DPRD bentuk Pansus tindaklanjuti Pemangkasan Bukit Manunggal, Desa Air Mesu

Hal ini diutarakan oleh Ketua DPRD, Didit Srigusjaya, SH. MH saat menyampaikan kesimpulan hasil Audiensi antara masyarakat Desa Air Mesu dan pihak perusahaan PT Pritama Properti.

Beliau pun meminta kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Air Mesu untuk membuat surat resmi terkait penolakan perpanjangan izin operasi yang habis bulan Oktober 2018.

“DPRD minta surat resmi dari hasil musyawarah Desa Air Mesu yang bersepakat adanya penolakan perpanjangan izin yang akan menjadi dasar kami membentuk pansus,” jelasnya.

Selain itu Politisi PDI Perjuangan berharap kepada pihak perusahaan untuk segera menyelesaikan tanggung jawabnya seperti perbaikan infrastruktur yang rusak akibat peledakan.

Sementara itu Adet Mastur menambahkan agar tim pansus berisikan lintas Komisi di DPRD.

“Pembentukan tim pansus akan melibatkan semua komisi,seperti Komisi 1 masalah perizinan baik berupa izin perusahaan, izin peledakan dan Komisi 3 terkait persoalan teknis tambang,”

Published in Berita
Monday, 27 August 2018 16:06

Warga Air Mesu Kembali datangi DPRD Babel

Warga Air Mesu Kembali datangi DPRD Babel

Keluhkan Kesenjangan dan Diskriminasi Oleh Perusahaan

Pangkalpinang – Puluhan warga Desa Air Mesu kembali mendatangi Sekretariat DPRD Babel, Senin (27/8). Kedatangan warga kali ini masih mengeluhkan terkait operasional pemangkasan bukit Manunggal di kawasan Desa Air Mesu, Bangka Tengah. Namun, permasalahan lain juga dibawa oleh warga kali ini. Beberapa warga Air Mesu yang bekerja di PT Pritama Properti sebagai perusahaan yang memegang izin pemangkasan, merasa mendapat diskriminasi oleh perusahaan.

H. Ganepo, selaku pimpinan rombongan warga mengutarakan awal mula masyarakat mengizinkan perusahaan dapat menjalankan aktivitas di sana adalah adanya perjanjian antara warga Air Mesu dengan perusahaan terkait tiga hal. Ia juga mengharapkan adanya itikad baik dari perusahaan mulai dari operasional yang tidak merugikan warga sekitar sampai dengan manajemen yang bertanggungjawab atas aktivitas dari perusahaan.

“Pada awalnya kami mengizinkan perusahaan beroperasi di sini, asal memenuhi 3 kriteria, pertama kami ingin warga Air Mesu yang menjadi karyawan di perusahaan tersebut sesuai dengan skill dan kemampuan mereka, kedua apabila ada rumah yang rusak, mohon diperbaiki dan ketiga apabila ada warga yang terganggu kesehatannya akibat operasioanl pemangkasan, pihak perusahaan setidaknya bisa bertanggungjawab.” Ungkap Ganepo.

Namun kenyataannya, 3 hal ini telah dilanggar oleh perusahaan. Rumah yang rusak akibat aktivitas pemangkasan tidak kunjung diperbaiki, terlebih masyarakat yang tinggal di lereng bukit Manunggal merasa sangat was-was dengan aktivitas blasting atau peledakan lereng bukit. Ditambah lagi, Pihak BLH Kab. Bangka Tengah belum memberikan hasil dari pemeriksaan air yang diindikasikan tercemar oleh aktivitas pemangkasan ini, sedangkan warga terus mengkonsumsi air resapan di sekitar aktivitas pemangkasan.

Terkait perekrutan tenaga kerja, beberapa warga khususnya mereka yang mempunyai kemampuan memang telah dipekerjakan oleh pihak perusahaan, namun yang mereka dapati adalah kesenjangan antara karyawan dari warga lokal dengan karyawan dari luar, khususnya luar Bangka Belitung.

“Kami tidak puas dengan perusahaan yang kerap mengadu domba antara kami dengan karyawan dari luar. Selain itu, porsi kerja para karyawan lokal ini berbeda dengan karyawan luar, jika libur kami tetap harus bekerja tanpa lembur.” Tutur Rusdi, perwakilan dari karyawan asala Desa Air Mesu.

Senada dengan Rusdi, Midun mempermasalahkan kesejahteraan dan juga tingkat keselamatan yang diterima oleh karyawan lokal yang jauh dari apa yang diharapkan. Mereka mengeluhkan gaji yang cenderung turun dibandingkan dengan tarif UMK.

“Kami lembur cuma dihargai Rp7.500 perjam, ini sangat menyinggung kami, Pak. Lalu keselamatan kerja juga tidak difasilitasi perusahaan.” Ujar Midun.

Info berakhirnya operasional perusahaan per 1 Oktober nanti, Dinas Perhubungan melalui Kepala Dinasnya, HKA Tajjudin mengatakan sudah mendapat tembusan dari Kab. Bangka Tengah untuk perpanjangan izin, namun masih akan dikaji lebih dalam sesuai dengan kondisi di masyarakat.

Menanggapi hal ini, DPRD melalui Ketua DPRD, Didit Sri Gusjaya, akan segera memanggil sejumlah pihak yang dinilai bertanggung jawab, senin (3/9) mendatang. Hal ini terkait mendapatkan keterangan yang jelas tentang hal ini.

“Senin depan kita akan panggil semua pihak yang bertanggungjawab, termasuk pihak perusahaan. Kita upayakan mencari solusi agar semua permasalahan ini selesai.” Ujar Didit.

Budi Setyo - Humas.

Published in Berita

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya bertugas membacakan teks proklamasi dalam rangka Upacara Peringatan HUT ke 73 Republik Indonesia di Halaman Kantor Gubernur Babel, Jum'at (17/8/2018).

Sementara itu Kapolda Babel Brigjen Pol Syaiful Zachri bertugas sebagai inspektur upacara penaikan bendera menyerahkan sang saka kepada pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka).

Upacara penaikan bendera merah putih ini juga diikuti berbagai kalangan seperti ASN, pelajar, veteran, mahasiswa dan unsur TNI/Polri.

Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah turut hadir dalam upacara ini dan rencananya akan menjadi inspektur upacara penurunan bendera.

Acara dilanjutkan dengan pemberian remisi kepada narapidana dan anak didik dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-73 di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIa Pangkalpinang.

(Budi Setyo – Humas)

Published in Berita

Hari Kemerdekaan ke 73 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2018 adalah momentum untuk menguatkan kembali persatuan dan keutuhan sebagai satu bangsa, Demikian ditegaskan Presiden RI, Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Komplek Parlemen Senayan.

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Sidang Paripurna Istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-73. Kamis (16/08/2018).

Hadir dalam Paripurna tersebut Wakil Gubernur, Abdul Fatah, Ketua DPRD, Didit Srigusjaya, Wakil Ketua DPRD Babel I, Hendra Apollo Rebuin Wakil Ketua II, Toni Purnama, Wakil Ketua DPRD III Deddy Yulianto, dan Anggota DPRD, serta diikuti juga Pejabat dari unsur Forkopimda serta Pejabat Struktural Eselon II, III, IV di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel, dan unsur terkait lainnya.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan salah satu inti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ialah untuk mengajak seluruh rakyat Indonesia bersama membangun dan mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa.

“Dari pidato Presiden dapat kita simpulkan bahwa beliau mengajak ada rasa kebersamaan dalam membangun dan mengatasi permasalahan bangsa. Dengan etos kerja tinggi, kerja cerdas dan kebersamaan,” kata Didit Srigusjaya.

Selain itu, lanjut Didit apa yang di sampaikan Presiden RI banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat lebih pro ke daerah.

“Pesan sudah disampaikan, tinggal bagaimana daerah menindaklanjuti program tersebut. Baik untuk menurunkan angka kemiskinan, membuka peluang kerja, maupun meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Didit.

Sidang dilanjutkan dengan Paripurna Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.

(Budi Setyo – Humas)

Published in Berita
Thursday, 02 August 2018 16:06

DPRD Belitung Kunjungi DPRD Babel

DPRD Kab. Belitung Kunjungi DPRD Babel
Bahas Kewenangan Perizinan Pertambangan

Pangkalpinang – Anggota Komisi I DPRD Kab. Belitung yang dipimpin oleh Wakil Ketua I, Budi Prastiyo, kunjungi DPRD Babel terkait koordinasi kewenangan perizinan sektor tambang di wilayah Belitung, Kamis (2/8). Menerima rombongan, Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya serta turut hadir Kabiro Hukum dan Perwakilan PTSP Babel.

Membuka pertemuan, Didit menyampaikan kebanggaannya terhadap institusi yang ia ketuai karena kerap menjadi acuan bagi DPRD daerah lain untuk belajar terkait fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD.

Ketua Komisi I DPRD Kab. Belitung Samsudin mengutarakan ada beberapa permasalahan yang dibawa oleh DPRD Belitung ke Provinsi kali ini. DPRD Belitung menyoroti wilayah tambang yang dinilai masih beroperasi kendati wilayah tersebut menurut RTRW bebas dari wilayah tambang. Selain itu, pihaknya berharap, Provinsi dapat mengevaluasi seluruh izin pertambangan di Belitung yang beroperasi di wilayah industri.

“Yang kami sesali adalah setelah RTRW masih adanya perpanjangan perizinan tambang kaolin di wilayah Tj. Pandan. Sekiranya DPRD Babel dapat menyikapi hal ini.” Ujar Samsudin.

Di kesempatan yang sama, Angota DPRD Belitung, Rudi Hartono, mengharapkan pihak provinsi dalam memberikan izin dapat sama-sama menjalankan Permen PU no 10 tahun 2010 bersama DPRD Belitung terkait penggunaan jalan provinsi dan kabupaten yang dilalui oleh hasil produksi tambang atau perkebunan.

“ Di situ diatur kapan harus dilalui, berapa tonasi yang harus melalui jalan tersebut. Kiranya ada aturan yang mengatur setiap perusahaan tersebut dapat berkontribusi dalam pemeliharan jalan, jangan sampai APBD kita terseret untuk pemeliharaan jalan setiap tahun, tapi yang menggunakan jalan sebagaian besar adalah perusahaan.” Jelasnya.

Menanggapi permasalahan yang dibawa oleh DPRD Belitung, Didit menilai DPRD Kabupaten dapat berkoordinasi dengan Bupati. Hal ini terkait dengan perpanjangan perizinan domainnya adalah bupati.

“Tapi kami akan mempertanyakan juga detail rekomendasi perpanjangan untuk perusahaan ini, jika ada yang salah, maka kita akan bertindak tegas, karena saya orang yang paling semangat menolak operasional tambang di wilayah Belitung.” Tegas Didit.

Terkait jalan, dalam waktu dekat, DPRD Babel akan membuat Raperda Inisiatif agar perusahaan dapat berkontribusi dalam pemeliharaan fasilitas daerah, termasuk jalan dan fasilitas umum lainnya.

“Untuk hal ini saya perintahkan Bapemperda mengkaji masalah ini, jika fix, tidak ada kendala, kita akan segera membahas Raperda tersebut.” Jelas Didit kemudian.

Didit juga akan segera memanggil pimpinan seluruh komisi guna berkoordinasi kembali dengan pihak eksekutif untuk segera turun ke lapangan meninjau berbagai permasalahan yang dibawa oleh DPRD Belitung ini. Hal ini tentu berdampak kepada terciptanya hubungan yang harmonis antara DPRD Provinsi dan Kabupaten jika bisa sama-sama bisa sejalan dalam menjalankan fungsi DPRD demi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Budi Setyo - Humas

Published in Berita
Tuesday, 07 August 2018 18:39

Karyawan PKWT Giant Dipecat Sepihak

* DPRD Babel Janji Bawa Aspirasi ke Kemenaker RI*

PANGKALPINANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan mengawal aspirasi karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) Supermarket Giant Ekstra, Bangka Tengah, yang di-PHK (Putus Hubungan Kerja) sepihak oleh manajemen perusahaan.

