Pangkalpinang - DPRD kembali fasilitasi pertemuan antara keluarga korban dengan pihak Lion Air, rabu (12/12). Pertemuan ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya. Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Didit Sri Gusjaya didampingi Wakil Ketua Toni Purnama ini didapati 2 kesepakatan dari 3 tuntutan keluarga korban Lion Air JT610. Ketiga poin itu adalah melanjutkan pencarian korban di perairan Tj Karawang, kesanggupan pihak Lion Air untuk melanjutkan pencarian korban dan terakhir adalah terkait santunan dan asuransi yang menjadi kewajiban Lion Air kepada keluarga korban.

Perwakilan dari Lion Air, Ganjar, mengatakan bahwa Lion Air sudah menyiapkan kapal yang akan melakukan pencarian keluarga korban dimulai paling lambat 17 Desember nanti.

"Saat ini kapal yang akan melakukan pencarian masih dalam perjalanan, kita akan koordinasi dengan kapten kapal apakah bisa dilakukan speed up untuk kapal agar bisa mendarat di Tj. Karawang sebelum tanggal 17." Kata Ganjar.

Kapal yang dimaksud Lion Air ini adalah kapal canggih yang mereka datangkan dari luar negeri seperti yang mereka utarakan di pertemuan sebelumnya (05/12).

Atas pernyataan ini, pihak keluarga korban pun menuntut adanya kesanggupan dari Lion Air terkait. Jika memang sampai hari yang dicanangkan (17/12) pencarian belum juga dilanjutkan, maka keluarga korban menuntut pemberian sanksi kepada maskapai berlogo singa tersebut.

Lion Air sendiri menyanggupi permohonan tersebut, bahkan mereka sanggup menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa mereka akan lanjutkan pencarian korban.

"Anggaran pencarian sudah clear, untuk perizinan, kami akan dibantu oleh KNKT, sejauh ini tidak ada masalah." Jelas Ganjar lagi.

Masalah justru ada di poin ketiga yaitu terkait pencairan santunan dan asuransi. Lion Air mengaku masih bernegosiasi alot dengan pihak asuransi terkait permasalahan ini. Mereka mengaku masih mempermasalahkan beberpa pasal yang akan dihapuskan yang dinilai memberatkan keluarga korban.

Atas keluhan ini, Ketua DPRD angkat bicara. Ia bersama Wakil Ketua DPRD, Toni Purnama akan segera terbang ke Jakarta untuk diikutkan juga dalam perundingan ini. Ia juga menyarankan agar surat pernyataan dari Lion Air tadi ditembuskan ke Polda, Kejati dan Kementerian Perhubungan.

"Kami akan segera komunikasi dengan Kementerian Perhubungan mendesak agar pemerintah turut andil dalam memenuhi keinginan keluarga korban." Tegas Didit.

Ia menambahkan bahwa DPRD juga mendukung pemberian sanksi kepada Lion Air jika nanti tuntutan keluarga korban ini tidak terpenuhi.

"Kami apresiasi kepada Lion Air karena masih melakukan negosiasi dengan pihak asuransi guna menghapus pasal-pasal yang memberatkan keluarga korban. Tapi kami menghimbau ini adalah warning terakhir, artinya setelah ini tuntutan keluarga korban harus dipenuhi tanpa syarat apapun." Tegasnya penutup pertemuan.

Humas - Utari Marisa Fitri.

Published in Berita

Pangkalpinang – Mengawali Tahun 2019, Bangka Belitung mendapat berita yang kurang baik terkait kondisi para mahasiswa yang mengikuti Program Khusus Kerjasama Perusahaan Dan Universitas Di Taiwan. Pemberitaan tersebut datang dari beberapa media berita online nasional yang memberitakan bahwa para mahasiswa tersebut mendapat perlakuan tidak pantas selama bekerja di sana. Kabarnya, mereka kerap mendapat kerja paksa hingga diberikan makanan non halal sebagai konsumsi. Tas informasi ini, DPRD Babel memanggil Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk meminta konfirmasi terkait kondisi ini, Kamis (3/1).

Sekretaris Dawerah, Yan Megawandi mengatakan bahwa pihaknya sudah mengkonfirmasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapati kebenaran akan informasi ini. Hasilnya, bahwa para mahasiswa di sana mengaku baik-baik saja, bahkan mereka juga membuat surat pernyataan keberatan atas pemberitaan yang dikeluarkan oleh media berita nasional tersebut.

“Mereka membuat surat pernyataan keberatan atas berita tersebut serta petisi menola berita tersebut yang ditandatangai oleh seluruh mahasiswa asal Bangka Belitung.” Terangnya.

“Mereka juga menuntut beberapa media tersebut untuk mengkonfirmasi ke pihak universitas bahwa pemberitaan itu tidak benar.” Tambanya lagi.

Hal yang sama juga disampaikan oleh M. Soleh selaku Keala Dinas Pendidikan Prov. Kep. Bangka Belitung. Ia menambahkan bahwa para mahasiswa di sana mengaku enjoy, tidak ada keluhan dari mereka termasuk para orang tua yang anaknya terlibat dalam program tersebut.

Atas jawaban dari pihak eksekutif ini, para anggota DPRD angkat bicara. Ketua Fraksi PPP, Azwari Helmi mengatakan bahwa DPRD perlu mengkaji kebenaran atas situasi ini. Ia yakin bahwa media berita online tersebut tidak hnaya sembarang membuat berita. Untuk itu DPRD harus menggali lebih dalam dengan menghubungi para mahasiswa di sana.

“Mereka ini media berita online berskala nasional, tentu ada sumber-sumber penting dan juga prosedur yang tepat dalam menyampaikan berita kepada masyarakat. Kita jug aharus berkomunikasi langsung dengan para mahasiswa di sana guna mendapatkan kebenaran atas pemberitaan ini” Ujarnya di depan forum.

Senada, Ketua Komisi IV, Tanwin, mengusukan bagaimana tindakan DPRD membuktikan kebenaran atas berita ini dengan berkoordinasi dengan kementerian Luar Negeri.

“Awalnya kami Komisi IV sudah berkoordinasi masalah perjanjian, sudah clear, sekarang masalah kondisi dan situasi para mahasiswa di sana, kita perlu koordinasi lebih dalam lagi.” Saran politisi PKB ini.

Menanggapi permasalahan ini, Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya menyampaikan bahwa ada tekanan dari beberapa orang tua yang dating, yang mengatakan bahwa anaknya tidak mendapat perlakuan yang pantas di sana, namun dari pertemuan ini didapati hal sebaliknya. Maka ia menyimpulkan bahwa DPRD babel akan menyusun jadwal ke Kementerian Luar Negeri guna memperoleh informasi yang jelas atas berita ini.

“Di sini kita bingung mana yang benar, mana yang salah. Kita akan mengusulkan pihak Kemenlu untuk menginvestigasi permasalahan ini, jika memang Kemenlu tidak bisa baru kita action.” pungkasnya.

Utari Marisa / Pranata Humas

Published in Berita

Pangkalpinang - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bangka Belitung hari ini, jum'at (11/1) menyerahkan Laporan Hasil Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2018 kepada Pemerintah Provinsi dan Daerah. DPRD Babel sendiri diwakili oleh Sekretaris Komisi I, Mansah, didampingi Sekretaris DPRD, Syaifuddin.

Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Babel, Widi Widayat mengatakan bahw aBPK dalam kesempatan ini melakukan pemeriksaan fokus kepada pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, gedung dan bangunan. Pihaknya pun mengapresiasi pemprov dan pemda dalam melaksanakan pembangunna daerah, namun dari hasil pemeriksaan masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya ada kuantitas pekerjaan yang masih tidak sesuai dengan kontrak dan volume pekerjaan yang juga tidak sesuai.

"Atas permasalahan tersebut perlu dilakukan perbaikan yang dituangkan dalam rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan." Ujar Widi.

Sekretaris Komisi I, Mansah, berterimakasih kepada BPK atas penyerahan laporan ini. Dirinya bersama DPRD Babel pun akan segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan ini.

"Kami akan segera menindaklanjuti hasil laporan ini, mendengar masih banyak yang perlu diperbaiki, mudah-mudahan menjadi batu loncatan bagi kita semua untuk memperbaiki laporan keuangan. Selain itu dapat menjadi acuan DPRD untuk memonitor kegiatan pemda." Ungkap Mansah.

Setelah diserahkan, laporan ini diharapkan segera ditindaklanjuti oleh Pemprov dan Pemda dalam kurun waktu 60 hari ke depan untuk kembali diketahui oleh BPK.

Humas

Published in Berita

Pangkalpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung (DPRD Babel) memanggil Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (PB Porprov) ke V (lima) di Kabupaten Bangka Tengah terkait pengguna anggaran 57 milyar dari APBD Babel tahun 2018, di Ruang Rapat Banmus DPRD Babel, Senin (21/1).

Sebagai informasi anggaran 57 milyar dari APBD Babel untuk membantu beberapa item kegiatan seperti pembangunan sarana dan prasarana pendukung Porprov V tahun 2018 di Bangka tengah, diantaranya 17,2 Milyar untuk pembangunan lintasan atletik , pembangunan kolam renang tahap kedua 24 miliar, pembangunan prasarana penunjang akomodasi perserta 1,17 Milyar dan pengadaan penginapan atlit 1,996 Milyar.

Rapat dihadiri oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, Wakil Ketua Tony Purnama, sementara dari Anggota DPRD, diantaranya M Tanwin, Abdul Bakar, Antonius, Ariyanto, dan Adet Mastur. Selain itu di hadiri pihak Pemkab Bangka Tengah, dan KONI.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya seusai rapat mengatakan DPRD mengapresiasi kegiatan Porprov Ke V di Bangka Tengah berjalan dengan baik dan sukses.

Beliau pun menambahkan pihaknya memanggil pihak PB Porprov V, karena adanya pemberitaan negatif terkait penyelengara Porprov V Bangka Tengah dan untuk mengetahui seperti apa pengunaan anggaran yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi yang total keseluruhannya mencapai 57 milyar.

“Jangan sampai sukses penyelenggaraaannya tapi tidak sukses laporan pertanggungjawaban keuangannya. Ini nantinya jadi permasalahan dikemudian hari,” jelasnya.

Sementara itu Tony Purnama mengusulkan untuk membentuk Tim Pengawas untuk mengecek langsung laporan keuangan tersebut

“Saya mengusulkan nanti di Rapat Banmus untuk membentuk tim pengawas untuk mengevaluasi kegiatan tersebut,” tutupnya.

(Budi Setyo - Pranata Humas)

Published in Berita

MELONJAKNYA harga crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah dipasaran dunia imbas dari kebijakan Presiden Joko Widodo yang membebaskan pajak ekspor CPO. Kenaikan harga CPO ini dapat membantu meningkatkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani.
Para petani sawit di Indonesia telah merasakan naiknya harga TBS imbas dari kebijakan pembebasan pajak ekspor CPO. Padahal, beberapa bulan lalu, harga TBS di Indonesia anjlok, tak terkecuali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hal tersebut dipertanyakan Didit dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Satgas Percepatan Harga Sawit, dan BUMD Babel. Iapun meminta Pemprov Babel serius menangani masalah ini.

Kenaikan harga CPO di pasar dunia imbas dari kebijakan Presiden Jokowi menghapus pajak impor CPO harus dimanfaatkan.

Ketua DPRD Provinsi Babel Didit Srigusjaya mengatakan, kebijakan Presiden
Jokowi tersebut telah memberi pengaruh luar biasa dalam menaikkan harga TBS para petani. Sayangnya, kebijakan ini ternyata belum berdampak luar biasa di Negeri Serumpun Sebalai.

"Harga TBS di Bangka Belitung sudah naik. Tetapi naiknya kenaikan baru sekitar Rp 60 per kilogram dari harga sebelumnya," kata Didit, Senin (21/1).

Menurut Didit, Pemprov Babel harus tanggap. Harga TBS di tingkat petani seharusnya sudah naik secara signifikan.

"Kenaikan harga CPO di pasar dunia sangat signifikan. Tetapi kenapa di Bangka Belitung harga TBS belum naik signifikan? Ini yang kita pertanyakan. Pemerintah provinsi harus segera menyinkronkan program pusat ke daerah agar harga TBS petani sawit kita naik signifikan," tuturnya.

Terkait kenaikan harga CPO, lanjut Didit, Dinas Pertanian Babel berkomitmen segera menyinkronkan dengan program daerah. Dalam waktu dekat akan mengundang pengusaha pabrik sawit di Babel terkait kenaikan harga TBS di Negeri Serumpun Sebalai.

