angga

angga

Wednesday, 31 October 2018 11:40

DPRD BABEL SAHKAN APBD 2019

Provinsi pertama yang sampaikan APBD 2019 ke Kemendagri

Pangkalpinang - Duka dan perasaan haru selimuti suasana Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat berlansung Rapat Paripurna Penyampaian Raperda RZWP3K Bangka Belitung, Penyampaian Nama Pansus DPRD Babel serta Pengambilan Keputusan tentang APBD 2019, Selasa (30 /10/2018 )

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya didampingi para pimpinan beserta anggota DPRD Babel dan dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman. 
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan dengan disahkan APBD 2019, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menjalankan program-program pembangunan untuk masyarakat di Bangka Belitung.

“Kita harapkan APBD yang sudah disahkan ini dapat di jalankan dengan baik. Program-program yang sudah diajukan bisa terlaksana demi kepentingan masyarakat di Bangka Belitung,” kata Didit .

Diakui Didit, bila anggaran pemerintah mengalami defisit sekitar Rp. 200 miliar, pemerintah provinsi harus bisa mengatasi defisit tersebut dengan melakukan efisiensi dan rasionalisasi.

Lanjutnya, Pemerintah provinsi harus lakukan pemantauan anggaran pada triwulan pertama. Mengingat defisit sebesar Rp 200 miliar tersebut cukup memberatkan APBD 2019.

“Jadi kami persilakan pemprov mengambil sikap seperti apa. Apakah rasionalisasi atau efisiensi lainnya,” kata Didit

Tapi bila hendak melakukan efisiensi, DPRD menyarankan agar dilakukan inventarisir terlebih dahulu. Kegiatan mana saja yang akan dirasionalisasi dan disampaikan ke DPRD Babel.

Hal ini perlu disampaikan agar DPRD dan pihak eksekutif bisa mencarikan solusi yang tepat demi kepentingan masyarakat di Bangk Belitung.

Sementara Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman mengatakan dengan disahkan APBD 2019 program pembangunan untuk kepentingan masyarakat dapat dilaksanakan. Mengingat pentingnya pembanguna yang diajukan dalam APBD 2019 untuk kepentingan masyarakat.

"Di tengah suasana duka yang menyelimuti kita semua, ada sebuah prestasi yaitu Bangka Belitung merupakan daerah yang pertama kalinya menyampaikan ke Kementerian, cepat dan tepat waktunya sesuai dengan aturan, Saya juga ucapkan terimakasih atas kinerja teman-teman di DPRD Babel," katanya
.
“Setelah disahkan ini nantinya segera akan kita jalankan. Program-program pembangunan apa saja yang akan kita kerjakan, ya kita kerjakan,” Tutup Erzaldi.

(Budi Setyo - Pranata Humas)

Thursday, 01 November 2018 11:38

DPRD MERADANG, HARGA SAWIT TIDAK KUNJUNG STABIL

Hal ini setelah DPRD Babel mendengar informasi dari KSOP Pangkalbalam saat rapat dengar pendapat diruang Banggar (01/11) bahwa adanya pengiriman sawit dipelabuhan, padahal pengusaha sawit berkilah tindak kunjung naiknya harga sawit dikarenakan tangki penuh dan keterbatasan kapal pengiriman.

"Intinya, kita minta Pemprov harus tegas menyikapi persoalan ini. Kita mendapat informasi tidak adanya pengiriman karena persoalan kapal. Itu kan be to be, bicara bisnis antara pengusaha dengan pemilik kapal. Ternyata tadi informasi dari pelabuhan, ada pengiriman," kesal Didit.

Beliau pun berharap Gubernur untuk segera memanggil para pengusaha sawit dan libatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).

“dan juga apabila ada informasi pengusaha luar bangka yang ingin membeli sawit kita, segera bergerak lakukan MOU dengan perusahaan tersebut,” tambahnya

Sementara itu Ketua Komisi II, Aksan Visyawan mengultimatum Tim Satgas Pemantau Harga Sawit untuk memberikan progres hasil dalam waktu satu minggu kepada DPRD Babel.

“kita tidak usah banyak beretorika, tetapi harus action karena ini menyangkut urusan perut rakyat,” tegasnya

Pangkalpinang - Anggota DPRD Babel Dapil kota Pangkalpinang, Djunaidi Thalib memulai kegiatan resesnya di Kel. Genas, Taman Sari tepatnya di RT 01, belakang Masjid Ar Rauda (Belakang Cebo), Pangkalpinang, jum'at (9/11). Reses politisi Golkar itu dihadiri beberapa anggota Bawaslu serta puluhan warga yang antusias ingin menyampaikan aspirasi mereka kepada wakil rakyat saat itu.

Dalam pertemuan silaturahmi dengan warga tersebut, Djunaidi Thalib berpesan agar warga, khususnya warga Kelurahan Genas untuk ikut aktif memberikan suara dalam Pilpres dan Pileg tahun depan. Hal ini sangat penting mengingat siapa yang terpilih nanti benar-benar berdasarkan pilihan rakyat.

Beberapa warga pun turut menyuarakan keluhan mereka terkait aspek-aspek yang langsung menjangkau masyarakat salah satunya pembagian raskin yang dinilai warga tidak tepat sasaran.