Bahkan 'Wakil Rakyat' akan membawa aspirasi karyawan tersebut hingga ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI. Hal ini disampaikan langsung Ketua DPRD Provinsi Babel, Didit Srigusjaya dihadapan 28 karyawan PKWT Giant yang di-PHK sepihak oleh manajemen di Ruang Banmus DPRD Provinsi Babel, Selasa (31/7).

Dalam pertemuan Didit, sapaan akrab Didit Srigusjaya didampingi anggota DPRD Babel dari Komisi IV, diantaranya Ketua HK Djunaidi, Wakil Ketua Tanwin, Anggota Marsidi Satar dan Rina Maulana Ali.

" Kita minta kementerian tenaga kerja menjembatani untuk memanggil pihak yang mempunyai perusahaan ini di Jakarta, sehingga apa yang menjadi masalah karyawan-karyawan Giant di Bangka Belitung ini bisa di selesaikan dengan baik," ujar Didit.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, berkaca pada aturan perundang-undangan yang berlaku langkah yang diambil manajemen Giant salah.

" Apa yang perusahaan lakukan sudah salah. Artinya, di satu sisi menariknya adalah mereka memecat adik-adik/karyawan ini, namun mengganti yang baru dengan alasan mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menjadi karyawan tetap," tandasnya.

Agar permasalahan serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari. Didit pun mengingatkan pengawas ketenagakerjaan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya.

" Sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti ini. Insyaallah bisa kita tangani sedini mungkin. Pengawasan itu kan adanya di dinas tenaga kerja. Masalah anggaran kita akan back UPS lah, yang penting untuk hasil ketenagakerjaan untuk Bangka Belitung," pungkasnya.

Untuk diketahui, selain 28 karyawan PKWT yang di PHK, pertemuan juga dihadiri perwakilan manajemen Giant, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Babel Ceppy Nugraha, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Babel, Darusman Aswan. Kesemuanya dihadirkan oleh DPRD Babel untuk diminta keterangan. (Budi Setyo-Pranata Humas)

Published in Berita

Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Provinsi Kepuauan Bangka Belitung menjalin kerja sama dengan Universitas Padjajaran (Unpad) dalam penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Ketenagakerjaan.

Ketua Bapemperda, Ferdiyansyah menjelaskan tujuan DPRD mengusulkan Raperda tentang Ketenagakerjaan ditujukan untuk melindungi tenaga kerja dan juga untuk menjaga iklim investasi tetap baik di Bangka Belitung. Menurutnya Babel harus mem buka seluas-luasnya kesempatan usaha baik bagi penanaman modal. Pasalnya, bila masyarakat yang memiliki uang hanya mendeposito kan dananya di bank, maka tak akan ber dampak apa-apa bagi masyarakat.

Namun, bila Pemprov Babel mempermudah dunia usaha, seperti adanya sistem informasi berbasis digital yang terintegrasi untuk memudahkan investor menanamkan modalnya, maka akan semakin bisa menyerap banyak tenaga kerja. Tentunya disertai dengan upah yang memadai.

"Saat bersamaan pekerja untung, pengusaha juga diuntungkan," katanya.

Sementara itu Anggota Bapemperda, Antonius menekankan agar Raperda ini penting untuk mengakomodir semua kepentingan antara pekerja dan pelaku usaha sehingga regulasi yang dibuat agar tidak menguntungkan satu pihak saja.

“permasalahan seperti kesejahteraan pekerja yang belum optimal, pengusaha yang sewenang-wenang kepada pekerja, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas belum optimal penting untuk dimasukkan di draf raperda, akan tetapi jangan pula dilupakan regulasinya pun harus tetap membuat pelaku usaha untuk tetap nyaman berinvestasi di Babel,” tukasnya.

(Humas - Budi Setyo)

Published in Berita

Pangkalpinang- Permasalahan sawit antara PT Bumi Permai Lestari (BPL) dan PT Leidong West Indonesia (LWI) dengan masyarakat Bangka Barat akhirnya terselesaikan setelah beraudiensi yang dipimpin oleh Didit Srigusjaya dan Toni Purnama, serta Anggota DPRD Dapil Bangka Barat di Ruang Banmus (27/07/2018).

Hadir juga pada audiensi tersebut Sekda Babel Yan Megawandi, Sekda Bangka Barat Yunan Helmi, Perwakilan dari kedua perusahaan tersebut dan Masyarakat Bangka Barat.

Dalam tuntutannya masyarakat yang diwakili oleh Susiadi selaku Ketua Rembug Kades Bangka Barat meminta pihak perusahaan yang sudah berdiri sejak 30 tahun ini dalam perekrutan tenaga kerja lebih transparan dan mengutamakan pekerja lokal dikarenakan selama ini pihak perusahaan mendatangkan tenaga kerja dari luar, selain itu masyarakat juga menuntut pihak perusahaan melaksanakan kewajiban membayar CSR, plasma, dan pengelolaan limbah pabrik dapat dikelola lebih baik agar tidak mencemari lingkungan.

Mediasi antara kedua belah pihak berlangsung alot, khususnya tuntutan masyarakat kepada masyarakat terkait kewajiban pembayaran CSR, yang pada akhirnya pertemuan tersebut disepakati adanya tiga kesepakatan.

“Perusahaan menyanggupi dalam rekruitmen tenaga kerja mengutamakan masyarakat setempat dan melibatkan pihak desa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan proporsional, terkait CSR juga sudah disepakati mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni pihak perusahaan harus membayar satu persen dari keuntungannya dan harus transparansi dalam penyampaiannya,” jelas Didit.

Terkait dengan adanya limbah yang mencemari lingkungan, beliau sudah minta agar ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran apakah limbah tersebut dari pabrik sawit atau penggunaan racun ikan oleh masyarakat.

“Soal limbah nanti kita serahkan kepada aparat kepolisian dan instansi terkait, kami minta untuk di cek penyebabnya,” tukasnya.

Sementara tuntutan plasma dari masyarakat sebesar 20 persen belum bisa diputuskan, DPRD bersama Pemprov Babel dan Pemkab Babar akan berkonsultasi dengan Kementrian Pertanian dan Komisi IV DPR RI.

