Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Desa di Kab. Belitung Timur terkait surat dari asosiasi pemdes menyangkut hak guna usaha perusahaan kelapa sawit di Belitung Timur.

09

July 2019

Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Desa di Kab. Belitung Timur terkait surat dari asosiasi pemdes menyangkut hak guna usaha perusahaan kelapa sawit di Belitung Timur.

Hari ini, Selasa (09/07) dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Desa Di Kab. Belitung Timur terkait surat dari asosiasi pemdes menyangkut hak guna usaha perusahaan kelapa sawit di Belitung Timur. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur serta perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah desa mengharapkan agar DPRD bersama jajaran eksekutif dapat memfasilitasi keinginan mereka yaitu:

1. Pengukuran ulang lahan Hak Guna Usaha yg habis berlaku 31 desember 2020 yang akan diperpanjang 2 tahun sebelum habis berdasarkan PP No. 40 Tahun 1996.
2. Meminta 40% dari luas HGU untuk dikembalikan ke masyarakat untuk plasma sesuai UUD 1945.

DPRD Babel melalui Ketua DPRD, Didit SriGusjaya didampingi Wakil Ketua, Toni Purnama dan anggota, Eka Budhiarta dan Abdullah Ma'ruf menyarankan agar permasalahan ini biarkan DPRD bersama Pemprov yang turun tangan berdiskusi dengan kementerian. Selanjutnya, DPRD juga meminta gubernur dan bupati untuk tidak dulu menindaklanjuti usulan perpanjangan HGU dari perusahaan.

Terkait pengukuran ulang lahan untuk perpanjangan HGU, DPRD mengusulkan agar melibatkan pemdes dan pemda Beltim, sehingga mengetahui luas dari wilayah yang diukur agar tidak terjadi kesalahan ukur.

"Karena bisa jadi ada indikasi luas wilayah akan ditambah tanpa sepengetahuan pemdes." Ujar Didit.

Humas

© 2018 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. All Rights Reserved.