"Dalam pertemuan kita, Dinas Pertanian sudah komitmen untuk membantu menaikkan harga TBS. Mereka akan mengundang pengusaha sawit untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat ini ke daerah. Karena pengambil keputusan adanya di pemerintah, sedangkan DPRD hanya memberikan dukungan saja," jelas Didit.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Babel Tony Purnama menegaskan, Pemprov Babel harus segera menyesuaikan harga TBS sawit petani. Beberapa daerah di luar Babel, harga TBS cukup tinggi. Bahkan, di Belitung saja, harganya sudah cukup mahal yakni sekitar Rp 1.400 per kilogram.

"Di sini kita hanya ingin membantu petani sawit kita. Salah satu upaya kita kemarin menemui Kementerian Perekonomian. Kita pertanyakan harga sawit, menurut mereka sudah tinggi. Tetapi kenapa di Babel masih murah? Jadi di sini kita minta pemerintah daerah segeralah melakukan upaya untuk menaikkan harga sawit ini," kata Tony.

Komoditas karet

Selain kelapa sawit, produk hasil pertanian di Babel adalah karet. Ternyata, dalam setahun produksinya mencapai 58.000 ton. Namun sayang, harganya masih rendah dan saat ini belum ada solusi yang konkret untuk membantu menaikkan harga jual karet petani di Babel.

Didit Srigusjaya mengatakan, untuk menaikkan harga karet, harus ada solusi yang konkret. Pemerintah harus melakukan terobosan baru, program, dan teknologi baru dari bahan karet. Didit menyebut, salah stunya adalah aspal berbahan baku karet. Dengan produksi karet yang cukup tinggi, peluang untuk teknologi aspal berbahan baku karet cukup besar.

"Aspal berbahan baku karet ini memang lebih mahal dari aspal biasanya, tetapi kualitasnya jauh lebih tinggi. Teknologi ini sudah ada dan kita inginkan pemerintah provinsi dapat mengajukannya ke pusat dan kita terapkan di Bangka Belitung," ujar Didit.

Dari sisi penggunaan aspal berbahan karet, memang belum bisa disesuaikan di Babel. Akan tetapi, uji coba bisa saja dilakukan. Apalagi, produksi karet petani di Negeri Serumpun Sebalai cukup tinggi.

Tak hanya itu, komoditas karet juga banyak digunakan di sektor lainnya. Salah satunya di bidang perhubungan. Transportasi perkapalan cukup banyak menggunakan bahan karet.

"Solusinya kita kira cukup banyak. Hanya saja tinggal pemerintah provinsi menyambut program-program pusat untuk dilaksanakan ke
daerah. Ini bisa membantu menaikkan harga karet dan membantu petani karet kita," kata Didit.

Hal tersebut diakui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Babel, KA. Tajuddin. Menurutnya, bahan baku karet banyak digunakan di bidang
perkapalan. Hanya saja, yang diperlukan adalah aturan dan kebijakan dari pemerintah.

"Saran kita agar pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk bahan karet ini harus dari lokal. Ini salah satu cara untuk meningkatkan harga
karet di Bangka Belitung," kata Tajuddin.

Published in Berita

Jakarta - Tingginya Harga tiket pesawat udara dari dan ke Bandara Depati Amir Pangkalpinang maupun Bandara HAS Hanandjoedin Belitung menyebabkan inflasi terbesar bagi perekonomian Bangka Belitung. Hal ini dikhawatirkan berdampak pula menurunnya kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta memberatkan para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Padahal saat ini Bangka Belitung sedang bersemangat mengembangkan potensi pariwisata sebagai penggerak ekonomi mikro ditengah terpuruknya harga komoditi pertanian seperti lada putih, karet dan kelapa sawit.

Inilah yang menjadi perhatian DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan aspirasinya kepada pihak Kementerian Perhubungan, Rombongan diterima langsung oleh Maria Kristi Endah Murni selaku Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Rabu, (23/1).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Didit Sri Gusjaya meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk mengkaji dan mengupayakan agar maskapai penerbangan yang melayani rute penerbangan dari dan ke Bangka Belitung seyogyanya dapat menurunkan harga tiket pesawat udara.

“Dampak tiket pesawat yang sangat tinggi ini sangat mempengaruhi ekonomi mikro Bangka Belitung yang ekonomi masyarakatnya sedang lesu akibat rendahnya harga komoditi pertanian. Oleh karena itu kami datang ke Kementerian Perhubungan ini untuk menyuarakan aspirasi dari berbagai pihak masyarakat, mulai dari pelaku industri pariwisata, transportasi serta para UKM,” Ungkap Politisi asal Bangka Tengah ini.

Beliau berharap kepada Kementerian Perhubungan, khususnya Ditjen Perhubungan Udara agar dapat mengkaji ulang dan menghimbau kepada pihak maskapai untuk dapat menurunkan harga tiket pesawat udara dari dan ke Bangka Belitung.

“Kami memaklumi jika tingginya harga saat peak season penumpang, berdasarkan prinsip supply and demand. Namun disaat penumpang sedang sepi seperti saat ini, kok harganya tidak turun-turun, tetap tinggi? Ini ada apa? Makanya kami berjuang dan menyuarakan kepada pemerintah pusat melalui kementerian perhubungan, sebab kalau dibiarkan harganya terus menerus di level harga batas atas, maka dampaknya adalah menurunnya kunjungan wisatawan ke bangka belitung dan nilai inflasi terus tinggi yang pasti muaranya adalah kondisi ekonomi masyarakat semakin terpuruk. Dan kami tetap berjuang agar hal ini tidak terjadi,” Tambahnya.

Hal serupa disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Toni Purnama yang mendorong Kementerian Perhubungan agar bijak dalam deregulasi peraturan menteri ini untuk menekan inflasi nasional, khususnya inflasi di Bangka belitung. Dan jangan sampai tingginya harga ini bersumber dari pihak-pihak yang ingin mengambil keutungan yang tidak wajar dengan memanfaatkan situasi penerbangan nasional.

“Kami menyuarakan agar jangan sampai masyarakat menjadi susah akibat tingginya harga tiket pesawat udara ini. Kami membaca dari berbagai media online dan cetak, bahwa Bapak Menteri Perhubungan sedang mengkaji ulang Permenhub 14/2016 terkait batas atas dan batas bawah harga tiket pesawat udara,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Angkutan Udara sangat mengapresiasi kedatangan Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memperjuangkan hal ini.

“Saat ini kami sedang mengkaji untuk memberikan kebijakan yang terbaik bagi berbagai pihak yaitu pihak maskapai dan operator penerbangan di satu pihak, serta masyarakat sebagai konsumen di pihak lainnya. Tingginya harga tiket ini memang sedang menjadi perhatian serius pemerintah. Berbagai hal sudah kami upayakan kepada berbagai pihak terutama maskapai, untuk menekan tingginya harga tiket ini,” jelasnya.

Maria Kristi pun menambahkan dalam kurun beberapa waktu terakhir, di beberapa rute pihak maskapai sudah menurunkan tarif angkutannya senilai 20-40%. Kementrian Perhubungan pun sudah menghimbau kepada operator bandara, Air Nav serta pihak lain untuk menekan pembiayaan yang berkontribusi terhadap harga tiket.

“Namun itu hanya berkontribusi maksimal 5% dari harga. Sementara sumber komponen utama dalam pembiayaan operasional penerbangan 65%nya adalah harga avtur pesawat dan harga komponen dan suku cadang perawatan pesawat sangat tergantung nilai tukar dollar. Jelas kami ingin menyelesaikan hal ini dengan metode yang win-win solution, artinya di pihak konsumen dan penyedia jasa penerbangan sama-sama memperoleh pelayanan dan keuntungan yang fair, “ tambahnya.

Dalam closing statementnya kepada Kementerian Perhubungan, Ketua DPRD Didit Srigusjaya tetap ingin memperjuangkan agar harga tiket ini dapat turun di harga yang wajar.

“Selanjutnya kami akan menyuarakan hal ini ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar terus tingginya harga tiket ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan cara yang tidak wajar,” tutup Didit.

Published in Berita

Pangkalpinang – Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung Republik Indonesia, Widhi Widayat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas pembangunan kelembagaan kepariwisataan pemerintah daerah Tahun 2017 sampai dengan Semester I tahun 2018 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (24/01).

Hadir pada pertemuan yang bertempat di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung Republik Indonesia tersebut, Ketua DPRD Didit Sri Gusjaya, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, Pejabat Pemerintah Provinsi, serta Pejabat BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Provinsi Bangka Belitung Widhi Widaya mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Babel yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pemeriksaan tersebut.

“Dalam laporan tersebut, kami memberikan saran dan rekomendasi untuk menunjang pembangunan pariwisata di Bangka Belitung, disamping itu kami merencanakan pada Semester II Tahun 2019 untuk melakukan pemeriksanaan terkait pelaksanaan kegiatan serta monitoring evaluasinya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Didit Sri Gusjaya mengatakan akan menindaklanjuti laporan BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

“Kami sangat memahami beberapa point pemeriksaan merupakan prinsip yang harus segera dibenahi, contohnya Raperda (Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) RZWP3K yang saat ini dalam tahap pembahasan, dimana sangat menyentuh beberapa sektor selain pariwisata,” ungkapnya.

Published in Berita

PANGKALPINANG – Sejak Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan pajak ekspor cruit palm oil (CPO), harga tandan buah segar (TBS) diseluruh wilayah di Indonesia sudah mulai merangkak naik.

Di Propinsi Bangka Belitung, harga tertinggi ditingkat pabrik dengan umur sawit 10-20 tahun mencapai Rp 1.218 per kilogram, sedangkan harga terendah dengan umur sawit 3 tahun Rp 1013 per kilogram.

Akan tetapi harga tersebut ternyata masih ditingkat pabrik. Sedangkan ditingkat petani sawit harga masih ada yang berada di Rp 800 per kilogram.

Ketua DPRD Propinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya mengatakan harusnya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo yang membebaskan pajak ekspor sawit bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Termasuk di Propinsi Bangka Belitung.

“Karenanya kita ingin tahu apa permasalahannya di Bangka Belitung. Harga sawit memang naik, tapi ditingkat petani sawit masih sangat rendah,” kata Didit Srigusjaya saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan SKPD terkait, Rabu (6/2).

Hadir mendampingi dalam RDP tersebut, Wakil Ketua DPRD Babel, Tony Purnama, serta anggota DPRD Babe. Hadir juga Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bangka Belitung, Juadi beserta staf dan Ketua Satgas Pangan, Kombes Mukti Juharsa.

Lanjut Didit, sejumlah daerah di luar Babel seperti Jambi, Sumsel, Sumut, Kaltim dan Kalbar harga sawit yang ditetapkan sudah ditingkat petani. Tertinggi harga di Sumut, Rp 1.536 per kilogram.

Sementara di Babel dengan harga Rp 1.200 per kilogram, ternyata di tingkat petani berkisar Rp 800 per kilogram. Margin atau selisih dengan harga yang ditetapkan dengan harga yang diterima oleh petani sangat jauh.

“Makanya kita terus mendorong agar petani sawit kita juga sejahtera. Harga sudah tinggi, tapi yang mereka terima masih rendah. Selisih dari harga yang ditetapkan dengan yang terima petani berkisar Rp 400 per kilogram. Kalau jumlahnya sudah berton-ton, angkatnya sangat jauh,” ujar Didit.

Selisih harga yang cukup signifikan ini harus diatasi. Disinyalir ketimpangan harga ini akibat adanya penampung dan pemegang DO dari perusahan kelapa sawit (PKS).

Distribusi dari petani ke PKS yang terlalu panjang ini menyebabkan timbul biaya. Dan biaya ini kemudian dibebankan kepada petani.

“Harusnya harga yang ditetapkan itu sudah harga yang terima petani. Dan ini akan kita perjuangkan terus. Karenanya kita minta distribusi yang panjang, seperti pemegang DO dan penampung ini harus dipangkas agar selisih harga sawit tidak jauh seperti ini,” kata Didit Srigusjaya.

Ketua Satgas Pangan, Kombes Mukti Juharsa menegaskan ketimpangan harga TBS ini akibat terlalu banyak jalur distribusi. Yakni pemegang DO dan juga penampung TBS.

“Kita menyarankan mata rantai distribusi sawit ini harus dipangkas. Praktek ijon-ijon ini harga dipangkas karena sudah merugikan petani,” kata Mukti.