“Persoalan plasma ini kita akan konsultasikan dulu ke Kementan dan Komisi IV DPR yang membuat peraturannya, apakah 20 persen itu dari kebun yang sudah jadi atau 20 persen kebun baru milik masyarakat,” ujarnya.

Kesepakatan tersebut akan diawasi langsung oleh Pemprov Babel dan Pemkab Bangka Barat.

(Humas - Budi Setyo)

Published in Berita
Tuesday, 07 August 2018 18:33

Warga Celuak dan Sungkap Tolak TPA Regional

Pangkalpinang, Humas – Wacana Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menetapkan wilayah Air Kuning sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Bangka Belitung nyatanya ditolak mentah-mentah oleh masyarakat Desa Celuak dan Desa Sungkap. Jum’at siang (27/7), perwakilan masyarakat Desa Sungkap dan Celuak mendatangi Sekretariat DPRD Babel, bertemu dengan Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya guna mencari solusi atas penetapan TPA Regional ini. Hadir juga dalam pertemuan perwakilan dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Babel, Eko Kurniawan.

Perwakilan masyarakat menyayangkan rekomendasi batas kedua desa mereka dijadikan TPA karena Celuak dan Sungkap di sini tidak termasuk ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), namun tetap dijadikan TPA Regional oleh pemerintah. Dampak yang timbul setelah dibangunnya TPA jelas akan membuat masyarakat resah.

“Bayangkan saja jika mesin pengolahan sampah hanya bisa mengolah 10 ton sampah perhari, sedangkan ratusan ton sampah masuk dalam sehari, sisa dari sampah yang belum diolah ini siapa yang menikmati? Jelas kami masyarakat dari 2 desa ini, Pak.” Keluh Yanto, perwakilan dari masyarakat yang hadir.

Eko mengatakan bahwa BLHD Provinsi tidak punya kewenangan untuk penetapan lokasi, semua dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten. Peran provinsi hanya menunggu rekomendasi dari pemkab, lalu melakukan studi kelayakan melibatkan masyarakat setempat, termasuk sosialisasi terkait TPA regional tersebut.

Atas aduan dari masyarakat ini, Didit mengatakan bahwa semua mengikuti aturan tata ruang. Ia menyarankan BLHD Provinsi untuk fokus ke RTRW sebelum melakukan studi kelayakan. BLHD juga harus menjalin komunikasi intens dengan pihak pemerintah kabupaten untuk menemukan solusi dari permasalahan ini.

“Kepada BLHD, apabila permasalahan lokasi belum clear, maka jangan ditindaklanjuti, di sini tata ruangnya jelas. Jika tata ruang tidak jelas, DPRD pun tidak mau menindaklanjuti.” Ujar Didit.

Lebih lanjut, Selasa (31/7) DPRD akan kembali mengundang pihak-pihak yang terlibat seperti Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa serta tentunya masyarakat untuk mencari jalan keluar permasalahan penetapan TPA Regional ini. (Humas)

Published in Berita
Tuesday, 07 August 2018 18:31

Banmus DPRD Koordinasi ke Kemendagri RI

Anggota DPRD Bangka Belitung yang tergabung dalam Badan Musyawarah ( Banmus ) berkoordinasi dengan Kemendagri RI pada Kamis pagi (26/07).

Rombongan diterima oleh Plt. Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kemendagri, Andi Batara.

Bertindak sebagai pimpinan rapat koordinasi ini adalah anggota DPRD Babel, Eka Budiarta.

Sumber : Humas Sekretariat DPRD Babel
Berita : Utari
Fotografer : Desrizal

Published in Berita
Tuesday, 07 August 2018 18:29

Ketua DPRD melepas Jemaah Haji

Pangkalpinang - Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, melepas Jema'ah Haji Kloter 2 Bangka Belitung dari Kab. Bangka Barat dan Kab. Bangka, kamis (26/7).

Dalam sambutannya di hadapan calon jema'ah haji yang akan berangkat, Didit berharap agar selalu diberikan kesehatan baik sebelum sampai ke tanah suci, hingga nanti kembali ke tanah air. Tak lupa ia juga berpesan agar nanti jema'ah haji yang kembali dapat menjaga hati sebagai seorang haji yang mabrur.

"Karena menjaga hati ini yang susah, maka saya berharap nanti bapak-ibu' sekembalinya ke tanah air nanti bisa menjadi haji yang benar-benar mabrur dan dapat bermanfaat bagi orang banyak." pesan Didit.

Di antara rombongan, juga terdapat Anggota DPRD Babel dari Dapil Bangka Barat, Yus Derahman ikut ke Tanah Suci bersama sang istri.

Humas.

Published in Berita

Pangkalpinang – Perwakilan masyarakat Belinyu menyambangi sekretariat DPRD Babel guna menyampaikan aspirasi mereka dalam mendukung operasi Kapal Isap Produksi (KIP) di wilayah perairan Belinyu, selasa (24/7). Belasan masyarakat ini diterima oleh Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya.

Darwis, perwakilan dari masyarakat menuturkan bahwa sebagian besar lokasi KIP bukan wilayah tangkap nelayan Belinyu. Mereka menilai, pertambangan belinyu mempuyai andil besar dalam pemasukan daerah.

“Oleh karena itu, penutupan KIP nanti bisa berakibat berkurangnya pendapatan daerah.” Ujarnya.

Menanggapi pernyataan masyarakt, Didit mengatakan bahwa DPRD Babel tidak memandang sebelah mata setiap aspirasi masyarakat yang datang. Permasalahan pro-kontra ini tetap diakomodir.

“Kami tidak bisa mencabut izin karena bukan wewenang DPRD. Tapi aspirasi dari masyarakat tetap kami akomodir, entah itu kontra atau pro. Untuk itu kami meminta pemerintah provinsi untuk segera merealisasikan perda zonasi. Karena perda zonasi belum ditetapkan, maka aturan hukum belum ada.” Jelas Didit.

Ia juga berharap karena permasalahan ini, jangan ada yang saling provokasi sehingga terjadi konflik di masyarakat.

Humas.

