur yang ada. Kita akan kawal bersama terkait amdal. Semangat tambang sejatinya jangan menzolimi masyarakat nelayan.” ungkapnya kemudian.

Sejalan dengan Bong Ming Ming, Hendra Apollo mengatakan DPRD akan segera menyurati Gubernur terkait permasalahan yang dibawa oleh para nelayan. Ia mengatakan bahwa DPRD sudah mulai bekerja mengatasi permasalahan pertambangan ini dengan membentuk Panitia Kerja (panja) Pertambangan. Ia juga menilai adanya dukungan dari oknum aparat terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang merugikan masyarakat ini. Persoalan ini akan dibawa DPRD ke Kementerian ESDM dan juga Komnas HAM dan WALHI.

“Jika tidak ada dukungan atau back-ingan aparat, mana berani penambang melakukan tindakan yang mengancam masyarakat. Untuk itu kami akan segera menyurati gubernur untuk meninjau kembali izin amdal ini sekaligus mengikutsertakan Polda terkait tindakan tidak menyenangkan yang diterima masyarakat. Permasalahan ini sudah masuk ke permasalahan nasional, untuk itu kami juga akan menyambangi Komnas HAM dan WALHI pusat untuk segera menyelesaikan persoalan ini.” tegasnya penutup pertemuan.

Alamat Kantor : Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pangkalpinang  - Indonesia

Telp : (0717) 433544, 433540, 433541, 433542

e-mail Informasi dan Pengaduan: humas@dprd-babelprov.go.id cc humas.dprdbabelprov@gmail.com