angga

angga

Jakarta, Setelah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Komisi II yang diketuai oleh Adet, SH., MH bersama anggota mengunjungi kantor Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Lt 12 Graha Mr 21 Jakarta Pusat guna memperjuangkan proses percepatan dan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus yang ada di pulau Bangka, yakni KEK Tanjung Gunung dan KEK Sungailiat, Selasa (11/08/20).

Disampaikan Adet beberapa persiapan yang telah kami lakukan selain sudah disahkannya Perda RZWP3K, dimana didalam perda tersebut telah memasukkan 2 (dua) titik ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus yakni KEK Tanjung Gunung dan KEK Sungailiat seperti yang telah kami usulkan beberapa tahun yang lalu.

Tahun ini juga komisi II sedang mempersiapkan Perda tentang Provinsi Pariwisata dimana Perda ini akan mensupport Bangka Belitung sebagai pusat pariwisata.

Bukan hanya disisi regulasi saja, kami juga sudah mempersiapkan beberapa kawasan atau objek pendukung pariwisata seperti pemanfaatan wisata alam, budaya, religi dan kuliner serta pemanfaatan pulau-pulau kecil guna menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat Bangka Belitung.

Karena keinginan masyarakat Bangka Belitung yang besar akan terwujudnya 2 (dua) KEK inilah kami dari komisi II terus memperjuangkan dan berupaya memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh dewan nasional KEK, ujarnya.

Menanggapi hal tersebut A. Bukhori selaku Kepala Bagian Pengelola Investasi mengatakan bahwa perlu adanya kajian shiffting (perubahan) dari pertambangan ke pariwisata, sehingga dikemudian hari tidak muncul masalah ataupun konflik" sosial lainnya.

Sebelumnya memang kami telah menerima dokumen-dokumen shiffting (perubahan) dari daerah pertambangan ke daerah pariwisata dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan kami sepakat dengan shiffting yang diajukan serta target-target parameter pertumbuhan ekonomi baru yang akan muncul.

Untuk itu, harus diselesaikan dulu proses delineasi atau area-area interland KEK agar tidak bersinggungan dengan area IUP tambang timah, tutupnya. (Heppy Dessan)

Pangkalpinang - Pemerintah Provinsi Bangka Belitung kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan tahun 2019. Raihan WTP ini mempertahankan predikat yang juga diterima pada tahun lalu.

Laporan keuangan tersebut disampaikan saat rapat paripurna di DPRD Babel perihal LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2019, Selasa(19/5/2020).

Kepala BPK RI Perwakilan Babel, Ida Farida menyampaikan predikat WTP tersebut masih ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya belum tertibnya penatausahaan aset Pemprov Babel, pembukaan dan penggunaan rekening operasional di beberapa OPD yang belum tertib, Laporan pertanggungjawaban dana hibah dan bansos belum sesuai ketentuan, dan penetapan pemberhentian tidak dengan hormat kepada 22 PNS tidak sesuai ketentuan.

"Meskipun terdapat beberapa temuan dalam LKPD Provinsi TA 2019, BPK menilai bahwa kewajaran penyajuan laporan keuangan secara material dan signifikan tidak terganggu, oleh sebab itu berdasarkan pertimbangan profesional, BPK memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" kepada Pemprov Babel Tahun Anggaran 2019," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi, mengatakan dengan kembali meraihnya opini WTP diharapkan Pemprov Babel dapat meningkatkan kualitas peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Opini wajar tanpa pengeculaian mari kita maknai peningkatan kualitas dalam pelaksanan pemerintah daerah predikat bukan akhir perjuangan, tetapi untuk semakin meningkatan pengelolaan kinerja yang solid dalam pemerintahan, sehingga opini harus terus dipertahankan, sebagai amanat konstitusi dan masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Babel, Erzaldi Rosman, mengatakan dalam laporan keuangan pemerintahan tidak luput dari kesalahan serta kekurangan.

"BPK RI sudah melaksanaan audit dan hasil pemeriksaan dan serahkan pada hari ini akan kami tindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pengelolaan keuangan memiliki proses tidak mudah dan penuh kehati-hatian sebagai manusia biasa tidak luput dari ke khilafan," ujarnya.

Dia menambahkan dengan adanya kekurangan tersebut nantinya akan diperbaiki dengan upaya kongrit, transparansi dan akuntabilitas.

"Mohon maaf laporan masih terdapat kekurangan, tetapi paling pokok upaya kita untuk kongrit, niat baik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas," tutupnya.

Pangkalpinang - DPRD Babel menerima kunjungan dari Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bangka Selatan terkait Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD di Ruang Banmus (19/05/2020).

Hadir dalam pertemuan tersebut Perwakilan Badan Kehormatan DPRD Babel, diantaranya Ketua, H. Sukirman, Wakil Ketua, Toni Purnama dan Anggota, Algafry Rahman, sementara itu dari DPRD Bangka Selatan yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD, Erwin Asmadi, Wakil Ketua Samson Asrimono serta Anggota BK DPRD Basel.

Hari ini, Rabu (3/6) dilakukan Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan DPRD tentang Revisi Tata Tertib DPRD. Tata tertib yang dimaksud adalah menambah rincian pasal kehadiran anggota DPRD pada saat rapat secara virtual (teleconference). Poin ini menurut tiap fraksi di DPRD saat berguna untuk meningkatkan kinerja para anggota DPRD agar lebih efektif dan efisien, terutama di masa pandemi covid-19 seperti sekarang. Seluruh fraksi menyetujui perubahan tatib ini dengan beberapa catatan khusus kepada sekretariat dalam hal fasilitas rapat.

Di kesempatan yang sama, juga digelar Rapat Paripurna pembentukan pansus DPRD terhadap laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Prov. Kep. Bangka Belitung TA 2019 yang nama-nama anggota pansus langsung disampaikan oleh Sekretaris DPRD. Agenda lain dari paripurna ini adalah penyampaian Raperda penanganan covid oleh Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung, namun ditunda.

PANGKALPINANG - Jumat (05/06) bertempat di Ruang Kerja Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jawarno bersama anggota Komisi IV dialog dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan guna menindaklanjuti keluhan para Pekerja Harian Lepas (PHL) di lingkungan Pemprov Babel.

Ketua Komisi IV DPRD Babel, Jawarno sampaikan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan para PHL ini telah dihentikan oleh Pemprov Babel sejak Januari 2020 melalui surat edaran untuk pindah ke PT. Taspen.

"Selama ini, dari tahun 2016 sampai ke tahun 2019, PHL bayarkan Rp. 100.000 / bulan melalui potongan langsung dari gaji mereka. Sekarang, mereka menuntut kemana hak tersebut". Demikian juga disampaikan Jawarno kepada awak media usai rapat di ruang Komisi IV DPRD.

Setelah mendengarkan penjelasan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan, Jawarno ungkapkan hingga saat ini Pemprov Babel belum memutuskan perjanjian kerjasama (MoU) secara resmi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karenanya, pihak BPJS Ketenagakerjaan belum bisa mengembalikan hak para PHL.

"Kenapa mereka (BPJS Ketenagakerjaan) belum mau bayar, salah satunya karena MoU pemutusan hubungan kerjasama BPJS Ketenagakerjaan belum ada dari Pemprov, cuma memberitahukan harus beralih ke Taspen," ujarnya.

"Maka saran kami, Pemprov segera mengambil keputusan, pilih salah satu, kalau misalnya Taspen, putuskan hubungan secara resmi dengan BPJS Ketenagakerjaan, jangan digantung, karena hak PHL itu nggak bisa dikembalikan," tandasnya.

Senada, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang, Y. Aris Daryanto membenarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Babel.

"Sedangkan dari BPJS Ketenagakerjaan prinsipnya apa yang diambil keputusan dari Pemprov, sesuai dengan regulasi yang ada pasti akan berkoordinasi kembali kepada Pemprov," kata Aris.

"Jadi sampai saat ini hubungan kami dengan kepesertaan PHL ini belum merasa terputus karena belum ada surat resmi dari pemerintah, kalau nanti seandainya Pemprov mengambil keputusan bahwa kepesertaan PHL di BPJS Ketenagakerjaan di non aktifkan, tentunya akan kami ikuti dan hak PHL tetap kami bayarkan," sampainya.

Pangkalpinang - Setelah melalui perjalanan panjang pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi guna pengambilan keputusan terhadap Raperda tersebut. (28/02).

Membuka Rapat Paripurna, Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak yang selama ini sudah terlibat dalam pembahasan.

Dalam Rapat tersebut, Enam dari Tujuh Fraksi di DPRD Babel melalui juru bicara mereka menerima dan menyetujui Raperda RZWP3K ini untuk dijadikan Perda dengan berbagai masukan dan saran serta catatan, Hanya Fraksi Golkar yang belum bisa menerima Raperda ini dan menyarankan untuk meninjau kembali draft Raperda karena dinilai masih tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

Selain Pimpinan dan Anggota DPRD, Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur bersama jajaran Forkopimda lainnya.

Friday, 06 March 2020 12:31

Bapemperda Sampaikan 2 Raperda Inisiatif

Pangkalpinang - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menyampaikan Raperda Inisiatif Penyelenggaraan Peternakan dan Penyelenggaraan Perhubungan dalam Rapat Paripurna, Jum'at (6/3).

Ketua Bapemperda, Nico Plamonia, menjelaskan bahwa Raperda Penyelenggaraan Peternakan ini diharapkan menjadi payung hukum yang jelas di sektor peternakan di bangka belitung agar terciptanya kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut, untuk Penyelenggaraan Perhubungan, Raperda ini akan mengatur secara spesifik sarana dan prasarana transportasi di babel sebagai alat perhubungan masyarakat. Sasaran utamanya adalah, tersusunnya sistem penyelenggaraan perhubungan yang terintegrasi oleh Pemerintah Daerah.

Menanggapi penyampaian Raperda ini, Wakil Gubernur, Abdul Fattah memberikan apresiasi dan dukungan penuh di lingkungan eksekutif dengan berpartisipasi aktif memberikan sumbangan data yang dibutuhkan dalam pembahasan raperda ini nantinya.

Usai 2 Raperda ini disampaikan, tim pansus dibentuk dan mulai membahas Raperda ini secara intens di internal pansus.

Humas.

Pangkalpinang - Ketua DPRD Babel menerima perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan. Pertemuan mendaklanjuti adanya laporan hambatan pencairan JHT oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pencairan JHT ini dilakukan karena perpindahan kerjasama dari BPJS Ketenagakerjaan ke PT. Taspen.

Menurut penjelasan BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya masih berpedoman kepada Peraturan Gubernur yang mereka terima terkait perlindungan pegawai non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk ikut serta dalam BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, perpindahan tersebut masih bersifat surat edaran.

"Kami belum berani melepas karena khawatir juga da pengurangan manfaat yang didapat oleh anggota. Prinsipnya, kami tetap memberikan perlindungan kepada para anggota." ujar perwakilan BPJS Ketenagakerjaan.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD mengatakan ini hanya miskomunikasi, ia menyarankan agar BPJS Ketenagakerjaan mengirimkan surat kepada Gubernur terkait penjelasan status kerjasama ini.

"Suratnya ditembuskan ke Ketua DPRD, biar kami juga enak mem-follow up masalah ini ke Gubernur. Yang penting perlu adanya ketetapan hukum dari gubernur" ujar Didit.

Humas

PANGKALPINANG - DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyetujui anggaran yang diusulkan oleh Pemprov Babel sebesar Rp 25 miliar dari Dana Insentif Daerah (DID) untuk mengantisipasi dan pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan, anggaran itu digunakan untuk pengadaan peralatan yang dibutuhkan untuk antisipasi penanganan dan pencegahan dari virus tersebut.

"DPRD meminta dalam pembelian alat-alat tersebut melibatkan kejaksaan, kepolisian dan BPKP," kata Didit usai rapat pembahasan anggaran bersama eksekutif di Ruang Banggar DPRD Babel, Rabu (18/3).

Hal tersebut dijelaskan Didit, bertujuan untuk mengawasi penggunaan anggaran yang transparan dan tepat guna.

"Karena kalau kita bicara pengadaan harus berdasarkan standar harganya," ujarnya.

Selain itu, Didit juga meminta kepada aparat terkait agar memperketat akses pintu masuk, baik melalui jalur darat, laut, dan udara agar dapat mendeteksi orang-orang yang keluar masuk wilayah Babel.

"Untuk pintu masuk pelabuhan, bandara, tolong ke depan sudah ada alat pendeteksi suhu tubuh, jadi setiap orang masuk misalnya di Pelabuhan Pangkalbalam sehari seratus orang, ya seratus orang itu kita cek dulu, termasuk bandara dan terminal," terangnya.

"Yang jelas, DPRD minta anggaran 25 M ini segera action, sehingga kita bergerak untuk jangka dua bulan, dan kita melibatkan personel TNI, Polri untuk di lapangan, Insha Allah apa yang diinginkan pemerintah daerah dan DPRD sudah kita followup, tinggal action nya oleh eksekutif," jelasnya.