Published in Berita
Tuesday, 07 August 2018 18:24

DPRD Tuntaskan 4 Paripurna

Pangkalpinang - DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (23/7/2018), menggelar empat agenda paripurna. Yakni, penyampaian rekomendasi tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas laporan keuangan Pemprov. Babel tahun anggaran 2017; Penyampaian rancangan KUA dan PPAS (Kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara) tahun anggaran 2019; Pengambilan keputusan atas Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017; dan Penyampaian rekomendasi Pansus interpelasi DPRD.

Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya yang menjadi pimpinan sidang kemarin menyampaikan, penyampaian rekomendasi DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemprov. Babel tahun anggaran 2017. “Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemprov. Babel tahun 2017 telah disampaikan dalam rapat paripurna istimewa pada tanggal 31 Mei 2018 yang lalu. DPRD kemudian menindaklanjutinya dengan membentuk panitia kerja guna membahas temuan-temuan hasil pemeriksaan sehingga dapat diberikan rekomendasi DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK,” kata Didit mengawali sidang paripurna.

“Hal ini merupakan amanat undang-undang nomor 15 tahun 2004 pasal 21 ayat (1) yang mengatakan bahwa lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan pembahasan sesuai dengan kewenanganannya,” tuturnya.

Selanjutnya, penyampaian RKUA PPAS tahun anggaran 2019, merupakan salah satu tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai amanat peraturan dan perundangan. “Keduanya saling terkait, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara merupakan pedoman dalam penyusunan apbd berdasarkan hasil rencana kerja prioritas daerah (RKPD) dari hasil musrenbang,” lanjut Didit.

Kemudian, pengambilan keputusan atas Raperda tentang pertanggungjawaban APBD Babel 2017. Sebagaimana diketahui, dalam rapat paripurna 29 Juni 2018 lalu, Pemprov. Babel telah menyampaikan Raperda pertanggungjawaban atas APBD Babel 2017. “DPRD Bangka Belitung kemudian menindaklanjutinya dengan membahas dan mengkaji secara mendalam dalam rangkaian pertemuan intens dengan seluruh perangkat daerah guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan atas pertanggungjawban APBD tahun anggaran 2017 dimaksud, hingga pengambilan keputusannya dapat diparipurnakan,” imbuhnya.

Selanjutnya, penyampaian rekomendasi panitia khusus interpelasi DPRD. Seperti diketahui bersama, 23 April 2018 yang lalu, gubernur telah menyampaikan penjelasan tertulis atas interpelasi atau hak bertanya DPRD atas beberapa kebijakan Pemprov. Babel. “DPRD membentuk panitia khusus yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan seluruh fraksi yang ada di DPRD Bangka Belitung. Panitia khusus ini telah bekerja secara optimal untuk mendapatkan data dan keterangan baik dari seluruh Stakeholder yang meliputi OPD-OPD, yang ada di Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun kementerian atau lembaga lain yang dibutuhkan,” tukasnya.

(Humas Budi Setyo)

Published in Berita

PANGKALPINANG - Bertempat di Ruang Badan Musyawarah DPRD Provinsi Bangka Belitung, Gubernur Lemhanas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widojyo memimpin rombongan peserta Lemhanas PPRA LVII dalam rangka Studi Strategis Dalam Negeri.

Kunjungan kerja pada hari Selasa (17/07) tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya bersama Wakil Ketua DPRD, Toni Purnama dan anggota DPRD lainnya.

Gubernur Lemhanas menjelaskan bahwa Bangka Belitung menjadi salah satu provinsi yang menjadi tujuan peserta studi strategis. Peserta kali ini terdiri dari unsur TNI, POLRI, ASN dan perwakilan dari negara sahabat.

"Dalam demokrasi di Indonesia, DPRD adalah bagian penting sesuai dengan fungsi legislatifnya yaitu mengontrol kinerja eksekutif," kata Agus Widjoyo.

Agus juga menyampaikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika adalah hal yang tidak terpisahkan.

Di depan rombongan Lemhanas RI, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya menyampaikan kondisi pemerintahan dan ketahanan daerah di Babel. "Saya berharap rombongan Lemhanas dapat membantu mempromosikan Bangka Belitung," kata Didit.

Sumber : Humas Sekretariat DPRD Babel
Berita : Utari
Fotografer : Fardha/Agus Rama

Published in Berita

Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya pimpin Fit & Propert Test Calon Anggota KPID Babel. Komisi I DPRD ikut serta dalam kegiatan ini.

Bertempat di Ruang Banmus DPRD Babel, Fit & Proper Test dilaksanakan Senin kemarin (02/07).

Dari 21 ( dua puluh satu ) calon anggota KPID yang melakukan presentasi makalahnya di hadapan Pimpinan dan anggota DPRD, terpilih 7 (tujuh) orang yang akan menjabat selama 3 ( tiga ) tahun yaitu mulai 2018 - 2021.

Sumber : Humas Sekretariat DPRD Babel
Berita : Utari
Video : Desrizal
Fotografer : Agus Rama / Danang Murdianto

Published in Berita

Warga Air Mesu Datangi DPRD Babel

Pangkalpinang – Puluhan warga Desa Air Mesu, Kab. Bangka Tengah mendatangi Sekretariat DPRD Babel, selasa (03/07). Kedatangan warga bersama perangkat desa kali ini terkait aktivitas perataan Bungkit Tunggal oleh PT. Fitrama Property yang berdampak kepada warga sekitar lokasi. Rombongan diterima oleh Ketua DPRD babel, Didit Sri Gusjaya, Wk Ketua Komisi III, Taufik Mardin dengan Anggota, Eling Sutikno, Deddi Wijaya dan Saidi KM. Pertemuan juga dihadiri perwakilan dari DInas Pertambangan, dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Joni, Ketua BPD Air Mesu Timur mengatakan bahwa ada beberapa kerugian yang dialami oleh warga Desa Air Mesu Timur dan Barat akibat aktivitas perataan bukit ini. Sebagian besar kerugian tersebut berdampak langsung kepada kesehatan masyarakat sekitar lokasi perataan. Hal ini memancing warga untuk menanyakan kembali bagaimana izin amdal dari perusahaan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan.

