Harga TBS Ditetapkan, DPRD Babel Himbau Pemprov Tindak Tegas Perusahaan Sawit Yang Membandel

02

October 2018

Harga TBS Ditetapkan, DPRD Babel Himbau Pemprov Tindak Tegas Perusahaan Sawit Yang Membandel

Pangkalpinang - Polemik harga TBS di kalangan petani memasuki babak baru dalam pembahasan DPRD Bangka Belitung. Setelah harga disepakati dalam Rapat antara Asoiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo) Babel dengan perusahaan Kelapa Sawit dan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Rp 1.028,- untuk satu minggu kedepan (dari hari ditetapkan, 28/9), kenyataanya masih ada perusahaan yang tidak menghormati keputusan tersebut. Hal ini yang mendorong puluhan petani sawit kembali memenuhi Ruang Badan Musyawarah untuk kembali mencari solusi atas membandelnya perusahaan-perusahaan yang tidak mau membeli sawit dari harga yang telah ditentukan.

Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya di depan para petani dari berbagai kabupaten di Bangka mengapresiasi kinerja dari dinas dan pihak terkait dalam upaya mengangkat harga TBS di kalangan petani khususnya petani sawit Bangka. Ia juga menyayangkan para perusahaan yang tidak menghormati keputusan harga tersebut dan masih membeli TBS dengan harga yang jauh lebih rendah dari yang ditetapkan, yaitu sekitar Rp 500 – Rp 450,-. Hal ini menurutnya, perlu ditindak tegas oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan dan juga Satgas Pengawasan dan Pengendalian Usaha Sawit, yang diketuai oleh Yulizar Adnan.

“Satgas sendiri harus tegas kepada perusahaan yang membandel ini. Jika kita yang turun, action kita beda, tidak perlu peringatan, tapi langsung pencabutan izin, namun kita masih menghormati tahapan yang berlaku. Kita harus sama-sama komitmen mengawal permasalahan ini.” Ujarnya.

Yulizar sendiri bersama satgas akan bertindak tegas dan turun ke lapangan guna meninjau perusahaan-perusahaan yang membandel tersebut. Menurutnya, perusahaan ini sudah beberapa kali diundang untuk membahas harga TBS namun tidak ada itikad baik untuk datang.

“Per 3 Oktober 2018 kami akan turun ke lapangan untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan ini, data sudah kami pegang, jika memang ada pelanggaran akan kami peringatkan, namun jika masih membandel, kami akan melibatkan Polda Babel, kebetulan dalam tim ini kami juga melibatkan mereka (Polda).” Jelas Yulizar kemudian.

Perwakilan dari petani dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) yang hadirpun mengutarakan harapan mereka di hadapan wakil rakyat. Mereka berharap nanti ada suatu keputusan yang ideal terkait harga TBS ini untuk kalangan petani.

“Kami memohon harga untuk sama dengan Belitung. Jika ada perusahaan yang tidak mau mengikuti, mohon kiranya untuk dapat ditindak karena harga yang rendah ini sangat berpengaruh kepada perekonomian masyarakat.” Ujar Suratno, Petani dari Desa Dalil.

Berdasarkan pengamatan dari APKASINDO sendiri, harga TBS di kalangan petani pasca ditetapkannya harga Rp 1.028,- sudah berangsur naik, namun tidak signifikan, yatu berkisar antara Rp 400 sampai Rp 700. Tapi hadirnya perusahaan yang masih membeli dengan harga rendah ini yang menjadi permasalahan serius.

“Ada beberapa perusahaan yang membeli dengan harga yang jauh lebih rendah dari yang sudah ditetapkan seperti PT. GML, PT. SAWINDO dan PT. SNS. Mereka ini harusnya yang ditindak oleh pemerintah. Bahkan perusahaan PT. PBM di Kace, mereka malah mengatur strategi. Mereka membeli dengan harga yang ditetapkan, namun kuota dibatasi, ini menyebabkan petani tidak leluasa menjual sawit mereka, Pak.”Ujar Elfian, perwakilan APKASINDO.

Atas keluhan masyarakat ini, DPRD Babel akan mempersilahkan Satgas untuk turun ke lapangan menindak perusahaan-perusahaan yang membandel. Selanjutnya tanggal 5 Oktober nanti, akan ditetapkan harga TBS. Hal ini perlu kawalan yang serius dan tegas dari DPRD Babel karena jika lembaga ini tidak tegas, takutnya ada asumsi jelek yang beredar di masyarakat khususnya kalangan petani. Selain itu DPRD juga akan merevisi Perda Sawit untuk mengatur harga di kalangan petani swadaya dan mandiri.

“Action lain prosesnya panjang, kita perlu action yang sekarang sehingga masyarakat langsung merasakan hasilnya. Kami juga akan menyurati para Bupati karena Pemkab juga harus bahu-membahu berjalan bersama untuk kepentingan masyarakat.” Tutup Didit.

Humas

© 2018 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. All Rights Reserved.