Terpisah, anggota DPRD Babel, Herman Suhadi mengatakan anggaran tersebut memang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap penyebaran virus corona.

"Bahkan ini kan ada instruksi dari pemerintah pusat baik dari Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Dalam Negeri untuk pemerintah provinsi untuk melakukan (langkah-langkah antisipasi-red) itu, membentuk gugus tugas namanya," ujar Herman.

Pangkalpinang – Maskapai penerbangan Lion Air akhirnya mematuhi kebijakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait pembatasan penerbangan angkutan penumpang pasca Rapat Koordinasi yang diinisiasi oleh DPRD Babel. (31/03).

Pihak Lion Air berkomitmen hinga esok hari (01/04), maskapainya terakhir melakukan 4x penerbangan ke Babel, dan selanjutnya akan mematuhi kebijakan pembatasan penerbangan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rapat yang berlangsung diruang Ketua DPRD Babel, turut dihadiri oleh Wakil Gubernur, Kapolda, Pimpinan Angkasa Pura II, serta Pimpinan Lion Air Bangka Belitung.

Sempat terjadi perdebatan antara Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Babel dan pihak Lion Air, dikarenakan pihak Lion Air Bangka Belitung sesuai instruksi dari Manajemen Pusat mengacu Keputusan Dirjen Perhubungan Udara terkait Jadwal Penerbangan.

Dikarenakan tidak menemui titik temu, Ketua DPRD, Didit Sri Gusjaya berinisiatif melakukan komunikasi dengan Manajemen Pusat Lion Air, dalam hal ini Kapolda, Brigjen Anang Syarif Hidayat memfasilitasi berkomunikasi dengan Managing Director Lion Air Group, Daniel Putut Kuncoro Adi dimana akhirnya mencapai kesepakatan.

“Alhamdulillah, akhirnya pihak Lion Air akan mengikuti aturan pembatasan penerbangan penumpang, Kami DPRD Babel berterima kasih kepada segala pihak yang turut membantu pencegahan virus corona di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” ucap Didit.

Beliau pun berpesan kepada pihak Angkasa Pura II untuk melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaam sesuai Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 yang dikeluarkan Kementrian Kesehatan RI.

“Kepada masyarakat Bangka Belitung saya menghimbau agar senantiasa saling menjaga untuk keselamatan jiwa sesama kita,” Harapnya.

Sementara Wakil Gubernur, Abdul Fatah mengatakan terhitung tanggal 2 april 2020, hanya ada satu penerbangan setiap harinya.

“Setelah mendengar suara masyarakat, kami memutuskan untuk pengurangan aktifitas penerbangan guna pencegahan masuknya virus corona di Provinsi yang kita cintai ini,” jelasnya.

Pangkalpinang – Perkembangan Covid-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat setiap harinya, Berdasarkan dari data yang diperoleh oleh Gugus Tugas Covid-19 Bangka Belitung, per 3 April 2020, orang dalam pemantauan (ODP) di Babel berjumlah 655 orang. Hal tersebut membuat DPRD Babel melakukan langkah lanjutan dengan mempersiapkan anggaran bagi masyarakat tidak mampu dan terdampak Covid-19.

Hal tersebut diutarakan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya setelah Rapat Penananganan Covid-19 yang turut dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Wakil Gubernur, Kapolda, Sekda beserta Dinas terkait.

“Kita ingin mempersiapkan bantuan kepada masyarakat tidak mampu maupun masyarakat yang terdampak virus corona di Bangka Belitung, akan tetapi saya berharap jangan di bebankan kepada Pemerintah Provinsi saja, agar Kabupaten/Kota agar dapat menganggarkan juga,” Ujar Didit.

Oleh karena itu Rapat tadi memutuskan agar Hari Senin (06/04), Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melaksanakan Rapat dengan Bupati/Walikota serta DPRD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait hal ini.

“Nantinya setelah diputuskan kebutuhan anggaran, DPRD Babel saat pembahasan akan menggeser anggaran yang tidak terlalu urgent untuk dialokasikan untuk dana penanganan Covid-19,” jelasnya.

Terkait kebutuhan lainnya, Pemerintah Provinsi berencana Membeli Tes Konfirmasi Laboratorium sebesar 1,8 M untuk mengecek status Covid-19 seseorang, dimana hingga saat ini, hasil tes diserahkan kepada Laboratorium di Jakarta maupun Palembang.

Beliau pun berterima kasih kepada Pihak Polda dan TNI yang akan membackup Dinas Perhubungan dalam pengawasan pintu masuk di Pelabuhan kecil yang tidak tercover, selain itu seluruh Rumah Sakit di Babel menjadi rujukan penanganan Covid-19, hal ini membuktikan seluruh jajaran di Bangka Belitung serius menangani Covid-19 di Bangka Belitung.

“Alhamdulillah anggaran terkait penanganan Covid-19 yang dianggarkan DPRD Babel sudah mulai di belanjakan dan didistribusikan kepada Rumah Sakit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga Ruang isolasi positif dan negatif sudah mulai dibangun,”

Sementara itu, Amri cahyadi mengapresiasi tenaga kesehatan dan segalah pihak yang telah berjuang menangani Covid-19 di Bangka Belitung, selain itu Beliau menyoroti kurangnya koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait penanganan virus corona di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Karena setiap daerah telah menganggarkan, harus segera di laksanakan Rapat Koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait penggunaan anggaran penanganan Covid-19, agar tidak terjadi tumpang tindih dan efektif itas pada penggunaan anggaran," tegasnya.

Wakil Gubernur Abdul Fatah menyampaikan bahwa pihaknya telah mendata masyarakat tersebut “By Name By Address” terkait bantuan subsidi bagi paramedis , petugas keamanan yang selama ini sangat membantu penanganan Covid-19 di Bangka Belitung dan bagi masyarakat kurang mampu serta para pekerja yang dirumahkan dampak dari Covid-19 ini.

“Bantuan dari pemerintah pusat maupun pemda akan disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi tumpang tindih anggaran.” Jelasnya.

Abdul Fatah juga menginformasikan bahwa kebijakan pembatasan penerbangan penumpang menuju Bangka Belitung akan di perpanjang hingga 21 April 2020.

Pangkalpinang - Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi, ST hadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Babel kinerja atas upaya Pemerintah Daerah dalam membangun destinasi pariwisata di wilayah Kabupaten Belitung dan Kepatuhan atas Belanja daerah bidang infrastruktur tahun 2019 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (17/01).

Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Babel, Widhi Widayat kepada Wakil Ketua DPRD, Amri Cahyadi di Auditorium BPK Babel.

Berdasarkan laporan BPK, sampai akhir Novemver 2019 sudah merealisasikan 81,6 % belanja infrakstruktur

"Agar Pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara efektif dan sesuai semoga pemeriksaan BPK dapat bermanfaat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung" jelasnya

Amri Cahyadi mengatakan dengan adanya hasil pemeriksaan tersebut akan segera ditindaklanjuti ke Komisi terkait.

"Dengan adanya hasil pemeriksaaan ini sebagai acuan kepada Pemerintah Provinsi untuk bekerja lebih baik khususnya, dibidang infrakstruktur dan pembangunan destinasi wisata", terangnya.

Bangka, Humas - Wakil Ketua III DPRD Bangka Belitung, Amri Cahyadi, ST, di hari pertama Reses I Masa Sidang 2020 menyambangi masyarakat di 2 titik berbeda di Kab. Bangka guna menyerap aspirasi warga masyarakat. Lokasi pertama yang menjadi tujuan politisi PPP ini adalah Desa Pangkal Niur, Kecamatan Kelapa, Kab. Bangka. Pertemuan dengan warga Pangkal Niur ini juga dihadiri oleh beberapa dinas di Lingkungan Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Biro Kesejahteraan dan Dinas Pertanian.

Berbagai aspirasi dilontarkan warga yang hadir saat itu seperti usulan untuk dianggarkan dana pengembangan SDM Masjid hingga keluhan terkait pelayanan kesehatan pasien BPJS.

"Kami pasien BPJS sempat dirawat 3 hari kemudoan disuruh keluar, baru kemudian daftar ulang kembali." Keluh salah satu warga.

Selain itu, Sugandi, menginginkan Madrasah Aliyah yang saat ini berada di desa, yang masih berstatus swasta, untuk di-negeri-kan.

"Mohon di-negeri-kan, Pak. Karena faktanya madrasah ini banyak menerima siswa kurang mampu di sekitar Pangkal Niur." Ucap Sugandi.

Menanggapi aspirasi warga, Amri sepakat bahwa SDM masjid harus ditingkatkan, namun hal ini terkendala aturan dan anggaran.

"Untuk dapat bantuan SDM, maka rumah ibadah harus berstatus aset desa, bukan yayasan, namun untuk mendapatkan banyian hibah harus berstatus yayasan, ini dilema, tapi kami akan usulkan pelatihan langsung kepada pengurus masjid." Jelas Amri.

Terkait pelayanan kesehatan, Amri mengaku terkejut dan akan bertemu langsung dengan kepala BPJS guna menanyakan aturan akan hal ini. Dinas Kesehatan pun menjelaskan bahwa dalam aturan yang berlaku memang dibatasi 3 hari, namun aturan tersebut akan direvisi.

Lokasi kedua yang dituju Amri Cahyadi adalah Lingkungan Jelutung, Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Kecamatan Sungailiat. Antusiasme warga mengikuti temu muka dengan wakil rakyat ini dimanfaatkan langsung untuk mengeluarkan aspirasi mereka.

Rusadi, warga sekitar yang berprofesi sebagai nelayan mempermasalahan kapal isap di daerah perairan matras. Menurut pria paruh baya ini, ia harus mencari ikan cukup jauh karena ekosistem sudah terganggu, sedangkan status nelayan banyak nelayan kecil, sehingga resiko semakin besar.

"Pemerintah mencanangkan pariwisata, tapi kondisi pantainya hancur, alangkah ironisnya. Tolong carikan solusi, bagaimana kami para nelayan kecil bisa mencari nafkah dengan nyaman dan aman." Pinta Rusadi.

Amri Cahyadi mengaku memang ada penolakan dari masyarakat. Dia pun bersama DPRD memang tidak bisa memutuskan, tapi punya hak untuk memberikan tanggapan dan rekomendasi kepada gubernur dan bupati untuk lanjut apa tidak.

"Saya dan DPRD Provinsi sepakat Pantai Matras harus kita jaga. Pada Raperda Zonasi, di kawasan matras bersinggungan antara tambang, pariwisata, dan nelayan, kami meminta dikaji kembali, makanya kemarin belum kami paripurnakan. Kita sama2 berharap, draft ini bisa dikaji ulang agar nelayan bisa melaut dengan nyaman." Jelasnya lagi.

Lebih lanjut ia mengatakan, Raperda Zonasi juga mengatur pemberian izin lokasi terhadap pesisir pantai untuk objek wisata. Warga diharapkan kompak dan sabar, jangan anarkis.

"Diusahakan komisi III memanggil pihak terkait untuk menentukan titik-titik yang sesuai." Tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Ibu Winda, Ketua RT setempat mengeluhkan data penerima bantuan BPJS banyak yang tidak valid, hal ini kadang menyusahkan petugas survey karena warga yang didata sebagai kurang mampu, namun pada saat disurvey, banyak aset berharga yang dimiliki. Selain itu, terkait bantuan subsidi gas LPG, para RT setempat mengaku dilema karena kerap terjadi kecemburuan sosial.

"Seakan kami dari perangkat desa dianggap curang. Kami dari RT selektif menentukan warga. Menurut kami layak, kami data, namun jika tidak, tidak akan didata." Lontar Ibu Winda

Menanggapi hal ini, Amri sangat berterima kasih atas ketegasan para RT setempat, ia pun menghimbau bagi warga yang mampu, selayaknya membantu.

"Anggap saja apa yang kita beri menjadikan kita semakin sehat dan terhindar dari penyakit, itu kiat saya." Sarannya.

Menutup pertemuan dengan warga Jelutung, Sinar Jaya, Amri Cahyadi pun memberikan bantuan secara simbolis kepada warga, dengan harapan warga dapat terus bersemangat dan sejahtera.

Humas.

 

Bangka, Humas – Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi, ST., di hari kedua Reses I Masa Sidang 2020 mengunjungi Desa Penagan, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka guna menyerap aspirasi warga di sana. Bertempat di halaman SMAN 2 Mendo Barat, reses kali ini dihadiri juga oleh Kepala Bappeda, Perwakilan dari Kepala Bappeda, Perwakilan Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas PU PR, Dinas Kesehatan, Biro Kesra, Kades Penagan, Kota Kapur dan Labuh Air Pandan, serta diikuti oleh sebagian siswa dan masyarakat desa.

Membuka acara, Amri menuturkan alasan dijadikan Desa Penagan sebagai lokasi resesnya saat ini adalah karena beberapa alasan, diantaranya menyikapi permasalahan pendidikan termasuk usulan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Desa Penagan, lalu rencana realisasi program kegiatan pembangunan jembatan gantung di 2020 dan atas dasar kedatangan masyarakat terkait zonasi di wilayah penagan.

