Warga Celuak dan Sungkap Tolak TPA Regional

07

August 2018

Warga Celuak dan Sungkap Tolak TPA Regional

Pangkalpinang, Humas – Wacana Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menetapkan wilayah Air Kuning sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Bangka Belitung nyatanya ditolak mentah-mentah oleh masyarakat Desa Celuak dan Desa Sungkap. Jum’at siang (27/7), perwakilan masyarakat Desa Sungkap dan Celuak mendatangi Sekretariat DPRD Babel, bertemu dengan Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya guna mencari solusi atas penetapan TPA Regional ini. Hadir juga dalam pertemuan perwakilan dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Babel, Eko Kurniawan.

Perwakilan masyarakat menyayangkan rekomendasi batas kedua desa mereka dijadikan TPA karena Celuak dan Sungkap di sini tidak termasuk ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), namun tetap dijadikan TPA Regional oleh pemerintah. Dampak yang timbul setelah dibangunnya TPA jelas akan membuat masyarakat resah.

“Bayangkan saja jika mesin pengolahan sampah hanya bisa mengolah 10 ton sampah perhari, sedangkan ratusan ton sampah masuk dalam sehari, sisa dari sampah yang belum diolah ini siapa yang menikmati? Jelas kami masyarakat dari 2 desa ini, Pak.” Keluh Yanto, perwakilan dari masyarakat yang hadir.

Eko mengatakan bahwa BLHD Provinsi tidak punya kewenangan untuk penetapan lokasi, semua dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten. Peran provinsi hanya menunggu rekomendasi dari pemkab, lalu melakukan studi kelayakan melibatkan masyarakat setempat, termasuk sosialisasi terkait TPA regional tersebut.

Atas aduan dari masyarakat ini, Didit mengatakan bahwa semua mengikuti aturan tata ruang. Ia menyarankan BLHD Provinsi untuk fokus ke RTRW sebelum melakukan studi kelayakan. BLHD juga harus menjalin komunikasi intens dengan pihak pemerintah kabupaten untuk menemukan solusi dari permasalahan ini.

“Kepada BLHD, apabila permasalahan lokasi belum clear, maka jangan ditindaklanjuti, di sini tata ruangnya jelas. Jika tata ruang tidak jelas, DPRD pun tidak mau menindaklanjuti.” Ujar Didit.

Lebih lanjut, Selasa (31/7) DPRD akan kembali mengundang pihak-pihak yang terlibat seperti Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa serta tentunya masyarakat untuk mencari jalan keluar permasalahan penetapan TPA Regional ini. (Humas)

© 2018 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. All Rights Reserved.