Super User

Super User

Pangkalpinang - Masyarakat Bangka Selatan menolak izin Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 31.670 hektare PT. Hutan Lestari Raya. Ratusan masyarakat Bangka Selatan dan mahasiswa pun mendatangi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan penolakan tersebut. (02/10/2018)

Toni Susanto, Ketua Perwakilan Tani Bangka Selatan di Ruang Banmus menuntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk mencabut izin HTI PT. Hutan Lestari Raya.

“Kami minta kepada DPRD untuk dapat memberi masukan dan arahan terkait penyelesaian masalah ini,” ujarnya.

Ditambahkan oleh Abdul Rani, perwakilan masyarakat mengatakan bahwa Bangka Selatan diwacanakan akan menjadi lumbung pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka semestinya HTI tidak diizinkan beroperasi di Bangka Selatan.

“Masyarakat sepakat menolak karena kawasan yang digarap HTI karena diproyeksikan akan menjadi lumbung pangan maka kami berharap agar ditinjau kembali izin tersebut,”tegasnya.

Ketua DPRD, Didit Srigusjaya, SH. MH mengatakan DPRD Babel mendukung penuh penolakan HTI seluruh Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga Beliau berharap untuk tidak perlu mencari kambing hitam terkait persoalan ini tetapi mencari solusinya hingga izinnya bisa dicabut.

“DPRD Babel segera akan mengirimkan surat kepada Bupati Bangka Selatan terkait penghentian izin operasi HTI PT. Hutan Lestari Raya yang akan ditembuskan kepada Gubernur, Polda, Polres dan pihak perusahaan,” jelasnya

Ditambahkan selanjutnya DPRD Babel akan melakukan koordinasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia untuk mem follow up aspirasi masyarakat Bangka Selatan terkait penolakan HTI tersebut.

Ditambahkan oleh Wakil Ketua DPRD, Hendra Apollo menjelaskan masyarakat Bangka Belitung selama ini menjadi penonton di negeri sendiri karena maraknya perusahaan yang merampok kekayaan alam di Babel tanpa meninggalkan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

“Jangan ragukan DPRD Bangka Belitung terkait HTI, sudah terbukti di Bangka Barat kami berjuang bersama masyarakat untuk menolak HTI,” tegasnya.

Sementara itu, Pimpinan DPRD lainnya Toni Purnama mengatakan lahan yang akan digarap HTI dimaksud merupakan lahan produktif yang dapat digarap oleh masyarakat, apabila HTI ini beroperasi maka akan bertambahnya pengangguran di Bangka Selatan.

“Kami sepakat menolak karena lahan tersebut digunakan untuk generasi dimasa mendatang. Bahkan di saat ini akan berefek timbulnya pengangguran berjamaah,” jelasnya.

(Budi Setyo - Humas)

Pangkalpinang - Polemik harga TBS di kalangan petani memasuki babak baru dalam pembahasan DPRD Bangka Belitung. Setelah harga disepakati dalam Rapat antara Asoiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo) Babel dengan perusahaan Kelapa Sawit dan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Rp 1.028,- untuk satu minggu kedepan (dari hari ditetapkan, 28/9), kenyataanya masih ada perusahaan yang tidak menghormati keputusan tersebut. Hal ini yang mendorong puluhan petani sawit kembali memenuhi Ruang Badan Musyawarah untuk kembali mencari solusi atas membandelnya perusahaan-perusahaan yang tidak mau membeli sawit dari harga yang telah ditentukan.

Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya di depan para petani dari berbagai kabupaten di Bangka mengapresiasi kinerja dari dinas dan pihak terkait dalam upaya mengangkat harga TBS di kalangan petani khususnya petani sawit Bangka. Ia juga menyayangkan para perusahaan yang tidak menghormati keputusan harga tersebut dan masih membeli TBS dengan harga yang jauh lebih rendah dari yang ditetapkan, yaitu sekitar Rp 500 – Rp 450,-. Hal ini menurutnya, perlu ditindak tegas oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan dan juga Satgas Pengawasan dan Pengendalian Usaha Sawit, yang diketuai oleh Yulizar Adnan.

“Satgas sendiri harus tegas kepada perusahaan yang membandel ini. Jika kita yang turun, action kita beda, tidak perlu peringatan, tapi langsung pencabutan izin, namun kita masih menghormati tahapan yang berlaku. Kita harus sama-sama komitmen mengawal permasalahan ini.” Ujarnya.

Yulizar sendiri bersama satgas akan bertindak tegas dan turun ke lapangan guna meninjau perusahaan-perusahaan yang membandel tersebut. Menurutnya, perusahaan ini sudah beberapa kali diundang untuk membahas harga TBS namun tidak ada itikad baik untuk datang.