“ Saya datang bersama dinas terkait untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Hadir di sini, Kepala Bappeda yang saya ajak langsung dalam reses guna menjelaskan secara rinci rencana-rencana pembangunan di tahun 2020.” Ujar Amri.

Senada dengan Amri Cahyadi, Kepala Bappeda Provinsi Kep. Bangka Belitung, Feri Insani, menyetujui bahwa kegiatan reses harus mengundang Bappeda karena dapat mendengar langsung keluhan masyarakat. Hal ini dapat memudahkan Bappeda dalam penyusun perencanaan pembangunan kedepan. Ia juga membenarkan bahwa di tahun ini akan dibangung jembatan penghubung antara Desa Labu Air Pandan dengan Desa Kota Kapur.

“InshaaAllah jembatan akan dibangun tahun ini, walaupun berbentuk jembatan gantung dengan lebar 2m namun sudah menggunakan lampu penerangan. Semoga bisa memudahkan transportasi masyarakat antar kedua desa.” Jelas Feri kemudian.

Dalam sesi tanya jawab, berbagai pertanyaan dan keluhan dilontarkan oleh beberapa siswa dan masyarakat. Beberapa diantaranya mengusulkan bis sekolah untuk para siswa yang berdomisili di luar desa termasuk pembangunan rumah dinas untuk para guru karena sekarang para guru masih menumpang di rumah aset desa. Usulan lain perlunya penambahan sarana olahraga di SMAN 2 Mendo Barat mengingat banyaknya prestasi yang sudah dibuat oleh siswa di bidang olahraga.

Menanggapi keluhan ini, Amri mengatakan sudah selayaknya ada bis sekolah di tiap desa. Namun, bis sekolah ini merupakan program gubernur menggandeng CSR, kadang ada kepentingan khusus dari perusahaan terhadap daerah operasional perusahaan.

“Kami akan tetap berkoordinasi dengan gubernur, jika memang dirasa benar-benar dibutuhkan, bisa saja nanti ada bis sekolah yang beroperasi di sini.” Ujar Amri.

Terkait fasilitas sekolah, Dinas pendidikan mengatakan sudah bertemu dengan pihak sekolah, lalu berkoordinasi terkait pembangunan beberapa ruang.

“Untuk tahun 2021 kita sudah menyiapkan rang baru untuk SMAN 2 Mendo Barat ini, kami juga sudah menghimbau kepada pihak sekolah segera usulkan kebutuhan karena porsi bantuan dari pusat sedikit lebih besar untuk tahun depan.” Jelas perwakilan dari Dinas Pendidikan.

Menutup pertemuan dengan siswa dan warga, Amri menghimbau agar para siswa dapat terus bersemangat dalam menempuh pendidikan meskipun terdapat berbagai keterbatasan, dan untuk warga dapat bekerja bersama-sama dan berdo’a agar setiap keluhan yang timbul terdapat jalan keluar demi kesejahteraan bersama.

Humas.

Bangka Tengah, Humas - Ketua DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, mengunjungi SMAN 2 Sungai Selan dalam rangkaian kegiatan Reses I Masa Sidang 2020 DPRD Babel, Jum'at (24/01). Acara dihadiri oleh sejumlah siswa Kelas XII dan guru di sekolah tersebut.

Dalam sambutan pembukaan, Didit memberi motivasi dan cerita kepada para siswa, kiat suksesnya menjadi bagian dari DPRD, dari mulai tingkat Kabupaten hingga Provinsi, dari Anggota hingga ada di posisi Ketua DPRD Babel.

"Sukses bukan karena saya kaya, bukan saya orang hebat. Tapi sejauh mana kita bisa berusaha dan berdo'a demi tercapainya kesuksesan tersebut. Pengalaman saya ini yang ingin saya viruskan kepada generasi milenal sekarang. Sukses adalah milik kita bersama, kita harus yakin, ikhtiar dan tawakal." Tegas Politisi dari PDI Perjuangan ini.

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai beberapa program beasiswa yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh para siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Untuk itu, ia meminta Dinas Pendidikan, melalui Cabdin yang hadir, untuk segera mensosialisasikan program tersebut ke sekolah-sekolah.

"Dalam waktu dekat kita akan mengundang para petinggi perguruan tinggi se Babel untuk lakukan sosialisasi program pendidikan dari pemerintah, bahkan minggu depan kita dari DPRD akan bertemu PT Timah menanyakan csr beasiswa." Tambahnya kemudian.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyinggung rencana penghapusan tenaga honorer oleh DPR RI. Ia menegaskan bahwa DPRD Babel tidak menyetujui rencana tersebut.

"Saya bilang ke Gubernur, saya tidak setuju tenaga honorer dihapus, jangan terganggu wacana DPR RI terkait penghapusan tenaga honorer." Tegasnya

Dalam sesi tanya jawab, beberapa siswa mengeluhkan sarana dan prasarana khususnya fasilitas olahraga yang kurang memadai, untuk segera diperbaiki. Hal ini ditanggapi oleh perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi yang mengaku permohonan kebutuhan sekolah sudah masuk dan tembusannya akan segera dilayangkan ke DPRD.

Menutup pertemuan di SMAN 2 Sungai Selan, Didit berharap keadaan ekonomi masyarakat dapat membaik. Hal ini tentu dapat membantu para orang tua siswa untuk memperjuangkan pendidikan anak-anaknya.

"Setelah memperjuangkan sawit, alhamdulillah sudah meningkat, ke depan kita akan perjuangkan harga karet. Jika karet ini harganya bagus, InshaaAllah kesejahteraan rakyat meningkat. Kita sudah punya strategi meningkatkan harga karet, namun belum bisa diekspos." Tutupnya.

Usai melakukan pertemuan dengan para siswa dan guru, Didit bertolak ke Desa Beruas melanjutkan rangkaian kegiatan resesnya.

Humas.

Basel, Humas – Enam wakil rakyat Provinsi Bangka Belitung (Babel) dari Daerah pemilihan (Dapil) III Kabupaten Bangka Selatan (Basel) turun kelapangan menyerap aspirasi rakyat di daerah pemilihannya, Senin (21/1/2020) pekan lalu.

Adapun 6 wakil rakyat ‘legislator’ Babel dari Dapil III Kabupaten Basel di antaranya Muhammad Amin (Gerindra), Rina Tarol (PDI Perjuangan), Toni Mukti (PDI Perjuangan), Marsidi Satar (Golkar), Toni Purnama (PPP) dan Aditya Rizki Perdana (Demokrat).

Agenda serap aspirasi (Reses) rakyat selama 1 pekan kemarin dimanfaatkan para wakil rakyat itu untuk bertemu langsung dengan konstituennya (pemilih_red) di berbagai desa Kabupaten Basel, meliputi Desa Rias, Desa Tiram, Desa Tanjung Labu, Desa Pulau Besar, Desa Payung serta ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Payung dan Pulau Besar.

“Agenda reses kemarin, kita manfaatkan untuk bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi dari masyarakat guna mengetahui segala persoalan yang terjadi di daerah”, kata Muhammad Amin.

Dijelaskan Wakil Ketua DPRD Babel itu, banyak hal yang menjadi catatannya bersama 5 anggota DPRD Babel dari Dapil Basel, dalam kegiatan reses tersebut yakni infrastruktur seperti peningkatan dan pembangunan jalan di daerah (kabupaten) yang menjadi kewenangan provinsi, peningkatan dan pembangunan saluran irigasi di kawasan pertanian Desa Rias dan Pulau Besar.

“Selain itu, kesehatan dan pendidikan serta beasiswa bagi siswa-siswi yang berprestasi”, ujar Amin sapaan akrabnya itu.

Ditambahkan Amin, aspirasi yang disampaikan masyarakat pada kegiatan reses pertama tahun 2020, menjadi catatan bagi seluruh anggota DPRD Babel Dapil Basel untuk dibahas lebih lanjut sebelum di paripurnakan atas hasil dari kegiatan reses tersebut.

“Seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat, semuanya kita tampung dan akan kita bahas lebih lanjut di DPRD Babel sebelum di paripurnakan, hal ini guna menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berikutnya (2021) sehingga kita dapat memetakan mana program yang harus diperioritaskan terlebih dahulu pada tahun mendatang”, jelas Amin seraya berharap apa yang diusulkan masyarakat dalam kegiatan reses itu dapat terealisasi semuanya di tahun 2021 mendatang.

“Nanti akan kita sesuaikan dengan anggaran, mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Harapan kita, semua usulan yang disampaikan masyarakat dapat terealisasi”, tutur Amin.

Humas

PANGKALPINANG - Tujuh anggota DPRD Bangka Belitung (Babel) dapil Pangkalpinang menggelar reses di sidang pertama tahun 2020.

Dalam kegiatan ini, para dewan tersebut berkesempatan untuk bertemu langsung dengan konstituennya hingga menyerap aspirasi untuk dijadikan pokok pikiran di tingkat pemerintahan. Reses ini pun disambut antusias oleh masyarakat.

Ada pun berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat berkenaan persoalan yang ada di Pangkalpinang. Seperti masalah banjir, alokasi dana bantuan (daba), pengelolaan sampah, kesehatan, pendidikan dan juga infrastruktur.

Seperti pada reses yang dilaksanakan anggota fraksi Partai Gerindra, Ferdiyansyah. Tentunya, banjir masalah utama dalam pertemuan tersebut. Silih berganti masyarakat mulai dari Ketua RT hingga tokoh masyarakat dan agama mengeluhkan masalah banjir yang dinilai karena kurangnya perhatian pemerintah, dan untuk antisipasinya juga hingga kini belum berdampak secara signifikan.

"Melalui media, saya harap ini bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah kota Pangkalpinang. Kasihan masyarakat," katanya. Ferdiyansyah pun menambahkan, aspirasi dan keluhan warga yang ia dengar dari masyarakat, tentunya akan disampaikan dan diperjuangkan di DPRD Babel. Baik itu melalui Dapil Pangkalpinang, fraksi hingga Badan Anggaran (Banggar).

Sama halnya aspirasi yang diterima dewan dari Fraksi Demokrat, Nico Plamonia Utama. Dirinya berharap, Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil dapat menjalin sinergitas dengan para anggota DPRD Babel, khususnya dapil Pangkalpinang. Tentunya sinergitas ini menjadi upaya bersama untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi Pangkalpinang.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Babel itu menambahkan, seluruh elemen masyarakat dan Pemda dapat menyampaikan persoalan dan kendala-kendala yang ada di Pangkalpinang. "Sampaikan kepada kami, agar sama-sama kita perjuangkan," imbuhnya pada acara Reses di Warung Makan Pawon Bambu Pangkalpinang, Selasa (21/1).

Sementara dewan Fraksi PKS, Dodi Kusdian. Disampaikannya, tiga kebutuhan dasar masyarakat harus jadi prioritas utama pemerintah yakni, pendidikan, kesehatan dan perkerjaan. "Ini harus jadi tolak ukur keberhasilan pembangunan kota Pangkalpinang," ungkapnya.

Dirinya meminta Walikota Pangkalpinang banyak mendengar keluhan masyarakat seperti saat ini banyak yang membutuhkan perkerjaan maka harus bisa menciptakan iklim investasi di kota Pangkalpinang."Ciptakan lapangan perkerjaan dan masyarakat yang berdagang harus disediakan tempat yang baik sesuai aturan berlaku,” kata Dodi.

Terpisah dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Ust Dede Purnama. Menggelar reses bersama para guru di SMKN 1 Pangkalpinang. Reses ini juga diisi dengan ceramah motivasi kepada para siswa., "Ada beberapa yang minta untuk diperjuangkan terkait renovasi atap sekolah yang sudah banyak bocor. Dan beberapa guru pun ada yang mengharapkan penyaluran uang sertifikasi tidak lama keluarnya," ungkapnya.

Wakil Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hendra Apollo, ST, M.Si melakukan kegiatan Reses ke jumlah tempat di Kabupaten Bangka.

Guna menampung aspirasi warga, pertemuan dan audiensi langsung dipusatkan disejumlah tempat di Matras, desa Penagan Kec. Mendo Barat hingga Desa Kimak Kec. Merawang, Kabupaten Bangka.

Ditemukan sekian keluhan dari masyarakat terkait menyusutnya harga-harga komuditas pertanian semisal sawit dan karet yang selama ini menjadi tumpuan pendapatan warga.

Masyarakat juga mengharapkan adanya dukungan dan perbaikan pendapatan dari sektor tangkap ikan baik berupa hasil tangkapan laut maupun darat.

Hendra Apollo selaku perpanjangan tangan rakyat di DPRD menyikapi dengan antusias keluhan masyarakat ini dan menyampaikan bahwa DPRD terus bekerja keras bersama-sama pemerintah guna melakukan perbaikan-perbaikan di sektor layanan publik dan akan terus memperjuangkan aspirasi yang didapatkan selama berlangsungnya masa reses sehingga keadaan ekonomi dan pembangunan masyarakatbakan lebih berhasil guna di masa depan.

Humas.

Bangka - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung daerah pemilihan Kabupaten Bangka, H. Jawarno, laksanakan reses di Gedung Serbaguna, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. (23/01).

