Warga Air Mesu Kembali datangi DPRD Babel

27

August 2018

Warga Air Mesu Kembali datangi DPRD Babel

Warga Air Mesu Kembali datangi DPRD Babel

Keluhkan Kesenjangan dan Diskriminasi Oleh Perusahaan

Pangkalpinang – Puluhan warga Desa Air Mesu kembali mendatangi Sekretariat DPRD Babel, Senin (27/8). Kedatangan warga kali ini masih mengeluhkan terkait operasional pemangkasan bukit Manunggal di kawasan Desa Air Mesu, Bangka Tengah. Namun, permasalahan lain juga dibawa oleh warga kali ini. Beberapa warga Air Mesu yang bekerja di PT Pritama Properti sebagai perusahaan yang memegang izin pemangkasan, merasa mendapat diskriminasi oleh perusahaan.

H. Ganepo, selaku pimpinan rombongan warga mengutarakan awal mula masyarakat mengizinkan perusahaan dapat menjalankan aktivitas di sana adalah adanya perjanjian antara warga Air Mesu dengan perusahaan terkait tiga hal. Ia juga mengharapkan adanya itikad baik dari perusahaan mulai dari operasional yang tidak merugikan warga sekitar sampai dengan manajemen yang bertanggungjawab atas aktivitas dari perusahaan.

“Pada awalnya kami mengizinkan perusahaan beroperasi di sini, asal memenuhi 3 kriteria, pertama kami ingin warga Air Mesu yang menjadi karyawan di perusahaan tersebut sesuai dengan skill dan kemampuan mereka, kedua apabila ada rumah yang rusak, mohon diperbaiki dan ketiga apabila ada warga yang terganggu kesehatannya akibat operasioanl pemangkasan, pihak perusahaan setidaknya bisa bertanggungjawab.” Ungkap Ganepo.

Namun kenyataannya, 3 hal ini telah dilanggar oleh perusahaan. Rumah yang rusak akibat aktivitas pemangkasan tidak kunjung diperbaiki, terlebih masyarakat yang tinggal di lereng bukit Manunggal merasa sangat was-was dengan aktivitas blasting atau peledakan lereng bukit. Ditambah lagi, Pihak BLH Kab. Bangka Tengah belum memberikan hasil dari pemeriksaan air yang diindikasikan tercemar oleh aktivitas pemangkasan ini, sedangkan warga terus mengkonsumsi air resapan di sekitar aktivitas pemangkasan.

Terkait perekrutan tenaga kerja, beberapa warga khususnya mereka yang mempunyai kemampuan memang telah dipekerjakan oleh pihak perusahaan, namun yang mereka dapati adalah kesenjangan antara karyawan dari warga lokal dengan karyawan dari luar, khususnya luar Bangka Belitung.

“Kami tidak puas dengan perusahaan yang kerap mengadu domba antara kami dengan karyawan dari luar. Selain itu, porsi kerja para karyawan lokal ini berbeda dengan karyawan luar, jika libur kami tetap harus bekerja tanpa lembur.” Tutur Rusdi, perwakilan dari karyawan asala Desa Air Mesu.

Senada dengan Rusdi, Midun mempermasalahkan kesejahteraan dan juga tingkat keselamatan yang diterima oleh karyawan lokal yang jauh dari apa yang diharapkan. Mereka mengeluhkan gaji yang cenderung turun dibandingkan dengan tarif UMK.

“Kami lembur cuma dihargai Rp7.500 perjam, ini sangat menyinggung kami, Pak. Lalu keselamatan kerja juga tidak difasilitasi perusahaan.” Ujar Midun.

Info berakhirnya operasional perusahaan per 1 Oktober nanti, Dinas Perhubungan melalui Kepala Dinasnya, HKA Tajjudin mengatakan sudah mendapat tembusan dari Kab. Bangka Tengah untuk perpanjangan izin, namun masih akan dikaji lebih dalam sesuai dengan kondisi di masyarakat.

Menanggapi hal ini, DPRD melalui Ketua DPRD, Didit Sri Gusjaya, akan segera memanggil sejumlah pihak yang dinilai bertanggung jawab, senin (3/9) mendatang. Hal ini terkait mendapatkan keterangan yang jelas tentang hal ini.

“Senin depan kita akan panggil semua pihak yang bertanggungjawab, termasuk pihak perusahaan. Kita upayakan mencari solusi agar semua permasalahan ini selesai.” Ujar Didit.

Budi Setyo - Humas.

© 2018 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. All Rights Reserved.