“Per 3 Oktober 2018 kami akan turun ke lapangan untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan ini, data sudah kami pegang, jika memang ada pelanggaran akan kami peringatkan, namun jika masih membandel, kami akan melibatkan Polda Babel, kebetulan dalam tim ini kami juga melibatkan mereka (Polda).” Jelas Yulizar kemudian.

Perwakilan dari petani dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) yang hadirpun mengutarakan harapan mereka di hadapan wakil rakyat. Mereka berharap nanti ada suatu keputusan yang ideal terkait harga TBS ini untuk kalangan petani.

“Kami memohon harga untuk sama dengan Belitung. Jika ada perusahaan yang tidak mau mengikuti, mohon kiranya untuk dapat ditindak karena harga yang rendah ini sangat berpengaruh kepada perekonomian masyarakat.” Ujar Suratno, Petani dari Desa Dalil.

Berdasarkan pengamatan dari APKASINDO sendiri, harga TBS di kalangan petani pasca ditetapkannya harga Rp 1.028,- sudah berangsur naik, namun tidak signifikan, yatu berkisar antara Rp 400 sampai Rp 700. Tapi hadirnya perusahaan yang masih membeli dengan harga rendah ini yang menjadi permasalahan serius.

“Ada beberapa perusahaan yang membeli dengan harga yang jauh lebih rendah dari yang sudah ditetapkan seperti PT. GML, PT. SAWINDO dan PT. SNS. Mereka ini harusnya yang ditindak oleh pemerintah. Bahkan perusahaan PT. PBM di Kace, mereka malah mengatur strategi. Mereka membeli dengan harga yang ditetapkan, namun kuota dibatasi, ini menyebabkan petani tidak leluasa menjual sawit mereka, Pak.”Ujar Elfian, perwakilan APKASINDO.

Atas keluhan masyarakat ini, DPRD Babel akan mempersilahkan Satgas untuk turun ke lapangan menindak perusahaan-perusahaan yang membandel. Selanjutnya tanggal 5 Oktober nanti, akan ditetapkan harga TBS. Hal ini perlu kawalan yang serius dan tegas dari DPRD Babel karena jika lembaga ini tidak tegas, takutnya ada asumsi jelek yang beredar di masyarakat khususnya kalangan petani. Selain itu DPRD juga akan merevisi Perda Sawit untuk mengatur harga di kalangan petani swadaya dan mandiri.

“Action lain prosesnya panjang, kita perlu action yang sekarang sehingga masyarakat langsung merasakan hasilnya. Kami juga akan menyurati para Bupati karena Pemkab juga harus bahu-membahu berjalan bersama untuk kepentingan masyarakat.” Tutup Didit.

Humas

Monday, 15 October 2018 10:32

ADPSI Dorong Kemajuan Kinerja DPRD Provinsi

Ketua DPRD, Didit Srigusjaya, SH. MH beserta Wakil Ketua DPRD Toni Purnama, S.IP dan Anggota DPRD, Dian Rasyid menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia bertempat di Hotel Borobudur Jakarta (12/10) , turut Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Dprd Babel Toni Purnama, S.IP Serta Anggota Dprd Babel Rosdiansyah Rasyid Bertempat Di Hotel Borobudur Jakarta.

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya, SH. MH bersama Wakil Ketua DPRD Toni Purnama, S.IP, menghadiri acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas ADPSI) di Hotel Borobudur, DKI Jakarta Kamis, 11 Oktober 2018.

Ketua DPRD mengapresiasi rangkaian kegiatan ADPSI ini dan berharap kedepannya ADPSI ini akan membawa kemajuan bagi kinerja DPRD Provinsi se-Indonesia.

"Saya berharap Rakernas ADPSI ini bisa menghasilkan rekomendasi yang bisa membawa kemajuan untuk bagaimana kinerja DPRD makin baik kedepan" ucap Didit.

Selain itu Ia pun berharap, ADPSI ini bisa menjadi ajang pendidikan yang akan ditularkan dengan tujuan untuk pengembangan ilmu politik kepada kader-kader di partai politik, yang akan berpengaruh di DPRD wilayahnya masing masing.

"Kemudian juga bagaimana kebijakan politik yang ada ini bisa memberikan semangat kepada partai politik untuk memberikan pendidikan politik kaderisasi diberikan di partai politik untuk pengembangan kader kader, yang tentunya kedepannya akan berpengaruh kepada anggota DPRD di wilayahnya masing masing" tambahnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Sudarmo, Ketua ADPSI yang juga sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah, serta seluruh Pimpinan DPRD Provinsi se-Indonesia.

(Budi Setyo - Humas)

© 2018 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. All Rights Reserved.