Dalam acara tersebut, dihadiri cukup banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasi kepada politisi Gerindra tersebut.

Jawarno mengatakan, dirinya bertemu dengan aparatur kecamatan, aparatur desa dan masyarakat untuk menerima masukan-masukan dan menyerap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, setelah sebelumnya sudah melaksanakan reses di Kecamatan Mendo Barat, Kecamatan Puding Besar dan Desa Kace.

Beberapa di antara yang menjadi catatannya pada reses kali ini adalah persoalaan mahalnya Iuran BPJS, turunnya harga lada dan pembangunan infrastruktur jalan.

"Terkait turunnya harga lada, kami dari DPRD Babel sudah memanggil para pengusaha agar tidak melakukan praktik monopoli harga lada," tukas Ketua Komisi IV tersebut.

Sedangkan terkait iuran BPJS, kami akan segera ke Kementrian Kesehatan untuk menyampaikan aspirasi ini

Ia menambahkan, reses ini bertujuan untuk menerima semua aspirasi yang disampaikan kepadanya.

"Hari ini reses bertujuan menerima masukan, saran, kritikan apapun bentuknya, terutama dalam menyerap aspirasi dari masyarakat,"ungkapnya

Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) Dapil Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), Rabu (22/1) melakukan reses di SMKN 2 Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Adet Mastur (PDIP), Muhammad Yunus (PPP), Fitra Wijaya (Golkar), dan Mulyadi (Nasdem).

Adet Mastur yang juga Ketua Komisi II DPRD Babel, mengajak semua siswa-siswi SMKN 2 Koba untuk dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

"Anak-anak sekalian, jangan pernah bosan untuk belajar, meskipun sekolah kejuruan dipersiapkan untuk bekerja dan menjadi pengusaha, namun terus kejar pendidikan kalian, minimal sampai jenjang D3," ujar Adet, Rabu (22/1) dihadapan para pelajar.

Dan untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi, ia mengatakan perlu mempersiapkan beberapa hal, sepertj jangan dulu pacaran, siapkan mental, jauhi narkoba, dan yang terakhir adalah selalu bentengi diri dengan agama.

Orang Tua Murid, Prasetyo mengeluhkan soal kurangnya pelajaran sejarah bangsa dan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan negara ini, yang mana imbasnya adalah kurangnya rasa nasionalisme para pelajar dan anak-anak muda.

"Saya jujur sedih pak, rasa nasionalisme anak-anak kita mulai tergerus, pengetahuan mereka akan kemerdekaan dan pahlawan bangsa mulai hilang, tolong sampaikan ke Dinas Pendidikan untuk memperbanyak pelajaran sejarah bangsa kita," ujar Prasetyo.

Menyikapi hal tersebut Adet mengakui jika anak zaman sekarang kurang memahami sejarah negara, oleh karena itulah ia mengatakan sudah beberapa kali melakukan rapat dengan Dinas Pendidikan untuk memperbarui kurikulum pelajaran di sekolah.

"Karena anak-anak kita ini tidak paham tentang sejarah, pahlawan-pahlawan mereka tidak tahu lagi, karena itu di pusat sedang menggali usulan kami agar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila betul-betul dipulihkan," jelas Adet.

Selanjutnya satu diantara Siswi berprestasi di Babel Wika dari kelas 12 menanyakan tentang beasiswa apa saja yang disiapkan oleh pemerintah untuk pelajar yang berprestasi, dan bagaimana jika ada siswa yang kurang mampu dan belum memiliki prestasi di bidang akademik, namun memiliki keinginan kuat untuk kuliah.

Menanggapi pertanyaan tersebut Adet menjelaskan jika pemerintah Babel sudah menyiapkan tiga kategori beasiswa, pertama untuk pelajar yang berpreatasi, kedua memiliki prestasi di bidang khusus, seperti seorang atlit atau penghafal Al Quran, dan yang terakhir beasiswa untuk pelajar yang tidak mampu.

"Tetapi kalau pelajar tersebut anak orang kaya, anak pejabat, masa mau ngambil jatah orang yang ga mampu. Jadi lihat di tiga kategori tersebut, kalau misalkan dia tidak mampu maka akan dibiayai, akan diberikan beasisiwa, jadi anak-anak sekolah lah yang tinggi," pungkas Adet.

Sementara itu, Anggota DPRD Babel Algafry Rahman menggelar kegiatan reses di Desa Namang, Jum'at (24/1), yang dihadiri oleh puluhan warga serta tokoh masyarakat setempat.

Algafry menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada warga Namang atas dukungannya dalam Pileg 2019 yang lalu. Untuk itu, reses ini diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi warga dengan wakil rakyat pilihannya di parlemen.

"Yang terpenting dari reses ini adalah silaturahmi dengan masyarakat. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa," ujar Algafry, Jumat (24/1) dihadapan masyarakat.

Warga menyampaikan berbagai masukan dan keluhan, diantaranya memohon harga karet diperjuangkan karena masyarakat menjerit di tengah jatuhnya harga karet saat ini.

Selain itu, keluhan terkait beratnya iuaran BPJS juga datang dari warga, serta permasalahan fasilitas jalan yang kerap membahayakan pengguna jalan dan warga sekitar.

Menanggapi keluhan warga, ia meminta petugas kecamatan untuk teliti mendata warga yang akan mendapatkan bantuan BPJS. Dan ia menjelaskan jika Pemkab Bateng sudah menambah kuota anggaran di tahun 2020.

"Pemkab Bateng sudah menambah kuota anggaran 2020, tolong dikoordinasikan dan masyarakat dibantu," ujarnya kepada petugas kecamatan yang juga hadir pada saat itu.

"Dan untuk jalan, usulannya akan kami catat untuk dibahas sebelum diparipurnakan," tambahnya

Algafry berterimakasih atas semua saran dan masukan dari warga Namang, dan ia mengajak masyarakat berdoa bersama agar masyarakat selalu diberikan kebaikan.

"Saya selalu mendoakan yang terbaik untuk Namang, semoga juga harga komoditas dapat naik, keluarga bisa sejahtera," pungkasnya.

Pangkalpinang - Pimpinan beserta Anggota Komisi IV DPRD Babel memanggil perwakilan manajemen Hotel dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) beserta Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja terkait informasi adanya pelaranan pemakaian jilbab bagi siswi magang di Hotel. Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan terdapat beberapa hotel di Babel yang disinyalir melakukan aturan pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi magang.

Beberapa anggota dewan mempertanyakan dan meminta klarifikasi seputar adanya info larangan berjilbab di tempat tersebut kepada masing-masing perwakilan pihak Hotel, selain itu mereka menegaskan agar pihak hotel yang ada di Babel untuk tidak melarang hak para siswi magang dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), seperti penggunaan hijab.

Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya pasca rapat mengatakan pihak hotel sudah berkomitmen, seperti Hotel Novotel dalam kurun waktu dua bulan akan memberlakukan aturan bagi ingin memakai jilbab, termasuk hotel soll marina.

"Intinya, keinginan DPRD Babel, jika ada sang anak yang asalnya sudah menggunakan jilbab. Jangan ada larangan dari pihak hotel," tegas Didit.

Dia mengungkapkan, aturan yang diterapkan oleh pihak hotel tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 tepatnya Pasal 5 dan 6 yang berbunyi setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

"Misalnya nanti ada yang magang. Misalnya dia memang berjilbab, silahkan diperbolehkan dalam beberapa bulan dia magang," ungkapnya.

Pangkalpinang - Ratusan Masyarakat Pulau Lepar Pongong, Kabupaten Bangka Selatan melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Babel terkait penolakan adanya penambangan di Pulau Lepar pongok baik di darat maupun di laut. (10/02)

Perwakilan masyarakat, Karim mengatakan bahwa masyarakat Lepar Pongok mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan dan berkebun, tetapi apabila aktifitas pertambangan masih berlanjut yang merusak ekosistem baik darat dan laut, bagaimana kami untuk mencari makan.

"Kami semua meminta untuk menghentikan secara permanen aktifitas pertambangan di kawasan Lepar Pongok, selain itu agar zona pertambangan di Kawasan Lepar Pongok pada perda RZWP3K dihilangkan," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD, Hendra Apollo mengatakan kedaulatan ada ditangan rakyat, Semua perizinan yang dikeluarkan apalagi melanggar aturan bisa dicabut, apalagi mendapat penolakan dari masyarakat.

"Kami selaku perwakilan masyarakat sepakat akan sampaikan aspirasi masyarakat sebagai tugas kami ke pihak terkait agar di Kawasan Lepar Pongok bebas pertambangan," tegasnya.

Beliau menambahkan agar masyarakat jangan terprovrokasi untuk melakukan tindakan anarkis, DPRD Babel sepakat untuk menolak pertambangan dan mencabut IUP sementara di Pulau Lepar Pongok hingga terbit aturan yang diperbaharui.

Wakil Ketua DPRD lainnya, M. Amin menegaskan Pasal 23 UU No.1 Tahun 2014 mengatur pulau kecil tidak bisa ditambang.

"Pulau Lepar Pongok secara luas wilayah termasuk pulau kecil maka semestinya kawasan tersebut tidak diperbolehkan ditambang ditambah kegiatan tersebut meresahkan masyarakat," tegasnya

Rina Tarol, salah satu anggota DPRD dapil Bangka Selatan menambahkan dengan adanya izin IUP PT. Timah tidak semerta-merta dapat melakukan aktifitas pertambangan.

"Kami senantiasa untuk berjuang agar IUP segera dicabut, Saya juga berharap kepada masyarakat untuk tidak menambang batu karang, karena hal tersebut juga dilarang," jelasnya.

Anggota DPRD lainnya, Aditia menambahkan Pulau Lepar Pongok merupakan gerbang Pulau Bangka maka seyogyanya tidak dilakukan adanya pertambangan di kawasan tersebut.

"Selain itu Bupati Bangka Selatan juga tidak mendukung dengan hadirnya IUP tersebut," tegasnya.

Toni Purnama sangat mendukung perjuangan masyarakat karena Pulau Lepar Pongok merupakan destinasi wisata.

"Ke depan kami akan mengusulkan kepada Pimpinan untuk melaksanakan RDP dengan Kapolda terkait aktifitas tersebut,"

Eka Budiarta, salah satu politisi Dapil Belitung menambahkan di Kawasan Belitung bisa zero pertambangan karena antara pemerintah Daerah, DPRD, dan seluruh masyarakat kompak untuk menolak pertambangan di Belitung.

Siang ini Front Pembela Islam (FPI) mendatangi Sekretariat DPRD guna menyerukan poin-poin terkait pemberantasan korupsi yang meraja rela di Indonesia. Rombongan FPI diterima oleh Anggota DPRD, Dodi Kusdian dan Sukirman.

Tuntutan DPW FPI BABEL dan Element Masyarakat Bangka Belitung lainnya pada Aksi Damai 142, Tegakkan Keadilan, Berantas Mega Korupsi, Selamatkan Indonesia dengan Syariah :

1. Menyerukan kepada seluruh element masyrakat indonesia termasuk yang ada di Bangka Belitung untuk terus melakukan perlawanan terhadap rezim yang menyengsarakan rakyat
2. Menyerukan kepada seluruh element masyarakat indonesia termasuk yang ada di Bangka Belitung untuk mendesak dan mengawal aparat hukum ( KPK, Kepolisian dan Kejaksaan ) untuk segera menuntaskan kasus- kasus mega korupsi tersebut dengan menegakkan prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel
3. Menyerukan Segenap Elemen masyarakat yang ada di Bangka Belitung agar beramai-ramai datang ke jakarta mengikuti dan terlibat aktif pada AKSI 212; BERANTAS KORUPSI, SELAMATKAN INDONESIA bersama-sama dengan FPI, GNPF Ulama, PA 212, Ormas-ormas Islam, Tokoh dan Element Masyarakat lainnya di tingkat nasional
4. Mendesak aparat keamanan baik pusat maupun daerah agar profesional dalam melaksanakan tugas pengamanan secara wajar, serta tidak melakukan tindakan represif terhadap aksi tersebut, sesuai dengan hak-hak warga negara untuk berkumpul dan menyatakan pendapat yang memang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi
5. Menyerukan kepada seluruh element umat islam termasuk yang ada di Bangka Belitung untuk terus bersungguh-sungguh berjuang demi diterapkannya syariat islam secara Kaffah di Indonesia. Sebab hanya dengan Syariat Islam lah Indonesia akan terbebas dari korupsi dan mennjadi negeri yang penuh keberkahan

Humas.

 

Pangkalpinang - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, SH. MH menerima perwakilan Masyarakat Bangka Tengah terkait realisasi pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kawasan Lubuk Besar. (18/02).

Hadir pada pertemuan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Muhammad Soleh, Kades Lubuk Besar Mardianto , Kades Lubuk Lingku Fauzi, Ketua BPD di kedua desa tersebut, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Didit berharap agar pembangunan SMK ini segera di realisasikan karena perjuangan DPRD Babel untuk dianggarkan dalam APBD 2020 sebesar Rp4 miliar, Oleh karena itu Beliau menargetkan, pembangunan SMK di Lubuk Besar dapat rampung segera, agar target pada tahun 2020 sudah menerima siswa baru.