Kemudian lanjut Mukti, agar petani bisa mendapatkan harga sesuai dengan yang ditetapkan, pengusaha sawit agar bekerjasama langsung dengan petani sawit. Pengusaha tidak lagi bekerjasama dengan pemegang DO atau penampung sawit.

“Pengusaha harus langsung ke petani. Agar harganya sesuai dengan yang ditetapkan pengusaha juga tidak sembarangan menerbitkan DO. Dan DO ini bisa kita kontrol karena ada nomor serinya. Kita siap menindak dan memutuskan mata rantai praktek ijon-ijon sawit ini,” ujar Mukti.

Kepala Dinas Pertanian, Juadi mengatakan harga TBS diterapkan oleh perusahaan memang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan kerjasama yang dilakukan oleh pihak perusahaan berbeda-beda. Karenanya harga CPO yang diekspor pun berbeda-beda yang imbasnya kepada harga TBS petani.

Sementara terkait dengan pemangkasan DO dan praktek ijon diakui oleh Juadi. Karenanya, pemerintah Propinsi Bangka Belitunga, melalui Dinas Pertanian bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah DO.

“Untuk DO-DO ini nantinya kita akan evaluasi. Kita sudah lihat di Desa Tumbak Petar, Kabupaten Bangka Barat, DO ini dikelola oleh desa langsung. Ini akan kita adopsi, kita akan berdayakan BUMdes atau BUMD untuk mengelola DO ini. Salah satu tujuannya untuk memangkas mata rantai distribusi TBS petani yang terlalu panjang ini,” kata Juadi.

Pupuk Subsidi

Harga sawit yang diterima oleh petani sudah cukup rendah. Belum lagi beban petani harus membeli pupuk non-subsidi yang cukup mahal.

Didit Srigusjaya mengungkapkan sudah cukup banyak petani yang menyampaikan keluhan terkait sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Sementara pupuk subdisi hanya dikuasai yang pemilik modal saja.

“Petani kita sudah menjerit. Mereka kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Sedangkan untuk membeli pupuk non subsidi sangat mahal, ditambah lagi harga komoditas pertanian murah,” kata Didit Srigusjaya.

Karenanya Didit meminta agar pemerintah bisa mengatasi permasalahan ini. Pupuk yang seharusnya diperuntukkan bagi petani tidak ditampung oleh pihak lain.

Dia juga minta penampung pupuk subsidi yang menyalahi aturan agar diberikan tindakan tegas. Kalau memang tidak disalurkan ke petani, agar dicabut saja izinnya.

“Kita minta pemerintah mengatasi masalah ini, Pupuk subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai pupuk subsidi ini malah disalahgunakan. Bila perlu izin pengusaha penyalur pupuk subsidi ini dicabut saja. Kita ganti yang lain, yang bisa menyalurkan ke petani,” kata Didit.

Kadis Pertanian Babel, Juadi menambahkan terkait untuk pupuk subsidi ini pemerintah akan segera mengatasinya. Salah satunya pemerintah akan meminta tambahan kuota pupuk subsidi.

“Rencananya dalam waktu dekat kita bersama dengan Gubernur akan berkunjung ke Pusri. Salah satunya kita minta tambahan kuota pupuk bersubsidi ini,” pungkas Juadi.

Humas

Published in Berita

Pangkalpinang – DPRD Babel mendapat kunjungan kehormatan dari Kepala Bidang Politik Kedutaan Besar Australia, Shane Flanagan, Jum’at (15/2). Kedatangannya menemui Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya kali ini terkait bagaimana situasi kampanye politik di Indonesia khususnya Bangka Belitung.

Pihak Kedutaan Australia secara langsung bagaimana jalannya kampanye politik di Bangka Belitung sebagai studi kasus bagi Australia yang juga akan menjalankan pemilihan umum Mei mendatang.

Tim kami juga sudah berkunjung ke daerah lain di Indonesia guna mendapatkan studi kasus bagi kami untuk acuan kami di Australia, tujuan kami adalah untuk memajukan perpolitikan di negara Austalia” Ujar Shane dengan bahasa Indonesia yang cukup lancar.

Didit Sri Gusjaya menyambut baik kunjungan dari Kedutaan Australia ini. Ia pun secara pribadi merasa bangga Bangka Belitung dijadikan sebagai salah satu acuan bagi Australia. Menurutnya, di Bangka Belitung sendiri masih mengedapankan budaya adat yang kental, ketentraman masyarakat menjadi hal utama yang harus diperhatikan.

“Jika berbicara politik, di Bangka Belitung masih sangat aman dan tentram. Persaingan-persaingan masih berjalan sangat kondusif, hal-hal yang membuatnya runcing adalah adanya oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang meracuni persaingan sehat ini.” Jelasnya.

Ia pun menyinggung hubungan harmonis Indonesia dan Austalia yang sudah harmonis selama bertahun-tahun. Baginya hubungan harmonis ini harus selalu dijaga agar kerjasama Indonesia dan Australia dapat terus berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak kedua Negara.

Humas

Published in Berita
Wednesday, 31 October 2018 11:40

DPRD BABEL SAHKAN APBD 2019

Provinsi pertama yang sampaikan APBD 2019 ke Kemendagri

Pangkalpinang - Duka dan perasaan haru selimuti suasana Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat berlansung Rapat Paripurna Penyampaian Raperda RZWP3K Bangka Belitung, Penyampaian Nama Pansus DPRD Babel serta Pengambilan Keputusan tentang APBD 2019, Selasa (30 /10/2018 )

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya didampingi para pimpinan beserta anggota DPRD Babel dan dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman. 
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan dengan disahkan APBD 2019, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menjalankan program-program pembangunan untuk masyarakat di Bangka Belitung.

“Kita harapkan APBD yang sudah disahkan ini dapat di jalankan dengan baik. Program-program yang sudah diajukan bisa terlaksana demi kepentingan masyarakat di Bangka Belitung,” kata Didit .

Diakui Didit, bila anggaran pemerintah mengalami defisit sekitar Rp. 200 miliar, pemerintah provinsi harus bisa mengatasi defisit tersebut dengan melakukan efisiensi dan rasionalisasi.

Lanjutnya, Pemerintah provinsi harus lakukan pemantauan anggaran pada triwulan pertama. Mengingat defisit sebesar Rp 200 miliar tersebut cukup memberatkan APBD 2019.

“Jadi kami persilakan pemprov mengambil sikap seperti apa. Apakah rasionalisasi atau efisiensi lainnya,” kata Didit

Tapi bila hendak melakukan efisiensi, DPRD menyarankan agar dilakukan inventarisir terlebih dahulu. Kegiatan mana saja yang akan dirasionalisasi dan disampaikan ke DPRD Babel.

Hal ini perlu disampaikan agar DPRD dan pihak eksekutif bisa mencarikan solusi yang tepat demi kepentingan masyarakat di Bangk Belitung.

Sementara Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman mengatakan dengan disahkan APBD 2019 program pembangunan untuk kepentingan masyarakat dapat dilaksanakan. Mengingat pentingnya pembanguna yang diajukan dalam APBD 2019 untuk kepentingan masyarakat.

"Di tengah suasana duka yang menyelimuti kita semua, ada sebuah prestasi yaitu Bangka Belitung merupakan daerah yang pertama kalinya menyampaikan ke Kementerian, cepat dan tepat waktunya sesuai dengan aturan, Saya juga ucapkan terimakasih atas kinerja teman-teman di DPRD Babel," katanya
.
“Setelah disahkan ini nantinya segera akan kita jalankan. Program-program pembangunan apa saja yang akan kita kerjakan, ya kita kerjakan,” Tutup Erzaldi.

(Budi Setyo - Pranata Humas)

Published in Berita
Thursday, 01 November 2018 11:38

DPRD MERADANG, HARGA SAWIT TIDAK KUNJUNG STABIL

Hal ini setelah DPRD Babel mendengar informasi dari KSOP Pangkalbalam saat rapat dengar pendapat diruang Banggar (01/11) bahwa adanya pengiriman sawit dipelabuhan, padahal pengusaha sawit berkilah tindak kunjung naiknya harga sawit dikarenakan tangki penuh dan keterbatasan kapal pengiriman.

"Intinya, kita minta Pemprov harus tegas menyikapi persoalan ini. Kita mendapat informasi tidak adanya pengiriman karena persoalan kapal. Itu kan be to be, bicara bisnis antara pengusaha dengan pemilik kapal. Ternyata tadi informasi dari pelabuhan, ada pengiriman," kesal Didit.

Beliau pun berharap Gubernur untuk segera memanggil para pengusaha sawit dan libatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).

“dan juga apabila ada informasi pengusaha luar bangka yang ingin membeli sawit kita, segera bergerak lakukan MOU dengan perusahaan tersebut,” tambahnya

Sementara itu Ketua Komisi II, Aksan Visyawan mengultimatum Tim Satgas Pemantau Harga Sawit untuk memberikan progres hasil dalam waktu satu minggu kepada DPRD Babel.

“kita tidak usah banyak beretorika, tetapi harus action karena ini menyangkut urusan perut rakyat,” tegasnya

Published in Berita

Pangkalpinang - Anggota DPRD Babel Dapil kota Pangkalpinang, Djunaidi Thalib memulai kegiatan resesnya di Kel. Genas, Taman Sari tepatnya di RT 01, belakang Masjid Ar Rauda (Belakang Cebo), Pangkalpinang, jum'at (9/11). Reses politisi Golkar itu dihadiri beberapa anggota Bawaslu serta puluhan warga yang antusias ingin menyampaikan aspirasi mereka kepada wakil rakyat saat itu.

Dalam pertemuan silaturahmi dengan warga tersebut, Djunaidi Thalib berpesan agar warga, khususnya warga Kelurahan Genas untuk ikut aktif memberikan suara dalam Pilpres dan Pileg tahun depan. Hal ini sangat penting mengingat siapa yang terpilih nanti benar-benar berdasarkan pilihan rakyat.

Beberapa warga pun turut menyuarakan keluhan mereka terkait aspek-aspek yang langsung menjangkau masyarakat salah satunya pembagian raskin yang dinilai warga tidak tepat sasaran.

"Pembagian raskin ini tidak tepat sasaran, Pak, mereka yang kaya kadang yang mendapat raskin, tapi kami-kami yang menengah ke bawah kadang tak dapat." Ujar Pak Rojali, salah satu warga yang hadir.

Hal ini dikarenakan tidak adanya pemutakhiran data oleh kelurahan terkait siapa saja yang layak mendapat raskin. Untuk itu, ia meminta DPRD untuk turun langsung mengevaluasi kinerja dari Kelurahan khususnya dalam hal pembagian raskin ini agar ke depan pembagian raskin kepada masyarakat kurang mampu di kawasan ini dapat lebih merata serta tapt sasaran.

Ibu Surati, mengatakan bantuan untuk program KOTAKU dari Pemkot juga tidak merata, sebagai koordinator program ini di kelurahan Genas, ia mengaku tahu persis mekanisme dan kejadian di lapangan. Ia menilai pembagian bantuan KOTAKU ini lebih condong mengarah ke pihak yang kurang tepat.

“Kami harap Bapak dari DPRD Provinsi bisa berkoordinasi dengan Pemkot untuk menyelesaikan permasalahan ini.” Harapnya.

Atas beberapa aspirasi dari warga, Djunaidi Thalib mengatakan pihaknya melalui DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung akan menampung dan menindaklanjuti permasalahan warga ini. Ia bersama Anggota DPRD Babel dapil Pangkalpinang akan duduk bersama pihak-pihak terkait guna mencari solusi atas semua permasalahan masyarakat agar kesejahteraan masyarakat dapat terjamin.

“Kami mohon do’a dari Bapak-Ibu semua yang hadir agar kami dapat bekerja secara optimal menindaklanjuti semua keluhan warga di sini.” Pintanya kepada warga Kel. Genas yang hadir.

Humas.

Published in Berita

Pangkalpinang – Anggota DPRD Babel dari Partai Gerindra untuk Dapil Kota Pangkalpinang, Ferdiansyah hadir di tengah warga nelayan di kawasan Dermaga Pangkalarang, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkalbalam, Pangkalpinang, Jum’at malam (09/11). Kegiatan Reses kali ini didampingi oleh Sopiar selaku Kasi Perikanan dan Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kep. Bangka Belitung dan dihadiri oleh Camat Pangkalbalam dan Lurah Ketapang.