“Warga sekitar lokasi mengeluhkan gangguan pernapasan akibat debu karena ledakan atau pengangkutan bekas ledakan tidak ditutupi terpal, lalu ada kerugian lain seperti keretakan rumah warga sekitar, serta getaran ledakan yang dirasakan oleh warga sehingga menimbulkan trauma.” Ujar Joni

Selain itu kesehatan warga juga terganggu karena dampak dari TNT yang langsung mencemari sumber air masyarakat.

Lebih lanjut, Joni juga menggaris bawahi bahwa warga Air Mesu tidak keberatan dengan aktivitas perusahaan, namun yang menjadi permasalahan adalah dampak kesehatan yang langsung mengena ke masyarakat akibat aktivitas tersebut.

Di kesempatan yang sama, pihak eksekutif yang hadir mengatakan bahwa sebelum pertemuan ini sudah dilakukan pertemuan antara perusahaan dengan warga yang dimediasi oelh Badan Lingkungan Hidup. Pertemuan tersebut disepakati bahwa pihak perusahaan akan mengganti kerugian yang dialami masyarakat.

Menanggapi aduan warga ini, Ketua DPRD menginstruksikan Komisi III untuk segera memanggil pihak perusahaan kamis (05/07) nanti. Pihak lain yang terkait seperti Dinas perhubungan dan Angksa Pura juga dipertemukan di hari yang sama guna mencari solusi adri permasalahan ini.

“Ganti rugi itu gampang, yang jadi masalah terbesar saat ini adalah kesehatan warga. Kita tidak mau warga terus-terusan terganggu dengan kondisi seperti ini. Untuk itu, Komisi III segera buat pertemuan dengan pihak-pihak ini kamis nanti, jum’at kita tinjau lapangan, melihat kondisi yang dialami oleh warga sekitar lokasi.” Tegas Didit.

(Humas)

Published in Berita

Ketua Komisi II DPRD Babel, Aksan Visyawan Aksan Visyawan Bangka menghadiri Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI di Jakarta pada Jumat siang (29/06).

Rapat ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah, Bupati Beltim, Ketua DPRD Beltim, KPK, Kementerian ESDM dan pihak eksekutif baik dari Provinsi Babel maupun Kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Kep. Babel.

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa, Agung Kuswandono beragendakan pembahasan lanjutan terkait rencana peta alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Babel.

Aksan harapkan permasalahan ini jangan diperlambat dan segera diselesaikan guna kepentingan bersama terutama masyarakat umumnya.

Sumber : Humas Sekretariat DPRD Babel
Berita : Utari
Fotografer : Utari

Published in Berita

Hal tersebut diutarakan oleh Forum komunikasi nelayan pesisir Bangka Barat saat beraudiensi dengan DPRD Babel di Ruang Banmus (28/06/2018). Permasalahan bermula saat Kapal Isap Produksi (KIP) milik PT. Sarana Marindo yang hendak beroperasi di perairan Desa Rambat ditolak oleh nelayan yang tergabung dalam Forum komunikasi nelayan pesisir Bangka Barat.

Baba, Perwakilan nelayan mengatakan bahwa tuntutan mereka yakni menolak keras beroperasinya kapal Isap di Desa Rambat. Sebab ini sangat menggangu hasil tangkap nelayan, oleh karenanya mereka menyerahkan bukti tanda tangan nelayan terkait penolakan KIP dari 13 Desa.

“Kami memohon kepada Bapak Gubernur untuk mengehentikan operasinya kapal isap dan mencabut izin kapal tersebut, hanya didaerah itulah kami mencari nafkah, kalau ditambang dimana lagi kami harus mencari nafkah,” ujar Baba

Hadir pada audiensi tersebut Ketua DPRD, Didit Srigusjaya yang di dampingi oleh Anggota DPRD Dapil Bangka Barat, Mansah Swaragamma dan Bong Ming Ming.

Didit mengatakan surat penolakan aktivitas pertambangan laut dari 13 Desa tersebut, segera akan dibawa ke Kementrian Politik Hukum dan Keamanan serta Kementrian Maritim.

“Bukti otentik ini akan kami sampaikan kepada kedua Instansi tersebut bahwa adanya penolakan terkait KIP di Bangka Barat, karena apabila ada penolakan dari masyarakat maka KIP tersebut tidak diperbolehkan beroperasi,” jelas Didit.

Beliau pun menambahkan selama perda zonasi belum di Paripurnakan, semua pihak untuk menahan diri dari aktivitas pertambangan laut.

“Eksekutif direncanakan bulan depan akan menyerahkan draft Raperda Zonasi, jadi kita minta para pengusaha untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan hingga Perda tersebut disahkan” tambahnya

Sementara itu Bong Ming Ming mengutarakan bahwa izin KIP di Desa Rambat cacat hukum, dikarenakan

berdasarkan PP No. 12 Tahun 2012 perusahaan yang tiga tahun tidak beroperasi maka izin amdal harus diperbaharui.

“Hingga kini amdal mereka belum diperbaharui, artinya izin mereka secara tidak langsung sudah batal dan cacat hukum,” Tegas politisi PKS tersebut.

Ditambahkan Mansah bahwa apabila ada masyarakat yang menolak beroperasinya KIP, maka seyogyanya perusahaan tidak memaksakan diri beraktivitas.

“Mereka tidak boleh beroperasi selama masih ada masyarakat yang menolaknya, Penolakan ini menjadi acuan Menko Polhukam untuk menolak izin beroperasi pertambangan laut tersebut,” tutupnya.

(Budi Setyo - Pranata Humas)

Published in Berita
Tuesday, 26 June 2018 15:54

Komisi I Koordinasi dengan KPI Pusat

Ketua Komisi I DPRD Babel, Adet pimpin Rapat Koordinasi dengan KPI Pusat pada Selasa (26/06).

Turut hadir Ketua DPRD, Didit Sri Gusjaya dan Wakil Ketua DPRD, Toni Purnama.

Rombongan DPRD Bangka Belitung diterima oleh Wakil Ketua KPI Pusat, Rahmat Arifin didampingi oleh Komisioner KPI bidang kelembagaan, Ubaidillah.