“Dikarenakan anggaran Pemprov defisit, maka untuk menganggarkan pembangunan SMK ini di perjuangakan dengan pemotongan SPPD Anggota DPRD Babel sebesar Rp 3 miliar, dan Ketua DPRD Rp 1 Milyar,” jelasnya.

Beliaupun menambahkan sudah melobi calon investor untuk berinvestasi kawasan Desa Batu Beriga dan hasilnya positif.

“Pertumbuhan Ekonomi di Bangka Tengah merupakan yang terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dengan adanya calon investor di Desa Beriga dan Pembangunan SMK di Lubuk diharapkan untuk meningkatkan perekonomian di Bangka Tengah,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Desa Lubuk Besar, Mardianto mengatakan SMK yang direncanakan berlokasi kawasan pemukiman eks Kobatin Kecamatan Lubuk Besar, saat ini sedang melakukan proses peralihan lahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Kami berterima kasih kepada DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas perjuangannya membantu merealisasikan pembangunan SMK di Lubuk Besar,” ucapnya.

Diinformasikan, SMK pertama yang dibangun dengan dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, berukuran 4 Hektar dan memiliki jurusan maritim dan perikanan.

DPRD Babel dukung penolakan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Bangka Belitung karena dianggap tidak memberi efek manfaat bagi masyarakat.

Jakarta - Menindaklanjuti hasil audiensi Mahasiwa, Masyarakat dan DPRD Babel terkait penolakan HTI yang bertepatan pada Hari Tani Nasional, 24 September silam. Ketua DPRD, Didit Sri Gusjaya, Gubernur, Erzaldi Rosman dan Wakil Gubernur, Abdul Fattah bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bangka Belitung (UBB) dan Perwakilan masyarakat menandatangi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH). (08/10/2019).

Dalam pertemuan tersebut, sempat bersitegang antara Ketua DPRD Babel dan Sekjen KLHK, hal ini dipicu karena Didit menganggap belum ada keseriusan pihak KLHK untuk menyelesaikan permasalahan HTI di Bangka Belitung selama ini.

"Sebenarnya DPRD Babel sudah membentuk Pansus HTI dan hasilnya merekomendasikan kepada Gubernur untuk mengehentikan aktifitas HTI di Bangka Belitung," ungkap Didit.

Pada pertemuan tersebut, Didit mendesak pihak KLHK untuk membuat tim evaluasi yang melibatkan unsur Kepala Desa dan masyarakat.

"Harapan kita setelah pertemuan ini, KLHK akan membuat tim evaluasi yang melibatkan unsur kepala desa dan masyarakat, bukan hanya sekedar lips service," tambahnya.

Setelah terjadi perdebatan, akhirnya Sekretaris Jendral KLHK, Bambang Hendroyono berjanji KLHK kedepan akan membentuk tim evaluasi yang akan dipimpin langsung oleh Sekjen sendiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Percayalah kami akan membuat evaluasi yang terbaik tidak seperti yang lalu, akses legal yang menjadi hak rakyat sudah menjadi prioritas pemerintah." Tegasnya.

Wednesday, 16 October 2019 10:58

Empat Pimpinan DPRD Babel Dilantik

PANGKALPINANG - Keempat pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2019-2024 resmi dilantik. Pengambilan sumpah pelantikan DPRD Babel dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Babel, Kornel Sianturi. (16/10).

Penetapan keempat Pimpinan DPRD Babel tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.19-5352 Tahun 2019 tentang Peresmian, Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 11 Oktober 2019.

Rapat Paripurna pelantikan Pimpinan DPRD Babel ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah, Sekda Babel, Kapolda, Ketua KPU,Ketua Bawaslu Babel, pejabat OPD Pemprov Babel, Danrem 045/Gaya, para anggota DPRD Babel, serta tamu undangan lainnya.

Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah berharap para Pimpinan DPRD yang baru dilantik ini dapat mengemban amanah rakyat dan bertanggung jawab terhadap sumpah/janji jabatan yang telah diucapkan.

"Dengan demikian, saudara sebagai wakil rakyat agar dapat mengaktualisasikan apa yang menjadi kehendak rakyat pada saat menjalankan fungsi konstitusional nya yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan," ujar Wagub.

Humas

 
Tuesday, 22 October 2019 10:53

Warga Lubuk Sepakat Pembangunan SMK

Pangkalpinang - Warga Kecamatan Lubuk Besar yang terdiri dari 3 desa yaitu desa Lubuk Pabrik, Lubuk Simpang dan Lubuk Lingkuk, mendatangi Sekretariat DPRD, selasa (22/10). Kedatangan rombongan masyarakat ini terkait kesepakatan warga untuk pembangunan SMK di wilayah mereka.

Menurut Kades Lubuk Pabrik, Syaiful Bachri, warga dari ketiga desa sudah sepakat untuk pembangunan SMK di Kecamatan Lubuk Besar. Dia menilai pembangunan sarana pendidikan yang dekat dengan desa mereka dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan di wilayah mereka.

"Kami sangat mendukung pembangunan sekolah ini, Pak Ketua. Tentu saja para orangtua nanti tidak susah-susah lagi menyekolahkan anak mereka. Lahan seluas 3 hektar pun sudah clear." Ujar Syaiful Bachri.

Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya menjelaskan bahwa untuk urusan anggaran, Dinas Pendidikan Prov. Kep. Bangka Belitung sudah menganggarkan 4 Milyar dalam pembangunan ini.

"Yang pasti, anggaran sudah kami siapkan untuk tahun 2020 sebesar 4 milyar, masyarakat tinggal terima jadi. Soal tekhnis jurusan, dinas yang menentukan sesuai peta pendidikan di babel. tujuan kami meringankan beban para orang tua siswa di sana." kata Didit.

Besaran lahan yang dibutuhkan menurut Kepala Dinas Pendidikan tergantung dari jurusan apa nanti yang akan disediakan. Menurutnya, untuk jurusan pertanian membutuhkan luas sekitar 5 hektar, selain jurusan itu, 3 hektar cukup. Dinas akan survey terlebih dahulu, apa yang menjadi minat para calon siswa di sana.

"Luas lahan sesuai kompetensi, jika pertanian bisa 4-5 hektar karena membutuhkan ruang operasional yang besar. Kita akan tentukan sesuai dengan kehendak atau kebutuhan dan minat para siswa. Jangan sampai sudah dibangun, lalu mubazir. Nanti akan sosialisasi ke anak SMP sesuai dengan minat mereka. Permasalahan pembebasan lahan, harus dihibah ke provinsi dan dalam bentuk sertifikat untuk pembangunan. Jika lahan cepat clear, semakin cepat kita bangun." jelas M. Soleh.

Humas

Tim Studi Banding Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 29/10/ 2019, yang dipimpin Adet Mastur, SH,MH. Melakukan kunjungan kerja ke Dinas Teknis Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta guna mendapatkan masukan informasi dan perbandingan langsung berkenaan dengan budidaya ikan air tawar untuk konsumsi serta mengamati proses kerja lapangan yang telah dilakukan sejumlah kelompok petani/petambak dibawahan binaan dinas teknis provinsi DKI.

Adet Mastur mengatakan Bangka Belitung memiliki sejumlah lahan eks tambang yang cukup potensial untuk dikembangkan dan dilakukan budidaya ikan air tawar.

Namun proses budidaya tersebut haruslah dilakukan secara sehat dan direncanakan dengan baik. Provinsi Kep. Babel juga dapat mencontoh sejumlah terobosan yang berhasil dilakukan oleh sejumlah BUMD Pangan Provinsi DKI Jakarta yang berhasil memasarkan hasil budidaya UKM binaannya.
(Humas DPRD).

Pangkalpinang - Hari ini, jum'at (08/11) diselenggarakan Rapat Paripurna penyampaian Raperda inisiatif dan eksekutif oleh Badan pembentukan Peraturan Daerah DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung.

Menurut Ketua Bapemperda, Nico Plamonia Utama, Raperda inisiatif yang disampaikan yaitu Raperda Tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta RaperdaTentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.

Adapun raperda dari eksekutif yaitu Raperda Pengelolaan Zakat dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda No. 18 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung.

Usai dilakukan Rapat Paripurna, selanjutnya dilakukan rapat internal membahas pemilihan ketua pansus dilanjutkan dengan rapat bersama mitra.

Humas

Pangkalpinang - Wakil Ketua DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung, Amri Cahyadi bersama Komisi III meninjau kembali Jembatan EMAS yang, Senin (11/11). Kunjungan ini merespon keluhan masyarakat yang tidak dapat menggunakan jembatan "buka tutup" ini sehingga perjalanan memakan waktu yang lebih lama.

Dalam kunjungan tersebut DPRD bertanya langsung dengan pihak PU yang bertanggungjawab menghandle operasional jembatan. Setelah berdialog, ternyata permasalahannya adalah belum adanya kesepakatan dengan pihak pengatur lalu lintas pelabuhan KSOP Pangkalbalam terkait jadwal keluar-masuk kapal.

"Secara teknis tidak ada masalah dengan komponen hidrolik "angkat-turun" jembatan, yang jadi permasalahan adalah belum adanya kesepakatan dengan pihak pengatur lalu lintas pelabuhan KSOP Pangkalbalam terkait jadwal keluar-masuk kapal." Ujar perwakilan PU.

Tidak beroperasinya jembatan yang menjadi ikon masyarakat Pangkalpinang - Kab. Bangka ini seolah memberi kesan mubazir. Apalagi, diketahui anggaran yang cukup besar sudah digelontorkan untuk operasional jembatan megah ini.

"Kita tidak mau memberikan asumsi "mubazir" di mata masyarakat kita karena jembatan tersebut tidak digunakan, anggarannya 1,5M satu tahun untuk operasional jembatan ini. Kita akan panggil pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini." tegas Amri Cahyadi.

Humas.

Bandung, Jabar - Pansus Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan DPRD Babel memasuki tahap pembahasan draft raperda bersama mitra pembuatan raperda dari Universitas Padjajaran, Rabu (13/11). Pembahasan ini melibatkan seluruh anggota pansus yang diketuai oleh Dodi Kusdian bersama stakeholder terkait. Hadir juga Wakil Ketua DPRD Babel, M. Amin dalam pembahasan salah satu Perda Inisiatif DPRD Babel tersebut.

Membuka pertemuan, M. Amin mengatakan bahwa perda ini nantinya akan menjadi landasan eksekutif untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh. Termasuk, menambah fasilitas kesehatan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Untuk itu, diundanglah stakeholder terkait diantaranya perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Direktur Rumah Sakit Jiwa, Direktur Rumah Sakit Ir. Soekarno.

"Di sini kita mengajak stakeholder terkait untuk memberi saran nanti di pasal per pasal agar pembahasan kita lebih optimal, karena sebagai eksekutor, mereka lebih mengetahui secara teknis apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat." Ujar M. Amin.

Menambahkan, Ketua Pansus, Dodi Kusdian ingin perda ini dapat memperbaiki sistem pelayanan kesehatan yang sudah ada di Babel, termasuk menata kembali permasalahan jaminan kesehatan terutama yang menyasar masyarakat di kabupaten/kota.

"Dalam Perda ini kami mengharapkan adanya detail masalah pada jaminan kesehatan. Juga harus ada sebuah kebijakan yang baik ke bawah, jangan sampai nanti perda ini setelah disahkan, tidak terpakai di kab/kota." Ujarnya.

Terkait pembahasan detail dalam raperda ini, dimasukkan beberapa poin penting dalam pasal-pasal pembahasan untuk mendukung keinginan para anggota pansus diantaranya terkait anggaran kesehatan dan juga mewajibkan pemda membuat layanan kesehatan yang terintegrasi yang wajib dilaksanan oleh lembaga pelayanan kesehatan di daerah.

"Dalam raperda ini kita coba buat agar dinas membangun sistem rujukan yang terintegrasi dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi, yang mana wajib dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan (faskes) yang ada di setiap wilayah, termasuk sanksi administratif jika tidak dilakukan." Ujar Wicaksana, selaku salah satu tim penyusun naskah akademis dari Pusat Studi Kebijakan Negara dari NPAD.

Selanjutnya diatur pula peran serta masyarakat dalam pasal 17-18 raperda dimana masyarakat dapat dibina untuk ikut andil dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan oleh pemda dengan inovasi-inovasi dari faskes yang ada di setiap wilayah.

"Termasuk pemberian reward atau penghargaan kepada mereka yang berjasa untuk bidang kesehatan." Tambahnya kemudian.

Beberapa saranpun dilayangkan stakeholder untuk memperkaya raperda ini seperti menambah pembahasan pasal kerjasama dengan rumah sakit besar di Indonesia yang sudah mendapat penghargaan pelayanan terbaik.

Menutup pertemuan dengan tim PSKN UNPAD, Dodi mengharapkan ada penambahan legal drafting yang akan dibahas lebih dalam di pansus. Tentunya jika diimplimentasikan dengan baik, perda ini akan banyak bermanfaat bagi masyarakat.