Dalam pertemuan dengan puluhan warga ini, Ferdiansyah mendapat banyak keluhan dari warga yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Beberapa perwakilan dari nelayan mengaku Pemprov diakui kurang mempunyai program sentral kepada nelayan khususnya nelayan Pangkalarang.

“Proposal-proposal yang diajukan oleh para nelayan pun terkesan dipersulit, Pak. Harapan kami setiap aspirasi mohon ditindaklanjuti, ini untuk kemajuan kami para nelayan juga.” Ujar Agus, salah satu perwakilan nelayan.

Terkait fasilitas dokumen, seperti kartu nelayan dan asuransi, masyarakat mengaku ada yang sudah punya, ada juga yang belum. Sama halnya dengan kepengurusan pas kecil dan pas besar yang dinilai warga masih sulit untuk didapat.

Andian, Pengurus RT dan Pengurus Nelayan setempat mengeluhkan pasokan solar untuk bbm melaut para nelayan yang sekarang dijatah, lalu ada juga permasalahan peruntukan dermaga TPI di Pangkalarang yang saat ini didominasi oleh kapal PT bukan kapal nelayan.

Dalam kesempatan yang sama, Camat Pangkalbalam juga memohon bantuan dari DPRD dan Pemprov untuk intervensi atas peraturan pemberian bantuan kepada nelayan yang harus dari lembaga berbadan hukum. Ini terkesan menyulitkan para nelayan.

Menjawab keluhan warga, Ferdiansyah mengatakan bahwa DPRD lebih menjalankan kegiatan berdasarkan sistem yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Masalah proposal, di kota sudah ada penyuluh perikanan yang bersedia membantu para nelayan dalam menyusun proposal bantuan para nelayan. Untuk maslaah pemberian bantuan kepada nelayan ia mengatakan bahwa sudah ada peraturan khusus bagi nelayan yang mau mengajukan bantuan.

“Dari Kemendagri, kelompok nelayan yang sudah terdata di kesbangpol bisa mengajukan bantuan. Informasi ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi seluruh nelayan bukan hanya di Pangkalarang, namun nelayan di seluruh Bangka Belitung.” Jelas Ferdiansyah kemudian.

Hal yang krusial seperti pasokan solar untuk nelayan, DPRD akan menjembatani para nelayan dengan Pertamina mencari solusi permasalahan ini. Terkait pemanfaatan TPI, saat ini TPI di Kota Pangkalpinang masih dalam proses penyerahan aset kepada provinsi, tidak seperti TPI di kabupaten lain yang sudah menjadi hak Provinsi per Oktober 2018.

“InsyaAllah Januari 2019, semua clear, penyeahan aset lancar, ini untuk kepentingan bapak-bapak nelayan juga, biar semua jelas. Dalam prosesnya nanti DPRD akan mengawasi berbagai kejadian di ruang lingkup nelayan secara pelan-pelan”.

Menutup pertemuan dengan nelayan malam itu, DPRD Babel bersama dinas terkait akan bekerja ekstra menjadikan nelayan Pangkalarang Pilot Project atau percontohan bagi nelayan yang lain. Tak lupa ia pun mengharapkan do’a dan usaha yang lebih dari para nelayan agar setiap permasalahan ini bisa mencapai solusi yang tepat.

“Do’a dan usaha bapak untuk kami di DPRD sangat kami harapkan agar setiap permasalahan yang kita jaring malam ini mencapai solusi yang bisa kita terima sama-sama untuk kesejahteraan nelayan kemudian.” Tutupnya.

 
Published in Berita

Pangkalpinang – Anggota DPRD Babel Dapil Kota Pangkalpinang, Haryadi, mengadakan reses di wilayah, Sumberejo, Pangkalpinang, Sabtu (10/11). Reses kali ini dihadiri oleh puluhan warga sekitaran Rejosari dan Sumberejo yang antusias ingin menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat mereka. Tampak pula beberapa anggota Bawaslu Kota Pangkalpinang.

Haryadi didampingi pejabat RT dan RW setempat mengatakan bahwa ia sengaja turun langsung ke kawasan ini untuk mendengar langsugn permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. Untuk itu, ia mengharapkan adanya informasi penting terkait berbagai permasalahan dari para warga agar nanti ada perbaikan yang lebih baik terutama dalam hal kesejahteraan warga di kawasan Sumberejo ini.

“Dari pertanyaan dan keluhan ibu-ibu, bapak-bapak, jika ada yang bisa kami jawab, akan kami jawab, namun jika tidak, kami akan tamping dan akan kami bahas di DPRD Provinsi.” Ucap Haryadi membuka pertemuan sore itu.

Beberapa permasalahan yang keluar dari para warga diantaranya kelangkaan gas elpiji 3 kg yang semakin parah. Masyarakat mengeluhkan kelangkaan ini karena berdampak kepada aktivitas keluarga mereka sehari-hari.
“Langkanya ketersediaan gas 3 kg ini betul-betul kami rasakan, Pak, mohon dicarikan solusi bagaimana agar gas 3 kg ini bisa lancar kembali.” Tutur Yuniva, salah satu warga yang hadir.

Selain permasalahan gas, seringnya terjadi banjir di kawasan ini juga tidak luput dari aduan masyarakat. Mereka mengaku was-was jika hujan turun, apalagi kawasan ini sangat dekat dengan perairan. Lalu, ada juga permasalahan pembagian raskin yang tidak tepat sasaran, uang komite sekolah yang masih dibebankan kepada wali murid dan keluhan kesejahteraan untuk pejabat RT RW setempat.

“Sudah 5 tahun kami menjabat, insentif yang kami dapat masih minim, jauh berbeda dengan kabupaten. Kiranya bapak bisa memberikan solusi agar bisa lebih ditingkatkan, mengingat RT RW ini perannya sangat sentral bagi masyarakat.” Ujar Syahrir, Ketua RW setempat.

Haryadi menyambut baik semua aduan dari warga, menurutnya ini bisa jadi tolak ukur bagaimana kinerja para pejabat kelurahan dan kota. Jika masyarakat puas, berarti kinerja mereka baik, namun jika tidak, maka masih banyak yang akan dibenah. Menjawab permasalahan kelangkaan gas 3 kg, politisi Hanura ini mengatakan bahwa jika ada agen yang bermasalah, maka ia bersama rekan-rekan di DPRD akan membawa ini ke media untuk diketahui masyarakat luas.

“Gas 3 kg ini memang diperuntukkan untuk kalangan menengah ke bawah, namun nanti pertengahan 2019, semua gas 3 kg akan ditarik untuk mengurangi subsidi pemerintah, untuk itu saya menghimbau agar masyarakat bisa beralih ke gas 5 kg atau 12 kg.” saran Haryadi.

Untuk permasalahan banjir, DPRD Babel serahkan kepada pihak Pemkot dan Kelurahan, karena masuk dalam kawasan mereka. Namun dalam prosesnya, DPRD akan tetap mengawasi agar kinerja mereka tetap optimal. Sedangkan untuk pembagian raskin, Ia meminta pejabat setempat untuk mendata ulang semua warga agar tidak ada kasus yang seperti ini lagi.

“Kami menyarankan agar RT dan RW mendata ulang semua warga. Update data ini sangat penting guna mengetahui sejauh mana perkembangan tingkat kesejahteraan di masyarakat. In juga nanti berimbas kepada pembagian bantuan-bantuan masyarakat agar tetap sasaran.” Jawabnya.

Menjawab permasalahan komite sekolah, uang tersebut, menurut Haryadi digunakan untuk membayar para guru honorer di sekolah yang bersangkutan. Namun untuk pembebanan, seharusnya tidak mewajibkan para orang tua siswa.

“Komite ini untuk membayar upah para guru honorer sebagai guru yang membantu proses pendidikan di sekolah yang bersangkutan, namun sebenarnya komite ini dibebankan kepada mereka yang mampu, yang tidak mampu tidak dipaksakan.” Jelas Haryadi kemudian.

Lebih lanjut, permasalahan insentif RT RW akan dibahs untuk disampaikan kepada Pemerintah Kota agar permasalahan ini dapat segera diproses dan dicarikan jalan keluar yang baik.

Menutup pertemuan sore itu, Haryadi menghimbau kepada masyarakat untuk sama-sama berdo’a agar semua keluhan dari para warga dapat terselesaikan dengan baik sehingga kondisi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Kota Pangkalpinang dan Sumberejo dapat segera diperbaiki menjadi yang lebih baik.

Published in Berita

Pangkalpinang – Memasuki hari ke-5 reses masa sidang kedua tahun 2018, Anggota DPRD Babel Dapil Pangkalpinang, Hendriyansen bersilaturahmi dengan warga di seputaran Pelabuhan Pangkalbalam, Pangkalpinang, Senin (12/11). Hendriyansen menemui puluhan warga yang datang untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait permasalahan-permasalahan yang timbul di sekitar tempat tinggal mereka.

Warga tampak antusias menyampaikan aspirasi mereka kepada wakil rakyat saat itu, salah satu permasalahan yang timbul dari warga adalah tempat pembuangan sampah yang kurang layak dan waktu pengambilan sampah oleh Dinas Kebersihan yang tidak rutin.

“Kadang sampah di depan kami ini menumpuk karena lama tak diambil truk sampah, kami tak masalah harus bayar iuran asal tempat kami tinggal ini bersih, Pak.” Keluh Heron, warga sekitar.

Lain lagi permasalahan dari Ny. Nuraini. Ia mengeluhkan tingkat keamanan dan ketertiban di sekitar tempat tinggal mereka yang sekarang berkurang. Untuk itu, sekiranya DPRD dapat membantu mencari solusi agar keamanan dan ketertiban kawasan mereka tetap terjaga.

“Di sini ada juga beberapa rumah yang dijadikan tempat hiburan malam illegal, mohon diusut, Pak. Kami warga sekitar benar-benar resah.” Keluhnya kembali.

Dalam hal infrastruktur dan fasilitas, warga mengeluhkan lampu penenrangan jalan yang kurang baik kondisinya. Hal ini jelas akan berbahaya jika jalan digunakan malam hari, mengingat banyaknya truk-truk Pertamina keluar masuk jalan tersebut tanpa henti selama 24 jam.

Menanggapi keluhan dan aspirasi warga, Hendriyansen menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya karena warga sudah sangat interaktif. In menjadi motivasi lebih bagi para wakil rakyat untuk bekerja ekstra membawa aspirasi masyarakat ke tingkat provinsi.

Terkait sampah, ia mengaku permasalahan ini menjadi permasalahan umum di Kota Pangkalpinang. Di beberapa tempat permasalahan ini sudah ditindaklanjuti, untuk di Pangkalbalam sendiri DPRD akan mencari solusi yang tepat.

“Untuk masalah keamanan dan ketertiban, warga diharapkan dapat berkoordinasi dengan RT RW setempat, sama seperti rumah karaoke tadi, saya sarankan warga kompak menolak, bila perlu buat surat penolakan kepada lurah atau camat. DPRD tetap akan mengawasi kinerja pemdes, jika kinerja mereka tidak optimal, kita akan tindak.” Tegas Ahok, sapaan akrab beliau.

Untuk lampu jalan, Hendriyansen mengatakan ini adalah ranah Dinas Perhubungan, Warga diminta membuat surat perbaikan yang dari RT atau RW setempat ditujukan kepada Lurah atau Capat untuk kemudian dilanjutkan kepada dinas terkait untuk ditindaklanjuti.

Published in Berita
Monday, 12 November 2018 11:27

DPRD BABEL USUL BANGUN MUSEUM DEPATI AMIR

Pangkalpinang - DPRD Babel mengusulkan untuk membangun Museum Depati Amir. Hal ini menyusul setelah ditetapkannya Depati Amir menjadi Pahlawan Nasional asal Bangka Belitung pada tanggal 8 November 2018 lalu.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya menyampaikan apresiasinya diruang kerjanya saat bertemu cicit Depati Amir, Muchtar kepada seluruh pihak yang telah mewujudkan cita-cita masyarakat Babel memiliki pahlawan nasional. (12/11/2018)

"Kami mengucapkan terimakasih kepada tim perjuangan pahlawan nasional Babel, masyarakat, pemerintah daerah yang telah mampu memperjuangkan seorang putra Babel menjadi Pahlawan Nasional yaitu Depati Amir. Kami juga berterimakasih DPRD dan pemerintah daerah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah turut merekomendasikan," kata Didit

Didit menilai dengan hadirnya museum ini penting untuk terus menjaga euforia kepahlawanan. Isi museum ini bukan hanya tentang perjuangan Depati Amir saja, tetapi perjuangan tokoh bangsa Babel yang turut memperjuangkan Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Kami minta sebelum museum ini dibangun untuk menggali fakta sejarah, sehingga pada saat museum dibangun isinya sudah ada. Teknis pembagunannya, kami serahkan ke Pemprov tapi keinginan DPRD akan mengusulkan 2020 harus dibangun Museum Depati Amir, sehingga masyarakat kita timbul rasa nasionalisme," ujarnya.