"Pembagian raskin ini tidak tepat sasaran, Pak, mereka yang kaya kadang yang mendapat raskin, tapi kami-kami yang menengah ke bawah kadang tak dapat." Ujar Pak Rojali, salah satu warga yang hadir.

Hal ini dikarenakan tidak adanya pemutakhiran data oleh kelurahan terkait siapa saja yang layak mendapat raskin. Untuk itu, ia meminta DPRD untuk turun langsung mengevaluasi kinerja dari Kelurahan khususnya dalam hal pembagian raskin ini agar ke depan pembagian raskin kepada masyarakat kurang mampu di kawasan ini dapat lebih merata serta tapt sasaran.

Ibu Surati, mengatakan bantuan untuk program KOTAKU dari Pemkot juga tidak merata, sebagai koordinator program ini di kelurahan Genas, ia mengaku tahu persis mekanisme dan kejadian di lapangan. Ia menilai pembagian bantuan KOTAKU ini lebih condong mengarah ke pihak yang kurang tepat.

“Kami harap Bapak dari DPRD Provinsi bisa berkoordinasi dengan Pemkot untuk menyelesaikan permasalahan ini.” Harapnya.

Atas beberapa aspirasi dari warga, Djunaidi Thalib mengatakan pihaknya melalui DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung akan menampung dan menindaklanjuti permasalahan warga ini. Ia bersama Anggota DPRD Babel dapil Pangkalpinang akan duduk bersama pihak-pihak terkait guna mencari solusi atas semua permasalahan masyarakat agar kesejahteraan masyarakat dapat terjamin.

“Kami mohon do’a dari Bapak-Ibu semua yang hadir agar kami dapat bekerja secara optimal menindaklanjuti semua keluhan warga di sini.” Pintanya kepada warga Kel. Genas yang hadir.

Humas.

Pangkalpinang – Anggota DPRD Babel dari Partai Gerindra untuk Dapil Kota Pangkalpinang, Ferdiansyah hadir di tengah warga nelayan di kawasan Dermaga Pangkalarang, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkalbalam, Pangkalpinang, Jum’at malam (09/11). Kegiatan Reses kali ini didampingi oleh Sopiar selaku Kasi Perikanan dan Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kep. Bangka Belitung dan dihadiri oleh Camat Pangkalbalam dan Lurah Ketapang.

Dalam pertemuan dengan puluhan warga ini, Ferdiansyah mendapat banyak keluhan dari warga yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Beberapa perwakilan dari nelayan mengaku Pemprov diakui kurang mempunyai program sentral kepada nelayan khususnya nelayan Pangkalarang.

“Proposal-proposal yang diajukan oleh para nelayan pun terkesan dipersulit, Pak. Harapan kami setiap aspirasi mohon ditindaklanjuti, ini untuk kemajuan kami para nelayan juga.” Ujar Agus, salah satu perwakilan nelayan.

Terkait fasilitas dokumen, seperti kartu nelayan dan asuransi, masyarakat mengaku ada yang sudah punya, ada juga yang belum. Sama halnya dengan kepengurusan pas kecil dan pas besar yang dinilai warga masih sulit untuk didapat.

Andian, Pengurus RT dan Pengurus Nelayan setempat mengeluhkan pasokan solar untuk bbm melaut para nelayan yang sekarang dijatah, lalu ada juga permasalahan peruntukan dermaga TPI di Pangkalarang yang saat ini didominasi oleh kapal PT bukan kapal nelayan.

Dalam kesempatan yang sama, Camat Pangkalbalam juga memohon bantuan dari DPRD dan Pemprov untuk intervensi atas peraturan pemberian bantuan kepada nelayan yang harus dari lembaga berbadan hukum. Ini terkesan menyulitkan para nelayan.

Menjawab keluhan warga, Ferdiansyah mengatakan bahwa DPRD lebih menjalankan kegiatan berdasarkan sistem yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Masalah proposal, di kota sudah ada penyuluh perikanan yang bersedia membantu para nelayan dalam menyusun proposal bantuan para nelayan. Untuk maslaah pemberian bantuan kepada nelayan ia mengatakan bahwa sudah ada peraturan khusus bagi nelayan yang mau mengajukan bantuan.

“Dari Kemendagri, kelompok nelayan yang sudah terdata di kesbangpol bisa mengajukan bantuan. Informasi ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi seluruh nelayan bukan hanya di Pangkalarang, namun nelayan di seluruh Bangka Belitung.” Jelas Ferdiansyah kemudian.

Hal yang krusial seperti pasokan solar untuk nelayan, DPRD akan menjembatani para nelayan dengan Pertamina mencari solusi permasalahan ini. Terkait pemanfaatan TPI, saat ini TPI di Kota Pangkalpinang masih dalam proses penyerahan aset kepada provinsi, tidak seperti TPI di kabupaten lain yang sudah menjadi hak Provinsi per Oktober 2018.

“InsyaAllah Januari 2019, semua clear, penyeahan aset lancar, ini untuk kepentingan bapak-bapak nelayan juga, biar semua jelas. Dalam prosesnya nanti DPRD akan mengawasi berbagai kejadian di ruang lingkup nelayan secara pelan-pelan”.