"Payung hukum perlu dikoordinasikan baik dan teliti. Niat baik kita semua masyarakat Babel terlayani dengan baik untuk kesehatan mereka." Tutup ketua pansus.

Kunjungi Dinkes Jabar

Sehari berselang, tim Pansus Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan mengunjungi Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat guna mendapatkan informasi lebih lanjut tentang peningkatan pelayanan kesehatan dalam masyarakat.

Jabar menjadi pilot project untuk sistem rujukan yang berjenjang dan sesuai integrasi. Sistem ini sudah mulai diterapkan secara bertahap.

"Contohnya ada sistem door to door service untuk puskesmas. Lalu banyak lagi inovasi-inovasi yang kami laksanakan sesuai dengan visi dan misi gubernur. Kab/kota diharapkan punya komitmen yang sama. Tahun ini kami terus bersosialisasi dengan tujuan membuat sistem rujukan yang lebih optimal. Program ini target 5 tahun, kab/kota diharapkan sudah mapan menerapkan sistem ini." Ujar dr. Vini, Kasi Rujukan Dinkes Jabar.

Selain itu Dinkes Jabar juga melibatkan masyarakat, juga melatih masyarakat awam untuk bertindak sesuai dengan kemampuan.

"Ini bukan sesuatu yang mudah, murah, namun jika sama-sama berkomitmen, secara bertahap akan terwujud." Lanjutnya.

dr. Vini menambahkan, semua tupoksi kesehatan Jabar ada di pergub no. 25 tahun 2018 bahkan dalam Pergub no. 12 tahun 2014, diatur pemerintah membantu keluarga miskin di luar kuota KIS sebesar 40%, pergub pun masih dipakai sampai sekarang.

Dinkes Jabar juga melibatkan csr untuk mengoptimalkan fasilitas kesehatan dengan menambah sarana dan prasarana kesehatan untuk masyarakat. Setiap kab. Kota punya inovasi tersendiri.

Atas paparan dari Dinkes Jabar ini, Dodi Kusdian menilai ini yang harus dilakukan oleh Babel. Terobosan-terobosan inovatif dalam pelayanan kesehatan masyarakat sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

"Namun, kita juga harus melihat kekurangan kita, terutama dari segi anggaran. Ekesekutif dan legislatif harus saling bersinergi." Tutupnya.

Humas.

Jakarta - Wakil Ketua DPRD, Amri Cahyadi, berkesempatan mengunjungi rumah singgah Prov. Kep. Bangka Belitung, di bawah binaan Badan Penghubung Prov. Kep. Bangka Belitung di Jakarta, selasa (20/11). Rumah singgah ini diadakan guna meringankan beban keluarga pasien yang kerabatnya dirujuk ke rumah sakit di Jakarta.

Menurut Amri, setelah berdialog dengan para keluarga yang memanfaatkan rumah singgah ini, mereka sangat terbantu, apalagi ditunjang dengan fasilitas yang baik, meskipun masih ada beberapa kekurangan.

"Alhamdulillah dari keterangan mereka, rumah singgah ini sangat membantu, fasilitaspun sangat baik, namun ada beberapa usulan dari warga, seperti penambahan alat dapur dan fasilitas pelengkap lainnya. kita akan sampaikan kepada Badan Penghubung agar dapat diprtimbangkan." Ujar Amri kepada Humas Setwan Babel.

selain itu, DPRD juga merekomendasikan badan penghubung untuk menyiapkan staf yang akan bertugas sebagai "jembatan" pasien dengan rumah sakit. Hal ini bertujuan untuk mempermudah keluarga pasien yang akan berobat ke rumah sakit.

"Tahun depan sudah dianggarkan bantuan seperti ambulans dan staf yang bisa standby. sehingga bila ajuan fasilitas yang tadi dapat direalisasikan, fasilitas tadi ada yang menjaga." tambah Amri.

Kedepan, Amri Cahyadi bersama DPRD Babel berharap fasilitas rumah singgah yang ada saat ini dapat ditingkatkan. Karena status rumah singgah saat inia adalah kontrak, Ia juga berharap spare dana yang cukup untuk membuat rumah singgah yang permanen.

"Saya rasa pemprov dan jajarannya akan mendukung tatkala melihat bagaimana masyarakat Bangka Belitung yang memanfaatkan rumah singgah sangat terbantu." pungkasnya.

Humas.

Pangkalpinang - DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke-19, Kamis (21/11). Duduk di meja pimpinan rapat, Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya, Wakil Ketua DPRD, Hendra Apollo, M. Amin, dan Amri Cahyadi didampingi Gubernur Babel, Erzaldi Rosman serta Wakil Gubenur, Abdul Fattah.

Amri Cahyadi selaku Pimpinan Sidang menekankan agar Pemerintah Provinsi hadir lebih dekat kepada masyarakat, baik dalam kebijakan dan program fiskal daerah yang menghadirkan kemajuan pembangunan dan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal Bangka Belitung.

“Kami mengapresiasi kerja keras Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama seluruh Organisasi Pemerintah Daerah, Namun kami pun wajib untuk memberikan masukan kepada Pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan dan melibatkan unsur masyarakat dalam setiap kebijakannya,” tuturnya.

Sehinga kebijakan dapat diserap dan dilaksanankan secara utuh dan berdampak luas bagi seluruh elemen masyarakat Bangka Beluitung dengan segala potensi yang dimiliki.

Sidang ditutup dengan pemberian penghargaan kepada Kabupaten/Kota atas peringkat status kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta atlet berprestasi Bangka Belitung Peroleh Medali Emas dalam Porwil X Sumatera di Bengkulu.

Sebagai Informasi, Komisi IV DPRD Babel menginisiasi secara mandiri untuk memberikan dana pembinaan kepada atlet yang memperoleh medali emas tersebut.

Yogyakarta – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan harmonisasi guna peningkatan kualitas juga sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kepariwisataan bersama pakar Hukum dari Pusat Studi Hukum Konstitusi Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta, Sabtu (30/11/2019).

Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua, Muhammad Amin, Anggota Bapemperda serta Komisi II, sementara itu dari Pusat studi hukum Konstitusi UUI Jogjakarta dihadiri langsung Ketuanya Dr. Allan wardana, SH, MH, dan dua orang anggotanya Dr. Sazali, Lc, Mh dan Muhammad Saleh, SH, MH,

Kepada Humas DPRD Babel, Ketua Bapemperda, Nico Palmonia menyampaikan, ada beberapa materi pada Draf Raperda Kepariwisataan ini yang perlu dievaluasi dan dibenahi.

"Antara lain terkait kewenangan dan korelasi dengan Perda yang lain, biar tidak tumpang tindih apalagi bertententangan dengan kewenangan Pemerintah pusat," ungkap Nico.

Selanjutnya, politisi asal Demokrat ini, mengatakan kendati ada pembenahan serta penyesuaian, namun secara subtansif Raperda inisiatif DPRD Babel ini sudah tidak ada masalah.

“Semuanya secara subtantif, oke,” ujarnya.

Pangkalpinang, HUMAS - DPRD Babel mendapat tamu kehormatan, Syeikh Hudain, seorang mahasiswa dari Palestina senin (9/12). Dalam kunjungan tersebut ia menceritakan bagaimana kondisi terkini saudara-saudara di Palestina.

Ketua DPRD, Didit Sri Gusjaya, usai pertemuan mengatakan bahwa kedatangan dan cerita dari Syeikh Hudain ini mengetuk hati kita yang ada di Bangka Belitung untuk membantu meringankan beban dari saudara kita di Palestina

"Tadi Syeikh HUdain sudah menceritakan kondisi di sana, sehingga mengetuk hati kita untuk membantu saudara-saudara kita yang se-aqidah dan se-agama di sana. Mudah-mudahan menjadi amal jariyah bagi kita semua." ujar Ketua DPRD.

Di kesempatan yang sama, perwakilan dari Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang mendampingi kedatangan Syeikh ini sangat berterimakasih kepada DPRD karena sudah diterima dengan baik di DPRD.

"Terimakasih kepada DPRD yang telah mendukung kami dengan sepenuh hati, mudah-mudahan dukungan ini terus terwujud dan komunikasi yang baik antara ACT dengan DPRD dapat terus berlanjut."

Humas

 

Sebagai garda terdepan penegakkan disiplin Anggota DPRD, Badan Kehormatan (BK) dituntut menjadi tauladan dalam hal kedisplinan dan penegakkan aturan dengan berbekal Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara DPRD.

Hal tersebut diutarakan Muhammad Amin, Wakil Ketua DPRD Babel pasca pertemuan dengan BK DPRD Provinsi Jawa Barat, (18/12).

"Alat Kelengkapan Dewan ini bertugas mengamati serta mengevaluasi disiplin serta kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah dan janji dan kode etik," jelasnya.

Politisi Gerindra ini pun menambahkan Anggota BK dituntut tegas terhadap seluruh Anggota DPRD yang melanggar aturan.

"Apabila BK tegas dan independen, akan membuat seluruh elemen DPRD bekerja secara optimal dan mencapai target yang diharapkan," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, H. Sukirman, Ketua Badan Kehormatan berinisiatif akan memberikan penghargaan kepada Anggota DPRD yang memiliki kinerja terbaik.

"Program penghargaan yang dipersiapkan adalah BK Award. Penghargaan ini, akan diberikan kepada para angggota DPRD Bangka Belitung berdasarkan hasil penilaian Badan Kehormatan dan akademisi mempunyai kinerja terbaik," jelasnya.

Sementara itu Algafry menambahkan tolak ukur penilaian berdasarkan kehadiran, kedisiplinan, proaktif dalam menyelesaikan permasalahan dimasyarakat, ekspos di media massa dan juga tak ketinggalan moralitas person.

"Kita ingin menciptkan Wakil Rakyat yang menjadi panutan," katanya

Herman Suhadi menambahkan tata tertib DPRD Babel, kini sudah disahkan. Dan diharapkan seluruh anggota dapat mematuhi tata tertib yang berlaku, diantaranya menghadiri agenda sidang paripurna.

Kehadiran anggota DPRD di sidang paripurna merupakan kewajiban yang melekat pada setiap anggota, Jika tiga kali tidak mengikuti sidang paripurna dengan alasan yang tidak jelas, maka akan ada sanksi yang diberikan.

"Sampai saat ini, Alhamdulillah Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Babel sangat taat dengan Tatib dan Kode Etik DPRD," tutupnya.

Monday, 15 July 2019 13:53

Warga Desa Cupat Tolak Tambang Bauksit

Pangkalpinang – Warga Desa Cupat, Jebus, Bangka Barat mendatangi Kantor Sekretariat DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung, senin (15/7). Kedatangan beberapa warga didampingi Kepala Desa Cupat ini terkait mendapatkan solusi atas penolakan mereka terhadap berdirinya tambang bauksit di desa Cupat oleh PT. Kencana Sakti Indonesia. Rombongan diterima oleh Ketua DPRD, Didit Sri Gusjaya didampingi Anggota Dapil Bangka Barat, Bong Ming Ming dan Sekretaris DPRD, Syaifuddin.

Menurut Kepal Desa Cupat, Martaridi, pihaknya sudah mengetahui dampak dari bauksit itu sendir bagi desa mereka, seprti halnya desa Teluk Limau di tahun 2008 yang lalu. Selain itu, pendirian penambangan bauksit ini juga tidak melibatkan masyarakat dalam sosialisasi, hanya Kepala desa dan perangkatnya saja.

“Penambangan bauksit ini jelas menganggu aktifitas perkebuna di desa Cupat. Untuk itu perlu adanya persetujuan masyarakat dalam penambangan ini, agar masyarakat mengerti dampak dari penambangan bauksit ini.” Ujar Martaridi.

Ia menambahkan, Pemdes juga sudah melakukan pertemuan dengan masyarakat guna menolak aktivitas penambangan ini, dibuktikan dengan berita acara hasil pertemuan yang nanti akan diserahkan kepada DPRD Babel.

Menanggapi aduan warga ini, DPRD akan segera memanggil pihak terkait, kamis (18/7) mendatang guna memperoleh solusi atas permasalahan ini.

“Kamis mendatang kita akan panggil dinas terkait, termasuk perangkat pemda Bangka Barat, silahkan nanti dari pihak desa juga dating, agar tahu secara langsung solusinya.” Ujar Didit.

“Cuma kami berharap masyarakat komitmen, tidak ada yang bermain, jika menolak komitmen menolak, karena bukan tidak mungkin ada oknum-oknum yang mungkin bermain di belakang ini.” Tambah Didit kemudian.

Anggota DPRD Babel Dapil Bangka Barat, Bong Ming Ming menambahkan bahwa DPRD tentu berada pada garda terdepan dalam membela kepentingan rakyatn dan berharap nanti saat pertemuan kamis nanti diperoleh solusi yang dapat menguntungkan warga Desa Cupat.

