Pansus Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Sambangi Jawa Barat, Bahas Draft Raperda dan Inovasi Pelayanan Kesehatan

14

November 2019

Pansus Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Sambangi Jawa Barat, Bahas Draft Raperda dan Inovasi Pelayanan Kesehatan

Bandung, Jabar - Pansus Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan DPRD Babel memasuki tahap pembahasan draft raperda bersama mitra pembuatan raperda dari Universitas Padjajaran, Rabu (13/11). Pembahasan ini melibatkan seluruh anggota pansus yang diketuai oleh Dodi Kusdian bersama stakeholder terkait. Hadir juga Wakil Ketua DPRD Babel, M. Amin dalam pembahasan salah satu Perda Inisiatif DPRD Babel tersebut.

Membuka pertemuan, M. Amin mengatakan bahwa perda ini nantinya akan menjadi landasan eksekutif untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh. Termasuk, menambah fasilitas kesehatan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Untuk itu, diundanglah stakeholder terkait diantaranya perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Direktur Rumah Sakit Jiwa, Direktur Rumah Sakit Ir. Soekarno.

"Di sini kita mengajak stakeholder terkait untuk memberi saran nanti di pasal per pasal agar pembahasan kita lebih optimal, karena sebagai eksekutor, mereka lebih mengetahui secara teknis apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat." Ujar M. Amin.

Menambahkan, Ketua Pansus, Dodi Kusdian ingin perda ini dapat memperbaiki sistem pelayanan kesehatan yang sudah ada di Babel, termasuk menata kembali permasalahan jaminan kesehatan terutama yang menyasar masyarakat di kabupaten/kota.

"Dalam Perda ini kami mengharapkan adanya detail masalah pada jaminan kesehatan. Juga harus ada sebuah kebijakan yang baik ke bawah, jangan sampai nanti perda ini setelah disahkan, tidak terpakai di kab/kota." Ujarnya.

Terkait pembahasan detail dalam raperda ini, dimasukkan beberapa poin penting dalam pasal-pasal pembahasan untuk mendukung keinginan para anggota pansus diantaranya terkait anggaran kesehatan dan juga mewajibkan pemda membuat layanan kesehatan yang terintegrasi yang wajib dilaksanan oleh lembaga pelayanan kesehatan di daerah.

"Dalam raperda ini kita coba buat agar dinas membangun sistem rujukan yang terintegrasi dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi, yang mana wajib dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan (faskes) yang ada di setiap wilayah, termasuk sanksi administratif jika tidak dilakukan." Ujar Wicaksana, selaku salah satu tim penyusun naskah akademis dari Pusat Studi Kebijakan Negara dari NPAD.

Selanjutnya diatur pula peran serta masyarakat dalam pasal 17-18 raperda dimana masyarakat dapat dibina untuk ikut andil dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan oleh pemda dengan inovasi-inovasi dari faskes yang ada di setiap wilayah.

"Termasuk pemberian reward atau penghargaan kepada mereka yang berjasa untuk bidang kesehatan." Tambahnya kemudian.

Beberapa saranpun dilayangkan stakeholder untuk memperkaya raperda ini seperti menambah pembahasan pasal kerjasama dengan rumah sakit besar di Indonesia yang sudah mendapat penghargaan pelayanan terbaik.

Menutup pertemuan dengan tim PSKN UNPAD, Dodi mengharapkan ada penambahan legal drafting yang akan dibahas lebih dalam di pansus. Tentunya jika diimplimentasikan dengan baik, perda ini akan banyak bermanfaat bagi masyarakat.

"Payung hukum perlu dikoordinasikan baik dan teliti. Niat baik kita semua masyarakat Babel terlayani dengan baik untuk kesehatan mereka." Tutup ketua pansus.

Kunjungi Dinkes Jabar

Sehari berselang, tim Pansus Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan mengunjungi Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat guna mendapatkan informasi lebih lanjut tentang peningkatan pelayanan kesehatan dalam masyarakat.

Jabar menjadi pilot project untuk sistem rujukan yang berjenjang dan sesuai integrasi. Sistem ini sudah mulai diterapkan secara bertahap.

"Contohnya ada sistem door to door service untuk puskesmas. Lalu banyak lagi inovasi-inovasi yang kami laksanakan sesuai dengan visi dan misi gubernur. Kab/kota diharapkan punya komitmen yang sama. Tahun ini kami terus bersosialisasi dengan tujuan membuat sistem rujukan yang lebih optimal. Program ini target 5 tahun, kab/kota diharapkan sudah mapan menerapkan sistem ini." Ujar dr. Vini, Kasi Rujukan Dinkes Jabar.

Selain itu Dinkes Jabar juga melibatkan masyarakat, juga melatih masyarakat awam untuk bertindak sesuai dengan kemampuan.

"Ini bukan sesuatu yang mudah, murah, namun jika sama-sama berkomitmen, secara bertahap akan terwujud." Lanjutnya.

dr. Vini menambahkan, semua tupoksi kesehatan Jabar ada di pergub no. 25 tahun 2018 bahkan dalam Pergub no. 12 tahun 2014, diatur pemerintah membantu keluarga miskin di luar kuota KIS sebesar 40%, pergub pun masih dipakai sampai sekarang.

Dinkes Jabar juga melibatkan csr untuk mengoptimalkan fasilitas kesehatan dengan menambah sarana dan prasarana kesehatan untuk masyarakat. Setiap kab. Kota punya inovasi tersendiri.

Atas paparan dari Dinkes Jabar ini, Dodi Kusdian menilai ini yang harus dilakukan oleh Babel. Terobosan-terobosan inovatif dalam pelayanan kesehatan masyarakat sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

"Namun, kita juga harus melihat kekurangan kita, terutama dari segi anggaran. Ekesekutif dan legislatif harus saling bersinergi." Tutupnya.

Humas.

© 2018 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. All Rights Reserved.