DPR Aceh Konsultasikan Regulasi Pertambangan Ke DPRD Babel

Pangkalpinang, Humas – Di penghujung tahun 2017, DPRD Babel mendapat kunjungan istimewa dari DPR Aceh, Rabu (20/12). Kedatangan perwakilan rakyat dari Badan Legislasi Negeri Serambi Mekah ini bertujuan untuk berkonsultasi mengenai regulasi pertambangan yang ada di Bangka Belitung. Rombongan diterima oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Ferdiansyah, anggota Bapemperda dan juga Ketua Komisi I, Adet Mastur dan anggota Komisi III yang bermitra dengan Dinas Pertambangan, Taufik Mardin. Turut hadir perwakilan dari Biro Hukum dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sekretaris Badan Legislasi DPR Aceh, Azhari, mengatakan bahwa Bangka Belitung sebagai daerah yang lebih dulu menerapkan berbagai regulasi terkait pertambangan timah dinilai layak untuk dijadikan “tempat belajar”. Aceh sendiri saat ini mempunyai permasalahan yang cukup serupa dengan Bangka Belitung yaitu maraknya operasional pertambangan ilegal.

“Komoditi sumber daya alam kami yaitu emas, batu giok, bahkan saat ini di lepas pantai ada pertambangan minyak. Dengan adanya sumber daya alam sangat berharga ini, kami membutuhkan regulasi-regulasi yang kuat untuk mengatur sektor pertambangan ini. Untuk itu, kami ke sini setidaknya mau mengetahui bagaimana kiat-kiat dari Bangka Belitung, bagaimana mengatur sektor tambang di sini.” Tuturnya.

Ferdiansyah dalam kesempatannya mengatakan bahwa Sudah banyak regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur sektor tambang di Bangka Belitung. Pertambangan yang mendominasi adalah timah, yang dikelola oleh BUMD dan juga beberapa perusahana peleburan (Smelter). Ada juga pertambangan lain, namun tidak sebesar timah. Pertambangan yang dilakukan pun sejatinya jangan sampai merusak alam dan merugikan masyarakat sekitar daerah tambang.

“Untuk itu, berdasarkan Perda no 07 tahun 2014, perusahaan pertambangan harus mengadakan survey ke masyarakat. Selain itu, setelah ditambang, lahan pertambangan juga wajib direklamasi.” Ujarnya.

Ia juga menambahkan, Bangka Belitung di tahun 2018 mendatang akan mengoptimalkan perda zonasi. Hal ini dilakukan karena ke depan Bangka Belitung akan fokus ke sektor nontambang seperti pariwisata, pertanian-perkebunan serta sektor potensial lainnya.

“2018 kami akan mengotimalkan perda zonasi, wilayah laut Babel akan dibagi, digunakan untuk beberapa sektor, jadi nanti tidak ada tumpang tindih tentang zona mana yang digunakan untuk tambang atau pariwisata. Tahun depan DPRD Babel sendiri akan menginisiasi 10 Perda inisiatif, semuanya diarahkan ke sektor nontambang.” Tambah politisi muda Partai Gerindra ini.

Anggota Komisi III dari dapil Belitung, Taufik Mardin mengungkapkan bahwa Komisi III selaku komisi yang membidangi pertambangan sampai saat ini bekerja ekstra keras di sektor tambang.

“Komisi III sangat concern dengan sektor tambang. Sampai hari ini juga saya masih menanggapi aduan masyarakat tentang pertambangan laut. Urusan tambang ini tidak ada habisnya, untuk itu setiap kementerian harus selalu bekerja sama.” Ujarnya.

Terkait regulasi sendiri, Adet mengatakan yang menjadi landasan perizinan pertambangan adalah Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW ini juga menjadi dasar dari kabupaten dan kota untuk mengeluarkan izin pertambangan.
“Jika Perda Zonasi mengatur wilayah laut, bangka di wilayah darat ada RTRW. Apabila sudah sesuai dengan RTRW, baru perizinan dikeluarkan.” Jelasnya.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengaku semua perizinan sudah cukup terpadu. Namun saat ini perpanjangan perizinan ditunda dulu menunggu UU Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) oleh KKP.

Menutup pertemuan, Azhari mengaku sangat terkesan dengan penjelasan yang diberikan oleh para anggota Bapemperda DPRD Babel. Iapun tak segan-segan mengundang DPRD Babel utnuk berkunjung ke Aceh di waktu mendatang.

“Kami harap apa yang kami dapat di Bangka belitung bisa kami terapkan di negeri kami nantinya.” Tutupnya.

Alamat Kantor : Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pangkalpinang  - Indonesia

Telp : (0717) 433544, 433540, 433541, 433542

e-mail Informasi dan Pengaduan: humas@dprd-babelprov.go.id cc humas.dprdbabelprov@gmail.com