Humas

Pertemuan Ini adalah bukti nyata keberpihakan DPRD Babel, khususnya Dapil Belitung untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait tuntutan 20 persen plasma area perkebunan, dikarenakan berdasarkan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dimana perusahaan wajib memfasilitasi pembangunan pada masyarakat minimal 20 persen dari total area usaha perkebunan yang diusahakan.

Hal tersebut dikatakan Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya, SH, MH pasca rapat bersama Badan Koordinasi Penananaman Modal (BKPM) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Selasa (16/7).

"Kuncinya ada di Pemda Belitung Timur, Bupati harus dapat mewujudkan tuntutan masyarakat yakni 20 persen plasma harus dimasukkan dalam usulan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU)," jelas Didit.

Sebagai informasi, Rencana perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit PT Steelindo Wahana Perkasa dan PT Parit Sembada akan berakhir masa berlakunya pada 31 Desember 2020 menemui jalan buntu dikarenakan belum terpenuhinya persyaratan yang diusulkan masyarakat Kabupaten Belitung Timur.

"Harapan lain yang segera terealisasi bahwa pihak BPN menyatakan akan melakukan pengukuran ulang terkait lahan HGU tersebut, kami menekankan untuk melibatkan pihak lain, yakni masyarakat, aparat desa, Pemda dan DPRD," ujarnya.

Selanjutnya DPRD Babel akan melakukan koordinasi ke Kementrian Pertanian untuk menselaraskan Permentan No 98 Tahun 2013 dengan UU No. 39 Tahun 2014 dikarenakan yang memberi ruang terhadap perkebunan plasma yang diperbolehkan di luar HGU.

"Bayangkan dengan adanya peraturan tersebut, HGU dapat terbit dahulu meskipun belum jelas perjanjian plasma, masyarakat Belitung Timur akan menjadi pembantu di negeri sendiri," tegasnya.

Sementara itu Wakil Gubernur, Abdul Fatah menjelaskan harus adanya kesepakatan antara masyarakat dan pihak perusahaan agar perpanjangan HGU dapat direalisasikan.

"Setelah mendengar paparan dari pihak BKPM dan BPN dapat kita simpulkan bahwa apabila belum adanya kesepakatan antara pihak masyarakat dan perusahaan maka kedua institusi tersebut tidak dapat memproses lebih lanjut," tutupnya.

HUMAS - Budi Setyo

Pangkalpinang – Terkait informasi adanya pengajuan pertambangan bauksit di Desa Cupat, puluhan masyarakat Desa Cupat, Kabupaten Bangka Barat bertandang ke DPRD Babel untuk mengadukan permasalahan tersebut. (18/07)

Kepala desa Cupat, Martaridi mengatakan bahwa hasil dari musyawarah desa, seluruh masyarakat Desa Cupat sepakat menolak pertambangan bauksit yang mereka nilai akan memperparah kerusakan alam di Desa Cupat.

"Setelah kita melakukan musyawarah desa pada tanggal 12 Juli 2019, intinya masyarakat Desa Cupat sepakat menolak keberadaan tambang bauksit dari PT Kentjana Sakti Indonesia (PT KSI)," ujar Martaridi di Ruang Banmus.

Respon positif diberikan oleh Ketua DPRD, Didit Sri Gusjaya, SH. MH, pasca audiensi, Beliau mengatakan
Rencana pertambangan bauksit akan sulit terlaksana dikarenakan terbentur berbagai aturan dan penolakan dari masyarakat.

“Setelah kami memediasi antara Masyarakat Desa Cupat, Sekda Bangka Barat, dan jajaran Pemerintah Provinsi Babel dapat disimpulkan bahwa berdasarkan UU No.4 Tahun 2009 tentang minerba, bauksit merupakan jenis logam sehingga proses pengajuan aktifitas pertambangan melalui lelang bukan penunjukan,”. Terangnya.

Selain itu, kawasan yang direncanakan akan di eksplorasi merupakan kawasan hutan lindung, sehingga sulit untuk mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.

Sementara itu Sekda Bangka Barat, Yunan Helmi mengatakan PT Kentjana Sakti Indonesia baru memberikan paparan rencana eksplorasi dan dibutuhkan berbagai proses sehingga dapat terlaksana .

“Saat ini pihak perusahaan baru berencana, setelah itu membutuhkan izin lokasi, rekomendasi tata ruang, sehingga apabila mendapatkan penolakan dari masyarakat, tidak akan keluar rekomendasi, tidak perlu khawatir, kami selalu berada bersama masyarakat,” tutupnya.

Humas - Budi Setyo

PANGKALPINANG – Perwakilan masyarakat Kelurahan Berok menyuarakan aspirasinya terkait maraknya pertambangan Tambang Inkonvensional (TI) ilegal di kawasan eks PT. Kobatin, diantaranya daerah Merbuk, Kenari dan Pungguk, Kabupaten Bangka Tengah.

H. Ihron, Kepala Lingkungan Kelurahan Berok mengatakan penambang yang beroperasi pada dini hari tersebut sudah sering diingatkan oleh masyarakat sekitar, tetapi mereka tidak menghiraukannya.

“Dampak pertambangan tersebut, lambat laun akan menyebabkan banjir dan longsor, yang merugikan masyarakat Berok dimana merupakan daerah rawan banjir,” jelasnya di ruang Ketua DPRD, Senin (22/7).

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya segera merespon aspirasi masyarakat dengan menghubungi langsung melalui sambungan telepon Kapolres Bangka Tengah, AKBP Edison Ludy Bard Sitanggang untuk meminta menghentikan aktifitas pertambangan Tambang Inkonvensional (TI) ilegal di kawasan eks PT. Kobatin.

"Saya minta seluruh masyarakat Desa Berok harus kompak, jangan nanti 60 persen masyarakat menolak, 40 persen setuju, Kalau kompak untuk menolak akan memudahkan untuk ditindaklanjuti," kata Didit.

Beliau menjelaskan bahwa Desa Berok merupakan kawasan yang rentan bencana banjir dan seharusnya tidak boleh ada pertambangan ilegal di daerah itu.

"Memang di daerah itu rawan bencana banjir, bahaya kalau ada buaya, bisa mengancam keselamatan warga karena habitat buaya di daerah itu telah diganggu," ujarnya.

Sementara itu Plt Kepala Dinas ESDM Babel, Rusbani menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin pertambangan di wilayah Eks. Kobatin karena merupakan kawasan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

"Kami dari provinsi tidak mengeluarkan izin di wilayah tersebut, jikalau ada pihak yang mengeluarkan izin tambang di daerah itu, itu bukan dari provinsi," tegasnya.

DPRD Babel terima nelayan Bangka Selatan terkait operasional penangkapan menggunakan trawl di kawasan Bangka Selatan, senin (06/08). Menurut nelayan, operasional trawl sangat meresahkan mereka karena bertentangan dengan UU. Mereka menuntut untuk segera ditindak tegas.

DPRD Babel melalui Ketua DPRD, Wakil Ketua, Komisi II dan Anggota DPRD Babel Dapil Basel mendukung penuh tindakan tegas oleh aparat untuk menuntaskan permasalahan ini, bahkan DPRD akan mendukung untuk didirikan pos pengamanan di beberapa titik di Basel untuk pengamanan.

Selanjutnya, bersama DKP Prov Babel, DPRD juga akan meninjau langsung operasional kapal trawl guna mencari solusi yang tepat menuntaskan permasalan ini.

Humas

Tuesday, 20 August 2019 13:37

Kunjungan Peserta KKDN Sesko TNI 2019

Pangkalpinang - Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya, didampingi seluruh Ketua Komisi di DPRD Babel menerima kunjungan 46 peserta KKDN (Kuliah Kerja Dalam Negeri) Pasis Dinreg XLVI Sesko TNI 2019, Selasa (20/08).

Dalam sambutannya di depan seluruh peserta KKDN, Ketua DPRD memaparkan sejumlah potensi daerah dan pengembangan isu-isu strategis di wilayah Bangka Belitung, termasuk fokus progres pembahasan Raperda RZWP3K yang saat ini masih dibahas oleh tim pansus.

"Babel ini mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari hasil perkebunan sampai potensi kelautan. Namun pengolahaan SDA tersebut masih terkendala beberapa masalah. Untuk itu, melalui RZWP3K ini, kami harapkan program pasca timah yang dicanangkan pemerintah daerah dapat terarah." ungkap Didit.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menambahkan bahwa Raperda RZWP3K ini sudah sinkron dengan sitem ketahan nasional. DPRD sudah menghubungi pihak terkait, baik Danlanal, Danlanud untuk dikonfirmasi, kendati di sektor anggaran untuk wilayah pertahanan belum disiapkan.

"Anggaran wilayah pertahan belum, namun kami sudah berkoordinasi dengan mereka untuk mengetahui potensi mana yang dapat direalisasikan untuk wilayah pertahanan di Bangka Belitung." tambahnya.

Menutup pertemuan, Didit menyinggung kerukunan antar umat beragama di Babel yang luar biasa. Ia menginginkan babel bisa menjadi miniatur kerukunan umat beragama di Babel, meskipun perkembangan radikalisme di Babel cukup tinggi.

"Kami berharap kerukunan antar umat beragama di Babel ini tetap terjaga dan kondusif, meskipun kami menemukan banyak permasalahan, namun kami yakin, dengan semangat pancasila, kita dapat mempertahankan keutuhan NKRI khususnya di wilayah Bangka Belitung." Tutupnya.

Humas.

Pangkalpinang – Ketua DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung menerima dua kunjungan sekaligus dari Badan Karantina Pertanian (Barantan) dan perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Rabu (28/08).

Kepala Barantan, drh. Saifuddin Zuhri, dalam kesempatannya menjelaskan ada tugas tambahan selain tugas pkok yang diemban oleh Barantan sendiri. Dalam tugas tambahan ini ada juga program-program yang dijalankan oleh Barantan, salah satunya adalah Program Ayo Galakkan Ekspor Generasi Milenial Bangsa atau disingkat dengan Agro Gemilang. Program ini bekerjasama dengan mahasiswa Fakultas Pertanian UBB, merupakan program Badan Karantina Pertanian untuk mempersiapkan petani milenial go internasional, mendorong para petani muda untuk memasuki pasar ekspor dengan memenuhi persyaratan Sanytary and Phytosanitary (SPS).

Terkait akan hal ini, Saifuddin memaparkan sejumlah potensi ekspor di Bangka Belitung yang selama ini belum terlihat oleh sebagian kalangan selain komoditi ekspor yang saat ini sudah digalakkan yaitu lada, karet bahkan sawit.

"Babel mempunyai potensi ekspor yang besar selain yang sudah ada. Sebut saja ada sarang burung walet, nanas, manggis, bahkan pemanfaatan daut sawit sebagai sapu lidi. Cuma di Babel saat ini belum ada sistem processing yang mumpuni untuk mengolah potensi tersebut." jelas Kepala Barantan.

"Oleh karena itu, Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian membuat aplikasi I-MACE (Indonesian Map of Agricultural Commodities Exports) atau Peta Komoditas Ekspor Pertanian Indonesia. Melalui aplikasi ini nanti bisa dilihat informasi kegiatan ekspor komoditas pertanian di Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian seluruh Indonesia, termasuk di Bangka Belitung." tambah Saifuddin lagi.

Dengan adanya aplikasi ini, menurut Saifuddin, masyarakat dapat melihat komoditi ekspor dari Babel, termasuk jika kesulitan dalam menjual komoditi, dapat mencari di wilayah atau daerah lain untuk dapat bekerja sama mengekspor komiditi tersebut. Untuk Itu, pihak Barantan mengharapkan dukungan dari DPRD untuk berjuang bersama-sama meningkatkan komoditi ekspor dari Bangka Belitung, dengan harapan petani di Babel bisa sejahtera.

Atas penjelasan ini, Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya mengaku tertarik dengan komoditi ekspor tambahan dari Babel ini. Dirinya mengaku terbuka akan pandangan komoditi ekspor tambahan dari Bangka Belitung yang ternyata tidak hanya lada, timah atau kelapa sawit.

"Saya tertarik akan hal ini, nanti jum'at (30/08), saat Badan Musyawarah, saya undang Barantan kembali untuk mempresentasikan potensi komoditi ini di depan eksekutif dan juga anggota DPRD lainnya, supaya kita sama-sama mengetahui bahwa Babel mempunyai komoditi ekspor tambahan yang dapat menunjang kegiatan perekonomian masyarakat." ujar Didit.

Di waktu yang sama, perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung menyampaikan maksud dan tujuan mereka bertemu langsung dengan Ketua DPRD. Melalui juru bicara mereka, para mahasiswa ini menanyakan tahapan-tahapan yang dilalui oleh DPRD Babel guna membentuk raperda yang berkualitas. Selain itu, Fakultas Hukum UBB ingin sekali dilibatkan dalam penyusunan Raperda oleh DPRD Bangka Belitung.

"Kiranya ada perwakilan dari mahasiswa yang dilibatkan dalam pembuatan naskah akademik dalam sebuah raperda dan ikut dalam rapat pembahasan pembuatan raperda." saran dari juru bicara mahasiswa.

