Laut Terancam, Nelayan Bangka Barat Tolak Kapal Isap Produksi

28

June 2018

Laut Terancam, Nelayan Bangka Barat Tolak Kapal Isap Produksi

Hal tersebut diutarakan oleh Forum komunikasi nelayan pesisir Bangka Barat saat beraudiensi dengan DPRD Babel di Ruang Banmus (28/06/2018). Permasalahan bermula saat Kapal Isap Produksi (KIP) milik PT. Sarana Marindo yang hendak beroperasi di perairan Desa Rambat ditolak oleh nelayan yang tergabung dalam Forum komunikasi nelayan pesisir Bangka Barat.

Baba, Perwakilan nelayan mengatakan bahwa tuntutan mereka yakni menolak keras beroperasinya kapal Isap di Desa Rambat. Sebab ini sangat menggangu hasil tangkap nelayan, oleh karenanya mereka menyerahkan bukti tanda tangan nelayan terkait penolakan KIP dari 13 Desa.

“Kami memohon kepada Bapak Gubernur untuk mengehentikan operasinya kapal isap dan mencabut izin kapal tersebut, hanya didaerah itulah kami mencari nafkah, kalau ditambang dimana lagi kami harus mencari nafkah,” ujar Baba

Hadir pada audiensi tersebut Ketua DPRD, Didit Srigusjaya yang di dampingi oleh Anggota DPRD Dapil Bangka Barat, Mansah Swaragamma dan Bong Ming Ming.

Didit mengatakan surat penolakan aktivitas pertambangan laut dari 13 Desa tersebut, segera akan dibawa ke Kementrian Politik Hukum dan Keamanan serta Kementrian Maritim.

“Bukti otentik ini akan kami sampaikan kepada kedua Instansi tersebut bahwa adanya penolakan terkait KIP di Bangka Barat, karena apabila ada penolakan dari masyarakat maka KIP tersebut tidak diperbolehkan beroperasi,” jelas Didit.

Beliau pun menambahkan selama perda zonasi belum di Paripurnakan, semua pihak untuk menahan diri dari aktivitas pertambangan laut.

“Eksekutif direncanakan bulan depan akan menyerahkan draft Raperda Zonasi, jadi kita minta para pengusaha untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan hingga Perda tersebut disahkan” tambahnya

Sementara itu Bong Ming Ming mengutarakan bahwa izin KIP di Desa Rambat cacat hukum, dikarenakan

berdasarkan PP No. 12 Tahun 2012 perusahaan yang tiga tahun tidak beroperasi maka izin amdal harus diperbaharui.

“Hingga kini amdal mereka belum diperbaharui, artinya izin mereka secara tidak langsung sudah batal dan cacat hukum,” Tegas politisi PKS tersebut.

Ditambahkan Mansah bahwa apabila ada masyarakat yang menolak beroperasinya KIP, maka seyogyanya perusahaan tidak memaksakan diri beraktivitas.

“Mereka tidak boleh beroperasi selama masih ada masyarakat yang menolaknya, Penolakan ini menjadi acuan Menko Polhukam untuk menolak izin beroperasi pertambangan laut tersebut,” tutupnya.

(Budi Setyo - Pranata Humas)

© 2018 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. All Rights Reserved.