DPRD Babel Garda Terdepan Perjuangkan Tuntutan 20% Plasma Masyarakat Beltim

17

July 2019

DPRD Babel Garda Terdepan Perjuangkan Tuntutan 20% Plasma Masyarakat Beltim

Pertemuan Ini adalah bukti nyata keberpihakan DPRD Babel, khususnya Dapil Belitung untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait tuntutan 20 persen plasma area perkebunan, dikarenakan berdasarkan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dimana perusahaan wajib memfasilitasi pembangunan pada masyarakat minimal 20 persen dari total area usaha perkebunan yang diusahakan.

Hal tersebut dikatakan Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya, SH, MH pasca rapat bersama Badan Koordinasi Penananaman Modal (BKPM) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Selasa (16/7).

"Kuncinya ada di Pemda Belitung Timur, Bupati harus dapat mewujudkan tuntutan masyarakat yakni 20 persen plasma harus dimasukkan dalam usulan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU)," jelas Didit.

Sebagai informasi, Rencana perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit PT Steelindo Wahana Perkasa dan PT Parit Sembada akan berakhir masa berlakunya pada 31 Desember 2020 menemui jalan buntu dikarenakan belum terpenuhinya persyaratan yang diusulkan masyarakat Kabupaten Belitung Timur.

"Harapan lain yang segera terealisasi bahwa pihak BPN menyatakan akan melakukan pengukuran ulang terkait lahan HGU tersebut, kami menekankan untuk melibatkan pihak lain, yakni masyarakat, aparat desa, Pemda dan DPRD," ujarnya.

Selanjutnya DPRD Babel akan melakukan koordinasi ke Kementrian Pertanian untuk menselaraskan Permentan No 98 Tahun 2013 dengan UU No. 39 Tahun 2014 dikarenakan yang memberi ruang terhadap perkebunan plasma yang diperbolehkan di luar HGU.

"Bayangkan dengan adanya peraturan tersebut, HGU dapat terbit dahulu meskipun belum jelas perjanjian plasma, masyarakat Belitung Timur akan menjadi pembantu di negeri sendiri," tegasnya.

Sementara itu Wakil Gubernur, Abdul Fatah menjelaskan harus adanya kesepakatan antara masyarakat dan pihak perusahaan agar perpanjangan HGU dapat direalisasikan.

"Setelah mendengar paparan dari pihak BKPM dan BPN dapat kita simpulkan bahwa apabila belum adanya kesepakatan antara pihak masyarakat dan perusahaan maka kedua institusi tersebut tidak dapat memproses lebih lanjut," tutupnya.

HUMAS - Budi Setyo

© 2018 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. All Rights Reserved.