Menutup pertemuan dengan nelayan malam itu, DPRD Babel bersama dinas terkait akan bekerja ekstra menjadikan nelayan Pangkalarang Pilot Project atau percontohan bagi nelayan yang lain. Tak lupa ia pun mengharapkan do’a dan usaha yang lebih dari para nelayan agar setiap permasalahan ini bisa mencapai solusi yang tepat.

“Do’a dan usaha bapak untuk kami di DPRD sangat kami harapkan agar setiap permasalahan yang kita jaring malam ini mencapai solusi yang bisa kita terima sama-sama untuk kesejahteraan nelayan kemudian.” Tutupnya.

 

Pangkalpinang – Anggota DPRD Babel Dapil Kota Pangkalpinang, Haryadi, mengadakan reses di wilayah, Sumberejo, Pangkalpinang, Sabtu (10/11). Reses kali ini dihadiri oleh puluhan warga sekitaran Rejosari dan Sumberejo yang antusias ingin menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat mereka. Tampak pula beberapa anggota Bawaslu Kota Pangkalpinang.

Haryadi didampingi pejabat RT dan RW setempat mengatakan bahwa ia sengaja turun langsung ke kawasan ini untuk mendengar langsugn permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. Untuk itu, ia mengharapkan adanya informasi penting terkait berbagai permasalahan dari para warga agar nanti ada perbaikan yang lebih baik terutama dalam hal kesejahteraan warga di kawasan Sumberejo ini.

“Dari pertanyaan dan keluhan ibu-ibu, bapak-bapak, jika ada yang bisa kami jawab, akan kami jawab, namun jika tidak, kami akan tamping dan akan kami bahas di DPRD Provinsi.” Ucap Haryadi membuka pertemuan sore itu.

Beberapa permasalahan yang keluar dari para warga diantaranya kelangkaan gas elpiji 3 kg yang semakin parah. Masyarakat mengeluhkan kelangkaan ini karena berdampak kepada aktivitas keluarga mereka sehari-hari.
“Langkanya ketersediaan gas 3 kg ini betul-betul kami rasakan, Pak, mohon dicarikan solusi bagaimana agar gas 3 kg ini bisa lancar kembali.” Tutur Yuniva, salah satu warga yang hadir.

Selain permasalahan gas, seringnya terjadi banjir di kawasan ini juga tidak luput dari aduan masyarakat. Mereka mengaku was-was jika hujan turun, apalagi kawasan ini sangat dekat dengan perairan. Lalu, ada juga permasalahan pembagian raskin yang tidak tepat sasaran, uang komite sekolah yang masih dibebankan kepada wali murid dan keluhan kesejahteraan untuk pejabat RT RW setempat.

“Sudah 5 tahun kami menjabat, insentif yang kami dapat masih minim, jauh berbeda dengan kabupaten. Kiranya bapak bisa memberikan solusi agar bisa lebih ditingkatkan, mengingat RT RW ini perannya sangat sentral bagi masyarakat.” Ujar Syahrir, Ketua RW setempat.

Haryadi menyambut baik semua aduan dari warga, menurutnya ini bisa jadi tolak ukur bagaimana kinerja para pejabat kelurahan dan kota. Jika masyarakat puas, berarti kinerja mereka baik, namun jika tidak, maka masih banyak yang akan dibenah. Menjawab permasalahan kelangkaan gas 3 kg, politisi Hanura ini mengatakan bahwa jika ada agen yang bermasalah, maka ia bersama rekan-rekan di DPRD akan membawa ini ke media untuk diketahui masyarakat luas.

“Gas 3 kg ini memang diperuntukkan untuk kalangan menengah ke bawah, namun nanti pertengahan 2019, semua gas 3 kg akan ditarik untuk mengurangi subsidi pemerintah, untuk itu saya menghimbau agar masyarakat bisa beralih ke gas 5 kg atau 12 kg.” saran Haryadi.

Untuk permasalahan banjir, DPRD Babel serahkan kepada pihak Pemkot dan Kelurahan, karena masuk dalam kawasan mereka. Namun dalam prosesnya, DPRD akan tetap mengawasi agar kinerja mereka tetap optimal. Sedangkan untuk pembagian raskin, Ia meminta pejabat setempat untuk mendata ulang semua warga agar tidak ada kasus yang seperti ini lagi.

“Kami menyarankan agar RT dan RW mendata ulang semua warga. Update data ini sangat penting guna mengetahui sejauh mana perkembangan tingkat kesejahteraan di masyarakat. In juga nanti berimbas kepada pembagian bantuan-bantuan masyarakat agar tetap sasaran.” Jawabnya.

Menjawab permasalahan komite sekolah, uang tersebut, menurut Haryadi digunakan untuk membayar para guru honorer di sekolah yang bersangkutan. Namun untuk pembebanan, seharusnya tidak mewajibkan para orang tua siswa.

“Komite ini untuk membayar upah para guru honorer sebagai guru yang membantu proses pendidikan di sekolah yang bersangkutan, namun sebenarnya komite ini dibebankan kepada mereka yang mampu, yang tidak mampu tidak dipaksakan.” Jelas Haryadi kemudian.