Beliau menambahkan Museum ini juga bisa menjadi situs sejarah dan wisata sejarah baru yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tak kalah pentingnya, adanya museum ini diharapkan generasi muda menjadi lebih paham Bangsa Indonesia merdeka bukan karena pemberian tapi perjuangan para pahlawan mengorbankan jiwa dan raga.

Sementara itu Cicit Depati Amir, Muchtar merasa bangga atas inisiatif DPRD untuk membuatkan museum perjuangan kakeknya. Ia juga berharap nantinya, generasi muda dapat meneladani sikap perjuangan dan nasionalisme para pahlawan.

"Saya ucapkan terimakasih atas apresiasi dan inisiatif dari DPRD Babel untuk membangun museum. Kami keluarga bangga dan bersyukur antusias menerima Depati Amir bukan hanya di Babel tapi juga di Kupang." ujarnya.

Pihaknya berencana akan menyerahkan plakat penetapan gelar pahlawan nasional dan SK asli dari Presiden akan diberikan kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Plakat dan surat penghargaan dan kepres akan kita serahkan ke Pemprov Babel, karena yang paling banyak berjuang yaitu masyarakat Babel, bukan kami keluarganya," ujarnya.

Humas - Budi Setyo

Published in Berita

Payung - Pasca kewenangan SMA dan SMK ditarik ke Provinsi, anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung Dapil Bangka Selatan, diantaranya Marsidi, M. Amin dan Toni Mukti melakukan kunjungan dan Reses ke SMA Negeri 1 Payung, Senin (10/11/2018).

Kunjungan ini dimaksudkan guna melihat perkembangan sekolah dan mencari informasi serta masukan dari Sekolah tersebut.

“Sekarang SMA/SMK menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi, jadi kami sebagai perwakilan masyarakat turun memantau langsung perkembangan SMA/SMK di Bangka Selatan” ujar Amin.

Kunjungan legislator Bangka Selatan ini diterima Kepala SMA Negeri 1 Payung, Nurhasan, S.Pd serta para guru dan murid. Dengan penuh keakraban mereka berdialog.

M. Amin dalam sambutannya menjelaskan bahwa adanya program Beasiswa dari Pemprov Bagi lulusan SMA/SMK di Bangka Belitung yang terkendala dana untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi jangan berkecil hati.

Pemerintah Provinsi Babel menyiapkan dana beasiswa kepada lulusan SMA yang tak mampu itu untuk kuliah di perguruan tinggi swasta maupun negeri di Provinsi Babel.

“Beasiswa untuk anak-anak kurang mampu yang tidak menerima KIP. Harapannya agar tidak ada yang tidak sekolah karena faktor ekonomi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi,” kata Amin

Calon penerima beasiswa adalah lulusan SMA yang diprioritaskan adalah anak yatim piatu, yatim, dan orangtua secara ekonomi tidak mampu. Calon peserta akan diseleksi oleh perguruan tinggi yang dituju.

“Jadi untuk biaya pendidikan anak yatim piatu dan anak yatim akan ditanggung menggunakan program tersebut. Tak hanya itu, beasiswa juga diberikan kepada siswa kurang mampu yang ingin melanjutkan sekolah di perguruan tinggi. Terutama untuk perguruan tinggi yang ada di Bangka Belitung,” tambahnya.

Ketiga legislator yang merupakan putra asli Bangka Selatan itu ingin mendengar langsung berbagai pertanyaan dari murid maupun guru. Diantaranya pengangkatan guru honorer menjadi PNS, dan rencana pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Bangka dan Sumatera.

Marsidi menjelaskan bahwa jembatan penghubung antara Pulau Bangka dan Sumatera membutuhkan dana yang sangat besar, oleh karenanya belum merupakan skala prioritas untuk saat ini, porsi anggaran masih diprioritaskan kepada permasalahan yang lebih penting yakni kesejahteraan masyarakat.

“Terkait pembangunan jembatan penghubung dibutuhkan anggaran sebesar 53 trilyun, sementara APBD kita hanya 2 trilyun. Maka dari itu kami mendorong pusat untuk pembangunannya, karena kalau menggunakan APBD kita tidak sanggup,” ujar Marsidi .

Sementara terkait honorer, Beliau memaparkan bahwa itu merupakan ranah pusat yang tidak bisa diintervensi.

“Kami sudah memperjuangkan ke Pemerintah Pusat untuk mengutamakan honorer daerah untuk diangkat menjadi PNS, tetapi itu merupakan wewenang pusat sehingga kami tidak bisa berbuat banyak,” tambahnya

Usai melakukan dialog, ketiga politisi beserta kepala sekolah melakukan peninjauan lokasi. Selain itu melakukan peninjauan fasilitas lainnya.

“Kedepan fasilitas sekolah harus lebih ditingkatkan, kalau fasilitas lengkap maka mutu pendidikan bisa lebih baik lagi supaya anak-anak semakin berprestasi dan membanggakan daerah kita ini” kata Toni Mukti.

Kepala SMA Negeri 1 Payung, Dr. Hamdan, S.Pd. MM mengatakan bangga melihat adanya legislator yang mendatangi sekolah yang dipimpinnya tersebut dan mengucapkan terima kasih karena berkat kebijakan anggaran di DPRD Babel, Pembangunan Ruang pertemuan di SMAN 1 Payung dapat direalisasikan.

“Beliau ini adalah putra daerah sini, sekarang beliau menjadi salah satu penentu kebijakan di Bangka Belitung” tutup Hamdan

(Budi Setyo – Humas)

Published in Berita

Kelapa Kampit - Anggota DPRD Dapil Belitung, Sudirman Norman laksanakan reses di Desa Buding, Desa Kelubi dan Desa Lintang, Kabupaten Belitung Timur. Melalui kegiatan tatap muka dengan masyarakat, Politisi Golkar ini dapat mendengarkan langsung aspirasi dan masukan yang ada pada Dapil yang diwakilinya.

Antusias warga terlihat pada kegiatan reses Politisi Golkar tersebut. Pada silahturahmi kali ini, Perwakilan warga masyarakat, Abdul Rahman menyampaikan keluhannya diantaranya kekurangan pasokan pupuk subsidi, dan mangkraknya program penjernihan air bersih.

“Hampir seluruh desa di Kabupaten Belitung Timur kekurangan pasokan pupuk subsidi, dan proyek penjernihan air bersih mangkrak sejak tahun 2016, kami harapkan proyek mangkrak tersebut segera direalisasikan,” harapnya.

Sudirman Norman mengatakan segera menyampaikan persoalan ini ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk ditindaklanjuti.

“Usulan warga akan saya sampaikan kepada Gubernur pada Rapat Paripurna penyampaian reses nanti,” jelasnya.

Humas.

Published in Berita

PANGKALPINANG - DPRD Babel menggelar Rapat Badan Musyawarah untuk perubahan jadwal bulan November, Rabu (14/11). Beberapa agenda perubahan difokuskan pada kegiatan setiap komisi sesuai dengan bidang kerja mereka bersama mitra terkait. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada hari Senin, 26 November 2018 mendatang, usai perayaan HUT Provinsi Kep. Bangka Belitung yang berlangsung pada tanggal 21 November.

Ketua DPRD, Didit Srigusjaya pada rapat tersebut menginstruksikan Komisi I untuk fokus membahas penurunan passing grade untuk tingkat provinsi dan kabupaten pada seleksi CPNS lalu. Hal ini dikarenakan banyaknya peserta seleksi yang tidak lulus semua bidang di Seleksi Kemampuan Dasar (SKD), namun nilai totalnya bagus. Selain itu juga ada permasalahan batas wilayah antara Bangka Tengah dan Bangka Selatan.

"Saya dengar wacana penurunan passing grade dari media, nanti tolong Komisi I koordinasi dengan Biro Pemerintahan dan BKPSDMD. kemudian masalah batas wilayah Bateng dan Basel ini jika bisa langsung carikan solusinya," ujar Didit.

Untuk Komisi II, kegiatan difokuskan mencari solusi terkait kelangkaan gas elpiji dan harga sawit. Masalah ini didapat dari banyaknya masyarakat yang mengeluh kepada para wakil rakyat saat mereka melakukan kunjungan reses di masing-masing Dapil.

Terkait sawit sendiri, Anggota DPRD dari Bangka Selatan, Toni Mukti mendapatkan info bahwa ada pengusaha sawit di Belitung yang bersedia membeli sawit dari Bangka. Hal ini bisa memudahkan petani sawit di Bangka Selatan, mengingat jarak mereka ke Belitung lebih dekat daripada ke Palembang seperti yang sudah diwacanakan sebelumnya. Atas saran ini, ketua DPRD menyambut baik, untuk itu ia menugaskan Komisi II untuk koordinasi dengan beberapa pihak seperti tim sawit dan ekspedisi di hari tersebut.

Komisi III akan melakukan rapat dengar pendapat dengan mitra untuk membahas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di kalangan masyarakat. Selain itu, permasalahan bantuan dana 2,6 M untuk pembangunan jembatan penghubung antara Basel dengan Pulau Pongok pun harus diselesaikan.

Untuk Komisi IV, kegiatan mereka difokuskan meninjau persiapan Ujian Nasional, Porprov dan Suntik Rubella. Kabarnya, persiapan UN menemui kendala karena kurangnya jumlah komputer di beberapa sekolah. Hal ini perlu dikoordinasi dengan Dinas Pendidikan bagaimana kira-kira mendapati solusi yang tepat. Untuk Kegiatan Porprov akhir bulan ini, Ketua DPRD mendapati info beberapa sekolah yang digunakan sebagai venue di ajang tersebut membebankan sumbangan dari para wali murid untuk membeli beberapa fasilitas penunjang acara.

"Saya dengar dari reses ada wali murid yang dibebankan sumbangan untuk membeli beberapa fasilitas seperti kipas angin, dll, setelah selesai, fasilitas ini akan menjadi milik sekolah. Ini masih saya telusuri, sambil nanti komisi IV mengkoordinasikan ini dengan KONI." lanjut Didit.

Published in Berita

PANGKALPINANG – DPRD Babel memberikan santunan pendidikan kepada anak anggota dan staf DPRD Bangka Belitung yang menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di Perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat pada Senin (29/10/2018) lalu.

“Sebelumnya kami ucapan terima kasih kepada anggota DPRD Babel yang telah mengikhlaskan untuk membantu anak-anak kami ini yg mana mereka adalah keluarga besar kami. Dan DRPD Babel juga berharap kepada anak-anak dari sahabat kami ini tidak berputus asa tetap semangat untuk mewujudkan cita-cita yang di inginkan dan diharapkan oleh almarhum orang tuanya,” kata Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya saat memberikan santunan pendidikan kepada anak anggota DPRD dan staf di ruang kerjanya, Rabu (14/11/2018).

Didit menyampaikan adapun santunan pendidikan diberikan kepada anak amarhum Murdiman sebanyak dua orang, anak almarhum Ahmad Mughni sebanyak tiga orang, almarhum Dolar sebanyak lima orang, HK Junaidi sebanyak satu orang, untuk anak almarhum Tesa Kausar sebanyak dua orang dan almarhum Muhammad Syafi’i sebanyak dua orang.

“Insya Allah ini akan diserahkan pada saat HUT Babel mendatang, tentu ini sebagai bentuk penghargaan sebagai penghormatan terakhir kepada sahabat-sahabat kita yang telah almarhum,” ujarnya.

Ditambahkan, pembagian santunan ini dibagikan secara proporsional, yang mana sesuai dengan jumlah masing-masing anak dari anggota dan staf DPRD Provinsi Babel yang menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air.

“Kita membagikan ini secara proporsional kepada anak anggota DPRD dan staf kita dengan besaran bervariasi yakni ada yang mendapat Rp 4juta, ada yang mendapat Rp 3juta dan Rp 2,5 juta. Dan untuk anaknya yang menempuh pendidikan maka mendapatkan bagian lebih banyak dari yang lain,” ungkap Didit.

