×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 459

Payung - Pasca kewenangan SMA dan SMK ditarik ke Provinsi, anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung Dapil Bangka Selatan, diantaranya Marsidi, M. Amin dan Toni Mukti melakukan kunjungan dan Reses ke SMA Negeri 1 Payung, Senin (10/11/2018).

Kunjungan ini dimaksudkan guna melihat perkembangan sekolah dan mencari informasi serta masukan dari Sekolah tersebut.

“Sekarang SMA/SMK menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi, jadi kami sebagai perwakilan masyarakat turun memantau langsung perkembangan SMA/SMK di Bangka Selatan” ujar Amin.

Kunjungan legislator Bangka Selatan ini diterima Kepala SMA Negeri 1 Payung, Nurhasan, S.Pd serta para guru dan murid. Dengan penuh keakraban mereka berdialog.

M. Amin dalam sambutannya menjelaskan bahwa adanya program Beasiswa dari Pemprov Bagi lulusan SMA/SMK di Bangka Belitung yang terkendala dana untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi jangan berkecil hati.

Pemerintah Provinsi Babel menyiapkan dana beasiswa kepada lulusan SMA yang tak mampu itu untuk kuliah di perguruan tinggi swasta maupun negeri di Provinsi Babel.

“Beasiswa untuk anak-anak kurang mampu yang tidak menerima KIP. Harapannya agar tidak ada yang tidak sekolah karena faktor ekonomi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi,” kata Amin

Calon penerima beasiswa adalah lulusan SMA yang diprioritaskan adalah anak yatim piatu, yatim, dan orangtua secara ekonomi tidak mampu. Calon peserta akan diseleksi oleh perguruan tinggi yang dituju.

“Jadi untuk biaya pendidikan anak yatim piatu dan anak yatim akan ditanggung menggunakan program tersebut. Tak hanya itu, beasiswa juga diberikan kepada siswa kurang mampu yang ingin melanjutkan sekolah di perguruan tinggi. Terutama untuk perguruan tinggi yang ada di Bangka Belitung,” tambahnya.

Ketiga legislator yang merupakan putra asli Bangka Selatan itu ingin mendengar langsung berbagai pertanyaan dari murid maupun guru. Diantaranya pengangkatan guru honorer menjadi PNS, dan rencana pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Bangka dan Sumatera.

Marsidi menjelaskan bahwa jembatan penghubung antara Pulau Bangka dan Sumatera membutuhkan dana yang sangat besar, oleh karenanya belum merupakan skala prioritas untuk saat ini, porsi anggaran masih diprioritaskan kepada permasalahan yang lebih penting yakni kesejahteraan masyarakat.

“Terkait pembangunan jembatan penghubung dibutuhkan anggaran sebesar 53 trilyun, sementara APBD kita hanya 2 trilyun. Maka dari itu kami mendorong pusat untuk pembangunannya, karena kalau menggunakan APBD kita tidak sanggup,” ujar Marsidi .

Sementara terkait honorer, Beliau memaparkan bahwa itu merupakan ranah pusat yang tidak bisa diintervensi.

“Kami sudah memperjuangkan ke Pemerintah Pusat untuk mengutamakan honorer daerah untuk diangkat menjadi PNS, tetapi itu merupakan wewenang pusat sehingga kami tidak bisa berbuat banyak,” tambahnya

Usai melakukan dialog, ketiga politisi beserta kepala sekolah melakukan peninjauan lokasi. Selain itu melakukan peninjauan fasilitas lainnya.

“Kedepan fasilitas sekolah harus lebih ditingkatkan, kalau fasilitas lengkap maka mutu pendidikan bisa lebih baik lagi supaya anak-anak semakin berprestasi dan membanggakan daerah kita ini” kata Toni Mukti.