Lebih lanjut, permasalahan insentif RT RW akan dibahs untuk disampaikan kepada Pemerintah Kota agar permasalahan ini dapat segera diproses dan dicarikan jalan keluar yang baik.

Menutup pertemuan sore itu, Haryadi menghimbau kepada masyarakat untuk sama-sama berdo’a agar semua keluhan dari para warga dapat terselesaikan dengan baik sehingga kondisi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Kota Pangkalpinang dan Sumberejo dapat segera diperbaiki menjadi yang lebih baik.

Pangkalpinang – Memasuki hari ke-5 reses masa sidang kedua tahun 2018, Anggota DPRD Babel Dapil Pangkalpinang, Hendriyansen bersilaturahmi dengan warga di seputaran Pelabuhan Pangkalbalam, Pangkalpinang, Senin (12/11). Hendriyansen menemui puluhan warga yang datang untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait permasalahan-permasalahan yang timbul di sekitar tempat tinggal mereka.

Warga tampak antusias menyampaikan aspirasi mereka kepada wakil rakyat saat itu, salah satu permasalahan yang timbul dari warga adalah tempat pembuangan sampah yang kurang layak dan waktu pengambilan sampah oleh Dinas Kebersihan yang tidak rutin.

“Kadang sampah di depan kami ini menumpuk karena lama tak diambil truk sampah, kami tak masalah harus bayar iuran asal tempat kami tinggal ini bersih, Pak.” Keluh Heron, warga sekitar.

Lain lagi permasalahan dari Ny. Nuraini. Ia mengeluhkan tingkat keamanan dan ketertiban di sekitar tempat tinggal mereka yang sekarang berkurang. Untuk itu, sekiranya DPRD dapat membantu mencari solusi agar keamanan dan ketertiban kawasan mereka tetap terjaga.

“Di sini ada juga beberapa rumah yang dijadikan tempat hiburan malam illegal, mohon diusut, Pak. Kami warga sekitar benar-benar resah.” Keluhnya kembali.

Dalam hal infrastruktur dan fasilitas, warga mengeluhkan lampu penenrangan jalan yang kurang baik kondisinya. Hal ini jelas akan berbahaya jika jalan digunakan malam hari, mengingat banyaknya truk-truk Pertamina keluar masuk jalan tersebut tanpa henti selama 24 jam.

Menanggapi keluhan dan aspirasi warga, Hendriyansen menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya karena warga sudah sangat interaktif. In menjadi motivasi lebih bagi para wakil rakyat untuk bekerja ekstra membawa aspirasi masyarakat ke tingkat provinsi.

Terkait sampah, ia mengaku permasalahan ini menjadi permasalahan umum di Kota Pangkalpinang. Di beberapa tempat permasalahan ini sudah ditindaklanjuti, untuk di Pangkalbalam sendiri DPRD akan mencari solusi yang tepat.

“Untuk masalah keamanan dan ketertiban, warga diharapkan dapat berkoordinasi dengan RT RW setempat, sama seperti rumah karaoke tadi, saya sarankan warga kompak menolak, bila perlu buat surat penolakan kepada lurah atau camat. DPRD tetap akan mengawasi kinerja pemdes, jika kinerja mereka tidak optimal, kita akan tindak.” Tegas Ahok, sapaan akrab beliau.

Untuk lampu jalan, Hendriyansen mengatakan ini adalah ranah Dinas Perhubungan, Warga diminta membuat surat perbaikan yang dari RT atau RW setempat ditujukan kepada Lurah atau Capat untuk kemudian dilanjutkan kepada dinas terkait untuk ditindaklanjuti.

Monday, 12 November 2018 11:27

DPRD BABEL USUL BANGUN MUSEUM DEPATI AMIR

Pangkalpinang - DPRD Babel mengusulkan untuk membangun Museum Depati Amir. Hal ini menyusul setelah ditetapkannya Depati Amir menjadi Pahlawan Nasional asal Bangka Belitung pada tanggal 8 November 2018 lalu.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya menyampaikan apresiasinya diruang kerjanya saat bertemu cicit Depati Amir, Muchtar kepada seluruh pihak yang telah mewujudkan cita-cita masyarakat Babel memiliki pahlawan nasional. (12/11/2018)

"Kami mengucapkan terimakasih kepada tim perjuangan pahlawan nasional Babel, masyarakat, pemerintah daerah yang telah mampu memperjuangkan seorang putra Babel menjadi Pahlawan Nasional yaitu Depati Amir. Kami juga berterimakasih DPRD dan pemerintah daerah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah turut merekomendasikan," kata Didit

Didit menilai dengan hadirnya museum ini penting untuk terus menjaga euforia kepahlawanan. Isi museum ini bukan hanya tentang perjuangan Depati Amir saja, tetapi perjuangan tokoh bangsa Babel yang turut memperjuangkan Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Kami minta sebelum museum ini dibangun untuk menggali fakta sejarah, sehingga pada saat museum dibangun isinya sudah ada. Teknis pembagunannya, kami serahkan ke Pemprov tapi keinginan DPRD akan mengusulkan 2020 harus dibangun Museum Depati Amir, sehingga masyarakat kita timbul rasa nasionalisme," ujarnya.

