DPRD Babel Tak Lelah Perjuangkan Harga Sawit Rakyat

07

February 2019

DPRD Babel Tak Lelah Perjuangkan Harga Sawit Rakyat

PANGKALPINANG – Sejak Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan pajak ekspor cruit palm oil (CPO), harga tandan buah segar (TBS) diseluruh wilayah di Indonesia sudah mulai merangkak naik.

Di Propinsi Bangka Belitung, harga tertinggi ditingkat pabrik dengan umur sawit 10-20 tahun mencapai Rp 1.218 per kilogram, sedangkan harga terendah dengan umur sawit 3 tahun Rp 1013 per kilogram.

Akan tetapi harga tersebut ternyata masih ditingkat pabrik. Sedangkan ditingkat petani sawit harga masih ada yang berada di Rp 800 per kilogram.

Ketua DPRD Propinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya mengatakan harusnya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo yang membebaskan pajak ekspor sawit bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Termasuk di Propinsi Bangka Belitung.

“Karenanya kita ingin tahu apa permasalahannya di Bangka Belitung. Harga sawit memang naik, tapi ditingkat petani sawit masih sangat rendah,” kata Didit Srigusjaya saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan SKPD terkait, Rabu (6/2).

Hadir mendampingi dalam RDP tersebut, Wakil Ketua DPRD Babel, Tony Purnama, serta anggota DPRD Babe. Hadir juga Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bangka Belitung, Juadi beserta staf dan Ketua Satgas Pangan, Kombes Mukti Juharsa.

Lanjut Didit, sejumlah daerah di luar Babel seperti Jambi, Sumsel, Sumut, Kaltim dan Kalbar harga sawit yang ditetapkan sudah ditingkat petani. Tertinggi harga di Sumut, Rp 1.536 per kilogram.

Sementara di Babel dengan harga Rp 1.200 per kilogram, ternyata di tingkat petani berkisar Rp 800 per kilogram. Margin atau selisih dengan harga yang ditetapkan dengan harga yang diterima oleh petani sangat jauh.

“Makanya kita terus mendorong agar petani sawit kita juga sejahtera. Harga sudah tinggi, tapi yang mereka terima masih rendah. Selisih dari harga yang ditetapkan dengan yang terima petani berkisar Rp 400 per kilogram. Kalau jumlahnya sudah berton-ton, angkatnya sangat jauh,” ujar Didit.

Selisih harga yang cukup signifikan ini harus diatasi. Disinyalir ketimpangan harga ini akibat adanya penampung dan pemegang DO dari perusahan kelapa sawit (PKS).

Distribusi dari petani ke PKS yang terlalu panjang ini menyebabkan timbul biaya. Dan biaya ini kemudian dibebankan kepada petani.

“Harusnya harga yang ditetapkan itu sudah harga yang terima petani. Dan ini akan kita perjuangkan terus. Karenanya kita minta distribusi yang panjang, seperti pemegang DO dan penampung ini harus dipangkas agar selisih harga sawit tidak jauh seperti ini,” kata Didit Srigusjaya.

Ketua Satgas Pangan, Kombes Mukti Juharsa menegaskan ketimpangan harga TBS ini akibat terlalu banyak jalur distribusi. Yakni pemegang DO dan juga penampung TBS.

“Kita menyarankan mata rantai distribusi sawit ini harus dipangkas. Praktek ijon-ijon ini harga dipangkas karena sudah merugikan petani,” kata Mukti.

Kemudian lanjut Mukti, agar petani bisa mendapatkan harga sesuai dengan yang ditetapkan, pengusaha sawit agar bekerjasama langsung dengan petani sawit. Pengusaha tidak lagi bekerjasama dengan pemegang DO atau penampung sawit.

“Pengusaha harus langsung ke petani. Agar harganya sesuai dengan yang ditetapkan pengusaha juga tidak sembarangan menerbitkan DO. Dan DO ini bisa kita kontrol karena ada nomor serinya. Kita siap menindak dan memutuskan mata rantai praktek ijon-ijon sawit ini,” ujar Mukti.

Kepala Dinas Pertanian, Juadi mengatakan harga TBS diterapkan oleh perusahaan memang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan kerjasama yang dilakukan oleh pihak perusahaan berbeda-beda. Karenanya harga CPO yang diekspor pun berbeda-beda yang imbasnya kepada harga TBS petani.

Sementara terkait dengan pemangkasan DO dan praktek ijon diakui oleh Juadi. Karenanya, pemerintah Propinsi Bangka Belitunga, melalui Dinas Pertanian bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah DO.

“Untuk DO-DO ini nantinya kita akan evaluasi. Kita sudah lihat di Desa Tumbak Petar, Kabupaten Bangka Barat, DO ini dikelola oleh desa langsung. Ini akan kita adopsi, kita akan berdayakan BUMdes atau BUMD untuk mengelola DO ini. Salah satu tujuannya untuk memangkas mata rantai distribusi TBS petani yang terlalu panjang ini,” kata Juadi.

Pupuk Subsidi

Harga sawit yang diterima oleh petani sudah cukup rendah. Belum lagi beban petani harus membeli pupuk non-subsidi yang cukup mahal.

Didit Srigusjaya mengungkapkan sudah cukup banyak petani yang menyampaikan keluhan terkait sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Sementara pupuk subdisi hanya dikuasai yang pemilik modal saja.

“Petani kita sudah menjerit. Mereka kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Sedangkan untuk membeli pupuk non subsidi sangat mahal, ditambah lagi harga komoditas pertanian murah,” kata Didit Srigusjaya.

Karenanya Didit meminta agar pemerintah bisa mengatasi permasalahan ini. Pupuk yang seharusnya diperuntukkan bagi petani tidak ditampung oleh pihak lain.

Dia juga minta penampung pupuk subsidi yang menyalahi aturan agar diberikan tindakan tegas. Kalau memang tidak disalurkan ke petani, agar dicabut saja izinnya.

“Kita minta pemerintah mengatasi masalah ini, Pupuk subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai pupuk subsidi ini malah disalahgunakan. Bila perlu izin pengusaha penyalur pupuk subsidi ini dicabut saja. Kita ganti yang lain, yang bisa menyalurkan ke petani,” kata Didit.

Kadis Pertanian Babel, Juadi menambahkan terkait untuk pupuk subsidi ini pemerintah akan segera mengatasinya. Salah satunya pemerintah akan meminta tambahan kuota pupuk subsidi.

“Rencananya dalam waktu dekat kita bersama dengan Gubernur akan berkunjung ke Pusri. Salah satunya kita minta tambahan kuota pupuk bersubsidi ini,” pungkas Juadi.

Humas

© 2018 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. All Rights Reserved.