Didit mengungkapkan terhitung pada bulan November santunan ini mulai dibagikan. Dan untuk sumber dananya sendiri berasal dari gaji pimpinan dan anggota DPRD, masing-masing setiap bulannya dipotong sebesar Rp500 ribu dan terkumpul sebanyak Rp19,5 juta.

“Santunan ini diberikan hingga berakhirnya masa tugas Anggota DPRD Babel yakni periode 2014-2019. Terhitung bulan ini kita salurkan santunan kepada anak anggota DPRD Babel dan staf DPRD Babel dengan memotong gaji kita sebesar Rp 500 ribu dari 36 anggota DPRD Babel yang ada,” terangnya.

Didit menuturkan bahwa besar keinginan DPRD Babel agar bantuan dana ini bisa lebih di perbesar lagi sehingga bisa membantu pendidikan anak-anak tersebut.

“Kami telah sepakat karena masa jabatan almarhum berakhir pada September 2019 maka kurang lebih satu tahun akan kita bantu, tetapi jika memang nanti periode yang akan datang bisa meneruskan niat baik ini maka tidak menutup kemungkinan kami akan meneruskan apa yang menjadi kewajiban kami, karena kami merasa anak-anak anggota dan staf DPRD ini adalah bagian dari keluarga besar kami dan sudah menjadi tanggung jawab bersama kami untuk membantu. Kami juga berharap mereka ini tidak putus sekolah walaupun tidak besar (santunan) setidaknya bisa meringankan beban biaya pendidikan mereka,” harap Didit.

Mengingat masih adanya empat anggota DPRD Babel yang hingga saat ini masih belum ditemukan, Didit menerangkan bahwa pihaknya tetap terus berdoa agar bisa terindetifikasi walaupun makan proses lama.
“Masih ada empat alhmarhum keluarga besar DPRD Babel yang belum ditemukan yakni Almarhum HK Junaidi, almarhum Ahmad Mughni, almarhum Mucthar Rasyid, dan Muhammad Syafi’i. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan bisa secepatnya ditemukan,” jelasnya.

Disamping itu, beliau pun berpesan kepada anak yang ditinggalkan orangtuanya untuk tetap semangat dan yakin kepada diri sendiri karena dibalik kehendak Allah SWT akan ada yang lebih baik.

“Saya berani berkata seperti ini karena saya umur sepuluh tahun sudah ditinggal seorang bapak, akan tetapi saya tidak takut bermimpi untuk menjadi lebih baik karena saya yakin skenario Allah SWT akan lebih baik,” tutup Didit.

(Budi Setyo - Humas)

Published in Berita

Sungailiat – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, SH. MH, Kamis (15/11) pagi tadi, memantau SMA Negeri 1 Sungailiat, untuk melihat kesiapan sekolah ataupun siswa dalam menghadapi ujian nasional. Uniknya, dalam kesempatan itu Didit juga memotivasi khusus kepada siswa di sekolah tersebut agar rajin belajar dan selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap proses aktifitas yang dijalani.

“Apapun asal usul keluarga kita. jangan pernah berputus asa dan jangan pernah takut bermimpi menjadi orang sukses. mantabkan hati, yakinkan jiwa, Bismillah,” pesannya.

Beliaupun menambahkan agar para siswa untuk tidak berpikir untuk enggan melanjutkan pendidikan karena terbentur biaya, karena sejak tahun 2016 hingga saat ini Pemprov Babel memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu terkait ekonomi.

Pada sesi diskusi, siswa menaruh harapan agar pembangunan mushola di SMAN 1 Sungailiat bisa dilaksanakan dikarenakan saat ini untuk beribadah mereka masih menggunakan aula pertemuan.

“Terkait pembangunan mushola, tolong siapkan lahan apabila sudah siap, segera saya akan menginstruksikan kepada dinas terkait untuk pembangunannya. Saya pribadi pun akan membantu untuk pembangunan mushola tersebut,” jawabnya

Published in Berita

KOBA – Sabtu (24/11/2018), Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Sri GusjayaMenghadiri Acara Pembukaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Tahun 2018. Turut hadir dalam upacara pembukaan, Gubernur Babel, Unsur Forkompimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bupati dan Walikota se- Bangka Belitung, masyarakat serta para tamu undangan lainnya.

Upacara pembukaan yang dilaksanakan di Stadion Koba, Kabupaten Bangka Tengah menampilkan atraksi 12 penerjun payung dari pasukan TNI Angkatan Udara Lanud Belitung dan Bandung. Para penerjun membawa bendera kontingen tujuh kabupaten dan kota serta dimeriahkan 200 penari kolosal yang berjudul Paksian Budaya Bangka Tengah

Didit Srigusjaya berharap pelaksanaan PORPROV Ke-V Bangka Tengah, nantinya bisa menjadi barometer dalam penyelenggaraan Porprov Bangka Belitung berikutnya. dalam hal ini DPRD Provinsi Bangka Belitung Sangat mendukung Kegiatan tersebut, Sehingga harapan dan cita-cita kita semua untuk melahirkan atlet-atlet muda berbakat asal Provinsi Bangka Belitung yang bisa meraih prestasi ditingkat yang lebih tinggi dimasa mendatang bisa tercapai sesuai dengan harapan kita semua. (Humas-Clp)

Published in Berita

Pangkalpinang - Masyarakat Kecamatan Membalong dan Sijuk, Kabupaten Belitung menolak izin Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 20.000 hektare kepada PT. Agro Pratama Sejahtera (PT. APS ) di Kecamatan Membalong dan Sijuk. Puluhan masyarakat pun mendatangi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan penolakan tersebut. (28/11/2018)

Hadir pada pertemuan tersebut Ketua DPRD, Didit Srigusjaya didampingi oleh Anggota DPRD dapil Belitung, diantaranya Abullah Ma’aruf, Sudirman Norman, serta Eka Budiarta, sementara dari perwakilan masyarakat di pimpin langsung oleh Camat Sijuk Abdul Hadi dan Camat Membalong Salman Alfarizi.

Camat Sijuk, Abdul Hadi menuturkan, ada aspirasi yang berkembang di masyarakat desa untuk menolak pembabatan hutan dengan dalih HTI. Terlebih, diketahui PT. APS sudah melakukan kegiatan penebangan hutan sejak tahun 2011 lalu. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda penanaman kembali.

“Berdasarkan pernyataan sikap seluruh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Membalong dan Sijuk , kami masyarakat Membalong dan Sijuk sepakat menolak HTI oleh PT. Agro Pratama Sejahtera (PT. APS) pada lokasi kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Belitung Kecamatan Sijuk dan Membalong seluas 20.000 Hektar, “ tegasnya.

Mereka meminta kepada manajemen perusahaan PT. APS untuk menghentikan segala bentuk aktifitas pembabatan hutan serta meminta kepada Pihak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk meninjau ulang kebijakan memberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan operasioanl pemanfaatan hasil hutan kayu, mengingat sejak ditebitkan izin tahun 2011 tidak melakukan kegiatan nyata dilapangan hingga kini oleh karena itu untuk segera mencabut izin PT. APS karena tidak dapat memenuhi ketentuan yang diamanahkan dalam izin yang diberikan.

Ketua DPRD, Didit Srigusjaya setelah mendengar keluhan dari masyarakat berkesimpulan DPRD Babel segera akan mengirim surat kepada Gubernur untuk menghentikan izin operasional HTI PT. Agro Pratama Sejahtera (PT. APS ).

“Masyarakat tidak perlu ragu dengan DPRD Babel. Kami semua sepakat menolak HTI di Bangka Belitung dan berkomitmen hutan rakyat dikembalikan kepada rakyat,” ujarnya

DPRD Bangka Belitung juga akan membentuk panitia khusus untuk mengumpulkan informasi, data dan kajian sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah daerah guna menyelesaikan permasalahan perizinan hutan tanaman industri (HTI) di Bangka Belitung.

“Kami akan mengusulkan di Rapat Banmus untuk membentuk Pansus terkait penolakan HTI ini dan saya bersama kawan DPRD Babel akan meninjau langsung ke Belitung lokasi HTI dimaksud,” tambahnya

Beliaupun berpesan untuk selalu jaga kekompakan, dan jangan mau diadu domba serta diintervensi oleh pihak manapun.

(Budi Setyo - Humas)

Published in Berita

Pangkalpinang - Masyarakat Bangka Selatan menolak izin Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 31.670 hektare PT. Hutan Lestari Raya. Ratusan masyarakat Bangka Selatan dan mahasiswa pun mendatangi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan penolakan tersebut. (02/10/2018)

Toni Susanto, Ketua Perwakilan Tani Bangka Selatan di Ruang Banmus menuntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk mencabut izin HTI PT. Hutan Lestari Raya.

“Kami minta kepada DPRD untuk dapat memberi masukan dan arahan terkait penyelesaian masalah ini,” ujarnya.

Ditambahkan oleh Abdul Rani, perwakilan masyarakat mengatakan bahwa Bangka Selatan diwacanakan akan menjadi lumbung pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka semestinya HTI tidak diizinkan beroperasi di Bangka Selatan.

“Masyarakat sepakat menolak karena kawasan yang digarap HTI karena diproyeksikan akan menjadi lumbung pangan maka kami berharap agar ditinjau kembali izin tersebut,”tegasnya.

Ketua DPRD, Didit Srigusjaya, SH. MH mengatakan DPRD Babel mendukung penuh penolakan HTI seluruh Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga Beliau berharap untuk tidak perlu mencari kambing hitam terkait persoalan ini tetapi mencari solusinya hingga izinnya bisa dicabut.

“DPRD Babel segera akan mengirimkan surat kepada Bupati Bangka Selatan terkait penghentian izin operasi HTI PT. Hutan Lestari Raya yang akan ditembuskan kepada Gubernur, Polda, Polres dan pihak perusahaan,” jelasnya

Ditambahkan selanjutnya DPRD Babel akan melakukan koordinasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia untuk mem follow up aspirasi masyarakat Bangka Selatan terkait penolakan HTI tersebut.

Ditambahkan oleh Wakil Ketua DPRD, Hendra Apollo menjelaskan masyarakat Bangka Belitung selama ini menjadi penonton di negeri sendiri karena maraknya perusahaan yang merampok kekayaan alam di Babel tanpa meninggalkan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

“Jangan ragukan DPRD Bangka Belitung terkait HTI, sudah terbukti di Bangka Barat kami berjuang bersama masyarakat untuk menolak HTI,” tegasnya.

Sementara itu, Pimpinan DPRD lainnya Toni Purnama mengatakan lahan yang akan digarap HTI dimaksud merupakan lahan produktif yang dapat digarap oleh masyarakat, apabila HTI ini beroperasi maka akan bertambahnya pengangguran di Bangka Selatan.

“Kami sepakat menolak karena lahan tersebut digunakan untuk generasi dimasa mendatang. Bahkan di saat ini akan berefek timbulnya pengangguran berjamaah,” jelasnya.

(Budi Setyo - Humas)

Published in Berita

Pangkalpinang - Polemik harga TBS di kalangan petani memasuki babak baru dalam pembahasan DPRD Bangka Belitung. Setelah harga disepakati dalam Rapat antara Asoiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo) Babel dengan perusahaan Kelapa Sawit dan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Rp 1.028,- untuk satu minggu kedepan (dari hari ditetapkan, 28/9), kenyataanya masih ada perusahaan yang tidak menghormati keputusan tersebut. Hal ini yang mendorong puluhan petani sawit kembali memenuhi Ruang Badan Musyawarah untuk kembali mencari solusi atas membandelnya perusahaan-perusahaan yang tidak mau membeli sawit dari harga yang telah ditentukan.

Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya di depan para petani dari berbagai kabupaten di Bangka mengapresiasi kinerja dari dinas dan pihak terkait dalam upaya mengangkat harga TBS di kalangan petani khususnya petani sawit Bangka. Ia juga menyayangkan para perusahaan yang tidak menghormati keputusan harga tersebut dan masih membeli TBS dengan harga yang jauh lebih rendah dari yang ditetapkan, yaitu sekitar Rp 500 – Rp 450,-. Hal ini menurutnya, perlu ditindak tegas oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan dan juga Satgas Pengawasan dan Pengendalian Usaha Sawit, yang diketuai oleh Yulizar Adnan.

“Satgas sendiri harus tegas kepada perusahaan yang membandel ini. Jika kita yang turun, action kita beda, tidak perlu peringatan, tapi langsung pencabutan izin, namun kita masih menghormati tahapan yang berlaku. Kita harus sama-sama komitmen mengawal permasalahan ini.” Ujarnya.