Beliau menambahkan Museum ini juga bisa menjadi situs sejarah dan wisata sejarah baru yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tak kalah pentingnya, adanya museum ini diharapkan generasi muda menjadi lebih paham Bangsa Indonesia merdeka bukan karena pemberian tapi perjuangan para pahlawan mengorbankan jiwa dan raga.

Sementara itu Cicit Depati Amir, Muchtar merasa bangga atas inisiatif DPRD untuk membuatkan museum perjuangan kakeknya. Ia juga berharap nantinya, generasi muda dapat meneladani sikap perjuangan dan nasionalisme para pahlawan.

"Saya ucapkan terimakasih atas apresiasi dan inisiatif dari DPRD Babel untuk membangun museum. Kami keluarga bangga dan bersyukur antusias menerima Depati Amir bukan hanya di Babel tapi juga di Kupang." ujarnya.

Pihaknya berencana akan menyerahkan plakat penetapan gelar pahlawan nasional dan SK asli dari Presiden akan diberikan kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Plakat dan surat penghargaan dan kepres akan kita serahkan ke Pemprov Babel, karena yang paling banyak berjuang yaitu masyarakat Babel, bukan kami keluarganya," ujarnya.

Humas - Budi Setyo

Payung - Pasca kewenangan SMA dan SMK ditarik ke Provinsi, anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung Dapil Bangka Selatan, diantaranya Marsidi, M. Amin dan Toni Mukti melakukan kunjungan dan Reses ke SMA Negeri 1 Payung, Senin (10/11/2018).

Kunjungan ini dimaksudkan guna melihat perkembangan sekolah dan mencari informasi serta masukan dari Sekolah tersebut.

“Sekarang SMA/SMK menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi, jadi kami sebagai perwakilan masyarakat turun memantau langsung perkembangan SMA/SMK di Bangka Selatan” ujar Amin.

Kunjungan legislator Bangka Selatan ini diterima Kepala SMA Negeri 1 Payung, Nurhasan, S.Pd serta para guru dan murid. Dengan penuh keakraban mereka berdialog.

M. Amin dalam sambutannya menjelaskan bahwa adanya program Beasiswa dari Pemprov Bagi lulusan SMA/SMK di Bangka Belitung yang terkendala dana untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi jangan berkecil hati.

Pemerintah Provinsi Babel menyiapkan dana beasiswa kepada lulusan SMA yang tak mampu itu untuk kuliah di perguruan tinggi swasta maupun negeri di Provinsi Babel.

“Beasiswa untuk anak-anak kurang mampu yang tidak menerima KIP. Harapannya agar tidak ada yang tidak sekolah karena faktor ekonomi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi,” kata Amin

Calon penerima beasiswa adalah lulusan SMA yang diprioritaskan adalah anak yatim piatu, yatim, dan orangtua secara ekonomi tidak mampu. Calon peserta akan diseleksi oleh perguruan tinggi yang dituju.

“Jadi untuk biaya pendidikan anak yatim piatu dan anak yatim akan ditanggung menggunakan program tersebut. Tak hanya itu, beasiswa juga diberikan kepada siswa kurang mampu yang ingin melanjutkan sekolah di perguruan tinggi. Terutama untuk perguruan tinggi yang ada di Bangka Belitung,” tambahnya.

Ketiga legislator yang merupakan putra asli Bangka Selatan itu ingin mendengar langsung berbagai pertanyaan dari murid maupun guru. Diantaranya pengangkatan guru honorer menjadi PNS, dan rencana pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Bangka dan Sumatera.

Marsidi menjelaskan bahwa jembatan penghubung antara Pulau Bangka dan Sumatera membutuhkan dana yang sangat besar, oleh karenanya belum merupakan skala prioritas untuk saat ini, porsi anggaran masih diprioritaskan kepada permasalahan yang lebih penting yakni kesejahteraan masyarakat.

“Terkait pembangunan jembatan penghubung dibutuhkan anggaran sebesar 53 trilyun, sementara APBD kita hanya 2 trilyun. Maka dari itu kami mendorong pusat untuk pembangunannya, karena kalau menggunakan APBD kita tidak sanggup,” ujar Marsidi .

Sementara terkait honorer, Beliau memaparkan bahwa itu merupakan ranah pusat yang tidak bisa diintervensi.

“Kami sudah memperjuangkan ke Pemerintah Pusat untuk mengutamakan honorer daerah untuk diangkat menjadi PNS, tetapi itu merupakan wewenang pusat sehingga kami tidak bisa berbuat banyak,” tambahnya

Usai melakukan dialog, ketiga politisi beserta kepala sekolah melakukan peninjauan lokasi. Selain itu melakukan peninjauan fasilitas lainnya.

“Kedepan fasilitas sekolah harus lebih ditingkatkan, kalau fasilitas lengkap maka mutu pendidikan bisa lebih baik lagi supaya anak-anak semakin berprestasi dan membanggakan daerah kita ini” kata Toni Mukti.

