DPRD BABEL BERSAMA MASYARAKAT BANGKA SELATAN TOLAK HTI

02

October 2018

DPRD BABEL BERSAMA MASYARAKAT BANGKA SELATAN TOLAK HTI

Pangkalpinang - Masyarakat Bangka Selatan menolak izin Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 31.670 hektare PT. Hutan Lestari Raya. Ratusan masyarakat Bangka Selatan dan mahasiswa pun mendatangi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan penolakan tersebut. (02/10/2018)

Toni Susanto, Ketua Perwakilan Tani Bangka Selatan di Ruang Banmus menuntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk mencabut izin HTI PT. Hutan Lestari Raya.

“Kami minta kepada DPRD untuk dapat memberi masukan dan arahan terkait penyelesaian masalah ini,” ujarnya.

Ditambahkan oleh Abdul Rani, perwakilan masyarakat mengatakan bahwa Bangka Selatan diwacanakan akan menjadi lumbung pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka semestinya HTI tidak diizinkan beroperasi di Bangka Selatan.

“Masyarakat sepakat menolak karena kawasan yang digarap HTI karena diproyeksikan akan menjadi lumbung pangan maka kami berharap agar ditinjau kembali izin tersebut,”tegasnya.

Ketua DPRD, Didit Srigusjaya, SH. MH mengatakan DPRD Babel mendukung penuh penolakan HTI seluruh Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga Beliau berharap untuk tidak perlu mencari kambing hitam terkait persoalan ini tetapi mencari solusinya hingga izinnya bisa dicabut.

“DPRD Babel segera akan mengirimkan surat kepada Bupati Bangka Selatan terkait penghentian izin operasi HTI PT. Hutan Lestari Raya yang akan ditembuskan kepada Gubernur, Polda, Polres dan pihak perusahaan,” jelasnya

Ditambahkan selanjutnya DPRD Babel akan melakukan koordinasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia untuk mem follow up aspirasi masyarakat Bangka Selatan terkait penolakan HTI tersebut.

Ditambahkan oleh Wakil Ketua DPRD, Hendra Apollo menjelaskan masyarakat Bangka Belitung selama ini menjadi penonton di negeri sendiri karena maraknya perusahaan yang merampok kekayaan alam di Babel tanpa meninggalkan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

“Jangan ragukan DPRD Bangka Belitung terkait HTI, sudah terbukti di Bangka Barat kami berjuang bersama masyarakat untuk menolak HTI,” tegasnya.

Sementara itu, Pimpinan DPRD lainnya Toni Purnama mengatakan lahan yang akan digarap HTI dimaksud merupakan lahan produktif yang dapat digarap oleh masyarakat, apabila HTI ini beroperasi maka akan bertambahnya pengangguran di Bangka Selatan.

“Kami sepakat menolak karena lahan tersebut digunakan untuk generasi dimasa mendatang. Bahkan di saat ini akan berefek timbulnya pengangguran berjamaah,” jelasnya.

(Budi Setyo - Humas)

© 2018 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. All Rights Reserved.