Menjawab keinginan para mahasiswa. Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya mengatakan bahwa perda yang dibuat DPRD merupakan sumbangan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi mereka kepada masyarakat. Tahapan-tahapan yang dilalui oleh DPRD dalam menysun raperda inisiatif berasal dari saran per komisi lalu dirapatkan dalam badan musyawarah untuk kemudian disusun jadwal pembahasan.

"Untuk pelibatan mahasiswa, beberapa waktu lalu, pernah juga dilibatkan mahasiswa UBB untuk mengakaji draft raperda yang disampaikan oleh DPRD, namun follow up-nya belum diterima oleh DPRD." jelasnya.

Menutup pertemuan dengan mahasiswa, Didit mengharapkan ada peran aktif dari mahasiswa mengkaji berbagi kebijakan dari pemerintah daerah dan menyampaikan nya kepada masyarakat menurut pandangan mahasiswa hukum secara khusus.

"Saya berharap para mahasiswa ini lebih aktif lagi mendiskusikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah lalu menyampaikannya kepada media untuk di-publish hasil pembahasannya menurut persepsi dari mahasiswa sendiri." Tutup Politisi PDI Perjuangan ini.

Humas.

Pangkalpinang - Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel jum'at (30/08) membahas sejumlah masalah dengan pihak eksekutif termasuk solusi dari eksekutif terhadap naiknya tarif BPJS Kesehatan per-September 2019.

Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya, menanyakan bagaimana tindakan dari Dinas Kesehatan untuk meminimalisir permasalahan yang timbul di masyarakat atas kenaikan tarif ini.

"Kami berkeinginan dari DPRD untuk membantu masyarakat yang tidak mampu terkait kenaikan tarif BPJS Kesehatan ini. Untuk itu kiranya dari Dinas Kesehatan dapat memberikan format yang tepat untuk meminimalisir permasalahan ini dalam masyarakat." ujar Didit, di dalam forum Banmus.

Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung, Mulyono Susanto menjelaskan bahwa Dinas kesehatan saat ini masih belum mengetahui besaran kenaikan, namun sudah ada tindakan preventif yang akan dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, seperti pemberian subsidi iuaran kepada masyarakat.

"Saat ini BPJS mensubsidi lebih dari 500 ribu masyarakat Bangka belitung, dan di tahun 2020 sangat berpotensi untuk naik." jelas Mulyono.

Akan tetapi, tambah Mulyono, Dinas masih perlu tambahan anggaran agar action ini dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan tentu saja dapat meminimalisir permasalahan masyarakat atas naiknya tarif BPJS ini.

"Dengan hitung-hitungan kami untuk BPJS ini, maka anggaran yang perlu ditambah adalah 24M lebih." tambahnya.

Atas kendala ini, DPRD meminta Dinas Kesehatan untuk merinci kembali berapa angka kenaikan di tiap kabupaten/kota, lalu dilakukan semacam kerjasama 50-50 antara provinsi dan kab/kota untuk menutupi anggaran ini.

"Kita akan panggil Bupati dan walikota serta BPJS Kesehatan, Dinkes, Dinsos dan Badan Pusat Statistik untuk mencari solusi. Masalah dana, Badan Anggaran yang berdiskusi." jelas Didit.

Pangkalpinang - DPRD Babel melalui tim panitia khusus (pansus) Zonasi RZWP3K akhirnya menandatangani berita acara persetujuan Raperda RZWP3K, senin (02/09). Penandatanganan juga dilakukan oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) serta OPD terkait.

Sebelum dilakukan penandatangan, terlebih dahulu dibahas detail singkat penyusunan raperda terkait pasal-per-pasal serta konfimasi kembali terkait penetapan wilayah di beberapa kabupaten di Bangka Belitung.

Usai acara, Ketua Pansus, Adet Mastur menyampaikan rasa syukur atas rampungnya raperda ini. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih yang begitu besar kepada pihak-pihak yang terlibat, karena berkat kerjasama yang baik antara DPRD Babel dengan Pokja, raperda ini dapat selesai.

"Saya mewakili DPRD menyampaikan rasa terimakasih sebeasr-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Kita berharap agar raperda ini dapat menjadi lembaran sejarah untuk provinsi Babel yang lebih maju lagi." ujarnya.

Pansus RZWP3K sendiri sudah melalui tahap pembahasan yang alot dari beberapa bulan yang lalu. Mulai dari penetapan zona di beberapa kabupaten/kota, koordinasi dengan para Bupati dan Walikota terkait wilayah yang ditetapkan hingga tantangan yang didapat oleh pansus khususnya dalam penetapan zona tambang di wilayah Bangka Belitung.

Humas Sekretariat DPRD

Pangkalpinang - DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung bersama Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung menandatangani KUA PPAS TA 2020, jum'at (06/09).

Sebelum dilakukan penandatanganan, Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya, meyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan anggaran Pemprov Babel 2020. Anggaran tersebut meliputi jumlah dana APBD yang disetujui, dana alokasi khusus serta defisit.

"Anggaran yang kita setujui yaitu 2 triliun lebih, belum ditambah dana alokasi khusus sejumlah 5 milyar dan defisit 190 milyar. Nah, defisit ini akan kami serahkan kepada komisi untuk dibahas bersama OPD mitra agar dapat diminimalisir." ujar Didit.

Selain itu, ada juga beberapa hal yang diusulkan oleh DPRD kepada pemprov, diantaranya penambahan honor untuk tenaga penyuluh desa, penuntasan masalah pimpinan Jamkrida dan rencana penyatuan beberapa OPD di SOTK yang baru.

JAKARTA - Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya bersama Wakil Gubernur, Abdul Fatah datangi Kementerian Sosial Kamis pagi (12/09), guna koordinasi dan sinkronisasi permasalahan Basis Data Terpadu (BDT) di Babel terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.

Kunjungan yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua, Toni Purnama beserta Komisi IV DPRD diterima oleh Pusdatin & Humas Kemensos RI.

"JKN memang program pusat tetapi dengan adanya kenaikan iuran dari Pemerintah, kami bertanggung jawab secara moral. Karenanya, DPRD bersama Pemerintah Provinsi akan mengalokasikan anggaran untuk membackup. Jika semua dibebankan pada APBD sangat tidak memungkinkan, inflasi di Babel sangat tinggi", sampai Didit.

Ujang Taufik dari Pusdatin Kemensos sampaikan dari Jumlah Penduduk Miskin Babel sebanyak 279.373, yang sudah menerima PBI - Jaminan Kesehatan Nasional di Tahun 2019 sudah berjumlah 227.306.

Kemensos sarankan masyarakat wajib melaporkan setiap perubahan data, sesuai dengan aturan dalam Undang Undang No.3 Tahun 2011 & Permensos No.28 Tahun 2017.

Ditambahkan untuk Penerimaan Bantuan Iuran akan di nonaktifkan jika data tidak valid dan secara 2 ( dua ) tahun berturut - turut tidak menggunakan akses kesehatan.

Pada pertemuan ini, Didit juga meminta Komisi IV dan Dinas Kesehatan Babel lanjutkan hasil koordinasi di Kemensos ini langsung ditindaklanjuti ke Kemenkes agar semua data bisa difasilitasi sehingga anggaran yang dialokasikan DPRD terkait hal ini bisa tepat guna, karena ini untuk masyarakat Babel.

Pangkalpinang - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, SH. MH meresmikan Gedung A Rumah Sakit Bhayangkara Polda Babel. (18/09)

Acara tersbut turut dihadiri oleh Kapusdokkes Polri Brigjen Pol dr. Musyafak, Gubernur Erzaldi Rosman, Kapolda Brigjen Pol Istiono, dan unsur Forkominda Babel serta undangan lainnya.

Disela-sela peninjauan Rumah Sakit, Didit Sri Gusjaya menyempatkan untuk mendonorkan darah, Beliau menjelaskan bahwa dirinya sejak dulu merupakan pendonor aktif, namun sudah sekitar empat tahun tidak mendonorkan darah dikarenakan kesibukannya.

"Semoga donor ini bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan," Kata politisi bergolongan darah O tersebut.

Sebagai informasi, Lahan Rumah Sakit Bahayangkara Polda Kepulauan Bangka Belitung merupakan hasil persetujuan DPRD Babel untuk menghibahkan lahan Pemprov Babel pada tahun 2016, dimana sebelumnya pihak Polda Babel mempresentasikan rencana pembangunan dihadapan Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang - Sejumlah elemen masyarakat bernama Masyarakat Peduli Transparansi Demokrasi (MPTD) mendatangi Kantor DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung, senin (23/9). Kedatangan mereka terkait revisi UU no. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aksi diterima oleh Ketua DPRD, Didit Sri Gusjaya, didampingi Ketua Komisi I, Adet Mastur beserta Anggota DPRD, Bong Ming Ming.

Dalam orasinya, Ketua Umum MPTD, Ansori, meminta DPRD Babel untuk dapat berpihak kepada KPK dalam menegakkan supremasi hukum melawan tindak pidana korupsi di Indonesia.

"KPK dalam perjalannnya selalu mendapat perlawanan, sudah sepatutnya kita hadir dan melawan setiap perbuatan yang melemahkan bahkan membunuh kewenangan KPK, termasuk revisi UU ini. Untuk itu, kami berharap DPRD untuk dapat sejalan dengan kami, agar segala kewenangan KPK dapat dikembalikan demi tegaknya hukum anti korupsi di Indonesia" Ujar Ansori.

Menanggapi tuntutan MPTD, Didit Sri Gusjaya mengatakan bahwa DPRD selalu berada satu jalur dengan suara rakyat, namun terdapat domain tertentu yang tidak bisa DPRD lakukan.

"Kami, DPRD Babel, di akhir masa jabatan kami, selalu siap mengawal suara rakyat. Untuk permasalahan ini, kami akan laksanakan sesauai domain kami di DPRD, jika di luar itu, kami tidak sanggup karena berbenturan dengan aturan." jelas Didit.

Setelah mendengar tanggapan dari DPRD, masyarakat membubarkan diri seraya mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Beltiung untuk senantiasa bersinergi bersama dalam memberantas korupsi.

Pangkalpinang - Sebanyak 45 anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa bakti 2019-2024 resmi dilantik, Selasa (24/9/2019). Acara ini dilangsungkan di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pelantikan juga dihadiri oleh Gubernur Babel, Erzaldi Rosman dan Wakil Gubernur Babel, Abdul Fattah serta segenap unsur Forkopimda. Dalam sambutannya, Gubernur Babel mengucapkan selamat kepada para anggota DPRD terpilih serta mengajak 45 anggota dewan yang baru ini bekerjasama membangun Bangka Belitung agar lebih maju.

"Mari kita bersinergi membangun bangka belitung lebih maju, sejahtera dan bermartabat. Selamat bekerja untuk anggota dewan yang baru," kata Erzaldi.

Sementara itu, usai pelantikan juga ditetapkan alat kelengkapan sementara DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pimpinan sementara akan dijabat oleh Didit Sri Gusjaya yang merupakan anggota DPRD terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sedangkan jabatan wakil ketua sementara dijabat oleh Hendra Apollo dari Partai Golongan Karya (Golkar).

Komposisi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri terdiri atas:
PDIP
Hendriyansen (Dapil I)
Didit Srigusjaya (Dapil II)
Adet Mastur (Dapil II)
Toni Mukti (Dapil III)
Taufik Mardin (Dapil IV)
Ariyanto (Dapil V)
Rina Tarol (Dapil III)
Junaidi Rahman (Dapil IV)
Herman Suhadi (Dapil VI)
Rustamsyah (Dapil VI)

GOLKAR
Efredi Effendi (Dapil I)
Algafry Rahman (Dapil II)
Yoga Nusirwan (Dapil IV)
Heryawandi (Dapil V)
Firmansyah Levi (Dapil VI)
Marsidi Satar (Dapil III)
Hendra Apolo (Dapil VI)

GERINDRA
Ferdiansyah (Dapil I)
M Amin (Dapil III)
Yusderahman (Dapil V)
Fitra Wijaya (Dapil II)
Beliadi (Dapil IV)
Jawarno (Dapil VI)

PPP
Toni Purnama (Dapil III)
Azwari Helmi (Dapil V)
Dede Purnama (Dapil I)
M Yunus (Dapil II)
Helyana (Dapil IV)
Amri Cahyadi (Dapil VI)

NASDEM
Johansen Tumanggor (Dapil I)
H Mulyadi (Dapil II)
Zarkani (Dapil IV)
Sukirman (Dapil V)
Agung Setiawan (Dapil VI)

DEMOKRAT
Nico Plamonia (Dapil I)
Aditya Riski Pradana (Dapil III)
Rudi Hartono (Dapil IV)
Arbiyanto (Dapil V)
Ranto Sendu (Dapil VI)

PKS
Bong Ming-ming (Dapil V)
Aksan Visyawan (Dapil VI)
Dody Kusdian (Dapil I)
Erwandi Rani (Dapil IV)

PAN
Matzan (Dapil VI)

PBB
Eka Budiarta (Dapil IV)

Page 1 of 2
© 2020 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. All Rights Reserved.