Kepala SMA Negeri 1 Payung, Dr. Hamdan, S.Pd. MM mengatakan bangga melihat adanya legislator yang mendatangi sekolah yang dipimpinnya tersebut dan mengucapkan terima kasih karena berkat kebijakan anggaran di DPRD Babel, Pembangunan Ruang pertemuan di SMAN 1 Payung dapat direalisasikan.

“Beliau ini adalah putra daerah sini, sekarang beliau menjadi salah satu penentu kebijakan di Bangka Belitung” tutup Hamdan

(Budi Setyo – Humas)

Kelapa Kampit - Anggota DPRD Dapil Belitung, Sudirman Norman laksanakan reses di Desa Buding, Desa Kelubi dan Desa Lintang, Kabupaten Belitung Timur. Melalui kegiatan tatap muka dengan masyarakat, Politisi Golkar ini dapat mendengarkan langsung aspirasi dan masukan yang ada pada Dapil yang diwakilinya.

Antusias warga terlihat pada kegiatan reses Politisi Golkar tersebut. Pada silahturahmi kali ini, Perwakilan warga masyarakat, Abdul Rahman menyampaikan keluhannya diantaranya kekurangan pasokan pupuk subsidi, dan mangkraknya program penjernihan air bersih.

“Hampir seluruh desa di Kabupaten Belitung Timur kekurangan pasokan pupuk subsidi, dan proyek penjernihan air bersih mangkrak sejak tahun 2016, kami harapkan proyek mangkrak tersebut segera direalisasikan,” harapnya.

Sudirman Norman mengatakan segera menyampaikan persoalan ini ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk ditindaklanjuti.

“Usulan warga akan saya sampaikan kepada Gubernur pada Rapat Paripurna penyampaian reses nanti,” jelasnya.

Humas.

PANGKALPINANG - DPRD Babel menggelar Rapat Badan Musyawarah untuk perubahan jadwal bulan November, Rabu (14/11). Beberapa agenda perubahan difokuskan pada kegiatan setiap komisi sesuai dengan bidang kerja mereka bersama mitra terkait. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada hari Senin, 26 November 2018 mendatang, usai perayaan HUT Provinsi Kep. Bangka Belitung yang berlangsung pada tanggal 21 November.

Ketua DPRD, Didit Srigusjaya pada rapat tersebut menginstruksikan Komisi I untuk fokus membahas penurunan passing grade untuk tingkat provinsi dan kabupaten pada seleksi CPNS lalu. Hal ini dikarenakan banyaknya peserta seleksi yang tidak lulus semua bidang di Seleksi Kemampuan Dasar (SKD), namun nilai totalnya bagus. Selain itu juga ada permasalahan batas wilayah antara Bangka Tengah dan Bangka Selatan.

"Saya dengar wacana penurunan passing grade dari media, nanti tolong Komisi I koordinasi dengan Biro Pemerintahan dan BKPSDMD. kemudian masalah batas wilayah Bateng dan Basel ini jika bisa langsung carikan solusinya," ujar Didit.

Untuk Komisi II, kegiatan difokuskan mencari solusi terkait kelangkaan gas elpiji dan harga sawit. Masalah ini didapat dari banyaknya masyarakat yang mengeluh kepada para wakil rakyat saat mereka melakukan kunjungan reses di masing-masing Dapil.

Terkait sawit sendiri, Anggota DPRD dari Bangka Selatan, Toni Mukti mendapatkan info bahwa ada pengusaha sawit di Belitung yang bersedia membeli sawit dari Bangka. Hal ini bisa memudahkan petani sawit di Bangka Selatan, mengingat jarak mereka ke Belitung lebih dekat daripada ke Palembang seperti yang sudah diwacanakan sebelumnya. Atas saran ini, ketua DPRD menyambut baik, untuk itu ia menugaskan Komisi II untuk koordinasi dengan beberapa pihak seperti tim sawit dan ekspedisi di hari tersebut.

Komisi III akan melakukan rapat dengar pendapat dengan mitra untuk membahas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di kalangan masyarakat. Selain itu, permasalahan bantuan dana 2,6 M untuk pembangunan jembatan penghubung antara Basel dengan Pulau Pongok pun harus diselesaikan.

Untuk Komisi IV, kegiatan mereka difokuskan meninjau persiapan Ujian Nasional, Porprov dan Suntik Rubella. Kabarnya, persiapan UN menemui kendala karena kurangnya jumlah komputer di beberapa sekolah. Hal ini perlu dikoordinasi dengan Dinas Pendidikan bagaimana kira-kira mendapati solusi yang tepat. Untuk Kegiatan Porprov akhir bulan ini, Ketua DPRD mendapati info beberapa sekolah yang digunakan sebagai venue di ajang tersebut membebankan sumbangan dari para wali murid untuk membeli beberapa fasilitas penunjang acara.

"Saya dengar dari reses ada wali murid yang dibebankan sumbangan untuk membeli beberapa fasilitas seperti kipas angin, dll, setelah selesai, fasilitas ini akan menjadi milik sekolah. Ini masih saya telusuri, sambil nanti komisi IV mengkoordinasikan ini dengan KONI." lanjut Didit.