Kepala SMA Negeri 1 Payung, Dr. Hamdan, S.Pd. MM mengatakan bangga melihat adanya legislator yang mendatangi sekolah yang dipimpinnya tersebut dan mengucapkan terima kasih karena berkat kebijakan anggaran di DPRD Babel, Pembangunan Ruang pertemuan di SMAN 1 Payung dapat direalisasikan.

“Beliau ini adalah putra daerah sini, sekarang beliau menjadi salah satu penentu kebijakan di Bangka Belitung” tutup Hamdan

(Budi Setyo – Humas)

Kelapa Kampit - Anggota DPRD Dapil Belitung, Sudirman Norman laksanakan reses di Desa Buding, Desa Kelubi dan Desa Lintang, Kabupaten Belitung Timur. Melalui kegiatan tatap muka dengan masyarakat, Politisi Golkar ini dapat mendengarkan langsung aspirasi dan masukan yang ada pada Dapil yang diwakilinya.

Antusias warga terlihat pada kegiatan reses Politisi Golkar tersebut. Pada silahturahmi kali ini, Perwakilan warga masyarakat, Abdul Rahman menyampaikan keluhannya diantaranya kekurangan pasokan pupuk subsidi, dan mangkraknya program penjernihan air bersih.

“Hampir seluruh desa di Kabupaten Belitung Timur kekurangan pasokan pupuk subsidi, dan proyek penjernihan air bersih mangkrak sejak tahun 2016, kami harapkan proyek mangkrak tersebut segera direalisasikan,” harapnya.

Sudirman Norman mengatakan segera menyampaikan persoalan ini ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk ditindaklanjuti.

“Usulan warga akan saya sampaikan kepada Gubernur pada Rapat Paripurna penyampaian reses nanti,” jelasnya.

Humas.

PANGKALPINANG - DPRD Babel menggelar Rapat Badan Musyawarah untuk perubahan jadwal bulan November, Rabu (14/11). Beberapa agenda perubahan difokuskan pada kegiatan setiap komisi sesuai dengan bidang kerja mereka bersama mitra terkait. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada hari Senin, 26 November 2018 mendatang, usai perayaan HUT Provinsi Kep. Bangka Belitung yang berlangsung pada tanggal 21 November.

Ketua DPRD, Didit Srigusjaya pada rapat tersebut menginstruksikan Komisi I untuk fokus membahas penurunan passing grade untuk tingkat provinsi dan kabupaten pada seleksi CPNS lalu. Hal ini dikarenakan banyaknya peserta seleksi yang tidak lulus semua bidang di Seleksi Kemampuan Dasar (SKD), namun nilai totalnya bagus. Selain itu juga ada permasalahan batas wilayah antara Bangka Tengah dan Bangka Selatan.

"Saya dengar wacana penurunan passing grade dari media, nanti tolong Komisi I koordinasi dengan Biro Pemerintahan dan BKPSDMD. kemudian masalah batas wilayah Bateng dan Basel ini jika bisa langsung carikan solusinya," ujar Didit.

Untuk Komisi II, kegiatan difokuskan mencari solusi terkait kelangkaan gas elpiji dan harga sawit. Masalah ini didapat dari banyaknya masyarakat yang mengeluh kepada para wakil rakyat saat mereka melakukan kunjungan reses di masing-masing Dapil.

Terkait sawit sendiri, Anggota DPRD dari Bangka Selatan, Toni Mukti mendapatkan info bahwa ada pengusaha sawit di Belitung yang bersedia membeli sawit dari Bangka. Hal ini bisa memudahkan petani sawit di Bangka Selatan, mengingat jarak mereka ke Belitung lebih dekat daripada ke Palembang seperti yang sudah diwacanakan sebelumnya. Atas saran ini, ketua DPRD menyambut baik, untuk itu ia menugaskan Komisi II untuk koordinasi dengan beberapa pihak seperti tim sawit dan ekspedisi di hari tersebut.

