DPRD Tuntaskan 4 Paripurna

07

August 2018

DPRD Tuntaskan 4 Paripurna

Pangkalpinang - DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (23/7/2018), menggelar empat agenda paripurna. Yakni, penyampaian rekomendasi tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas laporan keuangan Pemprov. Babel tahun anggaran 2017; Penyampaian rancangan KUA dan PPAS (Kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara) tahun anggaran 2019; Pengambilan keputusan atas Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017; dan Penyampaian rekomendasi Pansus interpelasi DPRD.

Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya yang menjadi pimpinan sidang kemarin menyampaikan, penyampaian rekomendasi DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemprov. Babel tahun anggaran 2017. “Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemprov. Babel tahun 2017 telah disampaikan dalam rapat paripurna istimewa pada tanggal 31 Mei 2018 yang lalu. DPRD kemudian menindaklanjutinya dengan membentuk panitia kerja guna membahas temuan-temuan hasil pemeriksaan sehingga dapat diberikan rekomendasi DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK,” kata Didit mengawali sidang paripurna.

“Hal ini merupakan amanat undang-undang nomor 15 tahun 2004 pasal 21 ayat (1) yang mengatakan bahwa lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan pembahasan sesuai dengan kewenanganannya,” tuturnya.

Selanjutnya, penyampaian RKUA PPAS tahun anggaran 2019, merupakan salah satu tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai amanat peraturan dan perundangan. “Keduanya saling terkait, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara merupakan pedoman dalam penyusunan apbd berdasarkan hasil rencana kerja prioritas daerah (RKPD) dari hasil musrenbang,” lanjut Didit.

Kemudian, pengambilan keputusan atas Raperda tentang pertanggungjawaban APBD Babel 2017. Sebagaimana diketahui, dalam rapat paripurna 29 Juni 2018 lalu, Pemprov. Babel telah menyampaikan Raperda pertanggungjawaban atas APBD Babel 2017. “DPRD Bangka Belitung kemudian menindaklanjutinya dengan membahas dan mengkaji secara mendalam dalam rangkaian pertemuan intens dengan seluruh perangkat daerah guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan atas pertanggungjawban APBD tahun anggaran 2017 dimaksud, hingga pengambilan keputusannya dapat diparipurnakan,” imbuhnya.

Selanjutnya, penyampaian rekomendasi panitia khusus interpelasi DPRD. Seperti diketahui bersama, 23 April 2018 yang lalu, gubernur telah menyampaikan penjelasan tertulis atas interpelasi atau hak bertanya DPRD atas beberapa kebijakan Pemprov. Babel. “DPRD membentuk panitia khusus yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan seluruh fraksi yang ada di DPRD Bangka Belitung. Panitia khusus ini telah bekerja secara optimal untuk mendapatkan data dan keterangan baik dari seluruh Stakeholder yang meliputi OPD-OPD, yang ada di Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun kementerian atau lembaga lain yang dibutuhkan,” tukasnya.

(Humas Budi Setyo)

© 2018 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. All Rights Reserved.