PANGKALPINANG – DPRD Babel memberikan santunan pendidikan kepada anak anggota dan staf DPRD Bangka Belitung yang menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di Perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat pada Senin (29/10/2018) lalu.

“Sebelumnya kami ucapan terima kasih kepada anggota DPRD Babel yang telah mengikhlaskan untuk membantu anak-anak kami ini yg mana mereka adalah keluarga besar kami. Dan DRPD Babel juga berharap kepada anak-anak dari sahabat kami ini tidak berputus asa tetap semangat untuk mewujudkan cita-cita yang di inginkan dan diharapkan oleh almarhum orang tuanya,” kata Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya saat memberikan santunan pendidikan kepada anak anggota DPRD dan staf di ruang kerjanya, Rabu (14/11/2018).

Didit menyampaikan adapun santunan pendidikan diberikan kepada anak amarhum Murdiman sebanyak dua orang, anak almarhum Ahmad Mughni sebanyak tiga orang, almarhum Dolar sebanyak lima orang, HK Junaidi sebanyak satu orang, untuk anak almarhum Tesa Kausar sebanyak dua orang dan almarhum Muhammad Syafi’i sebanyak dua orang.

“Insya Allah ini akan diserahkan pada saat HUT Babel mendatang, tentu ini sebagai bentuk penghargaan sebagai penghormatan terakhir kepada sahabat-sahabat kita yang telah almarhum,” ujarnya.

Ditambahkan, pembagian santunan ini dibagikan secara proporsional, yang mana sesuai dengan jumlah masing-masing anak dari anggota dan staf DPRD Provinsi Babel yang menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air.

“Kita membagikan ini secara proporsional kepada anak anggota DPRD dan staf kita dengan besaran bervariasi yakni ada yang mendapat Rp 4juta, ada yang mendapat Rp 3juta dan Rp 2,5 juta. Dan untuk anaknya yang menempuh pendidikan maka mendapatkan bagian lebih banyak dari yang lain,” ungkap Didit.

Didit mengungkapkan terhitung pada bulan November santunan ini mulai dibagikan. Dan untuk sumber dananya sendiri berasal dari gaji pimpinan dan anggota DPRD, masing-masing setiap bulannya dipotong sebesar Rp500 ribu dan terkumpul sebanyak Rp19,5 juta.

“Santunan ini diberikan hingga berakhirnya masa tugas Anggota DPRD Babel yakni periode 2014-2019. Terhitung bulan ini kita salurkan santunan kepada anak anggota DPRD Babel dan staf DPRD Babel dengan memotong gaji kita sebesar Rp 500 ribu dari 36 anggota DPRD Babel yang ada,” terangnya.

Didit menuturkan bahwa besar keinginan DPRD Babel agar bantuan dana ini bisa lebih di perbesar lagi sehingga bisa membantu pendidikan anak-anak tersebut.

“Kami telah sepakat karena masa jabatan almarhum berakhir pada September 2019 maka kurang lebih satu tahun akan kita bantu, tetapi jika memang nanti periode yang akan datang bisa meneruskan niat baik ini maka tidak menutup kemungkinan kami akan meneruskan apa yang menjadi kewajiban kami, karena kami merasa anak-anak anggota dan staf DPRD ini adalah bagian dari keluarga besar kami dan sudah menjadi tanggung jawab bersama kami untuk membantu. Kami juga berharap mereka ini tidak putus sekolah walaupun tidak besar (santunan) setidaknya bisa meringankan beban biaya pendidikan mereka,” harap Didit.

Mengingat masih adanya empat anggota DPRD Babel yang hingga saat ini masih belum ditemukan, Didit menerangkan bahwa pihaknya tetap terus berdoa agar bisa terindetifikasi walaupun makan proses lama.
“Masih ada empat alhmarhum keluarga besar DPRD Babel yang belum ditemukan yakni Almarhum HK Junaidi, almarhum Ahmad Mughni, almarhum Mucthar Rasyid, dan Muhammad Syafi’i. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan bisa secepatnya ditemukan,” jelasnya.

Disamping itu, beliau pun berpesan kepada anak yang ditinggalkan orangtuanya untuk tetap semangat dan yakin kepada diri sendiri karena dibalik kehendak Allah SWT akan ada yang lebih baik.

“Saya berani berkata seperti ini karena saya umur sepuluh tahun sudah ditinggal seorang bapak, akan tetapi saya tidak takut bermimpi untuk menjadi lebih baik karena saya yakin skenario Allah SWT akan lebih baik,” tutup Didit.

(Budi Setyo - Humas)

Sungailiat – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, SH. MH, Kamis (15/11) pagi tadi, memantau SMA Negeri 1 Sungailiat, untuk melihat kesiapan sekolah ataupun siswa dalam menghadapi ujian nasional. Uniknya, dalam kesempatan itu Didit juga memotivasi khusus kepada siswa di sekolah tersebut agar rajin belajar dan selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap proses aktifitas yang dijalani.

“Apapun asal usul keluarga kita. jangan pernah berputus asa dan jangan pernah takut bermimpi menjadi orang sukses. mantabkan hati, yakinkan jiwa, Bismillah,” pesannya.