Komisi III akan melakukan rapat dengar pendapat dengan mitra untuk membahas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di kalangan masyarakat. Selain itu, permasalahan bantuan dana 2,6 M untuk pembangunan jembatan penghubung antara Basel dengan Pulau Pongok pun harus diselesaikan.

Untuk Komisi IV, kegiatan mereka difokuskan meninjau persiapan Ujian Nasional, Porprov dan Suntik Rubella. Kabarnya, persiapan UN menemui kendala karena kurangnya jumlah komputer di beberapa sekolah. Hal ini perlu dikoordinasi dengan Dinas Pendidikan bagaimana kira-kira mendapati solusi yang tepat. Untuk Kegiatan Porprov akhir bulan ini, Ketua DPRD mendapati info beberapa sekolah yang digunakan sebagai venue di ajang tersebut membebankan sumbangan dari para wali murid untuk membeli beberapa fasilitas penunjang acara.

"Saya dengar dari reses ada wali murid yang dibebankan sumbangan untuk membeli beberapa fasilitas seperti kipas angin, dll, setelah selesai, fasilitas ini akan menjadi milik sekolah. Ini masih saya telusuri, sambil nanti komisi IV mengkoordinasikan ini dengan KONI." lanjut Didit.

PANGKALPINANG – DPRD Babel memberikan santunan pendidikan kepada anak anggota dan staf DPRD Bangka Belitung yang menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di Perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat pada Senin (29/10/2018) lalu.

“Sebelumnya kami ucapan terima kasih kepada anggota DPRD Babel yang telah mengikhlaskan untuk membantu anak-anak kami ini yg mana mereka adalah keluarga besar kami. Dan DRPD Babel juga berharap kepada anak-anak dari sahabat kami ini tidak berputus asa tetap semangat untuk mewujudkan cita-cita yang di inginkan dan diharapkan oleh almarhum orang tuanya,” kata Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya saat memberikan santunan pendidikan kepada anak anggota DPRD dan staf di ruang kerjanya, Rabu (14/11/2018).

Didit menyampaikan adapun santunan pendidikan diberikan kepada anak amarhum Murdiman sebanyak dua orang, anak almarhum Ahmad Mughni sebanyak tiga orang, almarhum Dolar sebanyak lima orang, HK Junaidi sebanyak satu orang, untuk anak almarhum Tesa Kausar sebanyak dua orang dan almarhum Muhammad Syafi’i sebanyak dua orang.

“Insya Allah ini akan diserahkan pada saat HUT Babel mendatang, tentu ini sebagai bentuk penghargaan sebagai penghormatan terakhir kepada sahabat-sahabat kita yang telah almarhum,” ujarnya.

Ditambahkan, pembagian santunan ini dibagikan secara proporsional, yang mana sesuai dengan jumlah masing-masing anak dari anggota dan staf DPRD Provinsi Babel yang menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air.

“Kita membagikan ini secara proporsional kepada anak anggota DPRD dan staf kita dengan besaran bervariasi yakni ada yang mendapat Rp 4juta, ada yang mendapat Rp 3juta dan Rp 2,5 juta. Dan untuk anaknya yang menempuh pendidikan maka mendapatkan bagian lebih banyak dari yang lain,” ungkap Didit.

Didit mengungkapkan terhitung pada bulan November santunan ini mulai dibagikan. Dan untuk sumber dananya sendiri berasal dari gaji pimpinan dan anggota DPRD, masing-masing setiap bulannya dipotong sebesar Rp500 ribu dan terkumpul sebanyak Rp19,5 juta.

“Santunan ini diberikan hingga berakhirnya masa tugas Anggota DPRD Babel yakni periode 2014-2019. Terhitung bulan ini kita salurkan santunan kepada anak anggota DPRD Babel dan staf DPRD Babel dengan memotong gaji kita sebesar Rp 500 ribu dari 36 anggota DPRD Babel yang ada,” terangnya.