Yulizar sendiri bersama satgas akan bertindak tegas dan turun ke lapangan guna meninjau perusahaan-perusahaan yang membandel tersebut. Menurutnya, perusahaan ini sudah beberapa kali diundang untuk membahas harga TBS namun tidak ada itikad baik untuk datang.

“Per 3 Oktober 2018 kami akan turun ke lapangan untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan ini, data sudah kami pegang, jika memang ada pelanggaran akan kami peringatkan, namun jika masih membandel, kami akan melibatkan Polda Babel, kebetulan dalam tim ini kami juga melibatkan mereka (Polda).” Jelas Yulizar kemudian.

Perwakilan dari petani dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) yang hadirpun mengutarakan harapan mereka di hadapan wakil rakyat. Mereka berharap nanti ada suatu keputusan yang ideal terkait harga TBS ini untuk kalangan petani.

“Kami memohon harga untuk sama dengan Belitung. Jika ada perusahaan yang tidak mau mengikuti, mohon kiranya untuk dapat ditindak karena harga yang rendah ini sangat berpengaruh kepada perekonomian masyarakat.” Ujar Suratno, Petani dari Desa Dalil.

Berdasarkan pengamatan dari APKASINDO sendiri, harga TBS di kalangan petani pasca ditetapkannya harga Rp 1.028,- sudah berangsur naik, namun tidak signifikan, yatu berkisar antara Rp 400 sampai Rp 700. Tapi hadirnya perusahaan yang masih membeli dengan harga rendah ini yang menjadi permasalahan serius.

“Ada beberapa perusahaan yang membeli dengan harga yang jauh lebih rendah dari yang sudah ditetapkan seperti PT. GML, PT. SAWINDO dan PT. SNS. Mereka ini harusnya yang ditindak oleh pemerintah. Bahkan perusahaan PT. PBM di Kace, mereka malah mengatur strategi. Mereka membeli dengan harga yang ditetapkan, namun kuota dibatasi, ini menyebabkan petani tidak leluasa menjual sawit mereka, Pak.”Ujar Elfian, perwakilan APKASINDO.

Atas keluhan masyarakat ini, DPRD Babel akan mempersilahkan Satgas untuk turun ke lapangan menindak perusahaan-perusahaan yang membandel. Selanjutnya tanggal 5 Oktober nanti, akan ditetapkan harga TBS. Hal ini perlu kawalan yang serius dan tegas dari DPRD Babel karena jika lembaga ini tidak tegas, takutnya ada asumsi jelek yang beredar di masyarakat khususnya kalangan petani. Selain itu DPRD juga akan merevisi Perda Sawit untuk mengatur harga di kalangan petani swadaya dan mandiri.

“Action lain prosesnya panjang, kita perlu action yang sekarang sehingga masyarakat langsung merasakan hasilnya. Kami juga akan menyurati para Bupati karena Pemkab juga harus bahu-membahu berjalan bersama untuk kepentingan masyarakat.” Tutup Didit.

Humas

Published in Berita
Monday, 15 October 2018 10:32

ADPSI Dorong Kemajuan Kinerja DPRD Provinsi

Ketua DPRD, Didit Srigusjaya, SH. MH beserta Wakil Ketua DPRD Toni Purnama, S.IP dan Anggota DPRD, Dian Rasyid menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia bertempat di Hotel Borobudur Jakarta (12/10) , turut Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Dprd Babel Toni Purnama, S.IP Serta Anggota Dprd Babel Rosdiansyah Rasyid Bertempat Di Hotel Borobudur Jakarta.

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya, SH. MH bersama Wakil Ketua DPRD Toni Purnama, S.IP, menghadiri acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas ADPSI) di Hotel Borobudur, DKI Jakarta Kamis, 11 Oktober 2018.

Ketua DPRD mengapresiasi rangkaian kegiatan ADPSI ini dan berharap kedepannya ADPSI ini akan membawa kemajuan bagi kinerja DPRD Provinsi se-Indonesia.

"Saya berharap Rakernas ADPSI ini bisa menghasilkan rekomendasi yang bisa membawa kemajuan untuk bagaimana kinerja DPRD makin baik kedepan" ucap Didit.

Selain itu Ia pun berharap, ADPSI ini bisa menjadi ajang pendidikan yang akan ditularkan dengan tujuan untuk pengembangan ilmu politik kepada kader-kader di partai politik, yang akan berpengaruh di DPRD wilayahnya masing masing.

"Kemudian juga bagaimana kebijakan politik yang ada ini bisa memberikan semangat kepada partai politik untuk memberikan pendidikan politik kaderisasi diberikan di partai politik untuk pengembangan kader kader, yang tentunya kedepannya akan berpengaruh kepada anggota DPRD di wilayahnya masing masing" tambahnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Sudarmo, Ketua ADPSI yang juga sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah, serta seluruh Pimpinan DPRD Provinsi se-Indonesia.

(Budi Setyo - Humas)

Published in Berita

Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya pimpin Fit & Propert Test Calon Anggota KPID Babel. Komisi I DPRD ikut serta dalam kegiatan ini.

Bertempat di Ruang Banmus DPRD Babel, Fit & Proper Test dilaksanakan Senin kemarin (02/07).

Dari 21 ( dua puluh satu ) calon anggota KPID yang melakukan presentasi makalahnya di hadapan Pimpinan dan anggota DPRD, terpilih 7 (tujuh) orang yang akan menjabat selama 3 ( tiga ) tahun yaitu mulai 2018 - 2021.

Sumber : Humas Sekretariat DPRD Babel
Berita : Utari
Video : Desrizal
Fotografer : Agus Rama / Danang Murdianto

Published in Berita

Warga Air Mesu Datangi DPRD Babel

Pangkalpinang – Puluhan warga Desa Air Mesu, Kab. Bangka Tengah mendatangi Sekretariat DPRD Babel, selasa (03/07). Kedatangan warga bersama perangkat desa kali ini terkait aktivitas perataan Bungkit Tunggal oleh PT. Fitrama Property yang berdampak kepada warga sekitar lokasi. Rombongan diterima oleh Ketua DPRD babel, Didit Sri Gusjaya, Wk Ketua Komisi III, Taufik Mardin dengan Anggota, Eling Sutikno, Deddi Wijaya dan Saidi KM. Pertemuan juga dihadiri perwakilan dari DInas Pertambangan, dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Joni, Ketua BPD Air Mesu Timur mengatakan bahwa ada beberapa kerugian yang dialami oleh warga Desa Air Mesu Timur dan Barat akibat aktivitas perataan bukit ini. Sebagian besar kerugian tersebut berdampak langsung kepada kesehatan masyarakat sekitar lokasi perataan. Hal ini memancing warga untuk menanyakan kembali bagaimana izin amdal dari perusahaan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan.

“Warga sekitar lokasi mengeluhkan gangguan pernapasan akibat debu karena ledakan atau pengangkutan bekas ledakan tidak ditutupi terpal, lalu ada kerugian lain seperti keretakan rumah warga sekitar, serta getaran ledakan yang dirasakan oleh warga sehingga menimbulkan trauma.” Ujar Joni

Selain itu kesehatan warga juga terganggu karena dampak dari TNT yang langsung mencemari sumber air masyarakat.

Lebih lanjut, Joni juga menggaris bawahi bahwa warga Air Mesu tidak keberatan dengan aktivitas perusahaan, namun yang menjadi permasalahan adalah dampak kesehatan yang langsung mengena ke masyarakat akibat aktivitas tersebut.

Di kesempatan yang sama, pihak eksekutif yang hadir mengatakan bahwa sebelum pertemuan ini sudah dilakukan pertemuan antara perusahaan dengan warga yang dimediasi oelh Badan Lingkungan Hidup. Pertemuan tersebut disepakati bahwa pihak perusahaan akan mengganti kerugian yang dialami masyarakat.

Menanggapi aduan warga ini, Ketua DPRD menginstruksikan Komisi III untuk segera memanggil pihak perusahaan kamis (05/07) nanti. Pihak lain yang terkait seperti Dinas perhubungan dan Angksa Pura juga dipertemukan di hari yang sama guna mencari solusi adri permasalahan ini.

“Ganti rugi itu gampang, yang jadi masalah terbesar saat ini adalah kesehatan warga. Kita tidak mau warga terus-terusan terganggu dengan kondisi seperti ini. Untuk itu, Komisi III segera buat pertemuan dengan pihak-pihak ini kamis nanti, jum’at kita tinjau lapangan, melihat kondisi yang dialami oleh warga sekitar lokasi.” Tegas Didit.

(Humas)

Published in Berita

Ketua Komisi II DPRD Babel, Aksan Visyawan Aksan Visyawan Bangka menghadiri Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI di Jakarta pada Jumat siang (29/06).

Rapat ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah, Bupati Beltim, Ketua DPRD Beltim, KPK, Kementerian ESDM dan pihak eksekutif baik dari Provinsi Babel maupun Kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Kep. Babel.

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa, Agung Kuswandono beragendakan pembahasan lanjutan terkait rencana peta alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Babel.

Aksan harapkan permasalahan ini jangan diperlambat dan segera diselesaikan guna kepentingan bersama terutama masyarakat umumnya.

Sumber : Humas Sekretariat DPRD Babel
Berita : Utari
Fotografer : Utari

Published in Berita

Hal tersebut diutarakan oleh Forum komunikasi nelayan pesisir Bangka Barat saat beraudiensi dengan DPRD Babel di Ruang Banmus (28/06/2018). Permasalahan bermula saat Kapal Isap Produksi (KIP) milik PT. Sarana Marindo yang hendak beroperasi di perairan Desa Rambat ditolak oleh nelayan yang tergabung dalam Forum komunikasi nelayan pesisir Bangka Barat.

Baba, Perwakilan nelayan mengatakan bahwa tuntutan mereka yakni menolak keras beroperasinya kapal Isap di Desa Rambat. Sebab ini sangat menggangu hasil tangkap nelayan, oleh karenanya mereka menyerahkan bukti tanda tangan nelayan terkait penolakan KIP dari 13 Desa.

“Kami memohon kepada Bapak Gubernur untuk mengehentikan operasinya kapal isap dan mencabut izin kapal tersebut, hanya didaerah itulah kami mencari nafkah, kalau ditambang dimana lagi kami harus mencari nafkah,” ujar Baba

Hadir pada audiensi tersebut Ketua DPRD, Didit Srigusjaya yang di dampingi oleh Anggota DPRD Dapil Bangka Barat, Mansah Swaragamma dan Bong Ming Ming.

Didit mengatakan surat penolakan aktivitas pertambangan laut dari 13 Desa tersebut, segera akan dibawa ke Kementrian Politik Hukum dan Keamanan serta Kementrian Maritim.

“Bukti otentik ini akan kami sampaikan kepada kedua Instansi tersebut bahwa adanya penolakan terkait KIP di Bangka Barat, karena apabila ada penolakan dari masyarakat maka KIP tersebut tidak diperbolehkan beroperasi,” jelas Didit.

Beliau pun menambahkan selama perda zonasi belum di Paripurnakan, semua pihak untuk menahan diri dari aktivitas pertambangan laut.

“Eksekutif direncanakan bulan depan akan menyerahkan draft Raperda Zonasi, jadi kita minta para pengusaha untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan hingga Perda tersebut disahkan” tambahnya

Sementara itu Bong Ming Ming mengutarakan bahwa izin KIP di Desa Rambat cacat hukum, dikarenakan

berdasarkan PP No. 12 Tahun 2012 perusahaan yang tiga tahun tidak beroperasi maka izin amdal harus diperbaharui.

“Hingga kini amdal mereka belum diperbaharui, artinya izin mereka secara tidak langsung sudah batal dan cacat hukum,” Tegas politisi PKS tersebut.

Ditambahkan Mansah bahwa apabila ada masyarakat yang menolak beroperasinya KIP, maka seyogyanya perusahaan tidak memaksakan diri beraktivitas.

“Mereka tidak boleh beroperasi selama masih ada masyarakat yang menolaknya, Penolakan ini menjadi acuan Menko Polhukam untuk menolak izin beroperasi pertambangan laut tersebut,” tutupnya.

(Budi Setyo - Pranata Humas)

Published in Berita
Tuesday, 26 June 2018 15:54

Komisi I Koordinasi dengan KPI Pusat

Ketua Komisi I DPRD Babel, Adet pimpin Rapat Koordinasi dengan KPI Pusat pada Selasa (26/06).

Turut hadir Ketua DPRD, Didit Sri Gusjaya dan Wakil Ketua DPRD, Toni Purnama.