Beliaupun menambahkan agar para siswa untuk tidak berpikir untuk enggan melanjutkan pendidikan karena terbentur biaya, karena sejak tahun 2016 hingga saat ini Pemprov Babel memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu terkait ekonomi.

Pada sesi diskusi, siswa menaruh harapan agar pembangunan mushola di SMAN 1 Sungailiat bisa dilaksanakan dikarenakan saat ini untuk beribadah mereka masih menggunakan aula pertemuan.

“Terkait pembangunan mushola, tolong siapkan lahan apabila sudah siap, segera saya akan menginstruksikan kepada dinas terkait untuk pembangunannya. Saya pribadi pun akan membantu untuk pembangunan mushola tersebut,” jawabnya

KOBA – Sabtu (24/11/2018), Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Sri GusjayaMenghadiri Acara Pembukaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Tahun 2018. Turut hadir dalam upacara pembukaan, Gubernur Babel, Unsur Forkompimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bupati dan Walikota se- Bangka Belitung, masyarakat serta para tamu undangan lainnya.

Upacara pembukaan yang dilaksanakan di Stadion Koba, Kabupaten Bangka Tengah menampilkan atraksi 12 penerjun payung dari pasukan TNI Angkatan Udara Lanud Belitung dan Bandung. Para penerjun membawa bendera kontingen tujuh kabupaten dan kota serta dimeriahkan 200 penari kolosal yang berjudul Paksian Budaya Bangka Tengah

Didit Srigusjaya berharap pelaksanaan PORPROV Ke-V Bangka Tengah, nantinya bisa menjadi barometer dalam penyelenggaraan Porprov Bangka Belitung berikutnya. dalam hal ini DPRD Provinsi Bangka Belitung Sangat mendukung Kegiatan tersebut, Sehingga harapan dan cita-cita kita semua untuk melahirkan atlet-atlet muda berbakat asal Provinsi Bangka Belitung yang bisa meraih prestasi ditingkat yang lebih tinggi dimasa mendatang bisa tercapai sesuai dengan harapan kita semua. (Humas-Clp)

Pangkalpinang - Masyarakat Kecamatan Membalong dan Sijuk, Kabupaten Belitung menolak izin Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 20.000 hektare kepada PT. Agro Pratama Sejahtera (PT. APS ) di Kecamatan Membalong dan Sijuk. Puluhan masyarakat pun mendatangi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan penolakan tersebut. (28/11/2018)

Hadir pada pertemuan tersebut Ketua DPRD, Didit Srigusjaya didampingi oleh Anggota DPRD dapil Belitung, diantaranya Abullah Ma’aruf, Sudirman Norman, serta Eka Budiarta, sementara dari perwakilan masyarakat di pimpin langsung oleh Camat Sijuk Abdul Hadi dan Camat Membalong Salman Alfarizi.

Camat Sijuk, Abdul Hadi menuturkan, ada aspirasi yang berkembang di masyarakat desa untuk menolak pembabatan hutan dengan dalih HTI. Terlebih, diketahui PT. APS sudah melakukan kegiatan penebangan hutan sejak tahun 2011 lalu. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda penanaman kembali.

“Berdasarkan pernyataan sikap seluruh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Membalong dan Sijuk , kami masyarakat Membalong dan Sijuk sepakat menolak HTI oleh PT. Agro Pratama Sejahtera (PT. APS) pada lokasi kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Belitung Kecamatan Sijuk dan Membalong seluas 20.000 Hektar, “ tegasnya.

Mereka meminta kepada manajemen perusahaan PT. APS untuk menghentikan segala bentuk aktifitas pembabatan hutan serta meminta kepada Pihak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk meninjau ulang kebijakan memberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan operasioanl pemanfaatan hasil hutan kayu, mengingat sejak ditebitkan izin tahun 2011 tidak melakukan kegiatan nyata dilapangan hingga kini oleh karena itu untuk segera mencabut izin PT. APS karena tidak dapat memenuhi ketentuan yang diamanahkan dalam izin yang diberikan.

Ketua DPRD, Didit Srigusjaya setelah mendengar keluhan dari masyarakat berkesimpulan DPRD Babel segera akan mengirim surat kepada Gubernur untuk menghentikan izin operasional HTI PT. Agro Pratama Sejahtera (PT. APS ).

“Masyarakat tidak perlu ragu dengan DPRD Babel. Kami semua sepakat menolak HTI di Bangka Belitung dan berkomitmen hutan rakyat dikembalikan kepada rakyat,” ujarnya

DPRD Bangka Belitung juga akan membentuk panitia khusus untuk mengumpulkan informasi, data dan kajian sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah daerah guna menyelesaikan permasalahan perizinan hutan tanaman industri (HTI) di Bangka Belitung.

“Kami akan mengusulkan di Rapat Banmus untuk membentuk Pansus terkait penolakan HTI ini dan saya bersama kawan DPRD Babel akan meninjau langsung ke Belitung lokasi HTI dimaksud,” tambahnya

Beliaupun berpesan untuk selalu jaga kekompakan, dan jangan mau diadu domba serta diintervensi oleh pihak manapun.

(Budi Setyo - Humas)

© 2018 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. All Rights Reserved.