Didit menuturkan bahwa besar keinginan DPRD Babel agar bantuan dana ini bisa lebih di perbesar lagi sehingga bisa membantu pendidikan anak-anak tersebut.

“Kami telah sepakat karena masa jabatan almarhum berakhir pada September 2019 maka kurang lebih satu tahun akan kita bantu, tetapi jika memang nanti periode yang akan datang bisa meneruskan niat baik ini maka tidak menutup kemungkinan kami akan meneruskan apa yang menjadi kewajiban kami, karena kami merasa anak-anak anggota dan staf DPRD ini adalah bagian dari keluarga besar kami dan sudah menjadi tanggung jawab bersama kami untuk membantu. Kami juga berharap mereka ini tidak putus sekolah walaupun tidak besar (santunan) setidaknya bisa meringankan beban biaya pendidikan mereka,” harap Didit.

Mengingat masih adanya empat anggota DPRD Babel yang hingga saat ini masih belum ditemukan, Didit menerangkan bahwa pihaknya tetap terus berdoa agar bisa terindetifikasi walaupun makan proses lama.
“Masih ada empat alhmarhum keluarga besar DPRD Babel yang belum ditemukan yakni Almarhum HK Junaidi, almarhum Ahmad Mughni, almarhum Mucthar Rasyid, dan Muhammad Syafi’i. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan bisa secepatnya ditemukan,” jelasnya.

Disamping itu, beliau pun berpesan kepada anak yang ditinggalkan orangtuanya untuk tetap semangat dan yakin kepada diri sendiri karena dibalik kehendak Allah SWT akan ada yang lebih baik.

“Saya berani berkata seperti ini karena saya umur sepuluh tahun sudah ditinggal seorang bapak, akan tetapi saya tidak takut bermimpi untuk menjadi lebih baik karena saya yakin skenario Allah SWT akan lebih baik,” tutup Didit.

(Budi Setyo - Humas)

Sungailiat – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, SH. MH, Kamis (15/11) pagi tadi, memantau SMA Negeri 1 Sungailiat, untuk melihat kesiapan sekolah ataupun siswa dalam menghadapi ujian nasional. Uniknya, dalam kesempatan itu Didit juga memotivasi khusus kepada siswa di sekolah tersebut agar rajin belajar dan selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap proses aktifitas yang dijalani.

“Apapun asal usul keluarga kita. jangan pernah berputus asa dan jangan pernah takut bermimpi menjadi orang sukses. mantabkan hati, yakinkan jiwa, Bismillah,” pesannya.

Beliaupun menambahkan agar para siswa untuk tidak berpikir untuk enggan melanjutkan pendidikan karena terbentur biaya, karena sejak tahun 2016 hingga saat ini Pemprov Babel memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu terkait ekonomi.

Pada sesi diskusi, siswa menaruh harapan agar pembangunan mushola di SMAN 1 Sungailiat bisa dilaksanakan dikarenakan saat ini untuk beribadah mereka masih menggunakan aula pertemuan.

“Terkait pembangunan mushola, tolong siapkan lahan apabila sudah siap, segera saya akan menginstruksikan kepada dinas terkait untuk pembangunannya. Saya pribadi pun akan membantu untuk pembangunan mushola tersebut,” jawabnya

KOBA – Sabtu (24/11/2018), Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Sri GusjayaMenghadiri Acara Pembukaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Tahun 2018. Turut hadir dalam upacara pembukaan, Gubernur Babel, Unsur Forkompimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bupati dan Walikota se- Bangka Belitung, masyarakat serta para tamu undangan lainnya.

