DPRD BABEL SOSIALISASI PERDA PENYANGGA HARGA KARET KEPADA PETANI KARET

Pangkalpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bangka Belitung yang diketuai oleh Didit Srigusjaya menerima sejumlah petani karet dari Kabupaten Bangka guna melakukan audiensi terkait Perda inisiatif tentang Penyangga Harga Karet yang baru disahkan oleh DPRD dalam Rapat Paripurna tanggal 30 Desember 2016 yang lalu menuai pertanyaan dari kalangan petani karet untuk segera di realisasikan. Dalam sambutannya di Ruang Badan Musyawarah Jumat (6/1), Didit menjawab semua uneg-uneg para audience yang hadir.

Salah satunya Ismail, Kepala Desa Penyamun mengeluhkan perihal harga karet yang berkisar Rp. 3000 – 4000 perkilo. Harapannya agar harga perkilo karet seimbang dengan harga beras. “Mohon perwakilan dari DPRD Provinsi Bangka Belitung ini bagaimana caranya mengatur agar harga karet bisa tembus mencapai Rp. 10.000/Kg, itu saja harapan kami, pak” ujar Ismail disetujui oleh peserta yang lain.

Berbeda dengan pendapat Muskandar, utusan petani karet dari Bangka Selatan, menyarankan agar para petani jangan menjual hasil karetnya kepada kolektor asing, ada baiknya menjual kepada kolektor dari Bangka saja karena dikhawatirkan ada permainan harga seandainya para petani menjual hasil karet mereka ke kolektor asing.

Dari beberapa pertanyaan yang telah diajukan para petani karet, Didit menyimpulkan akan segera menindaklanjuti permasalah ini karena sekitar 75% masyarakat di Kepulauan Bangka ini mata pencahariannya adalah petani karet.

“Melalui Perda Inisiatif Penyangga Harga Karet yang hampir 7 (tujuh) bulan berjalan ini kami akan membantu menstabilkan harga karet sehingga tidak ada lagi penurunan harga agar tidak membuat petani resah. Karena tujuan disahkan nya Perda ini untuk memberikan subsidi kepada petani karet,” tegas Didit.

Maka dari itu, DPRD akan lebih bijak sesuai kemampuan daerah untuk membantu petani karet yang ada di Bangka Belitung. Perda ini juga bentuk kebijakan untuk kepentingan rakyat,perkara bagaimana prosesnya, Didit sudah menghubungi pihak terkait sambil menunggu kepastian dari Kementerian Dalam Negeri. DPRD Babel juga akan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bank Indonesia, Kejati, untuk bekerja sama dengan BUMDes guna terwujudnya Perda Inisiatif Penyangga Harga Karet ini.

Menimpali harga karet yang terjadi di Kabupaten Bangka, Didit merasa heran mengapa harga jual nya hanya RP. 3000/Kg, sedangkan setelah mendapat informasi dari kolega yang ada di Bangka Tengah, harga disana mencapai Rp. 7500/Kg begitupun di Kabupaten Bangka Barat dibeli dengan harga Rp. 6000-an perKG nya.

“Perlu dipertanyakan kolektor nya ini, ada apa sebenarnya sehingga harga belinya tidak sama dengan kabupaten lainnya. Semoga dengan adanya pertemuan kali ini, akan mendapat banyak manfaat untuk kesejahteraan hidup para petani karet yang ada di Provinsi Bangka Belitung”, pungkas Didit. (Humas Setwan : Reni Pebrianti)

Alamat Kantor : Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pangkalpinang  - Indonesia

Telp : (0717) 433544, 433540, 433541, 433542

e-mail Informasi dan Pengaduan: humas@dprd-babelprov.go.id cc humas.dprdbabelprov@gmail.com