Sumber : Humas Sekretariat DPRD Babel
Berita : Utari/Pranata Humas
Fotografer : Utari

Published in Berita
Wednesday, 06 June 2018 15:54

Komisi I Panggil 21 Calon Anggota KPID

Pangkalpinang - Komisi I DPRD Babel memanggil 21 calon anggota Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID), Rabu (06/06), untuk mendengar langsung pengarahan persiapan seleksi anggota KPID Juli mendatang.

Dalam pengarahan tersebut, Ketua Komisi I, Adet Mastur mengatakan bahwa pihak DPRD sangat berharap agar nanti anggota yang terpilih fokus menjalankan tugas sebagai anggota KPID. Ia mengatakan kepada para anggota yang hadir hari itu untuk menandatangani fakta integritas, yang menyatakan bahwa mereka benar-benar siap dan setuju atas semua aturan yang ditetapkan oleh Komisi I DPRD Babel sebagai Komisi yang menaungi KPID ini.

“Hal ini (fakta integritas) perlu dilakukan karena kami ingin Anggota KPID yang terpilih nanti benar - benar bekerja maksimal dan fokus kepada tujuan KPID hingga akhir masa jabatan.” Ujar Adet.
Lebih lanjut, Adet menjelaskan tata cara pelaksanaan fit and proper test ini akan berdasar kepada makalah yang dibuat oleh para anggota.

“Nanti setiap calon anggota yang mengikuti fit and proper test kami harap membuat sebuah makalah terkait informasi penyiaran public yang ada di Babel, serahkan kepada kami, nanti dari sinilah pertanyaan-pertanyaan kami lontarkan kepada para peserta.” Jelasnya.

Di kesempatan yang sama, anggota Komisi I, Ferdiansyah, sangat mengharapkan agar mereka yang terpilih agar dapat professional dalam bekerja.

“Kami benar-benar berharap nanti yang terpilih dapat bekerja secara professional, artinya, harus fokus, jangan sudah menjadi anggota KPID, ikut lagi organisasi lain sehingga konsentrasi dalam bekerja jadi terpecah belah. Hal ini sebisa mungkin kita hindari agar kita dapat bekerja secara maksimal.” Tambah politisi Gerindra ini.

Pelaksanaan seleksi anggota KPID ini sendiri dijadwalkan akan dilaksanakan akhir Juni atau awal Juli, yang mana nanti dari 21 anggota yang dipanggil akan dipilih 7 orang yang akan menjadi anggota KPID masa jabatan 2018-2021.

Berita : Utari
Fotografer : Fardha/Agus

Published in Berita

Rabu (30/05), Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya dampingi Komisi II berkoordinasi ke Direktorat Sistem Penganggaran, Kementerian Keuangan RI.

Ikut serta dalam rapat koordinasi ini Wakil Ketua DPRD Babel, Hendra Apollo juga dari Eksekutif turut hadir Sekda Babel, Yan Megawandi dan Kepala Bakuda, Fery Afriyanto.

Rombongan diterima oleh Kasubdit.Standart Biaya, Amnu Fuadiy. Disampaikan beliau bahwa untuk Tahun 2019 akan dikeluarkan Perpres tentang standar harga satuan regional untuk Perjaldis. " Dalam melaksanakan kegiatan apapun yang menggunakan APBN dan APBD harus mempunyai dasar hukum yang jelas ", ungkap Amnu.

Berita : Utari
Fotografer : Utari

Published in Berita
Tuesday, 22 May 2018 19:04

DPRD Audiensi dengan FKP3

Wakil Ketua DPRD Babel, Toni Purnama pimpin kegiatan audiensi DPRD bersama Forum Komunikasi Pejuang Pembentukan Provinsi Kep.Babel (FKP3) di Ruang Banggar DPRD.

Audiensi pada Selasa pagi (22/05) juga dihadiri oleh Dedi Yulianto dan beberapa anggota DPRD lainnya.

Forum ini diketuai oleh Darmansyah Husein.

Berìta : UM
Fotografer : DM

Published in Berita

Kabar gembira bagi para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), ustadz dan ustadzah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa pembayaran insentif mereka yang sempat terhambat, akan dicairkan sebelum lebaran tahun ini. Kebijakan ini dilaksanakan setelah hasil audiensi DPRD bersama Guru PAUD, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Babel bersama pihak eksekutif Provinsi Bangka Belitung. Hal ini diutarakan oleh Ketua DPRD, Didit Srigusjaya di Ruang Banmus (22/05/2018).

“Jadi hari ini, setelah audiensi tadi mendapat titik terang yang disimpulkan bahwa insentif untuk BKPRMI dan juga Guru PAUD se Babeluntuk tahun ini dan tahun depan tetap ada dan agar keduanya untuk senantiasa berkoordinasi dengan pihak eksekutif untuk proses pencairan insentif. Kami pun sudah mengintruksikan kepada Dinas terkait untuk mengirimkan surat kepada Bupati/Walikota guna mempercepat proses pencairan dana yang diharapkan sebelum lebaran insentif ini sudah cair,” jelasnya

Beliau pun menambahkan menambahkan bahwa DPRD Babel sudah menganggarkan insentif untuk para guru pada tahun 2019 dikarenakan peran penting seorang guru dalam membentuk moral dan nilai agama anak usia dini demi membentuk karakter bangsa yang lebih baik.

” kami sebagai dewan selalu perjuangkan nasib guru-guru ,yang salah satunya kami sudah menggangarkan dana sebesar 11 milyar untuk insentif guru di Babel,” Tukas politis PDIP tersebut.

Sementara itu Ketua Komisi IV, HK Djunaidi menegaskan bahwa DPRD Babel selalu mendukung dan tidak akan mencoret anggaran insentif untuk Guru PAUD dan ustadz dan ustadzah. Untuk itu, Beliau bersama anggota dewan khususnya Komisi IV akan berupaya mengawal usulan prioritas yang disampaikan ditahun anggaran 2019 mendatang.