Upacara pembukaan yang dilaksanakan di Stadion Koba, Kabupaten Bangka Tengah menampilkan atraksi 12 penerjun payung dari pasukan TNI Angkatan Udara Lanud Belitung dan Bandung. Para penerjun membawa bendera kontingen tujuh kabupaten dan kota serta dimeriahkan 200 penari kolosal yang berjudul Paksian Budaya Bangka Tengah

Didit Srigusjaya berharap pelaksanaan PORPROV Ke-V Bangka Tengah, nantinya bisa menjadi barometer dalam penyelenggaraan Porprov Bangka Belitung berikutnya. dalam hal ini DPRD Provinsi Bangka Belitung Sangat mendukung Kegiatan tersebut, Sehingga harapan dan cita-cita kita semua untuk melahirkan atlet-atlet muda berbakat asal Provinsi Bangka Belitung yang bisa meraih prestasi ditingkat yang lebih tinggi dimasa mendatang bisa tercapai sesuai dengan harapan kita semua. (Humas-Clp)

Pangkalpinang - Masyarakat Kecamatan Membalong dan Sijuk, Kabupaten Belitung menolak izin Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 20.000 hektare kepada PT. Agro Pratama Sejahtera (PT. APS ) di Kecamatan Membalong dan Sijuk. Puluhan masyarakat pun mendatangi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan penolakan tersebut. (28/11/2018)

Hadir pada pertemuan tersebut Ketua DPRD, Didit Srigusjaya didampingi oleh Anggota DPRD dapil Belitung, diantaranya Abullah Ma’aruf, Sudirman Norman, serta Eka Budiarta, sementara dari perwakilan masyarakat di pimpin langsung oleh Camat Sijuk Abdul Hadi dan Camat Membalong Salman Alfarizi.

Camat Sijuk, Abdul Hadi menuturkan, ada aspirasi yang berkembang di masyarakat desa untuk menolak pembabatan hutan dengan dalih HTI. Terlebih, diketahui PT. APS sudah melakukan kegiatan penebangan hutan sejak tahun 2011 lalu. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda penanaman kembali.

“Berdasarkan pernyataan sikap seluruh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Membalong dan Sijuk , kami masyarakat Membalong dan Sijuk sepakat menolak HTI oleh PT. Agro Pratama Sejahtera (PT. APS) pada lokasi kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Belitung Kecamatan Sijuk dan Membalong seluas 20.000 Hektar, “ tegasnya.

Mereka meminta kepada manajemen perusahaan PT. APS untuk menghentikan segala bentuk aktifitas pembabatan hutan serta meminta kepada Pihak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk meninjau ulang kebijakan memberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan operasioanl pemanfaatan hasil hutan kayu, mengingat sejak ditebitkan izin tahun 2011 tidak melakukan kegiatan nyata dilapangan hingga kini oleh karena itu untuk segera mencabut izin PT. APS karena tidak dapat memenuhi ketentuan yang diamanahkan dalam izin yang diberikan.

Ketua DPRD, Didit Srigusjaya setelah mendengar keluhan dari masyarakat berkesimpulan DPRD Babel segera akan mengirim surat kepada Gubernur untuk menghentikan izin operasional HTI PT. Agro Pratama Sejahtera (PT. APS ).

“Masyarakat tidak perlu ragu dengan DPRD Babel. Kami semua sepakat menolak HTI di Bangka Belitung dan berkomitmen hutan rakyat dikembalikan kepada rakyat,” ujarnya

DPRD Bangka Belitung juga akan membentuk panitia khusus untuk mengumpulkan informasi, data dan kajian sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah daerah guna menyelesaikan permasalahan perizinan hutan tanaman industri (HTI) di Bangka Belitung.

“Kami akan mengusulkan di Rapat Banmus untuk membentuk Pansus terkait penolakan HTI ini dan saya bersama kawan DPRD Babel akan meninjau langsung ke Belitung lokasi HTI dimaksud,” tambahnya

Beliaupun berpesan untuk selalu jaga kekompakan, dan jangan mau diadu domba serta diintervensi oleh pihak manapun.

(Budi Setyo - Humas)

Page 2 of 2
© 2018 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. All Rights Reserved.