Rombongan DPRD Bangka Belitung diterima oleh Wakil Ketua KPI Pusat, Rahmat Arifin didampingi oleh Komisioner KPI bidang kelembagaan, Ubaidillah.

Sumber : Humas Sekretariat DPRD Babel
Berita : Utari/Pranata Humas
Fotografer : Utari

Published in Berita
Wednesday, 06 June 2018 15:54

Komisi I Panggil 21 Calon Anggota KPID

Pangkalpinang - Komisi I DPRD Babel memanggil 21 calon anggota Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID), Rabu (06/06), untuk mendengar langsung pengarahan persiapan seleksi anggota KPID Juli mendatang.

Dalam pengarahan tersebut, Ketua Komisi I, Adet Mastur mengatakan bahwa pihak DPRD sangat berharap agar nanti anggota yang terpilih fokus menjalankan tugas sebagai anggota KPID. Ia mengatakan kepada para anggota yang hadir hari itu untuk menandatangani fakta integritas, yang menyatakan bahwa mereka benar-benar siap dan setuju atas semua aturan yang ditetapkan oleh Komisi I DPRD Babel sebagai Komisi yang menaungi KPID ini.

“Hal ini (fakta integritas) perlu dilakukan karena kami ingin Anggota KPID yang terpilih nanti benar - benar bekerja maksimal dan fokus kepada tujuan KPID hingga akhir masa jabatan.” Ujar Adet.
Lebih lanjut, Adet menjelaskan tata cara pelaksanaan fit and proper test ini akan berdasar kepada makalah yang dibuat oleh para anggota.

“Nanti setiap calon anggota yang mengikuti fit and proper test kami harap membuat sebuah makalah terkait informasi penyiaran public yang ada di Babel, serahkan kepada kami, nanti dari sinilah pertanyaan-pertanyaan kami lontarkan kepada para peserta.” Jelasnya.

Di kesempatan yang sama, anggota Komisi I, Ferdiansyah, sangat mengharapkan agar mereka yang terpilih agar dapat professional dalam bekerja.

“Kami benar-benar berharap nanti yang terpilih dapat bekerja secara professional, artinya, harus fokus, jangan sudah menjadi anggota KPID, ikut lagi organisasi lain sehingga konsentrasi dalam bekerja jadi terpecah belah. Hal ini sebisa mungkin kita hindari agar kita dapat bekerja secara maksimal.” Tambah politisi Gerindra ini.

Pelaksanaan seleksi anggota KPID ini sendiri dijadwalkan akan dilaksanakan akhir Juni atau awal Juli, yang mana nanti dari 21 anggota yang dipanggil akan dipilih 7 orang yang akan menjadi anggota KPID masa jabatan 2018-2021.

Berita : Utari
Fotografer : Fardha/Agus

Published in Berita

Rabu (30/05), Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya dampingi Komisi II berkoordinasi ke Direktorat Sistem Penganggaran, Kementerian Keuangan RI.

Ikut serta dalam rapat koordinasi ini Wakil Ketua DPRD Babel, Hendra Apollo juga dari Eksekutif turut hadir Sekda Babel, Yan Megawandi dan Kepala Bakuda, Fery Afriyanto.

Rombongan diterima oleh Kasubdit.Standart Biaya, Amnu Fuadiy. Disampaikan beliau bahwa untuk Tahun 2019 akan dikeluarkan Perpres tentang standar harga satuan regional untuk Perjaldis. " Dalam melaksanakan kegiatan apapun yang menggunakan APBN dan APBD harus mempunyai dasar hukum yang jelas ", ungkap Amnu.

Berita : Utari
Fotografer : Utari

Published in Berita
Tuesday, 22 May 2018 19:04

DPRD Audiensi dengan FKP3

Wakil Ketua DPRD Babel, Toni Purnama pimpin kegiatan audiensi DPRD bersama Forum Komunikasi Pejuang Pembentukan Provinsi Kep.Babel (FKP3) di Ruang Banggar DPRD.

Audiensi pada Selasa pagi (22/05) juga dihadiri oleh Dedi Yulianto dan beberapa anggota DPRD lainnya.

Forum ini diketuai oleh Darmansyah Husein.

Berìta : UM
Fotografer : DM

Published in Berita

Kabar gembira bagi para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), ustadz dan ustadzah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa pembayaran insentif mereka yang sempat terhambat, akan dicairkan sebelum lebaran tahun ini. Kebijakan ini dilaksanakan setelah hasil audiensi DPRD bersama Guru PAUD, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Babel bersama pihak eksekutif Provinsi Bangka Belitung. Hal ini diutarakan oleh Ketua DPRD, Didit Srigusjaya di Ruang Banmus (22/05/2018).

“Jadi hari ini, setelah audiensi tadi mendapat titik terang yang disimpulkan bahwa insentif untuk BKPRMI dan juga Guru PAUD se Babeluntuk tahun ini dan tahun depan tetap ada dan agar keduanya untuk senantiasa berkoordinasi dengan pihak eksekutif untuk proses pencairan insentif. Kami pun sudah mengintruksikan kepada Dinas terkait untuk mengirimkan surat kepada Bupati/Walikota guna mempercepat proses pencairan dana yang diharapkan sebelum lebaran insentif ini sudah cair,” jelasnya

Beliau pun menambahkan menambahkan bahwa DPRD Babel sudah menganggarkan insentif untuk para guru pada tahun 2019 dikarenakan peran penting seorang guru dalam membentuk moral dan nilai agama anak usia dini demi membentuk karakter bangsa yang lebih baik.

” kami sebagai dewan selalu perjuangkan nasib guru-guru ,yang salah satunya kami sudah menggangarkan dana sebesar 11 milyar untuk insentif guru di Babel,” Tukas politis PDIP tersebut.

Sementara itu Ketua Komisi IV, HK Djunaidi menegaskan bahwa DPRD Babel selalu mendukung dan tidak akan mencoret anggaran insentif untuk Guru PAUD dan ustadz dan ustadzah. Untuk itu, Beliau bersama anggota dewan khususnya Komisi IV akan berupaya mengawal usulan prioritas yang disampaikan ditahun anggaran 2019 mendatang.

“Para guru serta ustad dan ustadzah tenang saja ,kami selaku di komisi yang membidangi dunia pendidikan tidak pernah kami menghalang-halangi dan mencoret-coret setiap usulan yang di ajukan,bahkan kami sangat mendukung setiap usulan yang di ajukan permohonan pencairan,” katanya. (Budi setyo - Pranata Humas)

Published in Berita

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pagi ini melaksankan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap tiga anggota dari dari Fraksi PPP melalui sidang paripurna Istimewa peresmian dan pengucapan sumpah /janji Pergantiaan Antar Waktu di DPRD Provinsi Kepualauan Bangka Belitung, Senin (21/5/2018).

Adapun tiga nama anggota DPRD yang di PAW yakni Helyana dari Dapil Belitung lantaran maju di Pilkada Belitung digantikan Abdullah Ma’aruf . Amri Cahyadi yang maju di Pilkada Bangka digantikan Eling Sutikno dan Alm. subandri Husein posisinya digantikan oleh Agus MD.

Untuk posisi Jabatan Wakil Ketua DPRD yang sebelumnya dijabat oleh Amri Cahyadi diambil alih oleh Toni Purnama yang sebelumnya menjabat Komisi III DPRD Babel.

Sidang paripurna istimewa tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya didampingi wakil Hendra Apollo dan Dedy Yulianto. Hadir juga Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Roesman Djohan dan Wakil Gubernur Abdul Fattah.

Sejumlah Forkopimda Propinsi Babel, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta kalangan pendidikan di Propinsi Bangka Belitung juga turut hadir.

Ketua DPRD Propinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya mengatakan dengan kehadiran tiga anggota baru tersebut dapat menambah kinerja dari anggota DPRD Babel. Kemudian kehadiran wakil ketua dapat melengkapi unsur pimpinan dan membantu kinerja para pimpinan di DPRD Babel.

“Semoga mereka nantinya dapat bekerja dengan baik di DPRD Babel ini. Sebelumnya terjadi kekosongan sekarang ini sudah terisi sesuai dengan mekanisme yang ada. Dan mereka juga harus siap bekerja untuk melayani masyarakat,” kata Didit Srigusjaya.

Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Roesman Djohan mengatakan tiga anggota DPRD Babel yang dilantik tersebut merupakan politisi senior. Karenanya pemerintah propinsi Bangka Belitung berharap kehadiran tiga politisi senior tersebut dapat meningkatkan komunikasi dan sinergitas antara legislatif dan eksekutif untuk menjadikan propinsi Bangka Belitung menjadi lebih baik.

“Atas nama pemerintah propinsi Babel saya mengucapkan selamat kepada mereka bertiga. Mereka ini para politikus senior kita, semoga setelah dilantik ini dapat saling berkoordinasi, apa yang menjadi keinginan masyarakat dapat mereka fasilitasi dengna baik kepada kita dengan eksekutif,” ujar Erzaldi.

Sementara Abdullah Ma’aruf yang baru saja dilantik mengatakan dengan lengkapnya fraksi PPP di DPRD Bangka Belitung akan lebih bersinergi lagi dengan anggota dewan.

Kita juga berharap bersama dengan anggota dewan lainnya bisa memajukan Bangka Belitung menjadi lebih baik lagi,” kata Abdullah Ma’aruf. (Budi Setyo – Pranata Humas)

Published in Berita

Hendra Apollo pimpin kegiatan audiensi dengan Aliansi Masyarakat dan Nelayan Teluk Kelabat Bersatu pada Selasa siang (08/05).

Kegiatan di Ruang Banmus DPRD ini terkait keluhan masyarakat tentang aktivitas KIP dan TI rajuk ilegal di kawasan DAS dan Hutan bakau di perairan teluk kelabat.

Sumber : Humas Sekretariat DPRD Babel
Berita : UM
Fotografer : DM

Published in Berita
Tuesday, 08 May 2018 15:54

DPRD LAKSANAKAN PENYAMPAIAN 2 RAPERDA

Selasa (08/05), DPRD Prov. Kep. Babel melakukan sidang Paripurna Penyampaian Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan LH dan Raperda tentang Pengelolaan Informasi dan Teknologi Serta Penyampaian nama-nama Anggota DPRD dalam Pansus Hak Interpelasi terhadap Jawaban Penjelasan Gubernur, Pansus Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan LH dan Raperda tentang Pengelolaan Informasi dan Teknologi.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Didit Srigusjaya dan dihadiri oleh Gubernur Kep. Babel, Erzaldi Rosman.

Sumber : Humas Sekretariat DPRD
Berita : Utari
Fotografer : Angga/Danang

Published in Berita

Tanjung Pandan - Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) menggelar rapat koordinasi di BW Suite Hotel, Belitung, Senin (7/5/2018). Kegiatan yang mempertemukan Ketua DPRD seluruh Indonesia tersebut mengangkat tema Optimalisasi Peran DPRD Provinsi dalam Menyongsong Pemilihan Legislatif 2019.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya SH.MH, dalam sambutannya, Beliau mengatakan diselenggarakan rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan merumuskan pemecahan masalah untuk diimplementasikan pada setiap daerah.

"Kami berharap kebersamaan kita menghasilkan karya pemikiran dan pandangan pimpinan-pimpinan DPRD yang energik sekaligus semangat baru yang lugas, sekaligus berkarakter agar mesin-mesin demokrasi di DPRD Provinsi kita masing-masing yang penuh dinamika dapat berjalan maksimal bagi kemajuan daerah di manapun kita berada dan pada akhirnya akan berkontribusi maksimal bagi pembangun masyarakat secara nasional," jelasnya

Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan berharap kegiatan ini membawa manfaat bagi masyarakat melalui kebijakan yang dilahirkan bersama-sama antara pemerintah daerah dan DPRD.

"Saya berharap kunjungan ke belitung jangan hanya saat ini saja tapi silakan berkunjung kembali ke daerah kami yang sangat cantik ini, banyak tempat–tempat wisata yang harus dikunjungi di Belitung. Silakan bawa sanak keluarga untuk berkunjung ke belitung," tambahnya.

Rapat Koordinasi tersebut menghasilkan beberapa kesepatakan diantaranya Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD agar segera disosialisasikan, Klasifikasi perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD tidak dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, sehingga perlu diatur lebih lanjut dalam aturan yang lebih teknis oleh Pemerintah Pusat. (Budi Setyo – Pratana Humas)

Published in Berita
© 2018 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. All Rights Reserved.