Ketua DPRD: Pemprov Sinkronkan dengan Program Presiden

21

January 2019

Ketua DPRD: Pemprov Sinkronkan dengan Program Presiden

MELONJAKNYA harga crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah dipasaran dunia imbas dari kebijakan Presiden Joko Widodo yang membebaskan pajak ekspor CPO. Kenaikan harga CPO ini dapat membantu meningkatkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani.
Para petani sawit di Indonesia telah merasakan naiknya harga TBS imbas dari kebijakan pembebasan pajak ekspor CPO. Padahal, beberapa bulan lalu, harga TBS di Indonesia anjlok, tak terkecuali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hal tersebut dipertanyakan Didit dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Satgas Percepatan Harga Sawit, dan BUMD Babel. Iapun meminta Pemprov Babel serius menangani masalah ini.

Kenaikan harga CPO di pasar dunia imbas dari kebijakan Presiden Jokowi menghapus pajak impor CPO harus dimanfaatkan.

Ketua DPRD Provinsi Babel Didit Srigusjaya mengatakan, kebijakan Presiden
Jokowi tersebut telah memberi pengaruh luar biasa dalam menaikkan harga TBS para petani. Sayangnya, kebijakan ini ternyata belum berdampak luar biasa di Negeri Serumpun Sebalai.

"Harga TBS di Bangka Belitung sudah naik. Tetapi naiknya kenaikan baru sekitar Rp 60 per kilogram dari harga sebelumnya," kata Didit, Senin (21/1).

Menurut Didit, Pemprov Babel harus tanggap. Harga TBS di tingkat petani seharusnya sudah naik secara signifikan.

"Kenaikan harga CPO di pasar dunia sangat signifikan. Tetapi kenapa di Bangka Belitung harga TBS belum naik signifikan? Ini yang kita pertanyakan. Pemerintah provinsi harus segera menyinkronkan program pusat ke daerah agar harga TBS petani sawit kita naik signifikan," tuturnya.

Terkait kenaikan harga CPO, lanjut Didit, Dinas Pertanian Babel berkomitmen segera menyinkronkan dengan program daerah. Dalam waktu dekat akan mengundang pengusaha pabrik sawit di Babel terkait kenaikan harga TBS di Negeri Serumpun Sebalai.

"Dalam pertemuan kita, Dinas Pertanian sudah komitmen untuk membantu menaikkan harga TBS. Mereka akan mengundang pengusaha sawit untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat ini ke daerah. Karena pengambil keputusan adanya di pemerintah, sedangkan DPRD hanya memberikan dukungan saja," jelas Didit.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Babel Tony Purnama menegaskan, Pemprov Babel harus segera menyesuaikan harga TBS sawit petani. Beberapa daerah di luar Babel, harga TBS cukup tinggi. Bahkan, di Belitung saja, harganya sudah cukup mahal yakni sekitar Rp 1.400 per kilogram.

"Di sini kita hanya ingin membantu petani sawit kita. Salah satu upaya kita kemarin menemui Kementerian Perekonomian. Kita pertanyakan harga sawit, menurut mereka sudah tinggi. Tetapi kenapa di Babel masih murah? Jadi di sini kita minta pemerintah daerah segeralah melakukan upaya untuk menaikkan harga sawit ini," kata Tony.

Komoditas karet

Selain kelapa sawit, produk hasil pertanian di Babel adalah karet. Ternyata, dalam setahun produksinya mencapai 58.000 ton. Namun sayang, harganya masih rendah dan saat ini belum ada solusi yang konkret untuk membantu menaikkan harga jual karet petani di Babel.

Didit Srigusjaya mengatakan, untuk menaikkan harga karet, harus ada solusi yang konkret. Pemerintah harus melakukan terobosan baru, program, dan teknologi baru dari bahan karet. Didit menyebut, salah stunya adalah aspal berbahan baku karet. Dengan produksi karet yang cukup tinggi, peluang untuk teknologi aspal berbahan baku karet cukup besar.

"Aspal berbahan baku karet ini memang lebih mahal dari aspal biasanya, tetapi kualitasnya jauh lebih tinggi. Teknologi ini sudah ada dan kita inginkan pemerintah provinsi dapat mengajukannya ke pusat dan kita terapkan di Bangka Belitung," ujar Didit.

Dari sisi penggunaan aspal berbahan karet, memang belum bisa disesuaikan di Babel. Akan tetapi, uji coba bisa saja dilakukan. Apalagi, produksi karet petani di Negeri Serumpun Sebalai cukup tinggi.

Tak hanya itu, komoditas karet juga banyak digunakan di sektor lainnya. Salah satunya di bidang perhubungan. Transportasi perkapalan cukup banyak menggunakan bahan karet.

"Solusinya kita kira cukup banyak. Hanya saja tinggal pemerintah provinsi menyambut program-program pusat untuk dilaksanakan ke
daerah. Ini bisa membantu menaikkan harga karet dan membantu petani karet kita," kata Didit.

Hal tersebut diakui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Babel, KA. Tajuddin. Menurutnya, bahan baku karet banyak digunakan di bidang
perkapalan. Hanya saja, yang diperlukan adalah aturan dan kebijakan dari pemerintah.

"Saran kita agar pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk bahan karet ini harus dari lokal. Ini salah satu cara untuk meningkatkan harga
karet di Bangka Belitung," kata Tajuddin.

© 2018 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. All Rights Reserved.