“Para guru serta ustad dan ustadzah tenang saja ,kami selaku di komisi yang membidangi dunia pendidikan tidak pernah kami menghalang-halangi dan mencoret-coret setiap usulan yang di ajukan,bahkan kami sangat mendukung setiap usulan yang di ajukan permohonan pencairan,” katanya. (Budi setyo - Pranata Humas)

Published in Berita

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pagi ini melaksankan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap tiga anggota dari dari Fraksi PPP melalui sidang paripurna Istimewa peresmian dan pengucapan sumpah /janji Pergantiaan Antar Waktu di DPRD Provinsi Kepualauan Bangka Belitung, Senin (21/5/2018).

Adapun tiga nama anggota DPRD yang di PAW yakni Helyana dari Dapil Belitung lantaran maju di Pilkada Belitung digantikan Abdullah Ma’aruf . Amri Cahyadi yang maju di Pilkada Bangka digantikan Eling Sutikno dan Alm. subandri Husein posisinya digantikan oleh Agus MD.

Untuk posisi Jabatan Wakil Ketua DPRD yang sebelumnya dijabat oleh Amri Cahyadi diambil alih oleh Toni Purnama yang sebelumnya menjabat Komisi III DPRD Babel.

Sidang paripurna istimewa tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya didampingi wakil Hendra Apollo dan Dedy Yulianto. Hadir juga Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Roesman Djohan dan Wakil Gubernur Abdul Fattah.

Sejumlah Forkopimda Propinsi Babel, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta kalangan pendidikan di Propinsi Bangka Belitung juga turut hadir.

Ketua DPRD Propinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya mengatakan dengan kehadiran tiga anggota baru tersebut dapat menambah kinerja dari anggota DPRD Babel. Kemudian kehadiran wakil ketua dapat melengkapi unsur pimpinan dan membantu kinerja para pimpinan di DPRD Babel.

“Semoga mereka nantinya dapat bekerja dengan baik di DPRD Babel ini. Sebelumnya terjadi kekosongan sekarang ini sudah terisi sesuai dengan mekanisme yang ada. Dan mereka juga harus siap bekerja untuk melayani masyarakat,” kata Didit Srigusjaya.

Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Roesman Djohan mengatakan tiga anggota DPRD Babel yang dilantik tersebut merupakan politisi senior. Karenanya pemerintah propinsi Bangka Belitung berharap kehadiran tiga politisi senior tersebut dapat meningkatkan komunikasi dan sinergitas antara legislatif dan eksekutif untuk menjadikan propinsi Bangka Belitung menjadi lebih baik.

“Atas nama pemerintah propinsi Babel saya mengucapkan selamat kepada mereka bertiga. Mereka ini para politikus senior kita, semoga setelah dilantik ini dapat saling berkoordinasi, apa yang menjadi keinginan masyarakat dapat mereka fasilitasi dengna baik kepada kita dengan eksekutif,” ujar Erzaldi.

Sementara Abdullah Ma’aruf yang baru saja dilantik mengatakan dengan lengkapnya fraksi PPP di DPRD Bangka Belitung akan lebih bersinergi lagi dengan anggota dewan.

Kita juga berharap bersama dengan anggota dewan lainnya bisa memajukan Bangka Belitung menjadi lebih baik lagi,” kata Abdullah Ma’aruf. (Budi Setyo – Pranata Humas)

Published in Berita

Hendra Apollo pimpin kegiatan audiensi dengan Aliansi Masyarakat dan Nelayan Teluk Kelabat Bersatu pada Selasa siang (08/05).

Kegiatan di Ruang Banmus DPRD ini terkait keluhan masyarakat tentang aktivitas KIP dan TI rajuk ilegal di kawasan DAS dan Hutan bakau di perairan teluk kelabat.

Sumber : Humas Sekretariat DPRD Babel
Berita : UM
Fotografer : DM

Published in Berita
Tuesday, 08 May 2018 15:54

DPRD LAKSANAKAN PENYAMPAIAN 2 RAPERDA

Selasa (08/05), DPRD Prov. Kep. Babel melakukan sidang Paripurna Penyampaian Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan LH dan Raperda tentang Pengelolaan Informasi dan Teknologi Serta Penyampaian nama-nama Anggota DPRD dalam Pansus Hak Interpelasi terhadap Jawaban Penjelasan Gubernur, Pansus Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan LH dan Raperda tentang Pengelolaan Informasi dan Teknologi.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Didit Srigusjaya dan dihadiri oleh Gubernur Kep. Babel, Erzaldi Rosman.

Sumber : Humas Sekretariat DPRD
Berita : Utari
Fotografer : Angga/Danang

Published in Berita

Tanjung Pandan - Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) menggelar rapat koordinasi di BW Suite Hotel, Belitung, Senin (7/5/2018). Kegiatan yang mempertemukan Ketua DPRD seluruh Indonesia tersebut mengangkat tema Optimalisasi Peran DPRD Provinsi dalam Menyongsong Pemilihan Legislatif 2019.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya SH.MH, dalam sambutannya, Beliau mengatakan diselenggarakan rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan merumuskan pemecahan masalah untuk diimplementasikan pada setiap daerah.

"Kami berharap kebersamaan kita menghasilkan karya pemikiran dan pandangan pimpinan-pimpinan DPRD yang energik sekaligus semangat baru yang lugas, sekaligus berkarakter agar mesin-mesin demokrasi di DPRD Provinsi kita masing-masing yang penuh dinamika dapat berjalan maksimal bagi kemajuan daerah di manapun kita berada dan pada akhirnya akan berkontribusi maksimal bagi pembangun masyarakat secara nasional," jelasnya

Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan berharap kegiatan ini membawa manfaat bagi masyarakat melalui kebijakan yang dilahirkan bersama-sama antara pemerintah daerah dan DPRD.

"Saya berharap kunjungan ke belitung jangan hanya saat ini saja tapi silakan berkunjung kembali ke daerah kami yang sangat cantik ini, banyak tempat–tempat wisata yang harus dikunjungi di Belitung. Silakan bawa sanak keluarga untuk berkunjung ke belitung," tambahnya.

Rapat Koordinasi tersebut menghasilkan beberapa kesepatakan diantaranya Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD agar segera disosialisasikan, Klasifikasi perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD tidak dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, sehingga perlu diatur lebih lanjut dalam aturan yang lebih teknis oleh Pemerintah Pusat. (Budi Setyo – Pratana Humas)

Published in Berita
© 2018 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. All Rights Reserved.