Konflik Sawit PT. BPL dan Masyarakat terselesaikan oleh DPRD

07

August 2018

Konflik Sawit PT. BPL dan Masyarakat terselesaikan oleh DPRD

Pangkalpinang- Permasalahan sawit antara PT Bumi Permai Lestari (BPL) dan PT Leidong West Indonesia (LWI) dengan masyarakat Bangka Barat akhirnya terselesaikan setelah beraudiensi yang dipimpin oleh Didit Srigusjaya dan Toni Purnama, serta Anggota DPRD Dapil Bangka Barat di Ruang Banmus (27/07/2018).

Hadir juga pada audiensi tersebut Sekda Babel Yan Megawandi, Sekda Bangka Barat Yunan Helmi, Perwakilan dari kedua perusahaan tersebut dan Masyarakat Bangka Barat.

Dalam tuntutannya masyarakat yang diwakili oleh Susiadi selaku Ketua Rembug Kades Bangka Barat meminta pihak perusahaan yang sudah berdiri sejak 30 tahun ini dalam perekrutan tenaga kerja lebih transparan dan mengutamakan pekerja lokal dikarenakan selama ini pihak perusahaan mendatangkan tenaga kerja dari luar, selain itu masyarakat juga menuntut pihak perusahaan melaksanakan kewajiban membayar CSR, plasma, dan pengelolaan limbah pabrik dapat dikelola lebih baik agar tidak mencemari lingkungan.

Mediasi antara kedua belah pihak berlangsung alot, khususnya tuntutan masyarakat kepada masyarakat terkait kewajiban pembayaran CSR, yang pada akhirnya pertemuan tersebut disepakati adanya tiga kesepakatan.

“Perusahaan menyanggupi dalam rekruitmen tenaga kerja mengutamakan masyarakat setempat dan melibatkan pihak desa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan proporsional, terkait CSR juga sudah disepakati mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni pihak perusahaan harus membayar satu persen dari keuntungannya dan harus transparansi dalam penyampaiannya,” jelas Didit.

Terkait dengan adanya limbah yang mencemari lingkungan, beliau sudah minta agar ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran apakah limbah tersebut dari pabrik sawit atau penggunaan racun ikan oleh masyarakat.

“Soal limbah nanti kita serahkan kepada aparat kepolisian dan instansi terkait, kami minta untuk di cek penyebabnya,” tukasnya.

Sementara tuntutan plasma dari masyarakat sebesar 20 persen belum bisa diputuskan, DPRD bersama Pemprov Babel dan Pemkab Babar akan berkonsultasi dengan Kementrian Pertanian dan Komisi IV DPR RI.

“Persoalan plasma ini kita akan konsultasikan dulu ke Kementan dan Komisi IV DPR yang membuat peraturannya, apakah 20 persen itu dari kebun yang sudah jadi atau 20 persen kebun baru milik masyarakat,” ujarnya.

Kesepakatan tersebut akan diawasi langsung oleh Pemprov Babel dan Pemkab Bangka Barat.

(Humas - Budi Setyo)

© 2018 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. All Rights Reserved.